Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: Februari 2026

Indonesia Harus Menghargai Bhayangkara, Takutnya Bubar Indonesia, Seperti Kata Prabowo Sebelum Jadi Presiden

JAKARTA || Jejak-indonesia.id -  Sedikitnya Ketua Perkumpulan Wartawan Fast Respon Counter Polri, R.Mas MH.Agus Rugiarto SH biasa Disapa Agus Flores  Memahami Etimologi , Cikal Bakal Indonesia, Berasal dari Kekuasaan Kerajaan Majapahit dan Bhayangkara, Bahkan Indonesia Baru Seumur Jagung, Mengutak Atik Bhayangkara.

Dalam Pemahaman Raden Mas Agus Flores ini, Keberadaan Majapahit ada kaitannya dengan Pasukan Elit Yang Menjaga Kerajaan yang  namanya BHAYANGKARA.

"Jadi Majapahit dengan Bhayangkara Tidak Bisa Terpisahkan, Dan Indonesia Tidak Pisah Dipisahkan Dengan Bhayangkara, Karena Eyang Buyut Indonesia ada di Bhayangkara," ujarnya Agus , Dengan Sebutan Agus Flores

Sedangkan Agus Mengatakan Istilah Bhayangkara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Penjaga, Pengawal, atau Pelindung.

Istilah ini merujuk pada Pasukan Elite Kerajaan Majapahit bentukan Patih Gajah Mada yang bertugas menjaga keselamatan raja dan negara.

Kini, Bhayangkara menjadi identitas dan sebutan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai arti Bhayangkara:
Asal-Usul: Diambil dari pasukan elite Majapahit yang sangat tangguh dan setia menjaga Raja Jayanegara.
Makna Etimologis: Berasal dari kata bhaya (bahaya/takut) dan kara (pembuat/penjaga), yang secara harfiah berarti pengawal yang melindungi dari bahaya.
Karakteristik: Melambangkan keberanian, kekuatan, ketangguhan, dan kesetiaan.

Penggunaan Modern: Diadopsi sebagai nama kepolisian Indonesia untuk meresapi semangat juang dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bagaimana Bisa Indonesia, Tidak Menghargai Eyang Buyutnya Bhayangkara dilawan, bisa jadi dianggap  "DURHAKA"?

Kepada Media , Jumat (12/2) Agus Flores mengatakan Sisilah Munculnya Indonesia Berasal Dari Kerajaan Majapahit.

Dengan Rentetan Perjalanan Setelah Runtuhnya Kerajaan Majapahit, Dilanjutkan Kerajaan Demak, Dilanjutkan Kerajaan Pajang, Dilanjutkan Mataram Islam, Dilanjutkan Adanya Pecahan 2 Kesultanan yakni Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Diningrat Yogyakarta.

" Nah Cikal Bakal Indonesia,  Nanti  dari tahun 1900an Saat Datangnya Penjajah Portugis, Belanda, Jepang, karena Tanah Air ditahun 1850 Masih Dibawah Kendali Kerajaan Surakarta, Kerajaan Yogya Diningrat dan Kerajaan Kerajaan Daerah Lain, Sehingga Mengakibatkan Munculnya Perlawanan DI Ponegoro, Sisinga Mangaraja, Teukumar dan lain lain Mengatasnamakan Perlawanan Kerajaan Kesultanan Masing masing," Ujar Agus.

Menurut Agus, Ada Beranggapan juga Munculnya Nama Indonesia Dimulai VOC Masuk ditahun 1400-1500.

" Dalil Itu Bisa kita akui, Tapi Saatnya Itu Belum Ada Nama Indonesia melainkan Masih dikuasai Kerajaan Demak, Dibawah Kekuasaan Raden Pattah dan Putranya Adipati Unus, dan Berurut Kerajaan Lain" Lanjutnya.

Agus Flores Menyangkal Pula, Kalau Indonesia Dijajah Belanda 350 Tahun, Baginya Yang Benar Komulatif Di Jajah Tanah Air oleh Pihak VOC dizaman Kerajaan, 350 Tahun, sedangkan Negara Indonesia Dijajah berkisar 45 Tahun, bahkan bisa ditafsirkan  hanya 5  tahun.

" Karena Ditahun 1900an itu, masih banyak Kerajaan Didaerah Daerah, jadi Bisa Saja 5 Tahun, Indonesia  Di Jajah, " tegas Mas Agus.

" Kalau Rentetan Sisilah Indonesia Dianggap Baru Seumur Jagung, dibandingkan Lahirnya Bhayangkara, Wajar Saja, Saya Katakan Indonesia Durhaka ke Bhayangkara," ujar Trah Brawijaya ini.

Kepada Awak media, Agus Flores, bisa menafsirkan ditahun 2030 Indonesia Bisa Bubar, Seperti Pernyataan Prabowo Subianto Saat Kampanyenya, Sebelum Jadi Presiden Republik Indonesia.

Apresiasi Komitmen Bupati Ipuk dalam Mengelola Sampah, Clean Rivers Uni Emirat Arab Suport Dua TPS3R Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Komitmen Banyuwangi dalam pengolahan sampah sirkular mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Clean Rivers, organisasi nirlaba global yang berbasis di Uni Emirat Arab akan mensuport pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Banyuwangi.

Clean Rivers akan bermitra dengan Project STOP (didirikan Borealis dan Systemiq) yang telah beroperasi di Banyuwangi sejak 2017. Bersama dengan pemkab, Project STOP Banyuwangi Hijau bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah sirkular pertama di Indonesia yang mencakup seluruh wilayah kabupaten.

CEO Clean Rivers Deborah Baccus telah bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata, Rabu (12/02/2026). Turut hadir Mari Kylmälä, In country representative Borealis, Jason Hale Senior Director Systemiq dan Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo.

Deborah menyampaikan apresiasi kepada pemkab atas komitmen dan dukungan pada sistem pengelolaan persampahan. Banyuwangi dinilai memiliki visi kuat dalam transformasi sistem persampahan yang dijalankan secara bertahap, terstruktur, dan berdampak bagi masyarakat.

“Kami mendukung inisiatif yang dilakukan Banyuwangi, fokus pada pengelolaan sampah yang berdampak secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Tidak hanya berdampak pada daerah, namun ini juga akan menjadi semangat global,” ungkap Deborah.

Dua fasilitas TPS3R akan dibangun di wilayah Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Genteng yang ditargetkan beroperasi pada November 2026. Kedua fasilitas ini dirancang untuk memperkuat layanan pengangkutan dan pengolahan sampah di kawasan dengan kepadatan dan aktivitas warga yang tinggi. Dua fasilitas TPS3R ini diproyeksikan bisa mengatasi permasalahan sampah warga dengan jangkauan 850 ribu jiwa

“Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan ini, dan berharap kerja sama ini terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Banyuwangi,” ujarnya.

Bupati Ipuk mengatakan bahwa kerja sama dengan Clean Rivers ini sangat penting untuk membangun sistem persampahan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

“Bekerja dalam skala yang lebih luas, dengan dukungan dari Clean Rivers akan mempercepat transformasi sistem pengelolaan persampahan di Banyuwangi,” kata Ipuk.

“Ini tidak hanya berdampak pada menyediakan akses penanganan sampah yang terintegrasi untuk ratusan ribu orang, tapi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi penduduk sekitar lokasi,” imbuh Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dwi Handayani Clean Rivers akan berkontribusi pada program Banyuwangi Hijau Fase 3 dengan fokus pembangunan dua fasilitas TPS3R di wilayah Banyuwangi Kota dan Kecamatan Genteng. Dalam kerjasama tersebut, pemkab akan menyediakan lahan untuk TPS3R tersebut, dan sarana penunjang lainnya.

“Kedua TPS3R masing-masing berkapasitas 50 ton dan akan melayani hingga 850 ribu jiwa. TPS3R ini dirancang menggunakan teknologi untuk meminimalkan residu dan tidak menimbulkan bau,” ujar Handayani. (*)

Lantik Pimpinan Baznas Banyuwangi, Bupati Ipuk Ajak ‘Tandang Bareng’ Entaskan Kemiskinan

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyuwangi masa bakti 2026-2031, Kamis (12/2/2026). Dwi Yanto mendapatkan amanah sebagai Pimpinan Baznas Banyuwangi yang baru.

Pelantikan digelar di pendopo Sabha Swagata Blambangan disaksikan Ketua Basnas periode sebelumnya Lukman Hakim (2020-2026).

"Saya berharap, pimpinan baru Baznas bisa melanjutkan program-program baik yang sudah ditorehkan kepengurusan sebelumnya. Ke depan kinerja dan prestasi Baznas harus ditingkatkan," pesan Bupati Ipuk.

Ipuk mengatakan, Baznas merupakan mitra strategis pemerintah. Selamana ini Baznas telah telah mendukung program-program pembangunan pemkab, khususnya masalah penanganan kemisikinan.

"Angka kemiskinan di Banyuwangi yang terus turun berkat kerja keroyokan semua pihak, termasuk Baznas. Sinergi baik ini harus terus kita pertahankan dan kita lanjutkan," kata Ipuk.

Ipuk juga meminta agar Baznas semakin profesional. Mampu menggandeng mitra-mitra strategis di Banyuwangi. Sehingga bantuan-bantuan yang diberikan semakin banyak dan semakin tepat sasaran.

Selain itu, Ipuk meminta agar Baznas terus berinovasi dan memanfaatkan digitalisasi. Dengan begitu jika ada muzakki (wajib zakat) ingin menitipkan zakatnya, mereka tidak perlu harus datang ke Kantor Baznas melainkan melalui platform yang bisa mereka akses.

"Dengan 'tandang bareng' (bersama-sama), kami optimis semakin banyak warga membutuhkan di Banyuwangi yang berdaya. Mulai lansia miskin, keluarga prasejahtera, dan pelaku usaha kecil," harap Ipuk.

Ketua Baznas Banyuwangi yang baru dilantik, Dwi Yanto menyatakan siap menjalankan tugas-tugasnya berkolaborasi dengan pemkab untuk kemaslahatan umat.

"Kami siap bermitra dengan pemkab untuk menjalankan semua kegiatan sosial yang berkaitan dengan kepentingan mustahik (penerima zakat)," kata Dwi.

Dwi menambahkan, Baznas juga siap bersinergi program kemiskinan pemkab, hingga peningkatan ekonomi pelaku UMKM. Seperti pelaksanaan bedah rumah, bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu, hingga program ekonomi kerakyatan.

"Program-program yang sudah berjalan sebelumnya kita evaluasi, kita perbaiki lagi. Termasuk pesan Ibu Bupati terkait pelayanan berbasis digital. Semoga kedepan Baznas mampu menghadirkan layanan zakat yang lebih cepat, mudah, dan amanah," tuturnya. (*)

Jelang Ramadhan, Satgas Pangan Sidak Sejumlah Pasar di Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar di Banyuwangi, Kamis (12/2/2026). Tim yang terdiri dari pemkab, kepolisian, dan Bulog sidak untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan.

Mereka berkeliling mengecek satu persatu lapak yang ada di Pasar Blambangan dan Pasar Banyuwangi. Hasil sidak menunjukkan harga bahan pokok di Banyuwangi relatif stabil, meskipun terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas.

"Terjadi kenaikan salah satunya pada cabai rawit, itu sampai Rp75 ribu. Meski begitu stoknya aman, begitupun dengan bahan pokok lainnya juga masih aman," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi Danang Hartanto.

Selain itu, tim Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dispertan Banyuwangi juga melakukan rapid test pada daging yang dijual dipasar. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya daging oplosan dan mengandung bahan kimia berbahaya.

"Hasilnya, daging yang beredar di pasaran aman, halal, dan layak konsumsi. Sebelum itu, kami juga telah melakukan pengecekan di Rumah Potong Hewan (RPH) sebelum daging diedarkan," kata Danang.

Wakasatreskrim Polresta Banyuwangi Iptu Didik Hariyono menambahkan, sejauh ini belum ada temuan yang signifikan terkait permainan harga bahan pokok. Seperti minyak goreng dan beras, masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Begitupun dengan harga daging stabil di harga Rp 130 ribu.

Didik menegaskan akan menindak tegas tanpa pandang bulu apabila ditemukan oknum yang memainkan harga komoditas pangan di pasaran. Termasuk yang melakukan penimbunan jelang Ramadan dan Lebaran.

"Karena ini masuknya sudah pidana. Tentu, pengawasan kita lakukan secara menyeluruh guna memastikan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah," jelas dia.

Kepala Bulog Kantor Cabang Banyuwangi Dwiana Puspitasari mengimbau agar masyarakat tidak panic buying. Sebab, stok beras dan minyak di gudang Bulog sangat aman mencukupi pasar.

"Stok beras kita itu mencapai 94.000 ton. Ini sangat mengcover kebutuhan Banyuwangi. Bahkan kita bisa supply ke daerah yang defisit beras seperti Papua, NTT, dan Bali," terangnya.

Begitupun dengan minyak goreng rakyat kuotanya bertambah. Bulog juga memastikan harga yang dijual di pasaran sesuai HET yakni Rp15.700. Karena setiap kios yang disuplai Bulog dipasangi banner dan sticker serta himbauan agar tidak menjual di atas harga yang ditentukan.

"Apabila nanti terjadi pelanggaran, pasti kita akan memberikan surat peringatan. Bisa-bisa nanti kita suspend, kita putus, tidak kita supply lagi," tegas Dwiana.

Selain itu, untuk memastikan harga terkendali. Bulog bersama Pemkab dan Bank Indonesia gencar melakukan operasi pasar di tiap kecamatan dan pusat keramaian di Banyuwangi setiap harinya, sesuai jadwal hingga 16 maret.

"Upaya yang kita lakukan ini untuk memastikan pasokan tetap aman, inflasi terkendali, serta tetap sesuai dengan ketentuan," ujar Dwiana. (*)

Capai 12.090 Penindakan, Operasi Keselamatan Toba 2026 Dorong Disiplin Pengguna Jalan

MEDAN || Jejak-indonesia.id – Memasuki hari ke-11 pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2026 yang dimulai sejak 2 Februari 2026, Polda Sumatera Utara mencatat tren positif dalam upaya membangun budaya tertib berlalu lintas. Pendekatan edukatif, preventif, dan penegakan hukum berbasis teknologi terbukti berdampak signifikan terhadap penurunan pelanggaran di jalan raya.

Berdasarkan data hari ke-11, Kamis (12/2/2026), jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas tercatat sebanyak 1.423 kasus. Angka ini turun 57,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 3.329 kasus. Penurunan ini menjadi indikator meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat selama operasi berlangsung.

Penindakan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tercatat sebanyak 334 kasus, meningkat dari 91 kasus pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan optimalisasi sistem penindakan berbasis elektronik yang lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, penindakan non-ETLE turun signifikan menjadi 74 kasus dari sebelumnya 975 kasus. Teguran kepada pelanggar juga turun menjadi 983 dari 2.263 pada tahun lalu.

Petugas juga melakukan penindakan terhadap 5 kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum (travel) tanpa izin serta 27 kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) yang berisiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya.

Secara kumulatif sejak hari pertama hingga hari ke-11, total penindakan mencapai 12.090 tindakan, terdiri dari 2.026 tilang ETLE, 678 non-ETLE, 9.248 teguran, 22 penindakan travel ilegal, dan 116 penindakan terhadap kendaraan ODOL.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari masifnya kegiatan edukasi, penyuluhan, kampanye keselamatan, serta kehadiran personel di titik rawan pelanggaran dan kecelakaan.

“Operasi ini tidak semata-mata soal penindakan, tetapi bagaimana membangun kesadaran kolektif masyarakat. Data hari ke-10 menunjukkan tren yang sangat positif. Penurunan pelanggaran hingga lebih dari 57 persen menjadi bukti bahwa pendekatan humanis dan edukatif mulai membuahkan hasil,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan penggunaan ETLE merupakan bagian dari transformasi penegakan hukum yang modern dan presisi.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain,” tegasnya.

Dengan capaian hingga hari ke-10 ini, Operasi Keselamatan Toba 2026 menunjukkan arah yang konstruktif, di mana edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum berjalan seimbang demi menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Sumatera Utara.

error: Content is protected !!