Polri

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan.

Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4). Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Wakapolri menegaskan, Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

Polri akan mengedepankan:
• Edukasi (preemtif): Sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu modus travel ilegal
• Pencegahan (preventif): Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan
• Penindakan (represif): Tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan haji ilegal

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Wakapolri.

Selain itu, akan dibuka hotline pengaduan terpadu guna mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Ancaman Nyata: Puluhan Kasus dan Kerugian Miliaran Rupiah

Data Polri menunjukkan praktik penipuan haji masih marak:
• 42 kasus tengah diproses hukum
• 1 kasus sudah tahap lanjutan
• Kerugian mencapai Rp92,64 miliar

Sementara itu, pada 2025, aparat berhasil mencegah 1.243 calon jemaah berangkat menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan harus diperkuat secara sistematis.

Sinergi Hingga ke Arab Saudi

Tidak hanya di dalam negeri, Polri juga memperluas koordinasi hingga ke Arab Saudi. Personel akan ditempatkan untuk memperkuat komunikasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah.

Langkah ini memastikan perlindungan jemaah Indonesia tetap berjalan, bahkan saat berada di luar negeri.

Komitmen Pemerintah: Aman dan Tidak Membebani

Wakil Menteri Haji dan Umrah menegaskan, Satgas Haji dibentuk untuk menjalankan dua fokus utama arahan Presiden:
1. Perlindungan penuh terhadap jemaah
2. Menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat

Pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” tegasnya.

Imbauan: Waspada Modus Haji Ilegal

Polri mengingatkan masyarakat untuk:
• Tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi
• Memastikan travel memiliki izin resmi
• Segera melapor jika menemukan indikasi penipuan

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Polri, bersama Kemenhaj dan seluruh pemangku kepentingan, terus bergerak cepat dan responsif.

GRESIK || Jejak-indonesia.id – Gerak cepat jajaran Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim berhasil menangkap komplotan residivis spesialis pencurian kabel trafo milik PT PLN dan mengamankan Lima orang tersangka.

Kelima orang tersangka yang diamankan masing-masing berinisial E.D (41), H.L (34), M.H (32), D.W (33), dan R.F (34).

Kapolres Gresik, AKBP Ramadhan Nasution mengatakan, Tiga di antara para tersangka merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas pada tahun 2025.

“Dari Lima tersangka ini ada Tiga orang diketahui residivis kasus serupa,”ujar AKBP Ramadhan, Selasa (8/4/26).
saat bersembunyi di sebuah hotel di Kabupaten Ngawi.

Lima pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di sebuah hotel di Kabupaten Ngawi pada Senin (6/4/2026) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari laporan pencurian kabel yang terjadi di wilayah Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

“Kasus ini bermula pada Selasa, 24 Februari 2026 sekitar pukul 04.00 WIB, saat warga Dusun Watangrejo, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, melaporkan adanya pemadaman listrik mendadak,” jelas AKBP Ranadhan.

Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas PLN, diketahui bahwa satu set kabel incoming trafo distribusi 20 KV telah hilang setelah dipotong oleh pelaku.

Akibat kejadian tersebut, PT PLN ULP Giri mengalami kerugian materiil sebesar Rp14 juta.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan gunting besi berukuran besar untuk memotong kabel distribusi.

Mereka tidak segan menyebabkan pemadaman listrik demi mengambil material tembaga yang kemudian dijual kembali.

Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini diketahui sangat aktif dan telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya sembilan tempat kejadian perkara (TKP) di Gresik, 14 TKP di Ngawi, serta satu TKP di Bangkalan.

Dalam penangkapan tersebut, Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga gunting besi berukuran besar, linggis, palu besi, kunci pas ring, rompi biru, topi kupluk, karung putih, serta satu plat nomor palsu yang digunakan untuk mengelabui petugas.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersekutu.

“Para tersangka terancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun,” kata AKBP Ramadhan.

Kapolres Gresik juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas umum, khususnya gardu listrik.

“Jika menemukan orang yang mengaku petugas namun tidak dilengkapi surat tugas atau melakukan aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke pihak kepolisian melalui Call Center 110 atau layanan Lapor Kapolres (Lapor Cak Rama) di 0811-8800-2006.” tegasnya. (*)

BANGKA BELITUNG || Jejak-indonesia.id – Kabar terkait 8 (delapan) orang tahanan di Rutan Polres Bangka yang melarikan diri pada Rabu (8/4/26) dini hari turut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiyarso.

“Jadi benar, adanya informasi terkait 8 (delapan) tahanan yang melarikan diri dari Rutan Polres Bangka. Kejadiannya terjadi pada Rabu (8/4/26) dini hari tadi,”kata Agus di Mapolda.

Agus menyebutkan atas perintah Kapolda Babel Irjen Pol Viktor T. Sihombing untuk membentuk tim untuk memburu para tahanan yang melarikan diri.

Sehingga, lanjutnya, saat ini Tim sementara sudah berhasil mengamankan 2 dari 8 tahanan yang melarikan diri tersebut

“Jadi saat ini masih ada 6 tahanan yang belum tertangkap yakni Rosi Aprianto 36 tahun, Andi Darmawan 22 tahun, Supriyadi 23 tahun, Yogi Triliando 32 tahun, Anugrah 23 tahun dan Weli 35 tahun. Jadi konsentrasi kita saat ini ialah mengejar para tahanan yang melarikan diri ini,”sebutnya.

“Tentunya itu tidak terlepas dari upaya kami berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian diwilayah khusus guna mempersempit gerak para tahanan termasuk menyebarluaskan identitas mereka di lapangan,”sambungnya

Selain itu, Agus juga menerangkan pihaknya akan melakukan penyelidikan internal terkait tahanan yang melarikan diri dari rutan Polres Bangka.

Ia juga memastikan Polda Babel akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya indikasi kelalaian oleh petugas jaga tahanan.

“Saat ini tim pengawas internal kita juga sudah turun untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap anggota jaga tahanan dan tentunya kita pastikan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada kelalaian dalam pelaksanaan tugas,”terangnya.

Lebih lanjut, perwira berpangkat melati tiga Polri ini juga mengimbau masyarakat agar tidak panik terkait adanya informasi tahanan yang melarikan diri.

Dirinya juga meminta agar masyarakat turut serta berperan memberikan informasi jika melihat ataupun mengetahui yang berkaitan dengan informasi tahanan melarikan diri ini.

“Kami dari Kepolisian mengimbau masyarakat jika melihat ataupun mengetahui informasi agar melaporkan ke Kantor Polisi terdekat ataupun layanan Kepolisian di Call Center 110,”imbaunya.

“Sesuai atensi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Viktor Sihombing, kita berkomitmen untuk segera menangkap kembali tahanan yang melarikan diri agar kamtibmas tetap terjaga,”pungkasnya.

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Sebuah pertemuan yang sarat makna dan penuh apresiasi terjadi ketika Ketua DPW FRN NTB, Bripka Agus Salim, berkesempatan bertemu dengan Joko Widodo serta Kadiv Humas Polri. Momen ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga simbol pengakuan atas dedikasi terhadap masyarakat.

Kabar pertemuan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Fast Respon Polri, Agus Rugiarto Sastrodiarjo, yang akrab disapa Agus Flores, pada Rabu (8/4/2026). Ia mengaku menerima laporan langsung dari Bripka Agus Salim terkait pertemuan tersebut.

“Beliau menginformasikan ke saya. Saya hanya titip salam saja untuk mereka,” ujar Agus Flores, singkat namun penuh makna.

Lebih dari sekadar pertemuan formal, Agus Flores menilai momentum ini sebagai bentuk apresiasi nyata yang patut menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran FRN Polri di Indonesia. Ia bahkan mendorong agar semangat yang sama diikuti oleh 28 Ketua DPW FRN Polri di berbagai daerah.

Dalam pandangannya, sosok Bripka Agus Salim bukanlah figur baru dalam kerja-kerja kemanusiaan. Ia dikenal gesit, responsif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, khususnya mereka yang tengah terhimpit kondisi ekonomi.

“Dari dulu orangnya gesit, punya rasa cinta dan selalu hadir membantu rakyat yang kesulitan,” tegas Agus Flores.

Pernyataan itu sekaligus mempertegas bahwa dedikasi di lapangan tidak pernah luput dari perhatian. Pertemuan dengan tokoh nasional hingga pejabat tinggi Polri menjadi bukti bahwa kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat tetap menjadi nilai utama yang dihargai.

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, kisah ini menjadi pengingat bahwa ketulusan dalam pengabdian mampu membuka jalan hingga ke tingkat tertinggi membawa aspirasi rakyat kecil agar tetap terdengar di pusat kekuasaan.