Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Bulan: Februari 2026

Satgas Saber Pangan Polda Papua Sidak Distribusi Sembako, Temukan Minyakita Dijual di Atas HET

PAPUA || Jejak-indonesia.id - Upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok terus dilakukan aparat bersama instansi terkait. Tim Satuan Tugas (Satgas) Saber Pangan yang dipimpin oleh Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H.. turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan ritel guna memastikan 14 komoditas pangan strategis tetap aman dari sisi stok maupun harga. Rabu (18/02/2026)

Pemantauan diawali di Gudang Tiga Mas Perkasa. Di lokasi ini, tim melakukan pengecekan terhadap ketersediaan beras dan minyak goreng yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hasil pengecekan menunjukkan stok Beras Premium merek Serasih dalam kondisi aman dengan jumlah mencapai 35 ton. Harga yang diberlakukan tercatat sebesar Rp15.800 per kilogram, masih dalam batas kewajaran distribusi tingkat grosir.

Namun demikian, tim menemukan catatan penting pada komoditas minyak goreng subsidi Minyakita. Di gudang tersebut, stok Minyakita tercatat sebanyak 22.323 liter. Meski ketersediaan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam waktu dekat, ditemukan indikasi harga jual di tingkat pengecer yang melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Sidak kemudian berlanjut ke Pasar Hamadi, tepatnya di Kios Hijrah dan Kios Cahaya Riski. Di pasar ritel ini, tim memantau langsung harga yang dibebankan kepada konsumen. Untuk beras premium, harga tercatat Rp18.000 per kilogram, sedangkan beras medium dijual Rp15.000 per kilogram. Sementara itu, telur ayam lokal berada di kisaran Rp34.000 per kilogram.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra menegaskan bahwa fokus utama sidak kali ini adalah memastikan distribusi 14 komoditas pangan strategis berjalan lancar tanpa hambatan, terutama menjelang momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin memastikan distribusi berjalan baik dan stok tersedia. Secara umum kondisi aman. Namun kami sangat menyayangkan masih adanya pengecer yang menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, di lapangan pihaknya menemukan Minyakita dijual di kisaran Rp16.000 per liter dengan alasan pembulatan harga. Padahal, HET yang telah ditetapkan pemerintah adalah Rp15.700 per liter. Selisih tersebut, meski terlihat kecil, dinilai tetap melanggar aturan dan berpotensi merugikan masyarakat secara luas jika dibiarkan.

Atas temuan tersebut, Satgas Saber Pangan langsung mengambil langkah persuasif namun tegas. Para pengecer yang kedapatan menjual di atas HET diberikan teguran dan pembinaan agar segera menyesuaikan harga sesuai ketentuan. Tim juga mengingatkan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala dan tidak menutup kemungkinan sanksi lebih tegas akan diberlakukan apabila pelanggaran serupa kembali ditemukan.

Kombes Pol. Dr. Rama menambahkan, stabilitas harga pangan merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mencegah gejolak ekonomi di tingkat bawah. Karena itu, kolaborasi antara distributor, pengecer, dan aparat pengawas sangat dibutuhkan.

Satgas Saber Pangan juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan praktik penjualan komoditas bersubsidi di atas harga yang telah ditentukan. Transparansi dan pengawasan bersama dinilai menjadi kunci agar program subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Dengan pengawasan yang konsisten dan komitmen bersama, diharapkan distribusi dan harga bahan pokok tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terbebani lonjakan harga yang tidak wajar.

Kapolda Kepri Buka Rapat Pimpinan Polda Kepri Tahun 2026

BATAM || Jejak-indonesia.id - Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., membuka secara resmi Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Kepri Tahun 2026 yang bertempat di Gedung Lancang Kuning Mapolda Kepri pada Rabu (18/2/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi jajaran Polda Kepri untuk menyelaraskan visi dan langkah dalam mendukung program strategis nasional serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Kepri, serta para Kapolres/ta Polda Kepri, Kasat, dan Kabag di jajaran Polda Kepulauan Riau.

Dalam arahannya, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa Rapim ini merupakan tindak lanjut dari hasil Taklimat Pimpinan TNI-Polri yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Beliau menggarisbawahi bahwa institusi Polri memegang tanggung jawab besar sebagai pilar utama keberhasilan program pemerintah.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., juga menginstruksikan seluruh personel untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai kehormatan institusi, serta melarang keras adanya tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Integritas, loyalitas, dan profesionalisme menjadi kunci utama agar Polri tetap menjadi institusi yang responsif, humanis, dan Presisi di lapangan.

Sebagai penutup kegiatan, Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., juga menegaskan pentingnya peran kepolisian dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang berdampak pada stabilitas nasional. Polda Kepri berkomitmen menciptakan rasa aman guna menjaga kepercayaan investor dan kelancaran distribusi logistik, khususnya kebutuhan pokok di wilayah Kepulauan Riau.

Polda Kepri akan terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau.

*Polri Untuk Masyarakat*

Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.
Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com
Telp/Fax: (0778) 7760038
Twitter: @poldakeprihumas
Facebook: Humas Polda Kepri
Instagram: @humaspoldakepri

35,1 Kg Sabu dan 15 Ribu Ekstasi Berhasil Digagalkan Polres Lamandau, Kapolda Kalteng: Keberhasilan Ini Selamatkan 350 Ribu Jiwa

PALANGKARAYA || Jejak-indonesia.id - Komitmen Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) dan jajaran dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya patut diacungi jempol.

Salah satunya dibuktikan dengan keberhasilan jajaran Polres Lamandau dibawah kepemimpinan AKBP Joko Handono, S.IK. ,yang mengungkap kasus tindak pidana narkoba dengan mengamankan dua pelaku berinisial ME (28) dan H (37) dengan barang bukti sebanyak 35,185 Kilogram narkoba jenis sabu dan 15.000 pil ekstasi jenis Inex.

Hal tersebut, disampaikan langsung Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si, saat memimpin konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkoba, di Halaman Gedung Bhayangkara, Mapolda setempat, Rabu (18/2/2026) siang.

Hadir dalam kegiatan, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, sejumlah pejabat utama serta Kapolres Lamandau dan personel Satreskrim Polres Lamandau.

Kapolda Kalteng menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yakni sebanyak 35,1 Kilogram sabu atau tepatnya 35,185 gram dan 15 ribu ekstasi jenis pil inex dari satu kasus dengan dua tersangka yang merupakan hasil pengungkapan di wilayah hukum Polres Lamandau.

"Untuk barang bukti yang berhasil disita dari pelaku tersebut, merupakan hasil dari penyidikan terhadap masukan narkoba di wilayah perbatasan Kalteng dan berasal dari Provinsi Kalimantan Barat," kata Kapolda.

Lebih lanjut, Irjen Iwan juga menjelaskan bahwa dalam penangkapan tersebut kedua pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi ke dalam hutan.

Setelah dilakukan pengejaran selama 12 jam. Akhirnya aparat penegak hukum berhasil meringkus kedua pelaku dan mengamankan 33 bungkus plastik besar berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di bagasi belakang kendaraan R4 jenis Toyota Raize warna merah yang digunakan.

"Saat pertugas melakukan pengecekan. Kedua pelaku tersebut mengaku bahwa dirinya menjadi perantara penjualan narkoba yang berasal dari Provinsi Kalbar hendak menuju Provinsi Kalteng," terangnya.

Lebih dalam, Kapolda menegaskan bahwa kedua pelaku saat ini telah diamankan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan untuk mengungkap siapa pengirim dan penerima sabu.

"Saat ini masih kita dalami kasus ini, karena ini merupakan pengungkapan yang luar biasa tetapi juga menjadi ancaman bagi kita," ucap Kapolda

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sambung Irjen Iwan. Para terduga pelaku akan dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 atau Pasal 112 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

"Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Polda Kalteng dan jajaran untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Terutama pada kasus ini, kita tentunya telah berhasil menyelamatkan sebanyak 350.000 jiwa dari bahaya narkoba," pungkasnya. (adji)

RDPU dengan Komisi III DPR, Tiga Serikat Buruh Tolak Polri di Bawah Kementerian

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menyatakan sikap tegas menolak usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kementerian.

​Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

​Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam kesempatan itu menyampaikan kegelisahan kalangan buruh terhadap situasi yang membuat institusi Polri terus berada dalam sorotan dan tekanan. Sebagai bentuk dukungan, Andi Gani mengungkapkan bahwa pimpinan buruh telah melakukan "Ikrar Buruh" di Tugu Proklamasi belum lama ini.

​Terdapat empat poin utama dalam Ikrar Buruh tersebut yang disampaikan di hadapan anggota Dewan:
1. ​Mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.
2. ​Mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai amanah reformasi.
3. ​Mekanisme fit and proper test calon Kapolri tetap berada di DPR RI.
4. ​Mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

​Andi Gani menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden sangat krusial untuk menjaga independensi dan profesionalitas institusi tersebut dalam melayani masyarakat, termasuk dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.
​Senada dengan Andi Gani, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menilai ada konsekuensi besar jika Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, hal itu berisiko memicu intervensi politik dan birokrasi yang panjang. "Kami berpikir bahwa kalau di bawah kementerian, artinya jika ada apa-apa Polri ini harus diam-diam dulu, baru menunggu perintah dari kementerian," jelas Elly.

​Sementara itu, Sekjen KSPI Ramidi memastikan bahwa dukungan agar Polri tetap di bawah kendali Presiden merupakan murni aspirasi dari akar rumput serikat pekerja dan bukan merupakan titipan pihak tertentu. Stabilitas dan perlindungan hukum yang objektif dinilai sangat bergantung pada posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara.

​Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut baik masukan dari para pimpinan buruh tersebut. Ia menilai peran elemen buruh sangat strategis dalam mengawal percepatan reformasi Polri. "Teman-teman buruh ini memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat signifikan. Tentu akan berperan besar dalam mengawal institusi ini agar tetap pada jalurnya sebagai pelindung masyarakat," pungkasnya.

Perkuat Sinergitas, Media Indonesia Network Beri Apresiasi Inovasi ke Kalapas Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id alam rangka mempererat hubungan dan kolaborasi antar lembaga, pimpinan Media Indonesia Network melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi pada Rabu, 18 Februari 2026.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas sekaligus memberikan apresiasi langsung atas berbagai inovasi yang telah dijalankan oleh Lapas Banyuwangi di bawah kepemimpinan Kalapas I Wayan Nurasta Wibawa.

Pimpinan Umum Media Indonesia Network, S. Rio Utomo, S.M., menyatakan kekagumannya terhadap terobosan Lapas Banyuwangi, khususnya terkait pengelolaan SAE PASWANGI (Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Banyuwangi) yang berlokasi di Kelurahan Pakis.

Menurut Rio, SAE PASWANGI merupakan konsep integrasi pertanian dan peternakan yang sangat luar biasa karena mampu menyatukan berbagai sektor dalam satu kawasan yang tertata rapi.

"Kami sangat mengapresiasi penataan lokasi di SAE PASWANGI. Mulai dari hamparan sawah, budidaya maggot, peternakan unggas, hingga kolam ikan yang terintegrasi dengan baik. Ini adalah bukti nyata keberhasilan pembinaan bagi warga binaan," ujar Rio.

Lebih lanjut, Rio menambahkan bahwa lokasi tersebut kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga menjelma menjadi destinasi yang ikonik. Kehadiran jogging track serta ornamen Patung Gandrung di tengah sawah menjadikannya daya tarik visual bagi masyarakat.

"Banyak pihak menilai lokasi ini sangat keren untuk spot foto. Tidak heran jika warga setempat mulai menggemari tempat ini sebagai lokasi santai sekaligus belajar," imbuhnya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Kalapas Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menjelaskan bahwa filosofi di balik SAE PASWANGI memang dirancang untuk memberikan manfaat luas, tidak hanya terbatas bagi internal Lapas.

"SAE PASWANGI bukan sekadar sarana asimilasi dan edukasi bagi warga binaan kami agar mereka memiliki keahlian saat kembali ke masyarakat nanti. Lebih dari itu, tempat ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin belajar mengenai pertanian, pembuatan maggot, peternakan, maupun perikanan," terang kalapas II A Banyuwangi.

error: Content is protected !!