Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Bulan: Februari 2026

Polres Malang Ungkap Produksi Petasan Ilegal 3 Kg Bubuk Mercon Disita

MALANG || Jejak-indonesia.id - Polres Malang Polda Jatim mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembuatan dan penguasaan bahan peledak jenis bubuk mercon atau bondet di wilayah Poncokusumo.

Seorang pria berinisial BP (32) diamankan bersama barang bukti 3 kilogram bubuk petasan siap edar.

Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan, tersangka yang merupakan warga Poncokusumo, Kabupaten Malang itu ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan pada Rabu (25/2/2026).

AKP Bambang menyebut, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran bahan peledak di wilayah tersebut.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh tim gabungan hingga pelaku berhasil diamankan.

“Kami mendapat informasi adanya seseorang yang menjual bahan peledak jenis bubuk mercon. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengarah kepada tersangka BP dan langsung melakukan penangkapan di rumahnya,” ujar AKP Bambang Subinajar, Jumat (27/2).

Ia menjelaskan dari hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga membuat dan menguasai bubuk mercon untuk diperjualbelikan.

Aktivitas tersebut dinilai berbahaya karena berpotensi menimbulkan ledakan dan mengganggu keamanan masyarakat.

Selain bubuk petasan, Polisi turut menyita enam ikat sumbu mercon dan satu unit ponsel yang diduga digunakan untuk transaksi.

Pengungkapan ini merupakan bagian dari Operasi Pekat Semeru 2026 yang digelar untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri,” tegasnya.

Atas perbuatannya, BP dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak. Polisi memastikan proses penyidikan akan dilakukan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Motifnya untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan. Kami masih melakukan pengembangan untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat,” jelasnya. (*)

Wamendagri Ribka Haluk Pastikan Progres Pembangunan KPP Papua Pegunungan Terpantau Secara Berkala

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin rapat koordinasi perkembangan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Pegunungan secara daring dari Jakarta, Jumat (27/2/2026). Dalam rapat tersebut, Ribka memastikan progres pembangunan KPP Papua Pegunungan terus terpantau secara berkala dan berjalan sesuai tahapan.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan pada 8 Februari 2026 serta pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada 25 Februari 2026. Dalam arahannya, Ribka menegaskan pembangunan KPP Papua Pegunungan merupakan amanat Undang-Undang (UU) tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang harus dikawal secara konsisten.

“Target kita jelas, KPP Papua Pegunungan harus dapat berfungsi pada tahun 2028 sebagaimana harapan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI. Karena itu, setiap tahapan administrasi dan teknis harus dipastikan berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.

Rapat difokuskan pada pemenuhan readiness criteria (RC) atau kriteria kesiapan dan percepatan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Ini mengingat adanya perubahan lokasi dari Distrik Walesi ke Distrik Hubikosi. Selain itu juga membahas kesiapan pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan tersebut.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain penyempurnaan catatan RC, penyelesaian land clearing Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta percepatan dokumen Amdal. Terkait hal tersebut, Ribka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan segera melengkapi dokumen Formulir Kerangka Acuan (FKA) paling lambat 4 Maret 2026.

Ia mengatakan, dokumen Amdal ditargetkan rampung sebelum Idulfitri agar proses lelang pada Juni atau Juli dapat berjalan sesuai jadwal. Pembahasan Amdal melibatkan Tim Penilai bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua yang merupakan provinsi induk.

Terkait hunian ASN, Ribka meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera memasukkan data rumah susun ASN ke dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Program pembangunan hunian ASN saat ini berada pada tahap penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) di Kementerian Sekretariat Negara.

“Pencapaian target operasional KPP pada tahun 2028 membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan. Kita harus memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Ribka akan menggelar rapat lanjutan guna memastikan seluruh tahapan perencanaan dan persiapan pembangunan fisik KPP Papua Pegunungan berjalan sesuai jadwal.

Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Pemprov Papua Pegunungan, Kementerian PKP, Kementerian PU, DLH Provinsi Papua, Tim Penilai Amdal, serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri.

Puspen Kemendagri

Kasatgas PRR Fokus Percepat Pemulihan di Wilayah Prioritas Pascabencana

SUBAR || Jejak-indonesia.id - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan, progres terkini pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Tito mengatakan kendati masih terdapat sejumlah kabupaten yang membutuhkan atensi penanganan lanjutan, kondisi di sebagian besar wilayah terdampak bencana kini telah berangsur normal. Ia menyampaikan dari 52 kabupaten terdampak, 38 diantaranya sudah normal dan 3 diantaranya berstatus mendekati normal. Sementara masih terdaapat 11 daerah kabupaten di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera yang memerlukan atensi khusus.

"Sudah banyak kemajuan luar biasa selama 2 bulan setengah ini. Tapi ada juga yang perlu terus kita kejar untuk kita selesaikan," kata Tito.

Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Tito menjelaskan 11 Kabupaten yang berstatus atensi khusus diantaranya, Padang Pariaman, Agam, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Semua daerah tersebut memerlukan percapatan pemulihan berbagai indikator, mulai dari pemulihan sektor layanan publik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, akses darat, ekonomi, sosial dan indikator dasar lainnya.

"Indikator dasar lainnya yang sangat penting yaitu, adalah (pasokan) BBM dan SPBU, air minum internet, gas elpiji, serta pembuangan air, sampah, dan normalisasi sungai," kata Tito.

Tito menegaskan akan mempercepat rehabilitasi 11 daerah berstatus atensi khusus, mulai dari pembersihan lumpur, pemulihan akses darat daerah terisolir, normalisasi sungai, dan pembersihan puing sisa banjir bandang serta longsor yang masih menumpuk di beberapa daerah. Oleh karena itu, dia meminta lintas sektor tidak mengurangi intensitas kerja personil di lapangan, untuk memulihkan daerah yang berstatus atensi khusus.

"Personil sudah mulai berkurang, ini yang harus kita waspadai supaya tidak terjadi slow down, tidak menjadi menurun kecepatan kita karena jumlah personil ada yang mulai ditarik," kata Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh institusi yang terlibat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan lainnya , yang sudah bekerja keras memulihkan akses jalan nasional dan jalan provinsi dan kabupaten serta jembatan penghubung untuk mendukung pasokan logistik.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusian dan Kebudyaan Praktikno; Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy; dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.

Selain itu turut hadir secara virtual Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Veronica Tan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto; serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria.

Patroli Subuh Ramadhan, Brimob dan TNI-Polri Jaga Ketertiban Kota Tebbing Tinggi

TEBING TINGGI || Jejak-indonesia.id — Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama Bulan Suci Ramadhan, personel Batalyon B Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan patroli kamtibmas gabungan bersama Polres Tebing Tinggi dan Koramil 13/TT Dim 0204/DS, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kegiatan difokuskan pada Patroli Asmara Subuh (Asbuh) di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polres Tebing Tinggi. Patroli ini melibatkan 1 Satuan Setingkat Regu (SSR) personel Batalyon B yang dipimpin oleh Aipda Suprianto, serta didampingi Kanit Resum Polres Tebing Tinggi, Ipda N. J. Silalahi, S.Th.

Adapun sasaran patroli meliputi kawasan Masjid Agung Kota Tebing Tinggi, Simpang Brohol, Jalan Prof. Dr. Hamka, Jalan Ahmad Yani, hingga sejumlah ruas jalan utama lainnya yang kerap menjadi titik aktivitas masyarakat menjelang dan selepas waktu Subuh.

Dalam pelaksanaannya, personel gabungan tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menyampaikan imbauan kamtibmas secara persuasif kepada masyarakat, khususnya para remaja dan pengguna jalan, agar tetap menjaga ketertiban serta menghindari aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan selama Ramadhan.

Kegiatan patroli subuh ini merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Tim Patroli Gabungan ingin memastikan ibadah Ramadhan dapat dijalankan dengan aman, tenang, dan penuh khidmat. Sinergi TNI-Polri dalam patroli gabungan ini diharapkan dapat memperkuat rasa aman masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan masing-masing.

Patroli ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui pendekatan yang profesional dan humanis.

Gotong Royong yang Menguatkan: Brimob Hadir Membangun Rumah Warga

TAPANULI || Jejak-indonesia.id — Semangat gotong royong antara personel Brimob Batalyon C dan masyarakat kembali terlihat dalam pembangunan rumah hunian tetap swadaya bagi korban banjir di Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (27/2/2026).

Pembangunan hunian tersebut dipimpin oleh Danton I Kompi 1 Batalyon C, IPTU Roy Sandri Pohan, S.H., dengan melibatkan personel Brimob bersama warga sekitar. Dalam kondisi cuaca cerah, kegiatan berjalan lancar dan penuh kebersamaan, mencerminkan kolaborasi nyata antara aparat dan masyarakat dalam pemulihan pascabencana.

Sejumlah pekerjaan fisik dilakukan secara bertahap, mulai dari menaikkan rangka atap, pembersihan sisa material kayu, hingga perataan pondasi menggunakan pasir. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 55 persen dan ditargetkan terus berlanjut hingga rumah siap ditempati.

Iptu Roy Sandri Pohan menyampaikan bahwa keterlibatan personel Brimob dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan untuk membantu masyarakat bangkit dari dampak bencana. “Kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membantu masyarakat memulihkan kehidupan mereka. Gotong royong seperti ini menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pemulihan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Polri terus menegaskan perannya sebagai institusi yang hadir bersama masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam upaya kemanusiaan dan pembangunan pascabencana, dengan pendekatan yang humanis dan berkelanjutan.

error: Content is protected !!