We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: November 2025

Bank Indonesia Aceh Studi Banding Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Pengendalian Inflasi ke Banyuwangi

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Capaian kinerja Banyuwangi di sejumlah bidang menjadi daya tarik berbagai daerah untuk datang dan berbagi pengalaman. Salah satunya tim dari Bank Indonesia Provinsi Aceh yang datang langsung ke Banyuwangi untuk sharing tentang pengelolaan pariwisata, UMKM hingga upaya pengendalian inflasi daerah.

Dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chosaini, rombongan terdiri dari perwakilan kota/kabupaten di Provinsi Aceh . Mereka disambut langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, pada 24 November 2025.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini mengatakan Banyuwangi memiliki sukses story yang luar biasa baik dalam pengembangan pariwisata, UMKM dan juga pengendalian inflasinya. Prestasi di ketiga bidang tersebut juga telah diakui secara nasional maupun internasional.

Misalnya saja di bidang pariwisata Banyuwangi meraih ASEAN Tourism Award, Banyuwangi juga meraih TPID Terbaik untuk Jawa dan Bali selama empat tahun berturut-turut hingga mendapat Penghargaan Pembangunan Nasional Terbaik dari Presiden.

“Karena itu kedatangan kami ke Banyuwangi beserta segenap tim untuk belajar secara langsung kesuksesan Banyuwangi. Kami berharap bisa diberikan ilmu dari Banyuwangi untuk bisa direplikasi di Aceh,” kata Agus Chosaini.

Sementara itu Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas kedatangan dan juga niat baik untuk sharing pengalaman dengan daerah yang dipimpinnya.

“Sejatinya Banyuwangi masih terus berproses untuk membawa daerah ke arah yang lebih baik. Baik dalam bidang pembangunan daerah, pariwisata, dan UMKM. Seiring juga dengan upaya untuk mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk.

Ipuk mengatakan di Banyuwangi pembangunan pariwisata didesain sebagai penggerak ekonomi daerah. Fokusnya bukan hanya mendatangkan wisatawan, tapi menggerakkan ekonomi warga dan membuka lapangan kerja.

“Kami menerapkan konsep 3A, yakni memastikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas yang terjangkau dan tersedia. Pemerintah juga memberi ruang pada warga untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata,” kata Ipuk.

Di bidang UMKM, Pemerintah melakukan pembinaan mulai dari pelatihan, kurasi, sertifikasi halal, packaging, hingga mendukung pemasaran.

Terkait upaya pengendalian inflasi daerah, jelas Ipuk, kunci utamanya adalah koordinasi TPID yang baik. Mulai dari monitoring pasokan, kalender tanam, neraca pangan daerah, sampai langkah mitigasi terhadap potensi gejolak harga.

“Dan yang paling terpenting semua capaian yang diraih Banyuwangi lahir dari ekosistem kolaborasi banyak pihak, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, masyarakat, dan juga dukungan dari Bank Indonesia,” papar Ipuk.

Dengan upaya bersama tersebut, kemiskinan Banyuwangi berhasil ditekan dari 6,54% menjadi 6,13%. (*)

Serka Joko Pitono Dampingi Kegiatan Laksana Pramuka SMAN 1 Tegaldlimo

Bati Wanwil || jejakindonesia.id - Koramil 0825/07 Cluring, Serka Joko Pitono, melaksanakan pendampingan kegiatan Pengembaraan dan Pelantikan Laksana yang diselenggarakan oleh Dewan Ambalan SMAN 1 Tegaldlimo Jum'at, 28 November 2025

Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Pramuka Penegak yang bertujuan membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta jiwa kepemimpinan para peserta didik.

Dalam pendampingannya, Serka Joko Pitono memberikan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta pentingnya menjaga kekompakan dalam setiap rangkaian kegiatan. Serka Joko Pitono juga menekankan agar para peserta mengikuti seluruh tahapan pengembaraan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi petunjuk pembina maupun panitia.

Rangkaian pengembaraan hingga pelantikan berjalan dengan tertib dan lancar. Kehadiran aparat Koramil Cluring memberikan rasa aman bagi para peserta serta memastikan kegiatan berlangsung sesuai prosedur, terutama terkait keselamatan dan pengawasan selama berada di lapangan. Peserta tampak antusias mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan oleh Dewan Ambalan.

Pihak SMAN 1 Tegaldlimo bersama para pembina Pramuka menyampaikan apresiasi atas dukungan Koramil Cluring dalam mendampingi kegiatan tersebut. Sinergi antara satuan TNI dan lembaga pendidikan ini diharapkan terus berlanjut dalam upaya membentuk generasi muda yang berkarakter, berdisiplin, serta memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Babinsa Tegalsari Ambil Langkah Ekstrem! Dinding Asap Raksasa Kepung Mojoroto

Tegalsari || jejakindonesia.id – Warga Dusun Mojoroto, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, dikejutkan dengan kehadiran dinding asap tebal yang menyelimuti permukiman mereka pada Jumat (28/11/2025) pagi. Namun, asap tersebut bukanlah tanda bahaya, melainkan upaya sigap dari TNI melalui Babinsa setempat untuk 'melawan' ancaman mematikan: Demam Berdarah Dengue (DBD).


Babinsa Desa Tegalsari, Sersan Dua (Serda) Redi Agus Prasetyo, memimpin langsung kegiatan fogging (pengasapan) masif di wilayahnya. Kegiatan ini merupakan respons cepat terhadap potensi penyebaran penyakit DBD yang kerap meningkat di musim penghujan. Serda Redi hadir mendampingi tim pelaksana fogging untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan menjangkau seluruh titik rawan.

Fokus utama kegiatan ini berpusat di Dusun Mojoroto, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari. Dusun ini menjadi prioritas mengingat kepadatan penduduk dan kemungkinan adanya kasus atau potensi sarang nyamuk Aedes aegypti.

Aksi pencegahan DBD ini dilaksanakan pada Hari Jumat, 28 November 2025, dimulai tepat pukul 07.00 WIB hingga selesai. Pemilihan waktu pagi hari dilakukan agar asap fogging lebih efektif dan tidak mengganggu aktivitas utama warga.

Tujuan utama dilaksanakannya fogging ini adalah untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Kehadiran Babinsa merupakan bentuk nyata dukungan TNI dalam program kesehatan masyarakat, memastikan lingkungan bebas dari nyamuk pembawa virus.

Serda Redi Agus Prasetyo melaksanakan pendampingan secara intensif. Ia tidak hanya mengawasi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga, memberikan edukasi singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan (3M Plus) meskipun sudah dilakukan fogging.

Proses fogging sendiri dilakukan oleh tim khusus dengan menyemprotkan insektisida ke area dalam dan luar rumah warga, menciptakan "dinding asap" yang membasmi nyamuk dewasa.

​"Kegiatan fogging ini hanya bersifat membasmi nyamuk dewasa. Kami imbau kepada seluruh warga, meski sudah di fogging, agar tetap rutin melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang, serta menabur bubuk abate," tegas Serda Redi di lokasi.

Praktik Curang Uji KIR Terkuak di Kabupaten Malang, AMI Ancam Laporkan ke Aparat Hukum

inas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang tengah menjadi sorotan tajam publik menyusul mencuatnya dugaan praktik penyimpangan serius dalam proses uji KIR kendaraan bermotor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ditemukan adanya praktik pengujian kendaraan tanpa kehadiran fisik kendaraan yang seharusnya diuji di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Malang.

Temuan ini memicu keprihatinan dan kemarahan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap transparansi pemerintahan. Wakil Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Kukuh Setya, secara tegas mengecam dugaan praktik curang tersebut dan menuntut agar para pihak yang terlibat segera dicopot dari jabatannya.

“Kami sangat geram. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak integritas lembaga dan bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kami minta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Kepala UPT PKB, serta oknum yang terlibat dicopot dan dipecat karena gagal melakukan pengawasan,” tegas Kukuh Setya saat dikonfirmasi, Jum'at (28/11/2025).

Kukuh menilai praktik uji KIR tanpa kehadiran kendaraan merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi, mengingat fungsi utama uji KIR adalah memastikan kelayakan kendaraan demi keselamatan pengguna jalan. Ia juga mengungkapkan bahwa praktik tersebut bukan baru terjadi, melainkan sudah berlangsung cukup lama.

“Hal ini sudah berjalan cukup lama. Saya sudah menyampaikan kepada pihak UPT, tapi tidak ada tindakan tegas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kukuh menjelaskan modus operandi yang digunakan dalam praktik ilegal ini. Oknum petugas disebut menggunakan foto kendaraan yang sama dalam proses verifikasi, lalu hanya mengganti nomor seri kendaraan pada dokumen hasil uji. Dengan cara tersebut, kendaraan yang tidak pernah hadir di lokasi pengujian tetap mendapatkan sertifikat laik jalan.

“Kami sudah memiliki bukti kuat, bahkan ada nama-nama perusahaan yang diduga menggunakan jasa praktik ilegal ini. Jika tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Malang maupun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, kami akan melaporkannya ke aparat penegak hukum,” tegasnya lagi.

Kukuh menegaskan bahwa praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan lalu lintas karena kendaraan yang tidak laik jalan bisa tetap beroperasi di jalan raya. Ia menilai lemahnya pengawasan internal menjadi penyebab utama praktik tersebut terus berlangsung.

“Kami minta Bupati Malang dan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim turun tangan langsung. Jangan hanya menegur, tapi tindak tegas dan transparan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat luas,” pungkasnya.

Sementara itu, dari informasi yang diterima, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Malang dikabarkan tengah mengecek sistem pengujian KIR. Namun, langkah itu dianggap belum cukup untuk menuntaskan akar masalah yang sistematis dan diduga melibatkan lebih banyak pihak di internal Dishub.

Salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya bahkan membenarkan bahwa praktik uji KIR tanpa kehadiran kendaraan memang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Ia mengaku hal tersebut dilakukan atas “perintah atasan” dengan dalih mempercepat proses administrasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Malang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan praktik penyimpangan tersebut. Beberapa awak media yang mencoba mengonfirmasi ke kantor Dishub Kabupaten Malang juga belum mendapatkan jawaban dari pejabat yang berwenang.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik, terutama di kalangan pelaku transportasi dan pemerhati kebijakan publik. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pengujian kendaraan, sekaligus memastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Polresta Banyuwangi Gelar “Mayur Kamtibmas”, Ajak Warga Jaga Lingkungan dan Waspadai Gangguan Keamanan

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Polresta Banyuwangi melalui Satuan Binmas melaksanakan kegiatan “Mayur Kamtibmas” di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Jumat (28/11/2025).

Program ini merupakan salah satu upaya Polresta untuk mendekatkan layanan kepolisian kepada masyarakat melalui pendekatan sosial, komunikasi humanis, dan edukasi kamtibmas.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB dengan persiapan distribusi sayuran dan pembukaan oleh jajaran Polsek Singojuruh.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Singojuruh, Kanit Bhabinkamtibmas, Kanit Binkamsa Satbinmas, Kasubnit Binkamsa, serta anggota Satbinmas Polresta dan Polsek Singojuruh. Sekitar ratusan warga Desa Singojuruh turut mengikuti kegiatan.

Dalam sambutan dan himbauannya, jajaran kepolisian menyampaikan sejumlah materi kamtibmas, di antaranya menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan, mengawasi pergaulan anak agar tidak terjerumus penyimpangan, mewaspadai investasi bodong dan pinjaman online ilegal, serta mencegah potensi tawuran antar kelompok pemuda.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian sayuran kepada warga sebagai bentuk kepedulian sekaligus penguatan interaksi antara Polri dan masyarakat.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Mayur Kamtibmas sebagai program yang efektif dalam memperkuat kedekatan polisi dengan masyarakat.

“Mayur Kamtibmas adalah bentuk pelayanan Polri yang lebih proaktif dan humanis. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan edukasi tentang keamanan, tetapi juga merasa dekat dan percaya pada Polri. Keamanan lingkungan hanya bisa tercapai jika ada kolaborasi antara warga dan kepolisian,” ujar Kapolresta.

Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menambahkan bahwa Polresta Banyuwangi akan terus menghadirkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat literasi kamtibmas, terutama terkait isu-isu kerawanan seperti kenakalan remaja, penipuan daring, dan kekerasan antar pemuda.

Polresta Banyuwangi berharap kehadiran Mayur Kamtibmas dapat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungannya. (***)

error: Content is protected !!