Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

Polresta Malang Kota Perkuat Sinergi Bersama Serikat Buruh Wujudkan Kondusifitas Kamtibmas

MALANG || jejakindonesia.id – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta perkuat sinergi antara aparat kepolisian dan elemen masyarakat, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono SH, SIK, M.Si memimpin Apel Akbar Kebangsaan dan Deklarasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di halaman Mapolresta Malang Kota, Kamis (23/10/2025).

Apel Akbar Kebangsaan bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh diikuti Wakapolresta Malang Kota, para PJU, serta 200 perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh dari berbagai organisasi di Kota Malang.

Sebelum apel dimulai, para peserta mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis (Mulai Tensi, Pengobatan Sesuai Keluhan dan Pembagian Vitamin).

Sebagai bentuk kepedulian Polri kepada lapisan masyarakat pekerja, Usai Apel Kebangsaan, Polresta Malang Kota juga membagikan paket sembako ke setiap peserta serikat pekerja.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Nanang Haryono menegaskan bahwa apel kebangsaan ini merupakan agenda yang digelar serentak di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur.

Apel Akbar Kebangsaan menjadi komitmen Polri bersama masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas diwilayah Kota Malang.

“Kami akan terus bersinergi dengan seluruh serikat buruh se-Kota Malang dalam apel kebangsaan ini. Intinya, kita bersama-sama mempertahankan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Malang,” ujar Kombes Pol Nanang.

Apel Akbar Kebangsaan ini selaras dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si yang menekankan pentingnya soliditas dan sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung kelancaran pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Kombes Pol Nanang menjelaskan bahwa apel kebangsaan dan deklarasi serikat pekerja ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan kelompok buruh.

Sinergi tersebut merupakan bagian penting dari upaya Polri dalam menjaga keamanan wilayah serta mencegah potensi gangguan sosial.

“Peran serta serikat pekerja dalam menjaga situasi Kamtibmas sangat penting. Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.” ungkapnya.

Kombes Nanang menambahkan, Polresta Malang Kota berharap agar serikat pekerja dan buruh terus berperan aktif dalam menjaga kondusivitas, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa, serta tetap mendukung program pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Kombes Nanang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjalin silaturahmi, menjaga stabilitas sosial dan keamanan melalui pendekatan “Cooling System”, serta terus memperkuat kolaborasi antara Polri dan masyarakat.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Mari bersama-sama kita jaga keamanan, kedamaian, dan persatuan demi kemajuan bangsa,” tegasnya.

Apel Akbar Kebangsaan ini menjadi simbol soliditas, sinergi, dan komitmen bersama antara aparat kepolisian, pekerja, dan masyarakat dalam menjaga suasana kondusif di Kota Malang.

Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan seluruh pihak dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan dan menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat. (*)

Kapolrestabes Surabaya Tegaskan Komitmen Polri Dukung Hak Pekerja

SURABAYA || jejakindonesia.id — Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan memimpin Apel Kebangsaan di lapangan A Mapolrestabes Surabaya bersama perwakilan serikat pekerja dari berbagai elemen di Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmen Polri untuk tegak lurus menjalankan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, dalam membantu para pekerja atau buruh memperjuangkan dan mendapatkan hak-hak mereka secara adil.

“Pada prinsipnya, Polri hadir untuk mendampingi dan memastikan rekan-rekan buruh memperoleh haknya sesuai ketentuan hukum. Kami menjalankan arahan langsung dari Kapolri agar Polri turut aktif dalam urusan ketenagakerjaan,” tutur Kombes Luthfi dengan tegas pada, Jumat (24/10/2025).

Kapolrestabes Surabaya menjelaskan bahwa sejak 20 Januari 2025, Kapolri telah meluncurkan Des Ketenagakerjaan, yaitu sebuah lembaga yang dirancang untuk membantu memfasilitasi para pekerja dalam memperoleh hak-hak mereka yang belum terpenuhi.

Lembaga ini juga menjadi jembatan komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan aparat penegak hukum agar penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dapat berjalan cepat, tepat, dan manusiawi.

“Melalui Des Ketenagakerjaan, kami berharap semua permasalahan buruh dapat ditangani dengan bijak dan profesional. Polri berperan aktif dalam memastikan keadilan bagi semua pihak,” jelas Kombes Lutfi.

Sebagai bentuk nyata, Kombes Pol Luthfi mencontohkan penyelesaian kasus antara buruh dengan pihak manajemen di PT Pakrin Surabaya.

Ia menyebut bahwa Polrestabes Surabaya Polda Jatim tidak tinggal diam ketika persoalan dianggap berlarut tanpa penyelesaian.

“Dalam kasus PT Pakrin, kami ambil langkah-langkah hukum yang diperlukan agar hak buruh segera terpenuhi. Kami tidak akan menoleransi pelanggaran hukum oleh pihak manapun, termasuk pengusaha,” tegasnya.

Upaya tegas tersebut akhirnya membuahkan hasil positif. Melalui proses hukum yang transparan dan dialog yang konstruktif, tercapai kesepakatan yang membuka jalan bagi penyelesaian damai antara kedua belah pihak.

Dalam kesempatan yang sama, Kombes Luthfi juga mengajak seluruh buruh untuk terus menjaga kondusivitas dan suasana kerja yang harmonis, terutama menjelang agenda nasional pada akhir Desember mendatang.

“Kami mohon rekan-rekan buruh tetap menjaga situasi yang kondusif, terutama di masa produksi. Mari kita rayakan kegiatan kebangsaan dengan cara yang santun, damai, dan penuh semangat persaudaraan,”tambah Kombes Pol Luthfi.

Ia menambahkan bahwa Polri, khususnya Polrestabes Surabaya Polda Jatim akan terus terbuka terhadap aspirasi para buruh melalui forum komunikasi dan pelayanan Des Ketenagakerjaan.

Dengan semangat kebersamaan, ia yakin hubungan antara pekerja, pengusaha, dan aparat dapat terjalin lebih harmonis.

Apel Kebangsaan ini menjadi momentum penting bagi Polrestabes Surabaya Polda Jatim untuk memperkuat komitmen pelayanan publik berbasis empati dan keadilan sosial.

"Dengan pendekatan humanis, Polri ingin memastikan bahwa perjuangan buruh tidak hanya direspons dengan hukum, tetapi juga dengan hati,” pungkas Kombes Luthfi

Tingkatkan Kompetensi Kepala Daerah, Mendagri Jalin Kesepakatan dengan Lemhannas dan PYC

JAKARTA || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily dan Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2025. Langkah ini merupakan upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam meningkatkan kompetensi kepala daerah. Penandatanganan berlangsung di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, desentralisasi menjadikan peran kepala daerah semakin penting karena mereka mengelola sejumlah urusan pemerintahan. Dengan pemilihan secara demokratis, para kepala daerah memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan tersendiri mengingat latar belakang dan kapasitas mereka sangat beragam.

Tidak sedikit dari mereka merupakan pejabat baru yang belum memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Karena itu, penguatan kapasitas kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak. Mendagri menekankan pentingnya peningkatan kemampuan di bidang pelayanan publik, manajerial, dan kepemimpinan.

“Paling tidak mereka memiliki kemampuan pelayanan dasar, pelayanan publik, itu yang paling utama sekali kehadiran negara, kehadiran daerah itu adalah utamanya pelayanan publik yang dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pelayanan dasar yang perlu dipahami oleh kepala daerah terdiri dari enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Enam pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas); serta sosial.

Lebih lanjut, Mendagri menilai pelatihan bagi kepala daerah perlu mengombinasikan materi kebangsaan, manajerial, dan praktik langsung di lapangan. Ia mendorong agar kegiatan seperti KPPD juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar dari negara lain yang telah sukses membangun sistem pemerintahan yang efisien.

Melalui pembelajaran tersebut, ia berharap kepala daerah dapat melahirkan banyak ide untuk membangun wilayahnya. “Akan bisa membuat kepala daerah ini punya inovasi [ketika] kembali ke daerah masing-masing untuk bisa terapkan apa yang bisa diaplikasikan di daerahnya,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam mendukung pelatihan kepala daerah. Ia berharap program ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peserta di masa mendatang.

“Kami Kemendagri siap untuk selalu bersama-sama untuk terus meluncurkan program ini. Kami yakin program ini akan banyak manfaatnya untuk kepala daerah dan otomatis nanti kalau mereka maju daerahnya itu kontribusi buat Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan, kerja sama ini merupakan wujud komitmen untuk mempersiapkan para pemimpin daerah yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. “Sebagai pendukung dalam mengemban tugas-tugas kepemimpinan di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan KPPD akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 18 November 2025 di Jakarta dan Singapura, dengan kurikulum yang telah dirancang bersama Kemendagri dan PYC. Pembelajaran di Singapura akan memperdalam berbagai isu strategis terkait pelayanan publik yang perlu dikuasai oleh kepala daerah.

“Salah satunya misalnya terkait dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, waste management atau persampahan, kemudian digitalisasi itu menjadi hal yang nanti akan kita pelajari,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Panca Putra, Ketua Umum PYC Filda Yusgiantoro, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian Ingatkan Kader Posyandu Jalankan Enam Pelayanan Dasar

Palangka Raya || jejakindonesia.id - Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian mengingatkan para kader Posyandu agar menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia mengimbau para kader agar terus bergerak memajukan kesejahteraan masyarakat.

Tri menjelaskan, Posyandu memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Posyandu kini tidak hanya fokus pada bidang kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Enam pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas); serta sosial. “Karena ini adalah amanah undang-undang agar pemerintah itu memenuhi hak masyarakat mendapatkan pelayanan minimal enam bidang. Jadi, untuk masyarakat jangan ragu-ragu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan tersebut,” ujarnya di Posyandu Sultan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/10/2025).

Ia mengapresiasi kinerja Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran yang dinilai mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Ia juga memberikan ucapan selamat atas capaian Aisyah Thisia yang baru-baru ini meraih penghargaan sebagai salah satu Ketua Tim Pembina Posyandu terbaik tingkat nasional.

“Belum satu tahun beliau sudah menorehkan prestasi. Saya yakin dalam tahun-tahun selanjutnya ini bisa juara umum kalau ini terus dilanjutkan,” ujarnya.

Tri juga mengapresiasi berbagai program nyata yang telah dilaksanakan, seperti renovasi rumah bagi masyarakat kurang mampu di sejumlah kabupaten. Ia menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam menyalurkan berbagai bantuan dan program. Menurutnya, bantuan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

“Kader Posyandu juga harus amanah. Memberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, yang tepat sasaran. Jadi, jangan sampai nanti diberikan kepada yang tidak tepat,” pesannya.

Tri menegaskan, menjadi bagian dari Posyandu bukan hanya bentuk pengabdian sosial, tetapi juga bernilai ibadah. Dirinya mengingatkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apa pun, akan dicatat sebagai amal oleh Allah SWT. “Insyaallah semua kebaikan, semua amal ibadah itu tidak ada yang sia-sia,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Kapolres Pasuruan Pimpin Sertijab Kabag SDM dan Sejumlah Kapolsek Jajaran

PASURUAN jejak-indonesia.id — Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan, S.I.K., M.Tr.Opsla memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kabag SDM dan sejumlah Kapolsek jajaran di Lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan, Jumat (24/10/2025) pagi.

Dalam kegiatan yang berlangsung khidmat itu, sebanyak delapan pejabat utama Polres dan Kapolsek berganti posisi. Sertijab tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolda Jawa Timur Nomor: KEP/1277/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polda Jatim.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan menjelaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari proses regenerasi dan penyegaran organisasi di tubuh Polri.

“Pergantian jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri. Tujuannya untuk penyegaran, pengembangan karier, serta meningkatkan kinerja satuan agar lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ujar AKBP Jazuli.

Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian mereka selama bertugas di Polres Pasuruan, serta mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas kinerjanya, dan selamat bergabung kepada pejabat baru. Semoga dapat segera menyesuaikan diri serta memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Pasuruan,” imbuhnya.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan di antaranya:
- AKP Sonie Febianto, S.E. digantikan AKP Dante Anan Irawanto, S.H., M.Hum. sebagai Kabag SDM.
- KOMPOL Indro Susetiyo, S.H. (Kapolsek Gempol) digantikan KOMPOL Giadi Nugraha, S.I.K., M.H.
- AKP Ponsen Dadang Martianto, S.H. (Kapolsek Purwosari) digantikan IPTU Dr. Santy Wijaya, S.H., M.H.
- AKP Marti, S.H., M.H. (Kapolsek Sukorejo) digantikan IPTU Devi Afiyanto.
- AKP Deddy Suryo Cahyono, S.H., M.H. (Kapolsek Pasrepan) digantikan AKP Mastuki, S.H.
- AKP Mastuki, S.H. (Kapolsek Puspo) digantikan AKP Johanes Hardiono, S.H.
- AKP Bambang Soesilo, S.Psi. (Kapolsek Kejayan) digantikan AKP Agus Purnomo, S.H., M.H.
- AKP Agus Purnomo, S.H., M.H. (Kapolsek Tosari) digantikan IPTU Sumbut Pujaningwang.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama. Suasana penuh keakraban terlihat saat Kapolres bersama para pejabat utama dan anggota memberikan apresiasi kepada pejabat yang berpindah tugas.

“Semoga pejabat baru mampu melanjutkan program kerja yang sudah berjalan baik, menjaga soliditas, dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tutup Kapolres.

Upacara sertijab berjalan lancar, tertib, dan penuh khidmat, mencerminkan profesionalisme Polres Pasuruan dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan di lingkungan internalnya.