MADIUN || jejakindonesia.id - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen kuatnya dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan gizi anak bangsa, melalui akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukti konkretnya adalah peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lapak Kampir di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada Jumat (8/8/2025) sore.
Acara yang dipimpin langsung oleh Irwasum Polri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, SH, MHum, MSi, MM ini dihadiri jajaran Forkopimda Kota Madiun, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah penerima manfaat, dan perwakilan instansi terkait.
SPPG Kanigoro, dibangun dengan anggaran sekitar Rp1,9 miliar hasil sinergi dengan PT Arya Motor Indonesia dan ditargetkan selesai dalam 45 hari, akan beroperasi pada Oktober 2025 untuk melayani 4.103 siswa SD dan SMP penerima program MBG di Kota Madiun, dengan bahan baku bersumber dari pasar tradisional dan UMKM setempat.
Aksi di Madiun ini bukanlah kegiatan insidental, melainkan bagian dari lompatan strategis Polri secara nasional.
Baru pada 6 Agustus 2025 di Malang, Polri telah meresmikan 8 SPPG operasional sekaligus melakukan groundbreaking 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia.
Perkembangannya hingga Agustus 2025 menunjukkan akselerasi signifikan: 27 unit SPPG telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat per hari dan menyerap 1.344 tenaga kerja, 34 unit dalam persiapan akhir operasional, 155 unit tahap konstruksi, serta tambahan 205 unit yang memulai pembangunan hari ini.
Total 421 SPPG ini akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang per hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan penyelesaian 500 SPPG pada akhir 2025 dan akan memperluas menjadi 1.000 unit pada tahun 2026.
Polri melalui Irwasum Komjen Pol Dedi Prasetyo menekankan dua pilar utama keberhasilan program.
Pertama, komitmen mutu tinggi melalui mekanisme *Security Food Test* yang wajib dijalankan tim medis Polri (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres) pada setiap produksi makanan.
"Ini adalah pembeda SPPG Polri: setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis tertinggi, mencegah keracunan, dan memastikan gizi yang aman untuk penerima manfaat," tegas Dedi Prasetyo.
Kedua, strategi kolaborasi *Penta Helix* yang berkelanjutan, melibatkan Pemerintah (TNI-Pemda-K/L), Akademisi (ahli gizi, pangan, kesehatan), Bisnis (UMKM, koperasi, kelompok tani), Masyarakat (relawan, pengelola Yayasan Komunitas Bantu/YKB), dan Media dalam diseminasi informasi.
Pendekatan holistik ini dirancang untuk memutus rantai stunting melalui intervensi gizi tepat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Keberadaan SPPG memberikan dampak multidimensi. Walikota Madiun Dr. Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd menyambut antusias, menyatakan bahwa SPPG tidak hanya memastikan anak-anak mendapat asupan bergizi, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan kota.
“Dapur gizi ini juga menjadi bagian dari upaya menurunkan suhu kota, meningkatkan oksigen, dan menggerakkan ekonomi lokal. Semua harus saling terhubung demi Madiun yang sehat, hijau, dan mandiri pangan,” jelas Maidi.
Irwasum Polri mengajak seluruh rakyat Indonesia bersinergi: "SPPG adalah bukti POLRI hadir membangun masa depan bangsa.
Mari sukseskan program ini bersama demi generasi sehat yang akan memimpin Indonesia Emas 2045."
Program SPPG menjadi investasi nyata Polri untuk mempercepat pencegahan stunting dan mewujudkan ketahanan pangan serta SDM unggul, mencerminkan presisi Polri dalam mendukung cita-cita nasional.
**#SPPGAkselerasi #PolriPresisiUntukBangsa #AstaCitaPrabowo #IndonesiaEmas2045**
