Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Tahun: 2025

Polres Madiun Berhasil Bongkar Jaringan Narkoba, 4 Tersangka dan 1,1 Kg Sabu Disita

Madiun, Jejak - Indonesia.id |  Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Polda Jatim berhasil membongkar jaringan peredaran sabu-sabu di wilayah Kabupaten Madiun.

Empat pelaku dengan peran berbeda diamankan dalam operasi terpisah. Total barang bukti mencapai 1,1 kilogram sabu-sabu.

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan, penangkapan pertama dilakukan terhadap DS di tepi Jalan Raya Madiun–Ponorogo, Kecamatan Geger, Rabu (04/06/2025). Dari tangan DS, polisi menemukan 0,43 gram sabu-sabu.

“DS ini pengguna. Dari pengakuannya, barang didapat dari NAR. Sorenya kami tangkap NAR di wilayah Kota Madiun dengan barang bukti sabu seberat 0,44 gram,” ujar AKBP Kemas saat konferensi pers di Mapolres Madiun, Jumat (08/08/2025).

Dari hasil pemeriksaan, NAR disebut sebagai pengedar yang mendapatkan pasokan dari seorang kurir berinisial IIR.

Setelah dilakukan penyelidikan, Polisi menangkap IIR pada Rabu (09/07/2025) di Jalan Yos Sudarso, Kota Madiun, dan DBP alias Kancil di Jalan Serayu, Kota Madiun.

“Dari IIR, kami amankan tas totebag hijau berisi sekitar 1 kilogram sabu-sabu dalam kemasan teh China berlogo harimau emas, serta 100,68 gram sabu dalam plastik klip,” jelas AKBP Kemas.

Selanjutnya petugas menangkap saudara DS yang berperan sebagai perantara/kurir dalam jual beli Sabu dari saudara IIR.

Dalam keterangannya, IIR mengaku sudah empat kali menjadi kurir dengan bayaran Rp5 juta per pengiriman.

“Barang dari Surabaya, mau dikirim ke Nglames. Uangnya untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Keempat pelaku dijerat pasal berbeda sesuai perannya masing-masing.

Polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap bandar yang memasok narkotika tersebut.

Kapolres Madiun mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungannya.

“Sekecil apa pun informasi yang diberikan akan sangat membantu upaya pemberantasan narkoba,” ujar Kapolres Madiun.

Dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan jalur distribusi narkoba di wilayah Madiun dan sekitarnya dapat terputus, sekaligus menjadi peringatan bahwa aparat penegak hukum akan bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku peredaran narkoba. (red)

Polri Serius Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Melalui Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis

MADIUN || jejakindonesia.id - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen kuatnya dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan gizi anak bangsa, melalui akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bukti konkretnya adalah peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lapak Kampir di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada Jumat (8/8/2025) sore.

Acara yang dipimpin langsung oleh Irwasum Polri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, SH, MHum, MSi, MM ini dihadiri jajaran Forkopimda Kota Madiun, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah penerima manfaat, dan perwakilan instansi terkait.

SPPG Kanigoro, dibangun dengan anggaran sekitar Rp1,9 miliar hasil sinergi dengan PT Arya Motor Indonesia dan ditargetkan selesai dalam 45 hari, akan beroperasi pada Oktober 2025 untuk melayani 4.103 siswa SD dan SMP penerima program MBG di Kota Madiun, dengan bahan baku bersumber dari pasar tradisional dan UMKM setempat.

Aksi di Madiun ini bukanlah kegiatan insidental, melainkan bagian dari lompatan strategis Polri secara nasional.

Baru pada 6 Agustus 2025 di Malang, Polri telah meresmikan 8 SPPG operasional sekaligus melakukan groundbreaking 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia.

Perkembangannya hingga Agustus 2025 menunjukkan akselerasi signifikan: 27 unit SPPG telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat per hari dan menyerap 1.344 tenaga kerja, 34 unit dalam persiapan akhir operasional, 155 unit tahap konstruksi, serta tambahan 205 unit yang memulai pembangunan hari ini.

Total 421 SPPG ini akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang per hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan penyelesaian 500 SPPG pada akhir 2025 dan akan memperluas menjadi 1.000 unit pada tahun 2026.

Polri melalui Irwasum Komjen Pol Dedi Prasetyo menekankan dua pilar utama keberhasilan program.

Pertama, komitmen mutu tinggi melalui mekanisme *Security Food Test* yang wajib dijalankan tim medis Polri (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres) pada setiap produksi makanan.

"Ini adalah pembeda SPPG Polri: setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis tertinggi, mencegah keracunan, dan memastikan gizi yang aman untuk penerima manfaat," tegas Dedi Prasetyo.

Kedua, strategi kolaborasi *Penta Helix* yang berkelanjutan, melibatkan Pemerintah (TNI-Pemda-K/L), Akademisi (ahli gizi, pangan, kesehatan), Bisnis (UMKM, koperasi, kelompok tani), Masyarakat (relawan, pengelola Yayasan Komunitas Bantu/YKB), dan Media dalam diseminasi informasi.

Pendekatan holistik ini dirancang untuk memutus rantai stunting melalui intervensi gizi tepat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Keberadaan SPPG memberikan dampak multidimensi. Walikota Madiun Dr. Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd menyambut antusias, menyatakan bahwa SPPG tidak hanya memastikan anak-anak mendapat asupan bergizi, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan kota.

“Dapur gizi ini juga menjadi bagian dari upaya menurunkan suhu kota, meningkatkan oksigen, dan menggerakkan ekonomi lokal. Semua harus saling terhubung demi Madiun yang sehat, hijau, dan mandiri pangan,” jelas Maidi.

Irwasum Polri mengajak seluruh rakyat Indonesia bersinergi: "SPPG adalah bukti POLRI hadir membangun masa depan bangsa.

Mari sukseskan program ini bersama demi generasi sehat yang akan memimpin Indonesia Emas 2045."

Program SPPG menjadi investasi nyata Polri untuk mempercepat pencegahan stunting dan mewujudkan ketahanan pangan serta SDM unggul, mencerminkan presisi Polri dalam mendukung cita-cita nasional.

**#SPPGAkselerasi #PolriPresisiUntukBangsa #AstaCitaPrabowo #IndonesiaEmas2045**

Personel Satpolairud Polresta Banyuwangi Giat Binmas Dikawasan Wisata Green Watu Dodol

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Personel Satpolairud Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur meningkatkan kegiatan patroli dan binmas keselamatan dikawasan wisata pantai dan sekitarnya. Sabtu, (9/8/2025).

Kegiatan patroli dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan pemahaman kepada pengelola wisata dan wisatawan akan pentingnya menjaga situasi harkamtibmas dikawasan wisata.

Pada kesempatan tersebut, Kajaga Regu 2 Bripka I Nyoman Suma mengatakan giat patroli yang dilaksanakan bersama personil Gakkum Aipda Ida Bagus Permadi, S.H. dan personil jaga Bripda Marvelino dalam rangka memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wisatawan dan pemandu wisata yang akan pergi snorkeling untuk selalu mengutamakan dan mengenakan alat keselamatan snorkeling.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan menciptakan situasi yang kondusif kepada pengelola tempat wisata dan wisatawan yang berada dikawasan wisata Green Watu Dodol dan sekitarnya," ucap Bripka I Nyoman Suma.

Selain melakukan patroli dan sosialisasi, pada kesempatan tersebut personel Polairud menyampaikan himbuan kepada wisatawan khususnya mereka yang membawa anak kecil untuk selalu diawasi pada saat bermain air.

Dalam kegiatan patroli yang dilaksanakan dalam untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengunjung yang datang ke tempat wisata. “Tujuannya tak lain untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban di area wisata,” tandasnya.

Segera laporkan kepada pihak keamanan atau menghubungi Call Center 110 atau bisa menghubungi call center Satpolairud di nomer telepon 08113448222 jika ada hal mencurigakan atau tindak kejahatan. (red)

Menteri Imipas Tegaskan ke Jajaran: Kalau Tidak Mampu Berprestasi, Jangan Berbuat Masalah!

Jakarta, Jejak - Indonesia.id | Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol. (Purn) Dra. Agus Andrianto S.H., M.H., menegaskan soal sanksi pemecatan hingga proses hukum sesuai bagi pegawainya yang melakukan pidana. Menurutnya, pegawai yang melakukan pidana berarti sudah tidak niat untuk bekerja.

"Proses hukum kalau kejahatannya banyak. Sudah nanti kita pecat saja yang begitu, sudah nggak niat jadi pegawai," kata Menteri Imipas dalam unggahan video di akun Instagram agusandrianto.id, Jumat (8/8/2025).

Menteri Imipas Agus Andrianto mengungkapkan jika para pegawai tidak bisa menunjukkan performa maksimal atau prestasi, minimal jangan membuat masalah. Ia pun menekankan Kementerian Imipas adalah institusi milik bersama yang harus dijaga.

"Saya minta tolong untuk institusi yang rekan-rekan miliki, saya minta tolong kalau tidak mampu berprestasi, ingatkan pada seluruh anggota, jangan buat masalah," tegas Menteri Imipas.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan hal ini kepada pada pegawai di Kementerian Imipas dan jajaran.

"Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada rekan2," tuturnya.

Dalam kolom keterangan, tertulis ucapan itu disampaikan oleh Agus saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornis) Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2025, Senin (4/8). Dia juga mengaku telah memerintahkan pihak imigrasi melakukan evaluasi.

"Saya menyoroti tantangan penyalahgunaan visa oleh WNA, serta kasus-kasus pelanggaran hukum oleh petugas imigrasi. Saya memerintahkan evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum tanpa pandang bulu," ujar dia.

Dia selanjutnya juga menyinggung kendala di permasyarakatan. Oleh sebab itu dia meminta pengawasan lapas diperkuat, dan sanksi tegas untuk petugas yang melanggar aturan.

"Sementara pada sektor pemasyarakatan, saya menekankan pemberantasan narkoba dan praktik ilegal dari dalam lapas, serta memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran disiplin oleh petugas maupun WBP (warga binaan permasyarakatan)," lanjut Menteri Imipas Agus Andrianto.  ,(red)

Kenaikan Pajak Akan Menjadi Hari Duka Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Aktivis Banyuwangi, Raden Teguh Firmansyah memberi kritik keras soal pajak di Indonesia yang menurutnya tidak dimanfaatkan secara beradab.

Raden menuding bahwa pajak di Indonesia tidak lagi digunakan untuk memperbaiki peradaban, namun justru dipersiapkan untuk korupsi dalam rangka memodali jabatan tiga periode.

Pernyataan Raden dihadapan para awak media saat berdiskusi membuat semua terkejut dan tertawa-tawa "Siap-Siap Saja! penari badut jalanan dan pengemis, bahkan panti asuhan, Juga Dipajaki," kata Raden pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Namun Raden aktivis Filsafat logika berfikir ini menilai bahwa adanya kenaikan pajak 200% akan membuat bupati Banyuwangi dan antek anteknya tidak akan menolaknya, karena itu akan menjadi kebebasannya untuk menggantikan para pemodal kemanangannya saat pemilu.

"Kenaikan pajak ini tidak akan membuat Bupati Banyuwangi dan antek-anteknya untuk menolaknya, karena itu akan menggantikan pengeluarannya saat pemilu dari pemodal pemodal gelap, karena pemimpin kan bebas pajak, logikanya disitu,"ugkap Raden.

Awalnya, Raden menyinggung bahwa pajak adalah hukum yang paling cepat berubah karena disesuaikan dengan perkembangan ekonomi serta daya beli dan daya hidup masyarakat.

“Tapi sekaligus, pajak itu semacam cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Karena kita dirampok oleh negara kan,” ujar Raden.

Akan tetapi, Raden mengatakan bahwa masyarakat mengizinkan ‘perampokan’ itu demi membiayai peradaban.

“Tapi musti dibuktikan bahwa peradabannya tumbuh. Ini peradaban gak tumbuh. Masyarakat terbelah, disparitas naik tinggi, gini ratio kita memburuk segala macam, utang bertumpuk-tumpuk, tax ratio tinggal gak jelas persennya,” tuturnya.

Raden juga mensoalkan hari kemerdekaan yang ke-80 adalah juga hari kemerdekaan para koruptor dan pemodal pejabat dalam pemilu tahun lalu.

"Seharusnya hari kemerdekaan ini kita berduka bukan bersenang untuk merayakan, karena ini bukan hari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi bulan ini dan tahun ini kemerdekaan para koruptor dan pemodal pemilu tahun lalu. Pemodalnya akan bebas pajak karena pemimpin yang terpilih penguasa bebas pajak,"ucap Raden dalam kritikan kerasnya. (red)

error: Content is protected !!