Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: Desember 2025

Mendagri Ungkap Peluang Indonesia Menjadi Negara Maju

JAKARTA || Jejakindonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap peluang Indonesia untuk dapat melompat menjadi negara maju. Pendapat tersebut didasarkan pada bergesernya paradigma global dari realisme ke liberalisme dan konstruktivisme. Selain itu, keyakinan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman Mendagri saat menyaksikan lembaga-lembaga kredibel dunia seperti International Monetary Fund (IMF) yang menunjukkan optimisme terhadap potensi besar Indonesia.

“Inilah yang kita sebut Indonesia Emas di mana Indonesia bisa menjadi negara maju, seperti Jerman saat ini, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, bahkan Singapura,” ujar Mendagri saat menghadiri Alliance of Alumni Associations (AAA) Conference 1.0: Connecting Global Expertise with Indonesian Opportunities di Hall Wisma Danantara Indonesia, Jumat (5/12/2025).

Menurut Mendagri, perubahan paradigma yang mengarah pada konstruktivisme mendorong negara-negara menggunakan instrumen non-militer untuk mendominasi negara lain. Instrumen tersebut meliputi teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Aspek ini, jelas Mendagri, justru menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk berkembang lebih cepat dibanding negara lainnya di dunia.

Lebih lanjut, Indonesia dinilai memiliki empat modal utama untuk bisa melompat menjadi negara maju. Modal tersebut meliputi besarnya angkatan kerja, luasnya wilayah, melimpahnya sumber daya alam, serta letak geografis yang strategis.

“Kita semua sadar bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan mineral dan juga dalam hal tanah yang subur, tanah yang terletak di iklim tropis di mana kita dapat berproduksi dan kita dapat menanam 12 bulan dalam setahun,” imbuh Mendagri.

Ia menambahkan, potensi lainnya adalah pertumbuhan penduduk Indonesia yang kini didominasi oleh angkatan kerja produktif. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara lain yang justru didominasi kelompok usia non-produktif. Dalam konteks tersebut, Mendagri mendorong agar potensi angkatan kerja produktif Indonesia dioptimalkan melalui kesempatan belajar di luar negeri, terutama di negara-negara dengan sistem pendidikan yang unggul.

“Sumber daya manusia adalah kuncinya pendidikan. Kuncinya mengirim beasiswa dari angkatan ke angkatan,” imbuhnya.

Mendagri mencontohkan langkah serupa yang ditempuh Cina, yang mengirim generasi mudanya untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Ketika mereka kembali, negara tersebut mengalami kemajuan pesat.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Ketua AAA Parlindungan Yonathan, Managing Director of Human Resources & General Affairs BPI Danantara Sanjay N. Bharwani, serta akademisi Indonesia dari kampus-kampus top global.

Puspen Kemendagri

Mendagri Tito Kukuhkan Pengurus ADPSI dan ASDEPSI Periode 2025–2030

JAKARTA || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi mengukuhkan Pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Periode 2025–2030. Prosesi pengukuhan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dalam arahannya, Mendagri meminta jajaran DPRD untuk menjalankan fungsinya dengan baik sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi tersebut antara lain membentuk Peraturan Daerah (Perda)/legislasi, membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.

Mendagri secara khusus meminta agar fungsi pengawasan dioptimalkan, terutama terhadap program-program yang telah ditetapkan dalam APBD. Program-program tersebut harus dipastikan benar-benar menyentuh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai ada program yang tidak berdampak, tapi kemudian disetujui. Ini DPRD menjadi penyeimbang,” ujar Mendagri.

Terkait adanya kebijakan pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, Mendagri meminta jajaran DPRD memastikan agar Pemda melakukan efisiensi belanja, terutama terhadap belanja operasional yang tidak perlu. Komponen tersebut diminta untuk disederhanakan agar realisasinya lebih efektif dan efisien.

Di sisi lain, mereka juga diminta mencari peluang pendapatan lainnya tanpa membebani rakyat. Misalnya dengan mengoptimalkan pendapatan pajak dari restoran dan hotel melalui inovasi teknologi digital. Cara tersebut, imbuh Mendagri, telah banyak digunakan sejumlah daerah seperti Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung.

“Sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan yang optimal tanpa membuat [kebijakan] yang baru,” tambahnya.

Selain itu, Mendagri mengajak jajaran DPRD untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) menghidupkan sektor swasta di wilayah masing-masing melalui kemudahan perizinan bagi pelaku usaha. Cara tersebut telah dicontohkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki berbagai kebijakan pro-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini terbukti membantu perekonomian DIY tetap stabil pada masa Covid-19.

Adapun terkait fungsi legislasi, Mendagri meminta agar DPRD tidak membuat Perda yang membatasi ruang gerak masyarakat maupun dunia usaha. Ia menyoroti banyak aturan daerah yang cenderung rumit dan membingungkan masyarakat, termasuk pelaku usaha, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

“Lebih dari itu saya membuka pintu kepada asosiasi untuk berdiskusi memberi masukan kepada kami. Kami juga bisa memberi masukan kepada asosiasi apa saja yang menyangkut persoalan-persoalan di daerah,” tandas Mendagri.

Sebagai informasi, dalam pengukuhan tersebut, Buky Wibawa Karya Guna yang merupakan Ketua DPRD Jawa Barat ditetapkan sebagai Ketua Umum ADPSI.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, Sekjen ADPSI periode 2025–2030 Fahmi Hakim, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Bey Triadi Machmudin, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Tri Tito Lantik Anggieta Bestari Tabo sebagai Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Papua Pegunungan

JAKARTA || jejakindonesia.id – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian melantik Anggieta Bestari Tabo sebagai Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Pegunungan. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dalam sambutannya, Tri menjelaskan bahwa prosesi pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa pendamping atau istri kepala daerah secara fungsional menjabat sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu.

Menurut Tri, gerakan TP PKK berfokus pada pemberdayaan keluarga melalui 10 program pokok PKK. Sementara itu, Posyandu kini telah mengalami transformasi peran, dari semula fokus pada pelayanan kesehatan menjadi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keenamnya meliputi bidang kesehatan; pendidikan; sosial; pekerjaan umum; perumahan rakyat; serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

“Kita saat ini baru saja melaksanakan kegiatan Rakernas PKK dan juga Posyandu yang menghasilkan Renstra untuk tahun 2025–2029. Renstra tersebut sudah kita cetak dalam tiga buku, Ibu-Ibu semua,” ujar Tri.

Tri berharap TP PKK Provinsi Papua Pegunungan dapat melaksanakan program sesuai dengan Renstra tersebut. Pada kesempatan itu, Tri juga mengajak para kader Posyandu untuk melakukan registrasi agar dapat memperoleh manfaat dari program dan kegiatan pemerintah. Ia berpesan agar implementasi berbagai program Posyandu disinergikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Karena kita paham bahwa personel ataupun pengurus Posyandunya sendiri mungkin secara teknis dan penggunaan anggaran dan lain-lain belum mempunyai kapasitas untuk bisa melaksanakannya. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan OPD-OPD yang punya program dan anggaran SPM,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Tri menyampaikan selamat atas pelantikan Anggieta Bestari Tabo sebagai Ketua TP PKK Provinsi Papua Pegunungan. Ia menegaskan bahwa TP PKK Pusat selalu terbuka untuk mendukung program dan kegiatan TP PKK Provinsi Papua Pegunungan. Tri berharap TP PKK Provinsi Papua Pegunungan dapat terus melaksanakan berbagai kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga kegiatan-kegiatan PKK dan Posyandu di Provinsi Papua Pegunungan bisa berdampak positif kepada masyarakatnya, terutama kepada para keluarga yang sangat membutuhkan uluran tangan kita dalam membangun dan membentuk SDM–SDM yang maju di tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir; Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo; Gubernur Papua Pegunungan John Tabo; Staf Ahli Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga Niken Tomsi Tohir; para pengurus TP PKK Pusat dan Tim Pembina Posyandu Pusat; serta para pejabat kementerian/lembaga mitra TP PKK.

Puspen Kemendagri

Polres Nagan Raya Hadir untuk Masyarakat, Sat Reskrim Salurkan Puluhan Paket Sembako ke Pesantren dan Warga Terdampak Banjir

Nagan Raya || jejakindonesia.id – Kepedulian Polri terhadap masyarakat kembali dibuktikan melalui kegiatan Jum’at Berkah yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Nagan Raya. Kegiatan ini berupa penyaluran bantuan sembako kepada Pimpinan Pesantren Tengku Chik Kali Alue serta warga masyarakat sekitar yang terdampak banjir di Desa Blang Merandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Jumat (5/12/2025).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Nagan Raya AKBP Dr. Benny Bathara, S.I.K., M.I.K, didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Rizal, S.E., M.H serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Nagan Raya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Ops, Kasat Binmas, Kasi Propam, Kapolsek Beutong, Kasi Humas, KBO Sat Reskrim, personel Sat Reskrim, serta Pimpinan Pesantren Tgk Chik Kali Alue, Tengku Syeh Abdul Rauf.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Nagan Raya secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada pimpinan pesantren untuk kemudian disalurkan kepada santri/santriwati serta warga masyarakat sekitar yang terdampak banjir. Adapun bantuan yang diberikan meliputi:

Beras 10 Kg sebanyak 25 sak

Beras 5 Kg sebanyak 50 sak

Telur ayam sebanyak 50 papan

Minyak goreng sebanyak 120 Kg

Biskuit Roma Kelapa sebanyak 20 kotak

Kue Unibis sebanyak 20 kotak

Kapolres Nagan Raya AKBP Dr. Benny Bathara, S.I.K., M.I.K menyampaikan, kegiatan Jum’at Berkah ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah, khususnya para santri dan warga yang terdampak banjir.

“Bantuan ini adalah wujud kepedulian dan empati kami kepada masyarakat. Kami berharap apa yang diberikan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana banjir,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres juga menegaskan bahwa Polres Nagan Raya akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam hal penegakan hukum, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“Kami ingin Polri selalu menjadi bagian dari solusi setiap permasalahan masyarakat. Kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong adalah kunci dalam menghadapi setiap musibah,” tambahnya.

Sementara itu, pihak pesantren dan masyarakat menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kapolres Nagan Raya beserta seluruh jajaran Sat Reskrim Polres Nagan Raya atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan.

Kementrian Imipas, Mengirim Bantuan Kemanusian, Korban Bencana Alam di Sumatera

JAKARTA || jejakindonesia - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan tersebut diberangkatkan sebagai respons cepat atas situasi darurat yang terjadi di ketiga wilayah tersebut.

Lewat aksi kemanusiaan bertajuk “Imipas Peduli” itu, Kementerian Imipas menyalurkan 20 ton beras, 1.500 pasang pakaian dalam perempuan, dan 3.120 pembalut.

Kemudian, ada 3.000 diaper anak, 9.200 kaleng susu, 2.660 kaleng sarden, 1.000 dus mi instan, dan 2.000 kaleng biskuit.

Bantuan tersebut akan disalurkan secara terkoordinasi kepada keluarga pegawai dan masyarakat yang terdampak langsung.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan, negara perlu hadir dalam kondisi darurat.

Menurutnya, dukungan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, terutama menyangkut keselamatan warga di wilayah rawan bencana.

"Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, kami turut prihatin dan punya kewajiban sosial untuk berkontribusi membantu meringankan penderitaan teman-teman kita yang sampai saat ini mungkin masih ada yang belum mendapatkan bantuan," ujarnya dalam siaran pers, yang diterima Fast Respon, Jumat.

Dalam pengiriman, Kementerian Imipas bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL).

Seluruh logistik diserahkan ke Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta, dan akan diberangkatkan menggunakan KRI Banda Aceh 593. Kementerian Imipas berharap, bantuan tersebut dapat mempercepat pemulihan dan mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat terdampak.

error: Content is protected !!