Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

Kapolda Bersama Gubernur Kalteng Hadiri Apel Peringatan Hari Santri 2025

PALANGKA RAYA jejakindonesia.id – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng), Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran menghadiri apel peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di Halaman Utama UIN Palangka Raya, Rabu (22/10).

Apel peringatan Hari Santri tahun ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, para pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, dan ribuan santri, serta pelajar.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji, menyampaikan harapannya agar para santri di Kalimantan Tengah mampu menjadi teladan bagi masyarakat.

Santri, kata dia, bukan hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam menjaga moral dan semangat kebangsaan.

“Santri harus menjadi contoh dalam sikap disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Nilai-nilai keislaman yang moderat harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Erlan mewakili Kapolda.

Ia menambahkan, semangat santri juga diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih di era digital saat ini, peran santri dalam menyebarkan pesan-pesan positif sangat penting untuk menangkal pengaruh negatif di masyarakat.

Melalui momentum Hari Santri Nasional, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga kerukunan, serta membangun Kalimantan Tengah yang aman, damai, dan religius.

Zuli Zulkipli Apresiasi Kinerja Menkeu Purbaya Sadewa dan Gubernur Dedi Mulyadi: “Saatnya Kebangkitan Masyarakat Sunda

JABAR || jejakindonesia.id — Dalam sebuah wawancara eksklusif, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna Bakti Negara, Zuli Zulkipli, SH, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, keduanya telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

“Saya melihat ada arah kebijakan yang jelas dari Menkeu Purbaya Sadewa dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujar Zuli Zulkipli, SH kepada Wartawan di Kabupaten Bekasi, Kamis (23/10/2025).

“Beliau konsisten menjaga keseimbangan fiskal yang berdampak langsung pada masyarakat bawah. Dan di tingkat daerah, Gubernur Dedi Mulyadi juga luar biasa — beliau mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal serta pelestarian lingkungan hidup.”

Menurut Zuli Zulkipli, SH langkah sinergis antara pemerintah pusat dan daerah tersebut menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi masyarakat Sunda. Ia menilai bahwa era sekarang adalah waktu yang tepat bagi masyarakat Jawa Barat untuk kembali menunjukkan jati diri dan kemandirian.

“Ini momentum kebangkitan masyarakat Sunda,” tegasnya dengan nada optimis.
“Saatnya kita berdiri sejajar, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Pemerintah sudah memberi arah — sekarang masyarakat harus menyambutnya dengan karya nyata dan semangat gotong royong.”

Zuli Zulkipli, SH juga menegaskan bahwa LBH Arjuna Bakti Negara berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam aspek penegakan hukum yang adil, transparansi anggaran, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat dan pelaku UMKM di daerah.

“Kami akan terus menjadi bagian dari upaya memperkuat keadilan sosial, agar pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.

Dengan semangat kolaborasi dan keberpihakan pada rakyat, Zuli Zulkipli, SH berharap Jawa Barat dapat menjadi contoh provinsi yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kuat menjaga nilai budaya dan solidaritas sosial masyarakat Sunda.

Penulis: Haris Pranatha

Pertamina Harap Situasi di SPBU Camplong Tetap Kondusif, Fokus pada Pemulihan dan Pelayanan Masyarakat

SAMPANG || jejakindonesia.id – Pasca-insiden yang terjadi di SPBU 5469206 Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, pihak Pertamina berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.

Perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turun langsung ke lokasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan kegiatan operasional berjalan normal dan keamanan aset tetap terjaga.

"Kami datang bukan untuk menambah laporan atau memperkeruh suasana. Tujuan kami hanya satu, memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik dan semua pihak bisa saling memahami,” ujar Fanny Humas Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Pertamina menekankan pentingnya menjaga keharmonisan di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar SPBU. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pengelola SPBU, masyarakat, dan pihak terkait merupakan kunci untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami percaya, semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Yang terpenting sekarang adalah pemulihan situasi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi," imbuhnya.

Sementara itu, aktivitas di SPBU Camplong kini telah kembali berjalan seperti biasa. Pertamina memastikan distribusi bahan bakar ke wilayah Sampang dan sekitarnya tetap lancar, sembari mengingatkan seluruh pengelola SPBU di daerah lain untuk terus mengedepankan pelayanan yang ramah, aman, dan sesuai prosedur.

Dengan langkah ini, Pertamina berharap situasi di Camplong dapat segera benar-benar pulih dan tidak berkembang menjadi persoalan baru di tengah masyarakat.

Sekjen FRN Aceh Apresiasi Kapolda Dan Dukung Penuh Langkah Pemerintah Aceh Tertibkan Tambang Ilegal Di Tiga Kabupaten Prioritas

BANDA ACEH || jejakindonesia.id — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri Provinsi Aceh, Agus Suriadi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Aceh bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah kabupaten di Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Suriadi di salah satu kafe di Aceh, Kamis malam (23/10/2025) sekitar pukul 20.00 WIB.

Menurut Agus, langkah tegas namun humanis yang diambil Pemerintah Aceh merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pertambangan yang berizin dan berkelanjutan.

Kami dari FRN Aceh memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Aceh dan Forkopimda. Penertiban tambang ilegal sangat penting agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah, serta agar potensi daerah dapat dikelola dengan benar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Agus.

Agus menambahkan, FRN sebagai mitra strategis Polri siap mendukung upaya sosialisasi dan edukasi publik terkait bahaya serta dampak hukum dari aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Ia berharap langkah penertiban tersebut dibarengi dengan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi tambang.

“Pendekatan persuasif dan pembinaan masyarakat merupakan langkah bijak. Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian, tetapi diarahkan agar bisa bekerja secara legal dan produktif,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, memimpin rapat teknis penertiban tambang ilegal di Aceh yang digelar di Ruang Rapat Sekda Aceh, Banda Aceh, Rabu (22/10/2025). Rapat tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, MM, perwakilan Forkopimda Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7/1144/2025 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal di Aceh, serta hasil pertemuan Gubernur bersama Forkopimda pada 30 September 2025 di Meuligoe Gubernur Aceh.

Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh menegaskan pentingnya pendekatan humanis dan persuasif dalam pelaksanaan penertiban. Menurutnya, tujuan utama bukan hanya menutup tambang ilegal, tetapi memastikan kegiatan tambang di Aceh berjalan sesuai aturan, menjaga lingkungan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menyejahterakan masyarakat.

“Pendekatan yang kita gunakan adalah humanis, tapi tetap tegas terhadap pelanggaran,” tegas M. Nasir.

Pemerintah Aceh bersama Polri dan TNI akan menjadi pelaksana utama di lapangan. Rapat juga menyusun roadmap penertiban yang meliputi jadwal, pembagian wilayah, dan rencana operasi di delapan kabupaten, yakni Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Selatan.
Namun, tiga wilayah — Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie — ditetapkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan awal operasi.

Selain operasi penertiban, Pemerintah Aceh juga menyiapkan langkah pembinaan berupa pembentukan koperasi tambang rakyat, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar masyarakat dapat beraktivitas secara legal.

Rapat tersebut juga menghasilkan keputusan pembentukan tim kecil lintas instansi untuk menyusun rencana aksi, manajemen risiko, serta jadwal pelaksanaan operasi ke lokasi-lokasi tambang ilegal.

Polisi Amankan Empat Pelaku Kekerasan di Depan Umum, Satu di Antaranya Masih di Bawah Umur

JABAR || jejakindonesia.id - Menindaklanjuti arahan Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan citra positif, maka dibuat maklumat Kapolda Jabar untuk mengungkap kasus - kasus atensi, khususnya kasus yang menjadi sorotan publik.

Oleh karena itu, Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta menggelar kegiatan Konferensi Pers terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 22 Oktober 2025 sekitar pukul 13.45 WIB di Gedung Utama Mako Polres Purwakarta.

Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan S.I.K, M.H menjelaskan bahwa aksi kekerasan tersebut dilakukan oleh sekelompok pemuda yang mencari lawan untuk duel atau bertanding. Para pelaku berkeliling membawa senjata tajam untuk mencari target, baik yang dikenal maupun tidak.

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pada malam kejadian tersebut terjadi empat peristiwa kekerasan di wilayah Purwakarta, yakni penyerangan terhadap orang tidak dikenal di daerah Bendul Sukatani, pengrusakan kaca spion mobil Avanza hitam di depan Pasar Anyar Sukatani, kekerasan terhadap seseorang di Alun- Alun Plered dan pengrusakan kaca mobil boks di daerah Anjun Plered.

Barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya satu bilah senjata tajam jenis gobang, satu bilah senjata tajam jenis cerulit, serta satu potong kemeja hitam bertuliskan “Garage”.

"Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu D.A alias T (21), R.A alias O (24), D.L.S (18), dan A.R.S (17) yang merupakan anak berkonflik dengan hukum (ABH). Seluruh tersangka merupakan warga Purwakarta." ujarnya, Kamis (23/10/2025)

Kombes Pol. Hendra menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Polres Purwakarta dalam menangani kasus tersebut.

“Polda Jabar mengapresiasi respon cepat Polres Purwakarta dalam mengungkap kasus ini. Kami mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terlibat dalam tindakan kekerasan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Polisi akan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum,” ujarnya.

Kasus ini kini tengah dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Purwakarta.

Bandung 23 Oktober 2025

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar