Segera Diterapkan Nasional, Bupati Ipuk Bersama Tiga Menteri Paparkan Digitalisasi Bansos ke Seluruh Daerah di Indonesia
BANYUWANGI || jejakindonesia – Program Digitalisasi Bansos bakal diterapkan secara nasional setelah melalui tahapan piloting di Kabupaten Banyuwangi. Tak ayal, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pun didapuk oleh pemerintah pusat untuk berbagi pengalaman dengan kepala daerah se-Indonesia.
Acara yang berlangsung secara hibrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, Kamis (4/12/2025), diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Hadir pula Sekjen Kemensos Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Kepala Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data Bank Indonesia, serta perwakilan Kementerian dan lembaga negara lainnya. Kegiatan ini diikuti kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara hybrid. Total terdapat sekitar 900 peserta baik offline maupun online yang turut serta dalam sosialisasi tingkat nasional ini.
"Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026," kata Mendagri Tito.
Mendagri mengatakan pelaksanaan digitalisasi ini agar penyerapan dan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
"Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden, selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan ke-32 daerah, dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026," kata Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi, yang terbiasa bekerja secara tim. Dalam pelaksanaannya Banyuwangi mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos, sehingga mempercepat proses pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos
"Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi," puji Luhut di hadapan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang hadir.
Bupati Ipuk lantas memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan untuk turut menyukseskan piloting atas salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia menyebutkan keterlibatan berbagai pihak untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.
"Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone)," kata Ipuk.
Ada ribuan agen parlinsos digital yang dikerahkan di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah.
“Pelibatan agen ini untuk mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima bansos, terutama lanjut usia yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. KAmi punaktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Ipuk.
Pelaksanan digitalisasi bansos, imbuh Ipuk, bukan semata mengejar jumlah pendaftar, namun tujuan utamanya adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan bansos bisa mendaftarkan diri.
“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri," jelas Ipuk.
Kecekatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Parlinsos Digital itu, menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, terbukti dari optimalnya proses input. Pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” pungkas Robben. (*)
