Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

Apel Ojol Kamtibmas “Jaga Bumi Blambangan”, Polresta Banyuwangi Ajak Komunitas Ojol Wujudkan Keamanan dan Kepedulian Lingkungan

BANYUWANGI  || jejakindonesia.id – Polresta Banyuwangi terus memperkuat sinergitas dengan masyarakat melalui kegiatan Apel Ojol Kamtibmas bertajuk “Jaga Bumi Blambangan”, yang digelar di halaman Mapolresta Banyuwangi, jumat (24/10/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan antara Polri dan komunitas ojek online (Ojol) dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., dan diikuti sekitar 200 pengemudi Ojol dari berbagai komunitas di Banyuwangi. Hadir pula Wakapolresta AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., Pejabat Utama (PJU) Polresta, serta perwakilan dari komunitas Ojol.

Dalam amanatnya, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra menegaskan bahwa pengemudi Ojol memiliki peran strategis sebagai mitra Kamtibmas di lapangan.

Menurutnya, para pengemudi Ojol tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi digital, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan di tengah masyarakat.

“Rekan-rekan Ojek Online bukan sekadar penyedia jasa transportasi, tetapi juga garda terdepan yang berperan penting dalam memelihara keamanan, ketertiban, serta keselamatan di jalan raya,” ujar Kapolresta.

Beliau menambahkan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, sinergi antara Polresta dan komunitas Ojol harus terus diperkuat sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

“Kita solidkan kemitraan positif ini. Jika ada permasalahan, gangguan Kamtibmas, atau tindak pidana di lapangan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui call center 110,” imbau Kapolresta.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Ojek Online Indonesia. Dengan lantang dan penuh semangat, seluruh peserta menyatakan lima poin komitmen :

1. Berkomitmen menjadi pelopor keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
2. Menolak segala bentuk pelanggaran hukum, provokasi, dan tindakan anarkis yang dapat mengganggu situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
3. Menjaga nama baik profesi pengemudi Ojek Online dengan berperilaku sopan, santun, dan disiplin saat bertugas.
4. Bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masyarakat dalam mewujudkan situasi yang aman, damai, dan kondusif.
5. Menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, serta semangat gotong royong antara sesama pengemudi dan seluruh pengguna jalan.

Deklarasi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian komunitas Ojol terhadap keamanan serta kelestarian lingkungan di Bumi Blambangan.

Dalam penutupannya, Kapolresta Banyuwangi berharap kemitraan yang telah terjalin dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.

“Mari kita jadikan apel ini sebagai tonggak kebersamaan untuk membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Sinergi seluruh elemen masyarakat adalah fondasi penting menuju stabilitas Kamtibmas yang mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045,” tegas Kombes Pol Rama Samtama Putra.

Kegiatan Apel Ojol Kamtibmas berlangsung hangat, tertib, dan penuh semangat kebersamaan, menegaskan bahwa Polri dan komunitas Ojol di Banyuwangi siap berjalan beriringan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan demi Banyuwangi yang aman dan damai.

Wakapolda Jatim Kunjungi Polres Ngawi Tinjau Kesiapan Pelayanan Masyarakat di SPKT

NGAWI || jejak-indonesia.id – Memastikan kesiapsiagaan personel, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke ruang pelayanan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Ngawi Polda Jatim.

Selain itu Wakapolda Jatim juga memastikan sarana prasarana serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di SPKT Polres Ngawi.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Jatim bersama tim melakukan pengecekan menyeluruh terhadap ruang pelayanan SPKT, berdialog dengan Pamapta dan petugas yang sedang bertugas/piket, serta meninjau proses kerja operator layanan darurat 110.

Selain itu, ia juga memberikan sejumlah arahan penting guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan agar SPKT menyiapkan ruangan konseling bagi masyarakat.

Petugas operator 110 juga diingatkan agar tidak meninggalkan pos, melakukan istirahat secara bergantian, dan memahami standar penerimaan laporan masyarakat.

Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H ., M.H., menyampaikan bahwa kunjungan Wakapolda Jatim menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Ngawi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, cepat tanggap terhadap laporan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Polri,” pungkas AKBP Charles P. Tampubolon.

Kapolres Kediri Kota Kukuhkan Pamapta Layanan yang Cepat dan Profesional untuk Masyarakat

KOTA KEDIRI -|| jejak-indonesia.id - Polres Kediri Kota Polda Jatim terus berupaya memperkuat pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Hal itu sampaikan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim saat memimpin Pengukuhan Pamapta (Perwira Pengendali Operasional di Lapangan) di Halaman Apel Mako Polres Kediri Kota,Kamis (23/10/2025).

Kapolres Kediri Kota menyampaikan bahwa pembentukan Pamapta merupakan bentuk adaptasi Polri terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan kehadiran nyata polisi di lapangan

"Pamapta ini adalah jawaban atas tantangan Polri saat ini. Tugas dan fungsi Pamapta bukan hanya administratif, tetapi langsung hadir di lapangan sebagai pengendali operasional," kata AKBP Anggi.

Ia juga menekankan bahwa Pamapta memiliki peran penting sebagai penghubung antarfungsi kepolisian dan ujung tombak dalam merespons setiap peristiwa di wilayah hukum Polres Kediri Kota Polda Jatim.

"Ketika ada kejadian, Pamapta harus yang pertama hadir. Bhabinkamtibmas dan piket Polsek wajib sigap. Pelayanan kita harus cepat dan profesional, agar masyarakat merasa dilindungi dan dilayani," jelas AKBP Anggi.

Ia menambahkan, kehadiran Pamapta diharapkan mampu membangun kepercayaan publik terhadap Polri melalui kinerja yang responsif, transparan, dan berorientasi pada hati nurani.

"Pamapta harus hadir di tengah masyarakat, bekerja dengan nurani, dan menjadi jembatan antara Polri dan masyarakat," pungkasnya.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan Pamapta Polres Kediri Kota dapat semakin memperkuat sinergi dan respons cepat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polres Jember Hadirkan Layanan Publik yang Cepat – Transparan dan Humanis Lewat Program Polantas Menyapa

JEMBER || jejakindonesia.id - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember Polda Jatim terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis.

Melalui program unggulan bertajuk “Polantas Menyapa”, jajaran Satlantas Polres Jember kini aktif turun langsung ke pusat-pusat layanan masyarakat untuk memberikan edukasi serta memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

Program yang difokuskan di area SATPAS (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) dan Samsat Jember ini menjadi sarana efektif bagi personel kepolisian untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama para pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) serta wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak sekadar memberikan layanan administratif, tetapi juga melakukan pendampingan dan sosialisasi menyeluruh mengenai tata cara, ketentuan, dan biaya resmi dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor).

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Jember, AKP Bernadus Bagas Simarmata menegaskan bahwa Polantas Menyapa merupakan bentuk nyata reformasi pelayanan publik di tubuh Polri.

“Program ini adalah manifestasi komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar AKP Bagas, Kamis (23/10/2025).

Ia menambahkan, Satlantas Polres Jember Polda Jatim secara konsisten memastikan seluruh petugas di lapangan memahami nilai dasar pelayanan prima yang humanis.

Edukasi yang diberikan mencakup informasi biaya resmi penerbitan SIM, mekanisme SOP pelayanan, serta tata cara penanganan kendala administrasi agar masyarakat tidak terjebak pada praktik calo.

AKP Bagas menegaskan, layanan Satlantas Polres Jember di Satpas maupun Samsat harus dipastikan zero pungli.

Menurut AKP Bagas, setiap petugas wajib bersikap responsif serta siap memberikan solusi cepat terhadap kendala administratif.

"Kami ingin memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar, mudah diakses, dan bebas dari pungutan liar,”tegas AKP Bagas.

Selain meningkatkan mutu pelayanan, lanjut AKP Bagas, program Polantas Menyapa juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan emosional antara kepolisian dan masyarakat.

Melalui komunikasi yang terbuka dan pendekatan yang empatik, Polantas berupaya menumbuhkan kembali rasa percaya publik terhadap institusi kepolisian.

“Kami ingin masyarakat melihat bahwa Polri bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga mitra pelayanan yang hadir dengan hati,” pungkas AKP Bagas.

Dengan implementasi berkelanjutan program “Polantas Menyapa”, Satlantas Polres Jember Polda Jatim berharap dapat menciptakan ekosistem pelayanan lalu lintas yang modern, berintegritas, dan berpihak pada kebutuhan publik.

Hal itu sejalan dengan semangat Transformasi Polri Presisi yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian Dorong Sinergi PKK dengan Pemda untuk Dukung Kesejahteraan Masyarakat

Palangkaraya || jejakindonesia.id – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara TP PKK dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Tri saat memberikan sambutan pada kegiatan Sinergitas TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Rabu (22/10/2025).

Tri menjelaskan, TP PKK memiliki keunikan sebagai organisasi masyarakat mitra pemerintah yang memiliki dasar hukum kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perpres tersebut.

“Keberadaan kita saat ini ada di dalam pemerintahan pusat maupun daerah. Sehingga susunan pengurus dan program-program dari PKK ini, diakomodir dalam program pemerintah, yaitu dengan adanya APBN dan APBD, sehingga pelaksanaan programnya didukung penuh oleh pemerintah daerah,” katanya.

Tri juga menyampaikan apresiasinya atas jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah dan TP PKK. Menurutnya, posisi Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di daerah yang berasal dari pendamping kepala daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.

Ia menambahkan, berkat kerja keras para pengurus TP PKK serta Tim Pembina Posyandu, maka Posyandu kini telah masuk dalam nomenklatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penyusunan program Pemda. Jika dahulu hanya menangani bidang kesehatan, saat ini Posyandu sudah menyasar enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Pada 2024, dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu bertransformasi tidak hanya melayani satu bidang saja kesehatan, tapi sudah enam bidang [Standar] Pelayanan Minimal,” terangnya.

Tri berharap, citra PKK dapat berkembang menjadi perempuan yang aktif dan produktif mendukung program pemerintah. Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan kepada semua kader PKK, pengurus PKK, dan Tim Pembina Posyandu, agar segera menyesuaikan dan mengambil momentum tersebut untuk menyusun program-program yang nyata di masyarakat.

Tri menilai, peran PKK sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Melalui berbagai programnya, PKK akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Semangat yang jauh ke depan untuk membantu pemerintah daerah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi semangat TP PKK di Provinsi Kalteng yang telah menunjukkan kinerja baik meski masa kepengurusan baru berjalan kurang dari satu tahun. Para pengurusnya memiliki semangat besar untuk membantu Pemda dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Terima kasih kepada seluruh kader PKK di Provinsi Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tri menjelaskan bahwa Pokja IV PKK menangani bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Adapun kegiatan di Kalteng difokuskan pada sosialisasi keselamatan lingkungan, terutama penanggulangan kebakaran rumah tangga. Sosialisasi terkait hal tersebut dilaksanakan agar masyarakat dapat lebih memahami soal kebakaran di lingkungan terdekat. Selain itu, di dalam rangkaian acara juga dilakukan sosialisasi pemadam kebakaran (Damkar), serta sosialisasi Posyandu di hari kedua pada Kamis (23/10/2025).

“Mudah-mudahan nanti dengan adanya sosialisasi ini, kita mengerti apa penanggulangan pertama yang dilakukan saat terjadi kebakaran. Ini hal sepele, mungkin kita tidak memikirkan, padahal itu bisa sering terjadi sejak zaman kita. Charger handphone saja bisa menimbulkan kebakaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu turut dilakukan penyerahan KTP kepada anak usia 17 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, juga dilakukan penyerahan bansos kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita stunting, dan lansia.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalteng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalteng, Kader PKK, serta organisasi wanita di Provinsi Kalteng.

Puspen Kemendagri