Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: Agustus 2025

Menteri Imipas Tegaskan ke Jajaran: Kalau Tidak Mampu Berprestasi, Jangan Berbuat Masalah!

Jakarta, Jejak - Indonesia.id | Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol. (Purn) Dra. Agus Andrianto S.H., M.H., menegaskan soal sanksi pemecatan hingga proses hukum sesuai bagi pegawainya yang melakukan pidana. Menurutnya, pegawai yang melakukan pidana berarti sudah tidak niat untuk bekerja.

"Proses hukum kalau kejahatannya banyak. Sudah nanti kita pecat saja yang begitu, sudah nggak niat jadi pegawai," kata Menteri Imipas dalam unggahan video di akun Instagram agusandrianto.id, Jumat (8/8/2025).

Menteri Imipas Agus Andrianto mengungkapkan jika para pegawai tidak bisa menunjukkan performa maksimal atau prestasi, minimal jangan membuat masalah. Ia pun menekankan Kementerian Imipas adalah institusi milik bersama yang harus dijaga.

"Saya minta tolong untuk institusi yang rekan-rekan miliki, saya minta tolong kalau tidak mampu berprestasi, ingatkan pada seluruh anggota, jangan buat masalah," tegas Menteri Imipas.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan hal ini kepada pada pegawai di Kementerian Imipas dan jajaran.

"Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada rekan2," tuturnya.

Dalam kolom keterangan, tertulis ucapan itu disampaikan oleh Agus saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornis) Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2025, Senin (4/8). Dia juga mengaku telah memerintahkan pihak imigrasi melakukan evaluasi.

"Saya menyoroti tantangan penyalahgunaan visa oleh WNA, serta kasus-kasus pelanggaran hukum oleh petugas imigrasi. Saya memerintahkan evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum tanpa pandang bulu," ujar dia.

Dia selanjutnya juga menyinggung kendala di permasyarakatan. Oleh sebab itu dia meminta pengawasan lapas diperkuat, dan sanksi tegas untuk petugas yang melanggar aturan.

"Sementara pada sektor pemasyarakatan, saya menekankan pemberantasan narkoba dan praktik ilegal dari dalam lapas, serta memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran disiplin oleh petugas maupun WBP (warga binaan permasyarakatan)," lanjut Menteri Imipas Agus Andrianto.  ,(red)

Kenaikan Pajak Akan Menjadi Hari Duka Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Aktivis Banyuwangi, Raden Teguh Firmansyah memberi kritik keras soal pajak di Indonesia yang menurutnya tidak dimanfaatkan secara beradab.

Raden menuding bahwa pajak di Indonesia tidak lagi digunakan untuk memperbaiki peradaban, namun justru dipersiapkan untuk korupsi dalam rangka memodali jabatan tiga periode.

Pernyataan Raden dihadapan para awak media saat berdiskusi membuat semua terkejut dan tertawa-tawa "Siap-Siap Saja! penari badut jalanan dan pengemis, bahkan panti asuhan, Juga Dipajaki," kata Raden pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Namun Raden aktivis Filsafat logika berfikir ini menilai bahwa adanya kenaikan pajak 200% akan membuat bupati Banyuwangi dan antek anteknya tidak akan menolaknya, karena itu akan menjadi kebebasannya untuk menggantikan para pemodal kemanangannya saat pemilu.

"Kenaikan pajak ini tidak akan membuat Bupati Banyuwangi dan antek-anteknya untuk menolaknya, karena itu akan menggantikan pengeluarannya saat pemilu dari pemodal pemodal gelap, karena pemimpin kan bebas pajak, logikanya disitu,"ugkap Raden.

Awalnya, Raden menyinggung bahwa pajak adalah hukum yang paling cepat berubah karena disesuaikan dengan perkembangan ekonomi serta daya beli dan daya hidup masyarakat.

“Tapi sekaligus, pajak itu semacam cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Karena kita dirampok oleh negara kan,” ujar Raden.

Akan tetapi, Raden mengatakan bahwa masyarakat mengizinkan ‘perampokan’ itu demi membiayai peradaban.

“Tapi musti dibuktikan bahwa peradabannya tumbuh. Ini peradaban gak tumbuh. Masyarakat terbelah, disparitas naik tinggi, gini ratio kita memburuk segala macam, utang bertumpuk-tumpuk, tax ratio tinggal gak jelas persennya,” tuturnya.

Raden juga mensoalkan hari kemerdekaan yang ke-80 adalah juga hari kemerdekaan para koruptor dan pemodal pejabat dalam pemilu tahun lalu.

"Seharusnya hari kemerdekaan ini kita berduka bukan bersenang untuk merayakan, karena ini bukan hari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi bulan ini dan tahun ini kemerdekaan para koruptor dan pemodal pemilu tahun lalu. Pemodalnya akan bebas pajak karena pemimpin yang terpilih penguasa bebas pajak,"ucap Raden dalam kritikan kerasnya. (red)

Gerakan Pangan Murah :Komitmen Polrestabes Surabaya Stabilkan Harga dan Menjamin Ketersedian Pangan

SURABAYA || jejakindonesia.id — Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Surabaya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh wilayah hukumnya, Jumat (8/8/2025).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bukti konkret kehadiran negara melalui institusi Polri di tengah masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk respon cepat atas naik-turunnya harga kebutuhan pokok yang seringkali menyulitkan warga.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, secara langsung memimpin jalannya kegiatan dan menjelaskan bahwa aksi ini digelar depan Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran di Surabaya.

“Kegiatan gerakan pangan murah hari ini kita laksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polsek seluruhnya ada 25 ton beras yang hari ini kita jual dengan harga Rp12.000," terang Kombes Pol Luthfi.

Selain beras juga disediakan minyak goreng,terigu, dan gula yang akan diberikan cuma - cuma kepada masyarakat yang datang berbelanja di pasar murah ini.

"Jadi setiap masyarakat yang datang membeli kita berikan secara gratis gula atau minyak, nanti ada pilihannya," terang Kombes Luthfi.

Dengan sistem pembelian maksimal dua kemasan atau setara dengan 10 kilogram per keluarga, Kapolrestabes Surabaya memastikan bahwa distribusi ini merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan warga.

Kegiatan ini juga bertujuan menjaga agar harga beras tidak melonjak di pasaran dan memberikan kepastian ketersediaan pangan bagi masyarakat bawah.

Kapolrestabes Surabaya menegaskan bahwa kegiatan ini tidak bersifat sekali jalan, melainkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Jadwal distribusi akan diatur agar tetap merata dan dapat menjangkau lebih banyak warga di titik-titik strategis kota Surabaya.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan terus secara continue, waktunya kita akan atur sehingga mungkin tidak serentak,namun setiap hari ada,” jelasnya.

Melalui program ini, Polrestabes Surabaya Polda Jatim ingin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok, sekaligus menjadi pengendali psikologis pasar agar spekulasi harga dapat dicegah sejak dini.

Gerakan pangan murah ini bukan hanya aksi karitatif semata, tetapi juga bagian dari strategi keamanan sosial untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Kombes Pol Luthfi berharap kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui program ini dapat memberikan rasa aman, sejuk, dan memperkuat jalinan kedekatan antara Polisi dan masyarakat.

Gerakan Pangan Murah :Komitmen Polrestabes Surabaya Stabilkan Harga dan Menjamin Ketersedian Pangan

SURABAYA || jejakindonesia.id — Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Surabaya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh wilayah hukumnya, Jumat (8/8/2025).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bukti konkret kehadiran negara melalui institusi Polri di tengah masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk respon cepat atas naik-turunnya harga kebutuhan pokok yang seringkali menyulitkan warga.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan, secara langsung memimpin jalannya kegiatan dan menjelaskan bahwa aksi ini digelar depan Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran di Surabaya.

“Kegiatan gerakan pangan murah hari ini kita laksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polsek seluruhnya ada 25 ton beras yang hari ini kita jual dengan harga Rp12.000," terang Kombes Pol Luthfi.

Selain beras juga disediakan minyak goreng,terigu, dan gula yang akan diberikan cuma - cuma kepada masyarakat yang datang berbelanja di pasar murah ini.

"Jadi setiap masyarakat yang datang membeli kita berikan secara gratis gula atau minyak, nanti ada pilihannya," terang Kombes Luthfi.

Dengan sistem pembelian maksimal dua kemasan atau setara dengan 10 kilogram per keluarga, Kapolrestabes Surabaya memastikan bahwa distribusi ini merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan warga.

Kegiatan ini juga bertujuan menjaga agar harga beras tidak melonjak di pasaran dan memberikan kepastian ketersediaan pangan bagi masyarakat bawah.

Kapolrestabes Surabaya menegaskan bahwa kegiatan ini tidak bersifat sekali jalan, melainkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Jadwal distribusi akan diatur agar tetap merata dan dapat menjangkau lebih banyak warga di titik-titik strategis kota Surabaya.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan terus secara continue, waktunya kita akan atur sehingga mungkin tidak serentak,namun setiap hari ada,” jelasnya.

Melalui program ini, Polrestabes Surabaya Polda Jatim ingin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok, sekaligus menjadi pengendali psikologis pasar agar spekulasi harga dapat dicegah sejak dini.

Gerakan pangan murah ini bukan hanya aksi karitatif semata, tetapi juga bagian dari strategi keamanan sosial untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Kombes Pol Luthfi berharap kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui program ini dapat memberikan rasa aman, sejuk, dan memperkuat jalinan kedekatan antara Polisi dan masyarakat. (***)

Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi TMMD Ke-126 Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pandeglang

PANDEGLANG, Jejak - Indonesia.id | 8 Agustus 2025. Bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dilaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Sasaran/Penentuan Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-126 Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P. (Dandim 0601/Pandeglang) beserta jajaran, Drs. H. Doni Hermawan selaku Asisten Daerah I (Pemkesra) Kabupaten Pandeglang, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pandeglang.

Dalam sambutannya, Dandim 0601/Pandeglang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, para camat, kepala desa, serta seluruh OPD yang telah hadir pada rapat koordinasi tersebut.

> “Kegiatan TMMD Ke-126 Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk kemanunggalan TNI dan rakyat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah pedesaan, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik,” tegas Dandim.

Beliau menjelaskan, pada tahap pelaksanaan TMMD nantinya, sasaran kegiatan akan dibagi menjadi dua kategori, yakni Sasaran Fisik Utama dan Sasaran Fisik Tambahan. Selain itu, TMMD juga akan memprioritaskan sasaran non fisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dandim 0601/Pandeglang menekankan pentingnya kerja sama semua pihak agar program ini dapat berjalan dengan baik.

> “Kami berharap sinergi dan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, OPD terkait, camat, kepala desa, serta masyarakat, agar pelaksanaan TMMD Ke-126 dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Pandeglang. TMMD bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan mempererat hubungan TNI dengan rakyat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sasaran TMMD Ke-126 tepat guna, sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Sumber: 0601 Pandeglang

error: Content is protected !!