Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Bulan: Februari 2026

Sukses Gelar Konferensi Internasional, UI Cordoba Banyuwangi Hadirkan Gagasan Pemuda Membangun Peradaban

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Universitas Islam Cordoba (UI Cordoba) Banyuwangi sukses menggelar "Cordoba Annual Conference 2026" secara daring, Rabu (11/02/2026). Konferensi internasional ini menghadirkan 61 pembicara dari 19 institusi, serta diikuti 235 peserta yang bergabung secara daring dari lima negara.

Peserta konferensi berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pemerhati pendidikan, pimpinan lembaga pendidikan, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, hingga mahasiswa. Konferensi ini ini menjadi forum dialog ilmiah lintas disiplin dan lintas negara.

“Dari konferensi ini, kami melihat bagaimana generasi muda menjadi aktor kunci dalam membangun peradaban berkelanjutan. Mereka menawarkan gagasan segar tentang upaya integrasi pendidikan Islam, ketahanan ekonomi, dakwah humanistik berbasis Al-Qur’an, serta transformasi digital dalam satu kerangka yang utuh,” terang Rektor UI Cordoba Prof. Agus Trihartono, Ph.D.

Sejumlah pembicara yang merupakan akademisi dari Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Australia itu, imbuh Agus, memiliki satu cara pandang yang sama dalam menghadapi revolusi digital yang semakin berkembang pesat ini.

“Revolusi digital tidak boleh berjalan tanpa fondasi nilai. Teknologi harus disertai integritas. Pendidikan tidak cukup hanya melahirkan kecerdasan akademik, tetapi juga karakter dan kepemimpinan moral. Ekonomi pun harus tumbuh secara inklusif dan berkeadilan,” terang Agus.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Assoc. Prof. Dr. Mohd Badrol bin Awang dari Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia. Ia menekankan urgensi pendidikan Islam yang berlandaskan adab, integritas, dan kepemimpinan moral generasi muda.

Diskusi konferensi juga diperkaya oleh para invited speakers dari berbagai negara lainnya, di antaranya Dr. Nico Irawan, Ph.D (Thailand), Hastowohadi, M.Pd (Taiwan), Hanifa Rahmawati, M.Appling (Australia), serta Moh. Faidol Juddi, S.I.Kom., M.I.Kom. (Australia).

Melalui konferensi tahunan ini, UI Cordoba berharap dapat terus memperkuat kontribusi akademik dalam pengembangan pendidikan Islam, riset, dan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

“Kami ingin membangun dialog ilmiah lintas negara. Tanpa harus tersekat dengan letak geografis. Kualitas akademik tidak ditentukan oleh lokasi geografis, melainkan oleh komitmen terhadap kolaborasi dan integritas,” tegas Agus.

Sebagai bentuk apresiasi atas kualitas presentasi dan substansi ilmiah, panitia menetapkan enam peserta sebagai Best Speaker, yaitu Fiona Adella binti Ardeni (UNISZA Malaysia), Khairul Hadi (UIN Sunan Kalijaga), Ali Fahrizal dan Panggih Widodo (Universitas PTIQ Jakarta), Angelica Sekare Vijjaningrum (Universitas Islam Cordoba Banyuwangi), serta Ainus Sicha (UIT Lirboyo Kediri). (*)

Jaga Stok dan Stabilitas Harga, Bupati Ipuk Bersama TPID Antisipasi Inflasi Jelang Ramadan

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri biasanya terjadi peningkatan harga utamanya kebutuhan bahan pokok. Sebagai upaya antisipasi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan stok dan stabilitas harga terjaga.

“Selama Ramadan sejumlah bahan pangan berpotensi mengalami kenaikan harga. Karena itu harus ada langkah-langkah dalam menjaga stok dan stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk, Selasa (10/2/2026).

Ipuk mengatakan, salah satu upayanya dengan melaksanakan intervensi sejak dini. Menurutnya Pemkab Banyuwangi bersama TPID harus secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi yang berfokus pada 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Ipuk meminta OPD teknis kolaborasi dengan stakeholder terkait. Di antaranya Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan harus melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) secara masif bersama Bulog, Perpadi, dan BI Jember, untuk menjaga keterjangkauan harga.

Selain itu juga mengoptimalisasi 97 Toko Pengendali Inflasi Banyuwangi (Top Si Wangi).

“Pelaksanaan pasar murah bisa menjaga keterjangkauan daya beli serta memangkas jalur distribusi, dengan mendatangkan barang langsung dari produsen atau Bulog ke konsumen. Sehingga masyarakat busa mendapatkan harga yang terjangkau,” kata Ipuk.

Selain itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan khususnya daging dan telur ayam ras Untuk mencegah eskalasi harga yang lebih tinggi saat Ramadan.

“Dispertapang harus melakukan pengamanan stok dan pemantauan populasi (Hulu). Kita harus memastikan bahwa surplus produksi yang tercatat dalam Neraca Pangan tetap terjaga di tingkat peternak lokal,” paparnya.

Ipuk juga telah menggelar rakor High Level Meeting (HLM) untuk memastikan stok dan stabilitas harga pangan terjaga, Jumat (30/1/2026).

Rakor ini diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Forkopimda Banyuwangi, Kepala Bulog Dwiana Puspitasari, perwakilan BPS dan KPPN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, dan sejumlah stakeholder sebagai pelaksana teknis kebijakan TPID. (*)

Dr.dr Andre Yulius Ungkapkan Kenangan Bersama Almarhum Adi Sutarwijono Selama Menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya

SURABAYA || Jejak-indonesia.id -Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2019–2024 dan 2024–2029, Dominikus Adi Sutarwijono, S.I.P, meninggal dunia pada hari Selasa 10 Februari 2026, sosok yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, bersahaja, dan penuh dedikasi itu kini telah berpulang, meninggalkan jejak panjang pengabdian bagi pembangunan Kota Pahlawan.

Dalam wawancara eksklusif dengan awak media, Dr.dr Andre Yulius menuturkan bahwa wafatnya Dominikus Adi Sutarwijono merupakan kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga besar PDI Perjuangan, tetapi juga bagi seluruh warga Surabaya.

"Kami sangat berduka atas kepergian beliau,almarhum adalah sosok pemimpin yang bekerja dengan hati dan mengabdikan hidupnya untuk kepentingan rakyat. Dedikasi dan integritasnya menjadi teladan bagi kami semua,” ungkap Dr.dr. Andre Yulius

Menurutnya, selama menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya, Dominikus dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia tidak hanya menjalankan fungsi legislatif, tetapi juga aktif turun langsung ke lapangan untuk mendengar kebutuhan warga.

Dr.dr.Andre Yulius menilai kepemimpinan almarhum ditandai oleh komitmen kuat terhadap transparansi, dialog, dan kebersamaan. Berbagai kebijakan yang lahir di bawah kepemimpinannya dinilai membawa dampak positif bagi pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat.

"Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Sikap rendah hati dan keterbukaannya membuat beliau dicintai masyarakat. Semangat pengabdiannya akan terus menjadi inspirasi bagi generasi muda,” tambahnya.

Lebih lanjut,Dr. dr. Andre menyampaikan doa agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masa duka.

Wafatnya Dominikus Adi Sutarwijono meninggalkan kekosongan besar di panggung politik Surabaya. Banyak pihak mengenang almarhum sebagai jembatan aspirasi rakyat yang mampu merangkul berbagai elemen masyarakat tanpa sekat.

Ucapan belasungkawa terus mengalir dari berbagai penjuru. Karangan bunga dan doa menjadi simbol penghormatan terakhir bagi seorang pemimpin yang sepanjang hidupnya mendedikasikan diri untuk pelayanan publik

Kepergian almarhum menjadi pengingat bahwa pengabdian sejati kepada masyarakat adalah warisan paling berharga yang dapat ditinggalkan seorang pemimpin. Meski raga Dominikus Adi Sutarwijono telah tiada, nilai-nilai perjuangan, ketulusan, dan semangat melayani yang ia tanamkan diyakini akan terus hidup dalam perjalanan pembangunan Surabaya.

Bagi banyak orang, almarhum bukan sekadar pejabat publik, melainkan sosok sahabat rakyat yang kehadirannya selalu membawa harapan. Kini, Surabaya mengenangnya dengan doa dan rasa terima kasih atas dedikasi yang tak ternilai.
(Redho)

Satgas PRR Percepat Pembangunan Hunian Pascabencana di Sumatera

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.

Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Tito menegaskan, fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat perpindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Menurutnya, warga tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda darurat. Karena itu, penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hilang sepenuhnya.

"Yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera, jangan terlalu lama di tenda," ujar Tito.

Terkait penyediaan huntara, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah berhasil diselesaikan secara keseluruhan di tiga provinsi terdampak.

Selain melalui pembangunan fisik langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas PRR juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih opsi sewa kontrak atau tinggal sementara di rumah keluarga.

Tito menjelaskan, pemerintah menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan. Pada tahap awal, bantuan tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp1,8 juta untuk periode tiga bulan. Bantuan itu juga dilengkapi dukungan perabotan serta stimulan ekonomi berdasarkan penilaian kepala daerah setempat, agar warga terdampak dapat segera kembali mandiri secara ekonomi.

Sejalan dengan pembangunan huntara, Satgas PRR juga memfokuskan pengerjaan huntap bagi warga terdampak dengan total rencana mencapai 15.719 unit. Hingga saat ini, pembangunan tersebut terus menunjukkan progres yang positif.

Satgas PRR terus memperkuat koordinasi lintas sektoral guna memastikan target pembangunan huntap berjalan sesuai rencana, yakni 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.

Bagi warga yang rumahnya rusak berat namun berada di lokasi yang masih aman, tersedia pilihan pembangunan kembali secara in situ di tanah sendiri oleh BNPB. Sementara itu, bagi warga yang berada di zona rawan, pemerintah menyediakan opsi relokasi secara berkelompok dalam satu kompleks yang dikerjakan oleh Kementerian PKP.

"Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP," kata Tito.

Sinergi antara Satgas PRR, kementerian terkait, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan seluruh target hunian dapat segera terpenuhi, sekaligus mendorong pemulihan kesejahteraan dan kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera.

Satgas PRR

Pemerintah Percepat Rehabilitasi Sarana Pendidikan Pascabencana di Sumatera

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah terus mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdampak banjir akibat Siklon Senyar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di 52 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat segera kembali berjalan normal. Sejumlah fasilitas pendidikan terdampak, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga madrasah dan pondok pesantren.

“Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan,” katanya pada Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Sejak masa tanggap darurat, pemerintah telah menerjunkan 90.109 personel lintas kementerian/lembaga (K/L), di antaranya dari Kemendagri, Unhan Kemenhan, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian PU, Kemendiktisaintek, serta sekolah-sekolah kedinasan. Keterlibatan sekolah kedinasan dilakukan melalui kegiatan serupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendukung pemulihan di lapangan.

“Ada sekolah-sekolah kedinasan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan semacam KKN-lah gitu, Kuliah Kerja Nyata. Dari Unhan Kemenhan, kemudian juga dari IPDN Kemendagri, kemudian dari [STIS] Badan Pusat Statistik,” ujarnya.

Tito menegaskan, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi kunci agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan optimal. Di Provinsi Sumbar, layanan pendidikan telah berjalan secara fungsional seiring percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah terdampak.

Di Provinsi Sumut, masih terdapat sejumlah fasilitas pendidikan yang memerlukan atensi lanjutan, termasuk sekolah umum dan fasilitas pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, serta rumah ibadah yang turut terdampak.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, dampak kerusakan fasilitas pendidikan tergolong cukup luas, mencakup PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren di sejumlah wilayah, sehingga membutuhkan percepatan rehabilitasi lebih lanjut.

“Kemudian untuk fasilitas pendidikan, kita lihat memang banyak yang cukup terdampak. Baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, juga madrasah dan pondok pesantren di beberapa tempat,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan, proses pendataan kerusakan sekolah terus dilakukan melalui rekonsiliasi data bersama Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.

Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai dukungan, antara lain school kit, ruang kelas darurat, buku pembelajaran, tunjangan khusus guru terdampak bencana, dukungan psikososial, revitalisasi sekolah terdampak, serta dana operasional pendidikan darurat.

“Total sekolah yang terdampak, 4.863. Sekolah rusak ringan 3.409, sekolah rusak sedang 925, sekolah rusak berat 437, dan sekolah yang harus direlokasi 92. Penilaian kerusakan sekolah terus berproses melalui rekon[siliasi] data dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi,” tandasnya.

Pemulihan sektor pendidikan tersebut diharapkan dapat mempercepat normalisasi kegiatan belajar mengajar sekaligus mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Puspen Kemendagri

error: Content is protected !!