We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Februari 2026

IMG-20260222-WA0034

Kapolri Hadiri HUT KSPSI ke-53, Tekankan Sinergisitas Buruh dan Polri Hadapi Dinamika Global

Redaksi 6 bulan ago

PURWAKARTA || Jejak-indonesia.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara tasyakuran HUT Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ke-53 sekaligus memperingati Hari Pekerja Indonesia (HARPEKINDO) di Pusdiklat Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/2/2026).

Dalam sambutannya, Jenderal Pol. Listyo Sigit yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI, menekankan pentingnya memperkuat sinergisitas antara Polri, elemen buruh, dan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan kunci utama dalam menghadapi dinamika situasi global yang berpotensi berdampak pada stabilitas dalam negeri.

"Harapan kita ke depan, sinergi dan kolaborasi ini akan semakin baik. Kita menghadapi dinamika global yang tidak mudah, yang tentunya berdampak langsung terhadap situasi di dalam negeri," ujar Kapolri.

Ia menambahkan bahwa setiap negara saat ini tengah berjuang bertahan dengan mengedepankan sumber daya masing-masing. Jika tidak dihadapi dengan persatuan, kondisi global tersebut dikhawatirkan dapat memicu gejolak pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

Guna memitigasi risiko tersebut, Kapolri menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai upaya strategis melalui program Asta Cita. Salah satu langkah konkretnya adalah percepatan hilirisasi dan pembangunan 18 industri strategis.

"Bapak Presiden ke depan tentunya akan terus mendorong di dalam program Asta Citanya untuk terus mendorong berbagai program prioritas strategis. Antara lain bagaimana beliau mendorong hilirisasi dan salah satu yang akan dilaksanakan adalah beliau akan segera melaksanakan dan mendorong pembangunan 18 industri strategis," ujar Kapolri.

"Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Jenderal Pol. Listyo Sigit menyebutkan bahwa sinergisitas antara Polri dan buruh sangat krusial untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mendorong adanya kolaborasi yang sehat antara pengusaha dan serikat pekerja demi kemajuan ekonomi nasional.

"Perlu kolaborasi agar pengusaha mau berinvestasi dan mengembangkan usahanya. Namun di sisi lain, pengusaha tetap harus memperhatikan hak-hak para pekerja dan buruh. Keseimbangan ini yang harus kita jaga bersama," tegasnya.

Kapolri juga menegaskan komitmen Polri untuk mendukung perjuangan buruh dalam mendapatkan haknya, selama dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, ia berpesan agar buruh Indonesia terus meningkatkan keterampilan (skilling) dan kemampuan agar mampu bersaing di kancah mancanegara.

"Kita harus tunjukkan bahwa buruh Indonesia profesional, tangguh, dan tidak kalah hebat dengan tenaga kerja dari luar negeri," pungkasnya.

IMG-20260222-WA0042

Sat Samapta Polres Pasuruan Amankan Sholat Tarawih di Wilayah Beji, Situasi Aman dan Kondusif

Redaksi 6 bulan ago

PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang aman dan kondusif selama Bulan Suci Ramadhan 1447 H / 2026 M, Sat Samapta Polres Pasuruan melaksanakan pengamanan kegiatan sholat tarawih di wilayah Kecamatan Beji, Sabtu (21/2/2026) malam.

Pengamanan dilaksanakan mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai, dengan sasaran Masjid Roudlotul Hikmah yang berlokasi di Jalan Pandaan–Bangil, Desa Sidowayah, serta Mushola Darul Ulum di wilayah Gondang Legi, Cangkringmalang, Kecamatan Beji.

Sebelum pelaksanaan pengamanan, personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan guna memastikan kesiapsiagaan dan pembagian tugas di lapangan. Selanjutnya, petugas ditempatkan di titik-titik strategis di sekitar area masjid dan mushola untuk memberikan rasa aman kepada para jamaah.

Selain melakukan penjagaan, personel juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi ibadah guna mengantisipasi kepadatan kendaraan saat jamaah datang maupun usai pelaksanaan sholat tarawih. Patroli dialogis turut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Kapolres Pasuruan melalui Kasat Samapta AKP Rudi Santosa menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kekhusyukan umat Islam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

“Pengamanan ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung situasi terpantau tertib, lancar, dan kondusif,” ujarnya.

Dengan kehadiran personel di tengah masyarakat, diharapkan dapat semakin mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan selama bulan suci Ramadhan.

IMG-20260222-WA0033

Operasi Damai Cartenz 2026 Amankan 28 Orang di Yahukimo, 9 Ditetapkan Tersangka

Redaksi 6 bulan ago

JAYAPURA || Jejak-indonesia.id – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menyampaikan perkembangan terbaru situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo. Dalam kurun waktu 10 hingga 21 Februari 2026, aparat gabungan berhasil mengamankan total 28 orang dalam rangkaian operasi penegakan hukum yang ditingkatkan.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menjelaskan bahwa penindakan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil patroli dan identifikasi lapangan.

“Sejak tanggal 10 sampai 21 Februari, sampai dengan hari ini, kita telah berhasil mengamankan sejumlah 28 orang,” ujarnya (21/2/26).

Ia merinci, pada 10 Februari pukul 07.30 WIT diamankan dua orang. Kemudian pada 15 Februari pukul 22.20 WIT kembali dua orang diamankan. Pada 16 Februari pukul 07.30 WIT, dua orang kembali ditangkap.

“Selanjutnya pada Jumat, 20 Februari pukul 07.30 kami mengamankan delapan orang. Masih di hari yang sama, pukul 11.00 dua orang diamankan, dan pukul 13.25 satu orang kembali kami amankan,” jelasnya.

“Dan pada hari ini, pukul 07.00 pagi, kami berhasil mengamankan 11 orang. Jadi total keseluruhan 28 orang telah berhasil kita amankan,” tambahnya.

Dari jumlah tersebut, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan dan investigasi.

“Dari 28 orang tersebut, sembilan orang telah kita tetapkan sebagai tersangka melalui proses penyelidikan, mitigasi, dan investigasi di lapangan,” tegas Kombes Yusuf.

Dua tersangka, Atius Sobolim dan Elipianus Esema, terkait kasus pembakaran Ruko Blok B pada 14 Februari 2026. Tiga tersangka lainnya, Ferry Alimdam, Elix Malyo, dan Olan Nalya, terlibat dalam pembakaran SMP Metanoya pada 7 Januari 2026.

Selain itu, penyidik juga mengungkap keterlibatan Homi Heluka alias Serius Kobak dalam beberapa kasus seperti penembakan anggota Brimob tahun 2022, pembakaran mobil Satbinmas tahun 2025, pembunuhan pendulang emas pada 7 April 2025, penembakan anggota Kodim 1715 pada 16 Juni 2025, pembunuhan Daniel Datti dan pengrusakan SMA Yapesli pada 2 Februari 2026, serta penembakan terhadap sopir bernama Suwono pada 12 Februari 2026.

Simak Kipka alias Aibon Kipka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembakaran mobil Triton milik Kepala Desa Yalmabil pada 18 Februari 2026. Kotor Payage alias Kotoran Giban diduga terlibat dalam percobaan pembunuhan dan penembakan terhadap Suwono pada tanggal 12 Februari 2026.

Sementara itu, Enage Hiluka diduga terlibat dalam penikaman terhadap penjual pinang Ester Karbeka pada 17 Februari 2026 yang sempat viral karena rekaman CCTV, serta pembunuhan Indra Guru Wardana pada 22 September 2025.

“Untuk yang lainnya masih kita dalami keterlibatannya, apakah terkait dengan kejadian yang telah disebutkan atau ada tindak pidana lain yang belum sempat kita data,” ujar Kasatgas Humas.

Dari penggerebekan di enam lokasi, aparat mengamankan barang bukti berupa parang, tombak, panah, bendera berlambang tertentu, serta telepon genggam. Senjata api belum ditemukan.

“Untuk senjata api sementara belum kita temukan. Seluruh terduga saat ini diamankan di Polres Yahukimo dan dijaga ketat oleh personel Satgas Damai Cartenz serta Polres Yahukimo, dibackup oleh Brimob dari Sat Brimob Polda Papua,” jelasnya.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa peningkatan aktivitas kelompok bersenjata tidak terlepas dari kaburnya Kopitua Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025.

“Pasca kaburnya salah satu pentolan KKB tersebut, mereka kembali berkoordinasi dan merencanakan aksi yang mengakibatkan hilangnya nyawa, perusakan, pembakaran, dan penganiayaan. Itu menjadi pemicu kembali maraknya kejadian di Yahukimo,” tegasnya.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menambahkan bahwa sembilan tersangka yang telah ditetapkan merupakan bagian dari jaringan KKB.

“Upaya pencegahan kami lakukan dengan menambah jumlah pasukan dari Satgas Damai Cartenz dan Sat Brimob Polda Papua, serta bekerja sama dengan Polres Yahukimo untuk melakukan pemetaan dan profiling wilayah, termasuk waktu dan jam rawan. Patroli dilakukan terus-menerus,” ujarnya.

Satgas Damai Cartenz 2026 menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keamanan di Kabupaten Yahukimo melalui patroli intensif dan penegakan hukum yang terukur guna menjaga stabilitas wilayah dan melindungi masyarakat.

IMG-20260222-WA0024

Ketum PP Muhammadiyah Menilai Perubahan Struktur Polri Rawan Timbulkan Masalah Baru

Redaksi 6 bulan ago

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menanggapi wacana perubahan struktur Polri dari posisi di bawah Presiden menjadi di bawah kementerian.

​Haedar memandang bahwa posisi Polri dan TNI setelah Reformasi 1998 yang berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil dari pertimbangan yang sangat matang. Menurutnya, saat itu seluruh proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan besar, di mana Polri dan TNI ditempatkan langsung di bawah Presiden serta dipisahkan fungsinya satu sama lain.

​Ia menekankan bahwa Polri dan TNI adalah alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika terdapat kekurangan atau masalah di dalamnya, Haedar menyarankan agar perbaikan dilakukan di internal institusi tersebut, bukan dengan mengubah strukturnya.

​"Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," kata Haedar di Jakarta, Jumat (20/2).
​
Ia menilai jika setiap muncul masalah kemudian dilakukan perubahan struktural seperti menggeser posisi kepolisian, hal itu justru berisiko menambah masalah baru alih-alih menyelesaikannya. Apalagi, saat ini kementerian-kementerian juga tidak lepas dari permasalahannya masing-masing.

​Dalam bahasa sederhana, Haedar menyebut penempatan Polri di bawah kementerian justru akan memunculkan "dobel masalah". Sebab, jika Polri yang sedang memiliki masalah digabung dengan kementerian yang juga memiliki masalah, maka masalah yang timbul akan berlipat ganda.

​"Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya? Atau ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural? Cukuplah!" tegas Haedar.

​Ketimbang melakukan perombakan struktur, Muhammadiyah menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada penerapan prinsip good governance (tata kelola yang baik). Hal ini berlaku baik di internal kepolisian, tentara, maupun birokrasi kementerian untuk meminimalkan korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

​Terkait siapa yang akan memimpin lembaga-lembaga negara ke depan, Haedar menyatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini Presiden akan mengambil keputusan yang bijaksana.

​"Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana," tutup Haedar.

IMG-20260222-WA0021

Muhammadiyah Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

Redaksi 6 bulan ago

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal wacana perubahan struktur Polri dari di bawah presiden menjadi di bawah kementerian.

​Menurutnya, jika setiap masalah muncul dan dilakukan perubahan struktural maka hal tersebut justru menimbulkan masalah baru atau tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.

​"Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah," kata Haedar kepada awak media, Jakarta, Sabtu 21 Februari 2026.

​Menurutnya, posisi Polri dan TNI setelah Reformasi 1998, berada langsung di bawah presiden dan itu tentu hasil dari pertimbangan yang matang. Mengingat, ketika itu seluruh proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan. Adapun Polri dan TNI ditempatkan langsung di bawah presiden dan kedua institusi itu dipisah satu sama lain.

​Selain itu, Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika ada masalah, katanya, akan lebih baik masalah tersebut diperbaiki di internal institusi.

​"Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," ujar Haedar.

​Sebab itu, Muhammadiyah menyarankan diterapkannya good governance. Baik di tubuh internal kepolisian, tentara, hingga birokrasi kementerian. Sebab, semuanya saat ini mempunyai masalah terkait pencegahan korupsi.

​"Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," ucap Haedar.

​Muhammadiyah berharap institusi-institusi yang ada, Polri, TNI, birokrasi, kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip good governance, semakin minim korupsi dan tidak kalah penting semua melayani bangsa, negara, dan rakyat sesuai dengan tupoksinya.

​"Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," tutur Haedar.

​Lebih dalam, Haedar juga menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan berbicara menyangkut orang atau personal dalam posisi di instansi pemerintahan. Termasuk dalam hal ini orang nomor satu di kepolisian. Haedar menyebut hal itu merupakan hak prerogatif dan kebijaksanaan dari presiden.

​"Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana," katanya.

Terbaru

IMG-20260811-WA0080

Siapa Yang Melarang Raden Mas Agus Flores Berdoa Untuk Kapolri Di Alun-alun Besuki? Jejak Sejarah Mantri Kusman Mengemuka

Redaksi 57 menit ago
IMG-20260811-WA0079

Hadir di Desa Adat Bungaya, Kapolres Karangasem Hadiri Puncak Upacara Dewa Yadnya Usaba Sri

Redaksi 60 menit ago
IMG-20260811-WA0078

Polres Jembrana Raih Penghargaan Pelayanan Prima dari Kapolri

Redaksi 1 jam ago
IMG-20260811-WA0077

Simpan Shabu di Kantong Celana, 2 Warga Sergai Ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang,

Redaksi 1 jam ago
IMG-20260811-WA0076

Penuh Kehangatan, Kapolres Simalungun Gelar Pisah Sambut Pejabat Diiringi Jamuan Makan Siang Bersama Keluarga Besar

Redaksi 1 jam ago
error: Content is protected !!