Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: Februari 2026

Dari Puing ke Harapan: Polda Sumut Terus Kawal Pemulihan Warga Batang Toru

BATANG TORU || Jejak-indonesia.id – Personel Batalyon C Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada Kamis, 12 Februari 2026, sejumlah kegiatan kemanusiaan dan pengamanan dilaksanakan secara terpadu di beberapa titik wilayah Kecamatan Batang Toru.

Kegiatan difokuskan di Posko Brimob Hapesong Lama Desa Simatuhir, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Desa Napa, serta Desa Garoga dan Desa Aek Ngadol. Kehadiran personel Brimob tidak hanya memastikan keamanan pembangunan hunian, tetapi juga memberikan bantuan langsung yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Di Desa Garoga, personel Brimob membantu proses pengecoran pondasi rumah milik warga terdampak bencana, Bapak Ikhsan Hasibuan, yang hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. Sementara itu, di Desa Simatuhir, patroli rutin dilakukan di sekitar pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar. Saat ini, progres pembangunan Huntara menunjukkan perkembangan signifikan, dengan sebagian komunal telah rampung dan lainnya masih dalam berbagai tahap penyelesaian.

Selain pengamanan pembangunan hunian, personel Brimob juga membersihkan sisa pohon yang sebelumnya ditebang di belakang rumah Bapak Marancar Simatupang, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih bagi warga.

Dalam kegiatan sosial lainnya, Brimob turut membantu Organisasi Pramuka Peduli Jawa Tengah dalam menyalurkan bantuan Starling (stasiun air minum keliling) kepada masyarakat Desa Garoga. Sementara itu, bantuan WC amfibi disiapkan dan menunggu warga yang membutuhkan. Dapur lapangan yang didirikan juga berjalan optimal dan telah menyalurkan makanan kepada masyarakat terdampak.

Danki-1 Penugasan Batalyon C, AKP Antanius Tarigan, S.H., M.H., yang memimpin kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kehadiran Brimob merupakan wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam situasi pascabencana.

“Kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat merasa aman, nyaman, dan terbantu dalam proses pemulihan. Sinergi antara personel Brimob dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan hunian dan bantuan sosial dapat berjalan dengan baik,” ujar AKP Antanius Tarigan.

Ia menambahkan, seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan humanis, mengedepankan keselamatan serta kenyamanan warga yang terlibat langsung dalam pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan secara berkelanjutan, Brimob Polda Sumut berharap proses pemulihan pascabencana di wilayah Batang Toru dapat berjalan lebih cepat, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan layak.

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergisitas Pemda dan BPK dalam Pemeriksaan LKPD 2025

BALI || Jejak-indonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Langkah ini penting untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar serta mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

"Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar," ujarnya dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).

Ribka menilai pemeriksaan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi BPK, Kemendagri, dan Pemda demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi. Ia juga meminta para kepala daerah bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif selama pemeriksaan.

Selain itu, Ribka turut menegaskan pentingnya integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud transparansi pengelolaan pemerintahan. Menurutnya, dari total 546 Pemda, sebanyak 524 daerah telah menerapkan SIPD, sedangkan sisanya masih menghadapi sejumlah kendala terkait jaringan dan infrastruktur.

"Harus memanfaatkan SIPD ini, karena dengan sistem SIPD ini tentunya BPK juga dapat mengakses, KPK, dan juga semua aktivitas pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan daerah ini ada di SIPD," pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Direktur Jenderal PKN VI BPK RI Laode Nusriadi, serta para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di wilayah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.

Puspen Kemendagri

Mendagri Minta Jajarannya Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden

JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini termasuk memastikan berbagai program pemerintah daerah (Pemda) selaras dengan arah kebijakan Presiden.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat acara Pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Mendagri menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan. Ia menyebut salah satu kata kunci yang perlu dicatat oleh seluruh jajaran Kemendagri adalah transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja. Terlebih, aparatur sipil negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan salah satu syarat tata kelola negara yang baik.

“Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks global yang semakin kompetitif dan tidak menentu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini tidak hanya menyangkut pertahanan, tetapi juga pangan, energi, dan ekonomi. Karena itu, Presiden Prabowo banyak melahirkan program yang mengarah pada ketahanan tersebut.

Ia menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Karena itu, seluruh jajaran Kemendagri harus memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.

“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

Mendagri menjelaskan, perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.

“Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat yang dicanangkan Presiden. Ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan tersebut agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Lantik Sejumlah Pejabat, Mendagri Ingatkan Loyalitas dan Prestasi

JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 34 pejabat administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dalam arahannya, Mendagri mengingatkan para pejabat yang dilantik agar memiliki loyalitas dan prestasi dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk mewujudkan kinerja yang semakin baik.

Mendagri juga menegaskan akan rutin mengevaluasi kinerja para pejabat yang dilantik. “Ini jabatan sementara pasti akan ada akhirnya juga, jadi saya akan mengevaluasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa dirinya membutuhkan tim yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas Kemendagri. Terlebih, ia juga mengemban tugas lain, seperti Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Berbagai tugas tersebut membutuhkan dukungan tim yang solid agar hasilnya optimal.

“Rekan-rekan yang dilantik tolong buktikan, rekan-rekan mampu untuk membantu saya dan kemudian saya juga minta jangan terjebak dalam rutinitas,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menuntut dirinya agar bekerja secara maksimal. Terlebih, Presiden juga memiliki kecepatan dalam bekerja. “Jadi saya juga harus bekerja super tinggi, dan saya juga memerlukan tim pendukung saya juga bekerja super cepat, super tinggi juga,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri menyampaikan pentingnya jajaran Kemendagri untuk berkinerja dengan baik. Ia menyampaikan analogi “tenda kelompok” atau group tent theory. Menurutnya, Kemendagri ibarat tenda yang melindungi seluruh anggotanya, termasuk memberi penghidupan, status, dan kehormatan. Tenda dapat berdiri kokoh ketika semua anggota di bawahnya ikut menopang.

Namun, jika ada anggota yang tidak menopang kekuatan di dalam tenda, maka tenda tersebut bisa roboh. Karena itu, ia menekankan agar para pejabat mampu menopang tenda tersebut agar tetap berdiri kokoh melalui kinerja yang baik.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri.

Puspen Kemendagri

Tren Lari Trail Terus Tumbuh, ALTI Fokus Pembinaan dan Prestasi Atlet

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman.

Bima Arya menyebut tren lari trail menunjukkan perkembangan yang sangat progresif. Hal ini terlihat dari semakin bertumbuhnya komunitas, serta meningkatnya jumlah kegiatan dan peserta lari trail di berbagai daerah.

“Tahun sebelumnya kami sudah bentuk kepengurusan di 24 provinsi, menggelar 3 Kejurnas dan mengikuti 3 kejuaraan dunia . Kami targetkan setahun ke depan ALTI tuntaskan di 38 provinsi seluruh Indonesia,” katanya pada Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Pusat ALTI Masa Bakti 2025–2029 di Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia melanjutkan, target berikutnya adalah keikutsertaan ALTI dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah. Oleh karena itu, Bima menekankan kepengurusan kali ini akan fokus pada pembinaan atlet guna mendorong pencapaian prestasi.

“Kami ingin agar atlet-atlet kami disentuh, dibina, dan menjadi kebanggaan nasional yang akan nantinya bertanding, tidak saja di tingkat regional tapi internasional,” ujarnya.

Bima juga menyampaikan terima kasih kepada KONI yang telah memberikan kesempatan kepada ALTI untuk bergabung dan belajar bersama. Ke depan, ALTI akan terus memperkuat kapasitas organisasi agar dapat bertransformasi dari olahraga yang bersifat rekreatif menjadi cabang olahraga yang berorientasi pada prestasi.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa telah ada pembicaraan terkait upaya mendorong sosialisasi dan partisipasi pelari trail dalam berbagai ajang kompetisi, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai yang akan pertama kali digelar pada 2026 di Kawasan Ancol.

"Lari trail bukan hanya bisa di bukit, hutan, gunung saja. Bisa juga di sawah dan pantai. ALTI juga secara aktif mempromosikan lari trail yang memadukan olahraga dengan keindahan alam atau sport tourism. Kami akan persiapkan juga untuk PON Pantai nanti,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

error: Content is protected !!