Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

Apel Akbar Kebangsaan Buruh Indonesia, Polres Pasuruan Luncurkan Program Pamapta 2025

PASURUAN || jejakindonesia.id — Polres Pasuruan menggelar Apel Akbar Kebangsaan Buruh Indonesia sekaligus Launching Pamapta Polres Pasuruan 2025 di Lapangan Apel Sarja Arya Racana, Kamis (23/10/2025) pagi.

Kegiatan ini menjadi momentum sinergi antara kepolisian dan elemen buruh dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Pasuruan.

Apel yang berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 07.50 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, S.I.K., MTr. Opsla. Hadir pula Wakapolres Kompol Andy Purnomo, para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, serta perwakilan serikat buruh dari berbagai federasi di Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya, Kapolres Jazuli menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya kalangan pekerja.

“Apel kebangsaan ini menjadi bentuk kebersamaan kita dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak para buruh untuk terus memperkuat solidaritas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah.

“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta dukung penuh program pemerintah demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” imbuh Kapolres.

Kegiatan diawali dengan pembacaan Deklarasi Kebangsaan Buruh Indonesia yang berisi komitmen menjaga keutuhan NKRI, menolak unjuk rasa anarkis, serta meneguhkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Usai deklarasi, dilakukan peluncuran resmi Program Pamapta Polres Pasuruan 2025, ditandai dengan pemasangan ban lengan dan penyerahan kendaraan dinas operasional kepada personel Pamapta.

Program Pamapta sendiri merupakan langkah strategis Polres Pasuruan untuk memperkuat pengawasan dan respon cepat terhadap potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum setempat. Dengan dukungan sarana kendaraan dinas serta keterlibatan personel gabungan, program ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengamanan di lapangan.

Selain apel dan launching, kegiatan diakhiri dengan pemberian bantuan sosial sebanyak 50 paket kepada perwakilan serikat pekerja/buruh Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk kepedulian sosial Polres Pasuruan.

Polri Catat Capaian Signifikan dalam Program Gugus Tugas 2025: Dukung Ketahanan Pangan, Perumahan, dan Pendidikan Nasional

JAKARTA || jejak-indonesia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Gugus Tugas Polri berhasil mencatat berbagai capaian penting sepanjang tahun 2025 dalam mendukung program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan, perumahan, dan pendidikan. Laporan capaian ini menjadi bukti konkret kontribusi Polri dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan pemerintah.

Dalam bidang ketahanan pangan, Polri telah melaksanakan program penanaman jagung di berbagai wilayah dengan total luas lahan mencapai 566.572 hektar dan produksi sebesar 2,83 juta ton per Oktober 2025. Program ini ditargetkan mencapai 1 juta hektar atau produksi 4 juta ton jagung pada akhir tahun. Selain itu, Gugus Tugas Polri turut melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan 85.556 kegiatan yang menyalurkan lebih dari 111 ribu ton beras SPHP ke berbagai daerah di Indonesia.

Polri juga aktif mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendirian 771 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan dua lokasi – SPPG Pejaten dan Cipinang – telah memperoleh sertifikat halal dan laik higiene sanitasi dari BPJPH. Langkah ini merupakan wujud komitmen Polri dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, dalam program perumahan bagi anggota Polri (PNPP), Polri bekerja sama dengan Asabri dan 104 pengembang lokal dengan target 2.000 kuota PUM per tahun. Hingga triwulan IV 2025, tercatat 27.914 unit rumah telah dibangun dan dimanfaatkan oleh anggota Polri beserta keluarga. Atas capaian ini, Polri menerima penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atas perannya dalam mendukung penyediaan hunian layak.

Sementara di bidang pendidikan, pembangunan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (SMA KTB) terus menunjukkan kemajuan. Pembangunan di Gunung Sindur ditargetkan rampung pada pertengahan 2026, dengan angkatan pertama saat ini telah menjalani proses belajar di Global Darussalam Academy. Progres pembangunan fisik, termasuk masjid, akademik center, dan asrama siswa, telah mencapai 14,5 persen.

Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho menyampaikan bahwa seluruh capaian ini merupakan hasil kerja sama lintas fungsi di lingkungan Polri dan dukungan dari berbagai kementerian serta lembaga terkait.

“Polri terus berupaya mendukung kebijakan strategis pemerintah melalui berbagai gugus tugas yang dibentuk. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat ketahanan nasional di sektor pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta anggota Polri sendiri,” ujar Irjen. Sandi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Gugus Tugas Polri tidak hanya berorientasi pada target angka, tetapi juga pada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

“Kami berkomitmen memastikan setiap program berjalan transparan, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut menyejahterakan bangsa,” tambahnya.

Dengan beragam capaian tersebut, Gugus Tugas Polri menunjukkan konsistensinya dalam mendukung agenda pembangunan nasional 2025–2026, terutama pada bidang ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jelang Nataru Satgas Pengendalian Harga Beras Jawa Timur Sidak Pasar di Surabaya

SURABAYA || jejakindonesia.id – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di Kota Surabaya, Rabu (22/10/2025).

Hasil pantauan menunjukkan harga beras medium dan premium di wilayah tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy H.M. Sihombing yang turut memimpin kegiatan tersebut mengatakan, Satgas Pengendalian Harga Beras telah dibentuk di bawah komando Kabareskrim Polri dan melibatkan berbagai instansi terkait.

Kombes Pol Roy menegaskan pihaknya di daerah akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap harga beras.

"Hari ini kami cek langsung ke lapangan untuk memastikan HET benar-benar dipatuhi oleh pelaku usaha, baik di pasar tradisional maupun ritel modern,” kata Kombes Pol Roy, Rabu (22/10).

Ia juga menegaskan pihaknya tak akan segan menindak distributor nakal yang mencoba bermain harga maupun mengelabui kualitas produk.

“Sasaran kami ada dua, yakni harga dan mutu. Jangan sampai beras medium dijual dengan kualitas yang tidak sesuai. Beberapa kasus sudah kami tindak, dan pengawasan ini akan terus kami lakukan,” tandas Kombes Pol Roy.

Menurutnya, pengendalian harga beras akan menjadi fokus utama Satgas hingga stabilitas harga benar-benar tercapai di seluruh wilayah Jawa Timur.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.

Ia mengatakan, langkah sidak ini merupakan upaya memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran menjelang akhir tahun terlebih menghadapi Natal dan tahun baru.

“Dari hasil pengecekan di beberapa titik, seluruh harga beras medium dan premium terpantau masih di bawah HET. Ini menandakan distribusi beras berjalan baik,” ujar Andriko di sela sidak di Surabaya.

Andriko menjelaskan, untuk wilayah zona 1, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara beras SPHP Bulog dijual Rp12.500 per kilogram dan beras premium Rp14.900 per kilogram.

“Jika dikalikan untuk kemasan 5 kilogram, harga premium semestinya Rp74.500, dan di lapangan kami temukan dijual di kisaran Rp74.400 hingga Rp74.500,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Andriko memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Bulog masih memiliki cadangan beras SPHP yang siap disalurkan ke masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin stok beras aman. Selain itu, ada juga bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Oktober dan November yang akan diberikan kepada 18,2 juta penerima di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang menjual beras di atas HET.

“Beras adalah komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku,” pungkasnya

Polres Lamongan Berhasil Amankan Komplotan Ganjal ATM Lintas Provinsi, Pelaku Belajar dari YouTube

LAMONGAN || jejakindonesia.id – Polres Lamongan Polda Jawa Timur melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berhasil membongkar sindikat pencurian dengan pemberatan (curat) bermodus ganjal ATM.

Komplotan pelaku yang berasal dari Provinsi Lampung ini mengaku beranggotakan Empat orang yaitu MS (42),AS (34), NS (25) dan Y (21).

Mereka sudah melakukan aksinya di berbagai daerah, termasuk Lamongan, Surabaya, Sleman, dan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto mengatakan, kejadian bermula pada Selasa (14/10) sekitar pukul 08.30 wib di salah satu mesin ATM di salah satu Toko Retail Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan.

Pelaku MS (42) merupakan warga Lampung, berpura-pura menjadi nasabah dan melakukan transaksi di ATM.

Ia lebih dulu mengganjal lubang kartu ATM dengan tusuk gigi yang dipatahkan, kemudian menawarkan bantuan kepada korban yang kesulitan memasukkan kartu

"Saat itulah pelaku menukar kartu korban dengan kartu lain yang sudah dimodifikasi.” kata AKBP Agus saat konferensi pers di Ruang Rupatama Tathya Dharaka Polres Lamongan, Rabu (22/10).

Sementara itu pelaku lainnya yakni AS (34) dan NS (25) berperan mengintip PIN korban dari belakang saat transaksi berlangsung.

Satu pelaku Y (21) bertugas memantau situasi di luar mesin ATM sebagai sopir.

“Setelah korban meninggalkan lokasi, dua pelaku mengambil tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal slot kartu menggunakan gergaji kecil yang telah disiapkan, kemudian menguras isi rekening korban.” jelas AKBP Agus.

Dari hasil penyelidikan mendalam dan analisis rekaman CCTV, lanjut AKBP Agus Polisi akhirnya mengetahui keberadaan para pelaku di wilayah Yogyakarta.

"Tim Satreskrim Polres Lamongan kemudian bergerak cepat melakukan penangkapan dan mengamankan seluruh barang bukti di Yogyakarta," tambah AKBP Agus.

Dari hasil pengungkapan, Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 16 kartu ATM Bank BCA, 2 kartu ATM BRI, 1 bungkus tusuk gigi, 1 gergaji kecil, 4 potong pakaian yang digunakan saat beraksi, serta uang tunai Rp9,3 juta hasil kejahatan.

Yang mengejutkan, keempat pelaku mengaku belajar modus ganjal ATM dari video tutorial di YouTube.

Dari hasil pemeriksaan, mereka diketahui telah beraksi di beberapa daerah, yakni Lamongan (1 kali), Surabaya (1 kali), Yogyakarta (2 kali), dan Jawa Tengah (3 kali).

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Kapolres Lamongan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah kejahatan serupa.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat bertransaksi di ATM, jangan mudah menerima bantuan dari orang yang tidak dikenal, serta segera laporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan hal mencurigakan. ” tegasnya

Satu Tahun Kepemimpinan Menteri Agus Andrianto, Kemenimipas Catat Lonjakan Luar Biasa dalam PNBP 2025

JAKARTA || jejakindonesia.id - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat capaian gemilang dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2025. Dalam laporan yang dirilis Senin (20/10), hasil tersebut menjadi penanda setahun kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H. Tepatnya usai Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian ini, dan memisahkan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Di bawah Kementerian Imipas, Ditjen Imigrasi melakukan penguatan layanan, penegakan hukum, serta peningkatan kepatuhan internal. Upaya Menteri Imipas Agus Andrianto dan jajaran berdampak pada lonjakan PNBP sebesar Rp8.315.346.605.001 per 18 Oktober 2025. Angka tersebut meningkat sebesar 17,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.072.001.651.728, sekaligus melampaui target tahun 2025 sebesar Rp6.553.686.050.000.

"Peningkatan penerimaan negara ini adalah hasil dari sinergi antara pelayanan yang semakin efisien, penegakan hukum keimigrasian yang semakin tegas, serta penguatan disiplin dan integritas internal pegawai," ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Peningkatan PNBP dari sektor Imigrasi tak hanya bersumber dari layanan langsung seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, tetapi juga dari faktor struktural yang memperkuat kinerja organisasi.

Kinerja Kementerian Imipas melalui Ditjen Imigrasi juga terlihat dari sejumlah penghargaan dan prestasi di antaranya:

- Silver Winner Anugerah Humas Indonesia 2025 kategori Program Kehumasan Pemerintah dari kegiatan Kampanye 'Imigrasi Menjaga Negeri'

- Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik dari KemenPANRB untuk Implementasi Digitalisasi Layanan Izin Tinggal dan Golden Visa

- Realisasi penguatan kerja sama dengan BNPT, POLRI, dan Kemenlu dalam pengawasan orang asing dan pencegahan Foreign Terrorist Fighters (FTF)

- Implementasi Immigration Seamless Ecosystem di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

- Pendirian Immigration Lounge sebagai simbol pelayanan premium berstandar internasional.

Sementara itu, sektor pemasyarakatan juga menunjukkan hasil luar biasa dengan perolehan PNBP mencapai Rp41.483.456.692 atau 402% dari target Rp10.313.783.000. Capaian tersebut disampaikan Menteri Agus dalam video bertajuk “MENTERI IMIPAS RI SETAHUN, BERGERAK, BERDAMPAK” yang diunggah melalui akun resmi media sosialnya serta Kemenimipas.

“Dalam satu tahun perjalanannya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat pelaksanaan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sebagai tindak lanjut nyata atas Asta Cita Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Seluruh langkah diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, berintegritas, serta berdampak langsung bagi masyarakat,” tulis Menteri Agus dalam karirnya.