Polri

BALI || Jejak-indonesia.id – Polres Karangasem – Satuan Lalu Lintas – Pada hari Kamis, 9 April 2026 sekira pukul 06.30 Wita untuk senatiasa menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas terutama diseputaran di Ktl 1 Subagan personil bersama rekan lainnya melaksanakan tugas pemantauan, pengaturan dan penjagaan di kawasan tertib lalu lintas simpang empat Subagan Amlapura

Dalam hal ini, guna dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta mencegah timbulnya kemacetan maupun kejadian laka lantas di seputaran Ktl 1 Subagan sehingga aktivitas masyarakat pengguna jalan umum tetap berlangsung dengan normal lancar dipagi hari.

Kehadiran Polisi lalu lintas dijalan terutamanya di Ktl 1 Subagan sangatlah penting utamanya dalam tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas demi tetap terwujudnya kelancaran arus lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas di Ktl 1 simpang empat Subagan, sehingga aktivitas masyarakat pengguna jalan raya tetap merasa aman nyaman serta lancar terkendali dalam beraktivitas melintas diseputaran.

AKP I Gusti Agung Putu Maha Putra, S.H., M.H.selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Karangasem mengungkapkan,

“jajaran Unit Turjawali Lantas agar rutin melaksanakan pemantauan pengaturan dan penjagaan lalu lintas sesuai dengan surat perintah yang terjadwal untuk itu tugas penjagaan dan pengaturan lalu lintas untuk mengatensi keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat yang melintas di Ktl 1 simpang empat Subagan agar tetap dijaga maksimal untuk mengantisipasi kemacetan dan dapat meniadakan kejadian laka mengingat arus lalu lintas seputaran terpantau cukup padat dan disamping itu personil Lantas pada saat bertugas juga dapat langsung bisa menindak dengan tegas berupa E-tilang apabila ada pelanggaran kasat mata yang bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang melintas disana, “demikian ungkap beliau.

DENPASAR || Jejak-indonesia.id – Kepolisian Daerah (Polda) Bali mencatat kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing (WNA) pada periode Januari hingga April 2026 turun 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Data tersebut menjadi dasar penegasan bahwa situasi keamanan di kawasan wisata Pulau Dewata tetap aman dan kondusif bagi wisatawan, termasuk turis mancanegara.

Penegasan itu disampaikan menyusul travel warning yang dikeluarkan Kedutaan Besar Korea Selatan bagi warga negaranya yang hendak berkunjung ke Bali.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya mengatakan pihaknya memahami keprihatinan yang disampaikan Kedutaan Besar Korea Selatan. Namun, ia memastikan aparat terus bekerja maksimal untuk menjaga rasa aman wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Kami memahami keprihatinan Kedutaan Besar Korea Selatan dan menghargai koordinasi yang terjalin. Bali tetap aman, dan kami terus bekerja keras untuk memastikan setiap wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, merasa terlindungi,” ujar Daniel, Kamis (9/4/2026).

Sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan, Polda Bali sebelumnya telah menggelar Operasi Sikat Agung 2026 selama 16 hari, yakni pada 28 Januari hingga 12 Februari 2026.

Dalam operasi tersebut, Polda Bali berhasil mengungkap 166 kasus kriminalitas dan mengamankan 181 tersangka.

Rinciannya terdiri dari 77 kasus pencurian dengan pemberatan (curat), 15 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), serta 89 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 6 unit mobil, 77 unit sepeda motor, 5 laptop, 8 handphone, serta uang tunai Rp 3,6 juta.

Tak hanya itu, puluhan kendaraan bermotor hasil curian juga telah dikembalikan kepada pemilik sah. Polda Bali juga berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Bali.

Daniel menegaskan hasil Operasi Sikat Agung menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas sepanjang awal 2026.

Pascaoperasi, patroli keamanan kini diperketat di seluruh kawasan wisata utama, seperti Seminyak, Canggu, Ubud, Sanur, dan Nusa Dua, yang menjadi destinasi favorit wisatawan.

Selain patroli, Polda Bali juga membuka hotline 110 yang dapat digunakan oleh seluruh wisatawan dan beroperasi 24 jam dengan layanan multibahasa untuk memudahkan pelaporan apabila terjadi gangguan keamanan.

Polda Bali juga memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing melalui website dan Command Center Cakra Pengawasan Orang Asing (Cakrawasi) yang resmi diluncurkan pada 13 Maret 2026. Sistem berbasis teknologi ini digunakan untuk memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Bali secara terintegrasi dan real time.

Daniel menyebut pengembangan Cakrawasi dilakukan seiring tingginya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, naik 11,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melalui sistem ini, pergerakan WNA dapat dipantau melalui laporan hotel, penginapan, dan stakeholder terkait, sehingga potensi aktivitas mencurigakan maupun pelanggaran hukum dapat lebih cepat dideteksi dan diatasi.

“Dengan Cakrawasi ini kita bisa melihat pergerakan mereka semua melalui laporan hotel atau penginapan. Sehingga ketika ada sesuatu yang agak ganjil, ini kita bisa deteksi,” ujar Daniel.

Keberadaan Command Center Cakrawasi juga memungkinkan data yang masuk diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat sebagai langkah preventif dalam menjaga keamanan kawasan wisata.

Koordinasi dengan pihak Imigrasi, Dinas Pariwisata, kedutaan besar negara sahabat, asosiasi hotel, villa, serta operator tur juga terus ditingkatkan melalui safety briefing berkala.

Bahkan, Polda Bali tengah mempersiapkan Operasi Sikat Agung tahap 2 yang akan difokuskan pada perlindungan wisatawan asing.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat dan wisatawan untuk segera melaporkan aktivitas mencurigakan, baik yang dilakukan oleh orang asing maupun lokal. Keamanan Bali adalah tanggung jawab bersama,” tambah Daniel.

Polda Bali menegaskan mayoritas kunjungan wisatawan ke Bali selama ini berlangsung aman dan nyaman. Tren penurunan kriminalitas sebesar 23 persen pada Januari-April 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu disebut menjadi indikator kuat bahwa situasi keamanan di Pulau Dewata tetap kondusif. (*)

KARO || Jejak-indonesia.id — Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 5, 7, 8, dan 9 Polres Karo di Kabupaten Karo, Rabu (8/4), sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peresmian itu turut dihadiri Bupati Karo Antonius Ginting, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Polda Sumut, jajaran Polres Karo, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Kapolda Sumut mengatakan kehadiran empat SPPG tersebut merupakan bentuk komitmen nyata Polri dalam mendukung agenda pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

“Peresmian SPPG ini adalah bentuk dukungan nyata Polri terhadap program pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” kata Whisnu Hermawan Februanto saat peresmian.

Menurut dia, program pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan produktif.

Karena itu, kata dia, keberadaan SPPG 5, 7, 8, dan 9 Polres Karo harus benar-benar dimaksimalkan untuk menunjang distribusi makanan bergizi yang aman, higienis, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Yang paling utama adalah bagaimana standar pelayanan, kualitas makanan, dan proses distribusinya benar-benar dijaga agar manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan pengelolaan SPPG tidak boleh dipandang sebatas pelengkap program, melainkan harus menjadi bagian penting dari sistem pelayanan yang menjamin kualitas asupan gizi bagi para penerima manfaat.

Menurut Kapolda, seluruh tahapan pelaksanaan harus dijalankan secara profesional, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan.

Selain itu, ia menilai kehadiran institusi Polri dalam mendukung program pemenuhan gizi menunjukkan bahwa peran kepolisian saat ini tidak hanya terbatas pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut hadir dalam agenda-agenda strategis pembangunan nasional.

“Polri harus hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung program-program pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting menyambut baik peresmian empat SPPG tersebut dan menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan kepolisian menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah.

Ia menekankan agar seluruh operasional SPPG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas makanan dan tata kelola pelayanan tetap terjaga.

Peresmian SPPG 5, 7, 8, dan 9 Polres Karo dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat dukungan daerah terhadap kebijakan nasional di bidang peningkatan gizi masyarakat.

Selain menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

LHOKSUKON || Jejak-indonesia.id – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme personel, Polres Aceh Utara melaksanakan latihan rutin Pengendalian Massa (Dalmas) di Lapangan Tribrata mako Polres setempat, latihan ini diikuti oleh gabungan personel dari Satuan Samapta dan staf serta personel Polsek jajaran guna memastikan kesiapan fisik maupun taktis dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kamis, (9/4/2026) pagi.

Dalam kegiatan latihan ini Personel yang dilibatkan sebanyak 77 Personel, dan dipimpin langsung oleh Danki Pengendalian Massa (Dalmas) KBO Sat Samapta Ipda Yoyon Saputra, Kanit Dalmas satu Aipda Try Handika, dan Kanit Dalmas dua Bripka Suwadin.

Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, S.H., M.H. melalui Kasat Samapta Polres Aceh Utara Akp Syahrizal, menyampaikan bahwa latihan ini merupakan agenda berkala yang wajib diikuti personel untuk menyegarkan kembali kemampuan teknis di lapangan.

“Latihan hari ini difokuskan pada penguatan formasi Dalmas, ketangkasan penggunaan tameng, serta koordinasi antar-lini. Hal ini penting agar setiap personel memahami prosedur tetap (Protap) dalam menangani massa secara humanis namun tetap tegas,” Ujar Akp Syahrizal di sela-sela kegiatan

Pantauan di lokasi menunjukkan para personel dengan sigap memeragakan berbagai formasi, mulai dari Dalmas Awal hingga Dalmas Lanjut. Selain aspek teknis, latihan ini juga menekankan pada pengendalian emosi personel saat menghadapi tekanan massa di lapangan.

Lebih lanjut, Akp Syahrizal menjelaskan bahwa stabilitas keamanan di Kabupaten Aceh Utara khususnya wilayah hukum Polres Aceh Utara menjadi prioritas utama, terutama menjelang agenda-agenda besar daerah.

“Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah penduduk terbanyak di Aceh dan juga merupakan kawasan industri, oleh karena itu, Bapak Kapolres menekankan bahwa Polri harus selalu siap sedia dalam kondisi apa pun. Melalui latihan yang intensif ini, kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman karena melihat kesiapsiagaan petugasnya.” Pungkas Kasat Samapta

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 Wib ini berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan adanya latihan rutin ini, diharapkan mentalitas dan keterampilan personel Polres Aceh Utara tetap terjaga dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

KARO || Jejak-indonesia.id – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto memimpin langsung upacara perubahan nomenklatur Polres Tanah Karo menjadi Polres Karo di Lapangan Apel Mapolres Karo, Kabanjahe, Rabu (8/4/2026).

Perubahan nomenklatur tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan identitas kelembagaan Polri di wilayah Kabupaten Karo, sekaligus bagian dari penyesuaian administratif dan institusional agar selaras dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.

Kedatangan Kapolda Sumut di Mapolres Karo disambut langsung oleh Bupati Karo Antonius Ginting, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh daerah, serta jajaran pejabat utama kepolisian. Kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut mencerminkan dukungan kuat terhadap penguatan institusi kepolisian di Kabupaten Karo.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumut menegaskan bahwa perubahan nomenklatur ini bukan hanya sebatas perubahan nama, tetapi juga harus dimaknai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan, pembinaan organisasi, serta respons kepolisian terhadap dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Karo.

“Perubahan nomenklatur ini merupakan langkah maju bagi Polres Karo dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap Polres Karo dapat terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Kapolda menekankan bahwa institusi kepolisian harus terus bergerak adaptif, responsif, dan profesional di tengah tantangan kamtibmas yang semakin kompleks. Dengan identitas baru sebagai Polres Karo, satuan kewilayahan ini diharapkan semakin solid dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum secara presisi.

Perubahan nama dari Polres Tanah Karo menjadi Polres Karo juga dinilai memiliki makna simbolik dan administratif yang penting. Secara kelembagaan, penyesuaian nomenklatur itu diharapkan dapat mempertegas posisi satuan kepolisian sebagai representasi negara yang lebih dekat dengan masyarakat Kabupaten Karo, sekaligus memudahkan konsolidasi organisasi dan pelayanan publik.

Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan kebutuhan penguatan institusi kepolisian di wilayah Karo, yang memiliki karakter geografis, sosial, serta mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, termasuk sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Sumatera Utara.

Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Karo juga menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam berbagai agenda pengamanan, baik pengamanan arus wisata, operasi kepolisian, maupun penguatan pelayanan publik. Sebelumnya, Kapolda Sumut juga sempat melakukan peninjauan pengamanan di wilayah Karo dalam rangka Operasi Ketupat Toba 2026, yang turut disambut pemerintah daerah setempat.

Perubahan nomenklatur ini diharapkan menjadi pemicu semangat baru bagi seluruh jajaran Polres Karo untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks pembenahan organisasi, Polres Karo sebelumnya juga menjadi bagian dari penguatan internal yang dilakukan Polda Sumut, termasuk dalam aspek pembinaan sumber daya manusia, penempatan personel, serta penyesuaian kebutuhan organisasi di lapangan. Langkah-langkah itu dinilai penting agar satuan kewilayahan mampu bekerja lebih efektif dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Kapolda Sumut juga menegaskan bahwa perubahan identitas kelembagaan harus diiringi dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Menurutnya, tantangan tugas kepolisian ke depan tidak hanya menuntut kehadiran aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, humanis, dan transparan.

Dengan resmi digunakannya nomenklatur Polres Karo, institusi kepolisian di wilayah tersebut diharapkan semakin optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan ini sekaligus menjadi simbol komitmen Polri untuk terus berbenah dan hadir lebih dekat di tengah masyarakat.