Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Bulan: Januari 2026

PhotoGrid_Site_1768881072670

Kapolda Kepri Hadiri Lauching Kapal Floating Landing Facility Permata Borneo 1 Di Batam

Redaksi 7 bulan ago

BATAM || jejak-indonesia.id – Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menghadiri Launching Ceremony Kapal Floating Landing Facility (FLF) Permata Borneo 1 yang digelar di PT. Bahtera Bahari Shipyard (BBS), Kabil, Kota Batam, Senin (19/1/2026).

Kegiatan launching diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan Komisaris PT. Bahtera Bahari Shipyard dan Wali Kota Batam, dilanjutkan dengan prosesi peluncuran kapal serta foto bersama.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, jajaran TNI-Polri, Pejabat Utama Polda Kepri, serta pimpinan PT. Bahtera Bahari Shipyard.

Dalam keterangannya, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., melalui Kabid Humas polda Kepri Kombes.Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran kapal FLF Permata Borneo 1 diharapkan mampu memperkuat sektor logistik, mendukung aktivitas kelautan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Launching Kapal Floating Landing Facility Permata Borneo 1 ini menjadi tonggak penting kemajuan industri maritim nasional, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah kepulauan sekaligus jalur pelayaran internasional.

“Polda Kepri akan terus mendukung penuh pertumbuhan industri perkapalan dan kemaritiman di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Industri maritim yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kabid Humas polda Kepri.

Lebih lanjut, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., melalui Kabid Humas polda Kepri Kombes.Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

“Polda Kepri siap bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan dan investasi, khususnya di sektor kemaritiman dan perkapalan, dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan,” tutup Kabid Humas Polda Kepri.

*Polri Untuk Masyarakat*

Kombes.Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.
Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com
Telp/Fax: 0778-7760038
Twitter: @poldakeprihumas
FB: Humas Polda Kepri
IG: @humaspoldakepri

IMG-20260120-WA0025

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadan

Redaksi 7 bulan ago

JAKARTA || jejak-indonesia.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk rajin mengecek perkembangan harga bahan pokok di daerah masing-masing menjelang bulan suci Ramadan. Pasalnya, pada momentum tersebut sering kali terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.

“Tolong turun, kumpulkan teman-teman pedagang itu, komunikasikan dengan daerah penghasilnya Pak. Supaya nanti pada saat Ramadan dan Lebaran kenaikan itu tidak terlalu tinggi,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat Menjelang Ramadan dan Idulfitri serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Tomsi mengapresiasi turunnya harga sejumlah komoditas seperti telur, daging ayam ras, bawang merah, serta cabai rawit. Namun, ia mewanti-wanti kenaikan harga komoditas seperti bawang putih hingga minyak goreng. Pasalnya, harga dua komoditas tersebut justru mengalami kenaikan di saat komoditas lainnya tengah menurun.

Tomsi berharap daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng dapat diintervensi dengan penambahan stok Minyakita. Di sisi lain, Tomsi juga mendorong Perum Bulog untuk melakukan intervensi terhadap potensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

"[Untuk daerah dengan harga beras tinggi] cek ada apa Bulog di sana. Kalau memang betul, kuotanya kurang atau stoknya kurang, tolong dorong," ujar Tomsi.

Dalam kesempatan itu, Tomsi berharap seluruh daerah dapat belajar dari penanganan inflasi yang telah berjalan selama ini. Melalui berbagai forum tersebut, daerah dapat mencari jalan keluar terbaik dalam pengendalian harga di daerah. Untuk itu, daerah diminta tak lelah dalam mengendalikan angka inflasi.

"Untuk teman-teman daerah, kami minta yang tinggi-tinggi ataupun yang rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Itu kembali lagi, cek lagi, komunikasikan lagi, kontrol lagi ke pasar. Jangan kontrolnya mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, enggak bisa," tandas Tomsi.

Turut hadir pada rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

IMG-20260120-WA0024

Wamendagri Ribka: IPDN Jadi Penggerak Kebijakan Pemda Berbasis Riset dan Inovasi

Redaksi 7 bulan ago

JAKARTA || jejak-indonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan peran strategis Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi pemerintah daerah (Pemda) guna mendukung penyusunan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan menuju Indonesia Emas 2045. Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat konferensi pers usai Kick Off Meeting Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Auditorium B.J. Habibie, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ribka menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengedepankan penggunaan data dan hasil riset dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks tersebut, IPDN dinilai memiliki peran penting sebagai lembaga penghasil rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah bagi penyelenggaraan Pemda.

“Bapak Menteri Dalam Negeri dalam menyampaikan semua policy, baik dari Bapak Presiden maupun Kementerian Dalam Negeri, saat ini memang selalu kami menggunakan data dan riset,” ujar Ribka.

Ia menjelaskan, sebagai pusat pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, IPDN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga diarahkan untuk menjadi policy research hub yang menjembatani kebutuhan kebijakan Pemda dengan riset dan inovasi. Oleh karena itu, IPDN didorong memperkuat kerja sama strategis dengan BRIN.

“Kami Pemerintah sangat membutuhkan adanya riset dan juga inovasi [sebagai] rekomendasi kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah dapat melaksanakan semua kebijakan berbasis pada riset dan teknologi baik masa kini dan masa yang akan datang menyambut Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan bahwa Forum Komunikasi Riset dan Inovasi bertujuan menyelaraskan arah riset BRIN dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

“[Acara ini juga untuk] menciptakan solusi berkelanjutan bagi permasalahan bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Ia menambahkan, BRIN diharapkan berfungsi sebagai pusat pengolahan riset yang mendukung program-program pembangunan kementerian dan lembaga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis sains dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Melalui penguatan sinergi antara Kemendagri, IPDN, dan BRIN, pemerintah berharap kebijakan Pemda ke depan semakin adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada inovasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy; Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu; serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

IMG-20260119-WA0098

Polda Kalbar Gelar Upacara Hari Kesadaran Nasional, Perkuat Disiplin dan Semangat Kebangsaan

Redaksi 7 bulan ago

PONTIANAK || jejak-indonesia.id – Dalam rangka mengawali pelaksanaan tugas di tahun 2026, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melaksanakan upacara bendera Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung dengan khidmat di Lapangan Jananuraga Polda Kalbar, Senin (19/1/2026).

Upacara tersebut dipimpin oleh Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Kalbar Kombes Pol Sigit Jatmiko selaku Inspektur Upacara, serta diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU), Perwira, Bintara, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Polda Kalbar.

Apel Hari Kesadaran Nasional menjadi sarana penting yang tidak hanya bersifat seremonial bulanan, tetapi juga sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, serta kedisiplinan anggota Polri. Hal ini dinilai penting guna mendukung optimalisasi pelayanan kepolisian yang profesional kepada masyarakat.

Usai pelaksanaan upacara, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah komunikasi antara pimpinan dan anggota untuk melakukan evaluasi kinerja sekaligus memperkuat komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Barat.

"Apel Hari Kesadaran Nasional ini merupakan wujud nyata dedikasi kita sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polda Kalbar dapat meningkatkan integritas, loyalitas, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai dinamika kamtibmas ke depan," ujar Kombes Pol. Bambang.

Ia menambahkan bahwa semangat Hari Kesadaran Nasional harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam menjaga situasi yang kondusif di tengah masyarakat Kalimantan Barat.

"Penyelarasan antara nilai-nilai luhur Tri Brata dan Catur Prasetya dengan momentum Hari Kesadaran Nasional merupakan pondasi dalam memperkuat jati diri Polri sebagai Abdi Negara."

"Sebagai pedoman kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tribrata dan Catur Prasetya merupakan fondasi etika dan moral yang sangat sakral. Tribrata berfungsi sebagai pedoman hidup, sementara Catur Prasetya berfungsi sebagai pedoman kerja." pungkas Kombes Pol. Bambang.

Terbaru

IMG-20260811-WA0092

Agus Flores Instruksikan Seluruh Wartawan Fast Respon Se-Indonesia Dukung Program Lantas

Redaksi 8 jam ago
IMG-20260811-WA0090

Kasasi Ditolak MA, Herry Wirawan Tetap Dihukum Mati atas Pemerkosaan 13 Santri di Bandung

Redaksi 8 jam ago
IMG-20260811-WA0089

Maknai Kemerdekaan Lewat Pengabdian, Lapas Tabanan Bersihkan Pura Beji

Redaksi 8 jam ago
IMG-20260811-WA0088

Maknai Kemerdekaan Dengan Kepedulian, Lapas Tabanan Berbagi Untuk Keluarga Warga Binaan

Redaksi 8 jam ago
IMG-20260811-WA0087

Wakapolda Bali Hadiri Upacara Pemberangkatan Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 900/SBW ke Papua

Redaksi 8 jam ago
error: Content is protected !!