Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Redaksi

Wakapolda Sulut Buka Rakerwas Itwasda 2026: Perkuat Pengawasan Kawal Akuntabilitas Polri

MANADO || Jejak-indonesia.id – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiyono secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itwasda Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Amaris Hotel Manado, Selasa (28/4/2026).

Acara ini dihadiri Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso, para Pejabat Utama (PJU) Polda Sulawesi Utara, para Kasubag Renmin dan personel perwakilan Satker.

Dalam sambutannya, Wakapolda menekankan pentingnya tema Rakerwas tahun ini, yaitu “Transformasi Pengawasan Guna Mengawal Akuntabilitas Polri dalam Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”.

Menurutnya, pengawasan adalah elemen vital dalam pengelolaan organisasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

“Rakerwas ini memiliki makna yang sangat strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan internal, sekaligus sebagai sarana evaluasi dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Polri,” ujar Brigjen Pol Awi Setiyono.

Wakapolda memaparkan tiga pilar utama dalam transformasi pengawasan menuju Polri Presisi, antara lain penguatan peran pimpinan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung, penguatan sistem pengawasan baik internal maupun eksternal serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui sistem pengaduan publik (public complaint).

Selain itu, beliau mengingatkan pentingnya Pengawasan Melekat (Waskat) sebagaimana diatur dalam Perkap No. 2 Tahun 2022. Atasan diwajibkan melakukan pemantauan terus-menerus untuk mengendalikan perilaku bawahan guna mencegah penyimpangan.

Wakapolda juga berpesan kepada personel agar menjadi auditor yang baik, yang memiliki 3 hal, yaitu profesionalisme, integritas dan konsisten.

Melalui metode audit kinerja dan manajemen risiko yang tepat sasaran, Wakapolda berharap Polri dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan serta menjamin penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Ketum TP PKK Tekankan Penguatan Peran PKK dan Posyandu di Papua Selatan

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya penerapan program pemberdayaan keluarga yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, termasuk di Provinsi Papua Selatan. Ia juga mendorong percepatan registrasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di daerah tersebut.

Penekanan ini disampaikannya saat melantik Hermina Ewenkos sebagai Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Selatan. Pelantikan tersebut berlangsung secara virtual pada Selasa (28/4/2026).

Tri menegaskan bahwa pendekatan program di masing-masing daerah tidak dapat diseragamkan. Tantangan geografis perlu diimbangi dengan pemanfaatan potensi lokal, kearifan, serta solidaritas masyarakat sebagai kekuatan utama pembangunan berbasis keluarga.

"Diperlukan adaptasi, inovasi, dan keberanian untuk merancang program yang benar-benar kontekstual, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal," tegasnya.

Lebih lanjut, Tri mendorong penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program agar berdampak efektif di tingkat desa dan kelurahan. Ia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini Provinsi Papua Selatan belum mengajukan permohonan nomor registrasi Posyandu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, hal tersebut perlu segera ditindaklanjuti guna memastikan pembinaan berjalan optimal dan terintegrasi secara nasional.

Ia menjelaskan bahwa Posyandu telah bertransformasi menjadi pusat layanan dasar melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Melalui regulasi tersebut, Posyandu bertugas menangani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, serta sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Tri menyampaikan ucapan selamat kepada Hermina Ewenkos atas amanah yang diemban. Ia menegaskan, posisi tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan pemberdayaan keluarga serta pelayanan dasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

"Amanah ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab strategis untuk menggerakkan pemberdayaan keluarga dan pelayanan dasar masyarakat hingga ke tingkat yang paling bawah," ujar Tri.

Tri mengatakan, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 yang menempatkan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 yang mengatur tata kelola gerakan PKK secara nasional.

Ia menekankan pentingnya melanjutkan dan memperluas praktik baik yang telah berjalan, serta mendorong lahirnya inovasi program sederhana yang berdampak nyata. Hal tersebut meliputi peningkatan gizi keluarga, penguatan ekonomi rumah tangga, dan pemanfaatan potensi pangan lokal.

Di akhir sambutannya, Tri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kelembagaan PKK dan Posyandu, meningkatkan kapasitas kader, serta membangun sinergi lintas sektor. Dengan langkah tersebut, ia optimistis PKK dan Posyandu di Papua Selatan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang inklusif dan berkelanjutan.

Puspen Kemendagri

Reklamasi Tambang Koperasi Ngudi Lestari dan PT SKS Menanam 1000 Pohon

MAGELANG || Jejak-indonesia.id - Tindakan terpuji dan komitmen terhadap lingkungan dilakukan oleh pelaku pertambangan berijin resmi di wilayah Gunung Merapi Kabupaten Magelang.

Koperasi Ngudi Lestari selaku pemegang ijin pertambangan resmi di wilayah Srumbung Magelang yang bekerja sama dengan PT Surya Karya Setiabudi (PT SKS) menanam tanaman di wilayah bekas pertambangan galian c pada hari selasa tanggal 28 April 2026. Tepatnya di kawasan sungai bebeng (bego pendem) Srumbung Magelang. Penanaman pohon dilakukan oleh anggota koperasi Ngudi Lestari bersama sama dengan para karyawan PT SKS.

Penanaman 1000 pohon ini meliputi pohon kayu putih, pohon mahoni dan pohon jumitri. Selain karena faktor kesadaran lingkungan, hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan regulasi pertambangan berijin resmi yang mewajibkan pelaku pertambangan untuk melakukan reklamasi.

"Alhamdulillah, kegiatan reklamasi dengan menanam 1000 pohon berjalam lancar. Hal ini kami lakukan sejak awal ijin kami keluar sekitar 10 tahun yang lalu. Selain menamam pohon kami juga memberikan CSR (Corporate Social Responsibilty) dengan memperbaiki jalan, memasang listrik dan tentunya juga bantuan bantuan kepada masyarakat yang bermanfaat". Tutur Anang Imamuddin yang merupakan pembina Koperasi Ngudi Lestari.

Komitmen lingkungan, komitmen sosial dan komitmen hukum, komitmen akademik akan selalu dijaga oleh Koperasi Ngudi Lestari karena membangun peradaban tambang yang baik adalah cita cita dari Ngudi Lestari. Keseimbangan alam harus tetap dijaga. Merapi harus menjadi berkah untuk semua.

Oleh :
Anang Imamuddin
Pembina Koperasi Ngudi Lestari

Wamendagri Bima: Efisiensi dan Sinergi Jadi Kunci Pengungkit Ekonomi Daerah

SEMARANG || Jejak-indonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).

Dalam paparannya, Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

“Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala daerah dengan poin-poin efisiensi, inovasi PAD, kemudian PSN yang sebagian kepala daerah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menilai kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah secara umum tergolong kuat dan menjadi salah satu yang menonjol di tingkat nasional. Hal tersebut tercermin dari struktur pendapatan daerah, di mana porsi PAD mencapai 66,07 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat sebesar 33,83 persen.

“Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapasitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, khususnya bagi daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah dan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Sejalan dengan itu, Bima menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang rasional dan bertanggung jawab, terutama di tengah keterbukaan informasi yang membuat setiap kebijakan publik semakin mudah menjadi sorotan.

“Kita semua harus hati-hati. Jangan sampai menganggarkan sesuatu yang tidak masuk akal,” tegasnya.

Selain efisiensi, ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, meskipun tidak selalu mudah, sinergi menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program prioritas nasional.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa pemerintah mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pengelolaan fiskal yang prudent, efisiensi dan efektivitas belanja, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan sinergi dan inovasi pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, optimalisasi aset dan inovasi pembiayaan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan program prioritas sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Terakhir, Bima menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama, daerah mampu menjadikan program prioritas sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ketika birokrasi dan para pemimpinnya bersinergi, ketika kepala daerah semangat untuk menjadikan program prioritas sebagai pengungkit ekonomi daerah, maka insyaallah Jawa Tengah akan selalu terdepan,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Tegas Tanpa Ampun, Polsek Dolok Batu Nanggar Sikat Peredaran Narkoba di Simalungun

SIMALUNGUN || Jejak-indonesia.id – Komitmen kuat tanpa negosiasi dalam memberantas peredaran narkoba kembali ditunjukkan jajaran Polsek Dolok Batu Nanggar, Polres Simalungun. Dalam keterangannya pada Selasa, 28 April 2026 sekitar pukul 20.45 WIB, Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, menegaskan bahwa langkah tegas tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri yang berintegritas dan humanis dalam melayani serta melindungi masyarakat.

“Ini adalah wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga masyarakat dari bahaya narkoba. Kami tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika,” ujar AKP Verry Purba.

Keberhasilan tersebut diungkap langsung oleh Kapolsek Dolok Batu Nanggar, AKP Gunawan Sembiring, SH., yang menjelaskan bahwa pengungkapan kasus terjadi pada Rabu, 22 April 2026 sekitar pukul 13.30 WIB di wilayah hukumnya. Lokasi kejadian berada di sebuah rumah milik Opung Horas di Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

AKP Gunawan Sembiring mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang resah terhadap aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. “Kami menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Informasi itu langsung kami tindaklanjuti dengan cepat dan terukur,” ucapnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Unit Reskrim Polsek Dolok Batu Nanggar segera melakukan penyelidikan ke lokasi. Sekitar pukul 13.20 WIB, petugas tiba di tempat kejadian perkara dan mendapati tiga orang laki-laki yang diduga sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Namun, saat melihat kedatangan petugas, ketiganya berupaya melarikan diri.

“Petugas langsung melakukan pengejaran. Dari tiga orang tersebut, satu berhasil diamankan, sementara dua lainnya melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran,” ungkap Kapolsek.

Tersangka yang berhasil diamankan diketahui bernama Azhari Ahmad, laki-laki berusia 19 tahun, warga Kelurahan Aman Sari, Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan penyalahgunaan narkotika.

Barang bukti yang diamankan antara lain 21 bungkus plastik klip kecil berisi diduga sabu, satu set alat hisap berupa botol dan pipa menyerupai bong, satu unit handphone, mancis, pipa kecil, bungkus rokok, vape, serta gunting. “Barang bukti ini cukup kuat untuk membuktikan adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut,” jelas AKP Gunawan.

Dari hasil interogasi awal, tersangka Azhari Ahmad mengaku bahwa dua rekannya yang melarikan diri bernama Domu dan Alfin. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap keduanya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyidikan lebih lanjut. Langkah ini dilakukan guna memastikan penanganan kasus berjalan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

AKP Gunawan Sembiring menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti dalam memberantas narkoba di wilayah hukumnya. “Kami tegas, tidak ada kompromi terhadap pelaku narkoba. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga generasi muda dan masyarakat dari ancaman bahaya narkotika,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga kasus ini berhasil diungkap. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bekerja sama dengan kepolisian. Informasi sekecil apa pun sangat berarti dalam upaya pemberantasan narkoba,” ungkapnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Polri, khususnya Polsek Dolok Batu Nanggar, terus menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dengan pendekatan yang tegas namun tetap humanis, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin meningkat.

Polres Simalungun pun menegaskan akan terus meningkatkan intensitas penindakan terhadap peredaran narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan bebas dari narkotika.

error: Content is protected !!