We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Desember 2025

Komunikasi dan Kerjasama Satgas Yonif 521/DY Mempererat Sinergitas Dengan Tenaga Medis Puskesmas Kobakma

Mamberamo Tengah || jejakindonesia.id - Komunikasi dan kerjasama yang solid antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi pemerintah, serta elemen masyarakat sipil lainnya, adalah pondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional, pertahanan negara, dan keamanan dalam negeri, kemitraan strategis ini menciptakan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh dan terkoordinasi.

Satgas Yonif 521/DY Kipur 2 melalui pos Kobakma DPP Serda Andika melaksanakan kegiatan anjangsana ke Puskesmas setempat. Kunjungan ini disambut hangat oleh para tenaga kesehatan yang sedang bertugas di fasilitas layanan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Personel Satgas berbincang dengan para petugas medis mengenai berbagai hal terkait kondisi kesehatan masyarakat, ketersediaan layanan, serta tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam melayani warga di daerah Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan ( 01/12/2025).

Suasana perbincangan berlangsung akrab dan penuh kehangatan, mencerminkan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain berdiskusi, Personel Satgas juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para tenaga kesehatan yang terus bekerja tanpa kenal lelah. Mereka menegaskan bahwa kolaborasi antara Satgas dan Puskesmas sangat penting dalam pelayanan kesehatan warga, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat dan tepat di lapangan.

Irwan Syahputra,SKM (38) mewakili Kepala Puskesmas Kobakma menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan serta perhatian yang diberikan Personel Satgas Yonif 521/DY Kipur 2 melalui Pos Kobakma.
“Kami sangat berterima kasih kepada Personel Satgas atas kunjungan dan dukungannya. Kehadiran Satgas tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memberikan semangat dan rasa aman bagi kami tenaga kesehatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Irwan.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata,S.E,M.I.P,
Sinergitas Personel TNI secara rutin menjalin komunikasi sosial dengan tenaga medis dan masyarakat setempat untuk menunjukkan komitmen TNI dalam menjalankan tugas operasi selain perang, yaitu membantu pemerintah daerah, membangun kepercayaan, mempererat hubungan, dan memahami kebutuhan kesehatan di lapangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat Papua.

Upaya bersama ini untuk mengatasi tantangan akses layanan kesehatan di Papua dan juga sebagai mitra vital dalam pembangunan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan di Wilayah Penugasan.

*Prajurit Macan Kumbang Berhasil (Yonif 521/DY)*

Tanamkan Persatuan dan Cinta Tanah Air, Satgas Kewilayah Yonif 410/Alugoro Gelar Pemasangan Bendera Merah Putih Serentak di Distrik Wilayah Penugasan

PAPUA BARAT || jejakindonesia.id - Di tengah keheningan pedalaman Papua, sebuah pesan kuat tentang persatuan dan kebangsaan ditancapkan. personel Satgas Yonif 410/Alugoro menggelar aksi sederhana namun sarat makna, memasang Bendera Merah Putih Serentak di seluruh Distrik di Wilayah Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410/Alugoro. Senin, 1 Desember 2025.


Pemasangan Bendera Merah Putih di lokasi strategis ini menjadi pengingat visual yang tak terlewatkan, sebuah peneguhan nilai-nilai kebangsaan yang diharapkan meresap ke dalam hati setiap penduduk. Lebih dari itu, langkah ini menjadi simbol kehadiran negara di wilayah yang masih berjuang dengan berbagai keterbatasan, menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang tak terpisahkan.

‎Letda Inf Jaya salah satu Danpos Yonif 410/Alugoro menambahkan bahwa Satgas memiliki harapan besar agar pesan-pesan kebangsaan terus hidup dan berakar kuat di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedalaman. Kami Yonif 410/Alugoro selalu hadir di tengah masyarakat melalui Program Program Kesehatan dan pendekatan Masyarakat.

‎Sambutan hangat datang dari warga. Bagi mereka, Bendera Merah Putih itu bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah dorongan moral untuk senantiasa menjaga ikatan, kerukunan dan kekeluargaan di Indonesia tercinta.

Autentikasi: Pen Satgas Pamtas Kewilayahan RI-PNG Yonif 410 Alugoro

Di Balik Jeruji, Anggota KORPRI Lapas Banyuwangi Siap Kawal Reformasi Birokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat

BANYUWANGI || jejakindonesia – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54 Tahun 2025 dengan menggelar upacara bendera yang khidmat, Senin (1/12). Upacara ini dilaksanakan di Lapangan Blambangan Blok Griya Blambangan Lapas Banyuwangi dan diikuti oleh seluruh pegawai, warga binaan, peserta magang, dan mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Peringatan HUT KORPRI kali ini mengusung tema sentral "Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju". Momen ini digunakan oleh jajaran ASN Lapas Banyuwangi untuk meneguhkan kembali perannya sebagai abdi negara yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati di tengah tugasnya di balik tembok penjara.

Dalam pembacaan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, ditekankan pentingnya peran ASN sebagai pengawal utama agenda Reformasi Birokrasi. Disebutkan bahwa Reformasi Birokrasi harus dikawal agar dapat menuntaskan penyelesaian masalah kemiskinan, anak tidak sekolah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Reformasi Birokrasi harus dikawal agar mensejahterakan ASN dan Pensiunan ASN, semakin melindungi dan memudahkan karir ASN dan ujungnya adalah membuat rakyat Indonesia berbahagia," ujar Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Banyuwangi, Julandra Wikjatmiko, yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Julandra melanjutkan, seluruh ASN Lapas Banyuwangi juga diinstruksikan untuk mengambil sikap KORPRI SIAGA dan melaksanakan Delapan Tekad Kesiapsiagaan. Pesan utama lainnya yang harus ditaati adalah tegakkan netralitas dan integritas , serta menjaga kemandirian organisasi agar terbebas dari campur tangan kepentingan politik.Kedua, tingkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta dorong inovasi dan adaptasi digital untuk mempercepat pelayanan publik. kemudian yang ketiga, kuatkan semangat pengabdian dan pelayanan

“Bekerjalah dengan hati, layani rakyat dengan empati, dan hadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Keterlibatan warga binaan, peserta magang, dan mahasiswa dalam upacara ini menjadi simbol bahwa semangat pengabdian dan reformasi birokrasi yang diusung KORPRI Lapas Banyuwangi memiliki dampak langsung pada proses pembinaan dan pelayanan publik di dalam lapas.

Upacara ditutup dengan penegasan bahwa KORPRI harus terus menjadi kekuatan moral, sosial, dan birokrasi yang meneguhkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan , serta setia hingga akhir kepada negara.

Polemik Pemindahan RPH Pegirian ke Tambak Oso Wilangon (TOW) Terus Menuai Kontroversi

SURABAYA || jejakindonesia.id — Penolakan relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian terus bergulir. Para jagal, tokoh masyarakat, dan warga Pegirian kompak menyuarakan penolakan keras atas rencana pemindahan operasional RPH. Mereka menegaskan tidak bersedia dipindahkan ke lokasi lain.

Sebagai bentuk langkah serius, para jagal menunjuk kuasa hukum Nor Cholis S.H. M.H. dan Dr. Amatus Sudin S.H. M.H. Persoalan relokasi ini bahkan dibawa ke DPRD Kota Surabaya melalui permohonan audiensi bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang dijadwalkan Komisi B pada 24 September 2025.

Namun, dalam agenda tersebut, Wali Kota Surabaya tidak hadir. Audiensi hanya dihadiri Direktur Utama PD RPH, Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA. Ketidakhadiran Wali Kota membuat pertemuan tidak menghasilkan solusi konkret.

Ketua Komisi B, Faridz Afifs, kemudian menjadwalkan rapat ulang dan meminta seluruh pihak hadir langsung di lokasi RPH Surabaya pada 19 November 2025. Namun, Wali Kota kembali tidak hadir, menimbulkan kekecewaan anggota dewan maupun para undangan.

Komisi B DPRD Surabaya: RPH Pegirian Tak Layak Dipindah

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, H. Syaiful Bahri, menyampaikan bahwa RPH yang ideal untuk dipindahkan adalah RPH Kedurus, bukan RPH Pegirian.

Menurutnya, RPH Pegirian adalah ikon dan telah lama menjadi pusat aktivitas pemotongan hewan di Kota Surabaya. Ia menegaskan bahwa RPH Tambak Oso Wilangon (TOW) memang lebih modern, tetapi kapasitasnya dinilai tidak optimal.

“RPH TOW itu bangunannya baru, tapi kapasitas kandang dan spesifikasi bangunannya kurang memadai. Banyak bagian yang sudah rusak sebelum digunakan,” ujar Syaiful Bahri, Rabu (19/11).

Ia menambahkan bahwa RPH Kedurus lebih bermasalah dari sisi pengelolaan limbah, sehingga pemindahannya lebih mendesak bila dibandingkan dengan RPH Pegirian.

“Yang di Kedurus itu sering mencemari lingkungan. Kalau RPH Pegirian tidak ada masalah apa pun. Jadi saya mendukung Pegirian tetap di tempat,” tegasnya.

Kuasa Hukum Jagal Kritik Ketidakhadiran Wali Kota

Sementara itu, kuasa hukum para jagal, Nor Cholis SH MH, menyayangkan sikap Wali Kota Surabaya yang dua kali tidak hadir dalam audiensi bersama DPRD dan para jagal.

Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya hadir ketika masyarakat membutuhkan kehadirannya, apalagi ketika keputusan menyangkut hajat hidup banyak orang.

“Para jagal berharap Wali Kota hadir. Sikap sombong dan angkuh itu muncul ketika seseorang merasa berkuasa. Padahal pemimpin yang pro rakyat adalah mereka yang mau turun langsung dan bermusyawarah,” ujar Nor Cholis.

Ia menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh diambil secara sepihak tanpa dialog.

“Keputusan menyangkut kepentingan banyak orang harus dibahas bersama, bukan diambil begitu saja secara adigang adigung,” tambahnya.
(Redho)

Kapolri Pimpin Rakor Bencana dengan Forkopimda Sumut, Bahu Membahu Tangani Bencana

SUMUT || jejakindonesia.id — Kapolri memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Sumut pada tanggal 30 November 2025 di Pos Pendukung Nasional Prov. Sumatera Utara.

Rapat yang turut dihadiri Kepala Basarnas Sumut dan Kepala BPBD Sumut serta jajaran Kapolda baik secara langsung maupun virtual ini digelar untuk memetakan penanganan darurat terhadap bencana alam yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa seluruh pihak harus turun tangan membantu penanganan bencana.

“Dalam situasi seperti ini tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” tegas Kapolri.

Beberapa keputusan strategis pun diambil, di antaranya mobilisasi logistik via udara dan darat, penyiapan posko penyelamatan dan pelayanan darurat, serta pendirian dapur lapangan dan layanan medis. Selain itu, sistem rayonisasi kembali diaktifkan untuk memastikan kesiapan personel di seluruh wilayah.

“Kita pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” ujar Kapolri.

Polda jajaran diperintahkan mendirikan posko gabungan di tiap kabupaten terdampak, memastikan jalur komunikasi aktif, dan mendata wilayah yang masih terisolir.

Kapolda Sumut melaporkan terdapat 503 kejadian bencana yang tercatat sejak 24 November, dengan “titik terisolir” terbanyak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Kami sudah mengerahkan helikopter dan truk logistik untuk menjangkau 70 titik terisolir,” kata Kapolda Sumut.

Ia juga menambahkan bahwa “19 Polres telah mendirikan dapur lapangan, sementara 25 SPPG dialihkan untuk mendukung penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.”

Koordinasi antara Polri, TNI, BPBD, dan Pemerintah Daerah terus dijalin, termasuk pelaksanaan airdrop logistik ke wilayah sulit dijangkau serta pemulihan fasilitas komunikasi, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.

“Prioritas kita adalah memastikan tidak ada warga yang luput dari jangkauan bantuan,” tegas Sigit.

Dengan sinergisitas lintas sektor ini, diharapkan bantuan dapat lebih cepat sampai ke masyarakat terdampak, korban dapat tertangani secara baik, dan proses pemulihan dapat dimulai secepat mungkin. Masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti arahan resmi dari instansi berwenang.

error: Content is protected !!