Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

Peresmian Jembatan Gantung Kampung Dal di Kabupaten Nduga

PAPUA || jejakindonesia.id — Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III), Letjen TNI Bambang Trisnohadi, secara resmi meresmikan Jembatan Gantung Kampung (KP) Dal di Distrik Dal, Kabupaten Nduga, Papua. Pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia. (22 Oktober 2025).

Jembatan gantung dengan panjang total bentangan 50 meter, lebar 1,5 meter, dan kekuatan beban hingga 36 ton ini menghubungkan Kampung Dal bagian timur dan barat yang selama ini terpisah oleh Sungai Dal. Sebelumnya, warga di sisi timur kesulitan mengakses berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan balai kampung, terutama saat debit air sungai meningkat akibat hujan deras.

Kini, dengan hadirnya jembatan tersebut, masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan lancar. Anak-anak kembali bisa bersekolah, warga dapat memperoleh pelayanan kesehatan, serta distribusi logistik dan hasil tani menjadi lebih mudah.

Pembangunan jembatan ini terlaksana berkat sinergi antara pemerintah, TNI, dan elemen masyarakat.

Material jembatan merupakan sumbangan dari organisasi sosial Methodist Go Charity Jakarta, sementara proses pengangkutan dan pembangunan dilaksanakan oleh TNI melalui Koops Habema Kogabwilhan III bekerja sama dengan tim Vertical Rescue.

Selain peresmian jembatan, kegiatan tersebut juga diisi dengan berbagai aksi sosial, antara lain pengobatan gratis, pembagian sembako, dan program ROSITA (Borong Hasil Tani), sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedalaman Papua.

Letjen TNI Bambang Trisnohadi menyampaikan bahwa kehadiran TNI tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membangun dan menumbuhkan semangat kebersamaan di seluruh penjuru tanah air.

Peresmian Jembatan Gantung Kampung Dal menjadi bukti bahwa pembangunan dan kehadiran negara terus menjangkau hingga pelosok Papua, membawa semangat persatuan, kemanusiaan, dan pengabdian tanpa batas.

Kogabwilhan III untuk Indonesia.

Kapolda Sumut Hadiri Hari Santri: Komitmen Bersama Lindungi dan Majukan Pondok Pesantren

BINJAI || jejakindonesia.id — Ribuan santri dari berbagai pelosok Sumatera Utara memadati Lapangan Merdeka Binjai dalam kemeriahan Upacara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tingkat Provinsi tahun 2025.

Perayaan tahun ini menjadi momen yang penuh optimisme, di mana Sinergi Tiga Pilar negara – Pemerintah Provinsi, Kepolisian, dan Militer – secara nyata bersatu demi kemajuan pendidikan Islam di Sumut.

Kehadiran sosok Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, menjadi simbol dukungan kuat institusi keamanan terhadap komunitas santri. Mereka bersama mendampingi Gubernur Sumut Muhammad Afif Bobby Nasution, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sumut, menegaskan bahwa santri adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan difasilitasi.

Puncak narasi positif datang saat Gubernur Bobby Nasution, yang memimpin apel, secara khusus mengajak Kapolda dan Pangdam untuk berkolaborasi dalam misi kemanusiaan dan pembangunan.

Gubernur meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto untuk bersama-sama memastikan lingkungan belajar para santri bebas dari kekerasan.

"Kapolda dan Pangdam, mari kita sama-sama pastikan tidak ada bullying dan kekerasan di pesantren," ujar Gubernur, menggarisbawahi pentingnya lingkungan pendidikan yang aman.

Ajakan ini disambut baik oleh Kapolda, yang menandakan bahwa tugas menjaga keamanan (Kamtibmas) kini meluas hingga ke pengawasan dan edukasi di lingkungan pendidikan agama, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh dalam ketenangan dan kenyamanan.

Upacara akbar di Lapangan Merdeka Binjai ini juga turut dihadiri oleh Ketua Badan Silaturahmi Pesantren (BSP) Sumut Yulizar Parlagutan Lubis dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kehadiran lengkap tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa semangat Hari Santri Nasional bukan hanya perayaan, tetapi penegasan komitmen kolektif Sumatera Utara untuk menjunjung tinggi peran santri sebagai penjaga moral dan tiang peradaban bangsa.

Peristiwa di Binjai ini menjadi penanda kuat bahwa di bawah sinergi Tiga Pilar, Sumatera Utara siap melahirkan santri-santri unggul yang berakhlak dan berwawasan maju.

Apresiasi Dapur SPPG Kemala I Presisi Polda Kalteng, Gubernur Kalteng: Layak Jadi Role Model SPPG di Wilayah

Palangka Raya || jejakindonesia.id - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala I Presisi Polda Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapatkan apresiasi dari Gubernur H. Agustiar Sabran, soal penerapan standar operasional prosedur (SOP) kerja hingga keamanan makanan yang didistribusikan ke masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung Gubernur Kalteng, usai melepas pendistribusian 1000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di SMPN 2 Palangka Raya, bertempat di Dapur SPPG Kemala I Polda Kalteng, Rabu (22/10/2025).

Gubernur Kalteng menilai, SOP kerja yang diterapkan Polda Kalteng dalam mengelola Dapur SPPG sudah sangat baik dan disiplin.

"Saya sudah melihat, untuk pengelolaan makanan sudah sangat layak dan higienis. SOP kerja dan Food Security juga sangat baik dan disiplin dalam pelaksanaannya," ungkap Gubernur.

Gubernur juga berharap bahwa SPPG Polda Kalteng ini dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

"Saya harapkan SPPG milik Polda Kalteng ini bisa semakin berkembang dan menjadi contoh atau Role Model untuk SPPG di wilayah Kalimantan Tengah lainnya dengan penerapan sesuai SOP, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya peristiwa seperti keracunan," kata Agustiar.

Diakhir kesempatan, Gubernur juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin baik antara Polda Kalteng dan pihak terkait dalam mendukung program pemerintah.

"Dengan adanya SPPG ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan gizi," tutupnya.

Untuk diketahui, SPPG yang berada dalam naungan Yayasan Kemala Bhayangkari ini totalnya berjumlah 24 titik. Adapun yang sedang dalam proses pembangunan saat ini berjumlah 9 SPPG serta satu SPPG yang mulai beroperasi.

Lapas Banyuwangi Jadi Tuan Rumah Sosialisasi Penyusunan Renstra Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi mengambil peran strategis dengan menjadi tuan rumah kegiatan sosialisasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan tahun 2025-2029 di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.

Acara digelar secara hybrid yang dilaksanakan secara terpusat melalui Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi, Rabu (22/10). Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Korwil Jember, sedangkan UPT yang lain mengikuti melalui sambungan virtual.

Sosialisasi tersebut secara resmi dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Strategi Program dan Kerangka Pendanaan Ditjen Pemasyarakatan, Dedy Eduar Eka Saputra.

Dalam pemaparannya, Dedy menjelaskan bahwa Renstra Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Menurutnya, dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama dalam pengambilan kebijakan serta menjadi penopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dalam penyusunan matriks rencana strategis pada tingkat UPT dan Kantor Wilayah. Hasilnya nanti akan menjadi landasan yang kokoh dalam penyusunan dan penetapan rencana strategis satuan kerja masing-masing," jelas Dedy.

Dedy lebih lanjut memaparkan bahwa secara umum, Renstra Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Selain itu, proses penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal dan internal yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia.

"Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada aspek perlakuan terhadap Warga Binaan," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut langsung dari sosialisasi ini, Kalapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa menyatakan kesiapannya untuk segera menyusun matriks dan data dukung yang diperlukan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat memastikan bahwa Lapas Banyuwangi mencapai kinerja yang terukur, efektif, dan selaras dengan tujuan besar Renstra Ditjen Pemasyarakatan periode 2025-2029.

“Kegiatan ini meneguhkan komitmen jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur untuk terus berbenah dan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional,” pungkasnya.

Stabilkan Harga Beras, Satgas Pangan Polda Kalteng Gelar Rakor

Palangka Raya || jejakindonesia.id - Sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), Satuan Tugas (Satgas) pangan Polda Kalteng menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama instansi terkait, Rabu (22/10/2025).

Dalam rakor yang bertempat di Aula Ditreskrimsus Mapolda setempat tersebut, dihadiri langsung Dirreskrimsus Polda Kalteng Kombes Pol Dr. Rimsyahtono, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Mineral, Dr. Ir. Pamuji Lestari, MSc dan sejumlah perangkat daerah Kalteng serta pengelola badan usaha di Kota Palangka Raya.

Dirreskrimsus Polda Kalteng mewakili Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan, rakor ini digelar dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden terkait stabilisasi harga beras dipasaran.

"Terkait hal tersebut, Polda Kalteng siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga beras, baik melalui langkah koordinatif maupun penegakan hukum," ungkap Dirreskrimsus.

Rimsyahtono menegaskan bahwa pihaknya juga tak segan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang kedapatan menjual beras melebihi HET yang telah ditetapkan.

Selama seminggu ke depan kita akan melakukan pemantauan intensif. Jika masih ditemukan harga beras melebihi HET tanpa alasan logis, kami akan merekomendasikan pencabutan izin usaha melalui instansi terkait.

"Selain itu, bilamana terdapat unsur pidana seperti penimbunan beras atau pemalsuan kualitas produk, maka kami juga akan tindak sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Sebagai informasi, harga beras di Kalimantan Tengah saat ini berada di kisaran Rp15.400 per kilogram untuk jenis premium dan Rp14.000 per kilogram untuk jenis medium, dengan variasi harga tergantung kondisi pasar di masing-masing wilayah.

Sementara itu, ditempat yang sama Dr. Pamuji Lestari menjelaskan bahwa untuk saat ini cadangan beras nasional diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton pada akhir tahun.

Namun, harga beras di pasaran masih mengalami kenaikan, sehingga pemerintah pusat melalui Presiden meminta adanya langkah stabilisasi harga agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan harga jual di tingkat konsumen.

"Kalau harga di atas batas yang ditetapkan, pemerintah meminta distributor dan pengusaha untuk menurunkannya. Jika tetap tidak mengikuti aturan, akan ada peringatan bahkan sanksi tegas sesuai ketentuan," jelas.

Dirinya menambahkan bahwa saat ini untuk wilayah Kalteng harga beras premium dan medium bervariasi, bahkan masih ada sebagian dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena dipengaruhi oleh faktor logistik, terutama biaya transportasi dari daerah penghasil beras ke wilayah Kalimantan.

"Kami pastikan kedepan akan melakukan pemantauan secara signifikan melalui sinergi antara pemerintah bersama satgas pangan dari Polri, sehingga diharapkan pengendalian harga beras dapat berjalan maksimal khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru," tutupnya. (adji)