Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

IMG-20251025-WA0055

Jumat Peduli Jadi Wadah Interaksi Polda Metro Jaya dengan Masyarakat

JAKARTA || jejakindonesia.id - Polda Metro Jaya menyebutkan kegiatan Jumat Peduli tidak hanya sebatas penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi wadah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Saat berkomunikasi dengan para pengemudi ojol (ojek online), kami menitipkan pesan dari rekan-rekan Polwan agar para pengemudi menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Hati-hati di jalan, gunakan atribut dan perlengkapan berkendara yang lengkap untuk keamanan dan keselamatan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (24/10/2025).

Kabid Humas juga mengingatkan pentingnya saling menghormati antarpengguna jalan serta mengajak masyarakat untuk tidak ragu menghubungi polisi jika mengalami gangguan keamanan.

“Kami siaga 24 jam di lapangan. Bila membutuhkan bantuan, silakan hubungi 110, nomor bebas pulsa dan gratis. Kami selalu hadir untuk masyarakat,” ujar Kabid Humas.

Ia juga mengatakan kegiatan Jumat Peduli merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya pengemudi ojol. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 13 polres jajaran dan berlangsung hangat serta penuh keakraban.

Sebanyak 400 paket berisi sembako dan kupon belanja dibagikan kepada para pengemudi ojol yang hadir.

Selain menyerahkan bantuan, personel kepolisian juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan dalam berlalu lintas serta terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada para pengemudi tersebut.

“Polda Metro Jaya melaksanakan Jumat Peduli secara rutin. Kali ini, kami mendistribusikan 400 paket berisi sembako dan voucher belanja kepada saudara-saudara kami pengemudi ojek online,” tutur Kabid Humas.

Ia pun berharap kegiatan Jumat Peduli itu dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta mendorong terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

IMG-20251025-WA0054

Sonny T. Danaparamita Tekankan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan: Kader Harus Solid Menjaga Pancasila

BANYUWANGI || jejakindonesia.id — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., kembali meneguhkan komitmennya terhadap penguatan ideologi bangsa. Hal itu disampaikan saat dirinya menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Meeting Room Hotel Mahkota Genteng, Banyuwangi, Jumat (24/10/2025).

Acara yang berlangsung penuh semangat kebangsaan itu dihadiri oleh berbagai tokoh dan elemen masyarakat. Turut hadir Anggota DPRD Banyuwangi Fraksi PDI Perjuangan Dr. Ficky Septalinda, S.E., M.M., Ketua Komunitas Satu Tumpah Darah Elfan, serta pakar hukum dan dosen Untag 45 Banyuwangi, Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H.

Selain itu, hadir pula Kepala Dusun Genteng Kulon, jajaran pengurus PAC dan Ranting PDI Perjuangan, senior partai, relawan, serta simpatisan PDI Perjuangan Kecamatan Genteng.

Dalam sambutannya, Sonny T. Danaparamita menegaskan bahwa setiap kader partai harus menanamkan rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Sonny menilai, tantangan bangsa ke depan tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga tantangan ideologi dan persatuan. Ia mengingatkan pentingnya memahami empat pilar agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh arus informasi dan kepentingan politik sesaat.

Sementara itu, Dr. Ficky Septalinda dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Empat Pilar Kebangsaan — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika — merupakan fondasi kokoh bagi kehidupan berbangsa.

Sementara Dr. Demas Brian Wicaksono menambahkan bahwa pemahaman terhadap Empat Pilar perlu dikaitkan dengan dinamika sosial dan hukum saat ini.

Suasana sosialisasi semakin hidup saat memasuki sesi tanya jawab. Salah satu peserta, Daroji, mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara nilai nasionalisme dan ajaran agama. Pertanyaan tersebut disambut antusias oleh para narasumber, yang menegaskan bahwa nasionalisme dan religiusitas dapat berjalan beriringan selama berlandaskan nilai kemanusiaan dan persatuan.

Menutup kegiatan, Sonny T. Danaparamita mengajak seluruh peserta untuk menjadi agen penguat persatuan di tengah masyarakat. Ia berharap semangat kebangsaan terus dijaga di setiap lini kehidupan sosial dan politik.

IMG-20251025-WA0051

Kemendagri Tekankan Implementasi SIPD-RI dalam Perencanaan Anggaran Daerah

JAKARTA || jejakindonesia.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menekankan pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Langkah ini dipandang strategis untuk memperkuat perencanaan berbasis data, mendorong efektivitas penggunaan anggaran, serta mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan di seluruh Indonesia.

“SIPD-RI bukan hanya sekadar aplikasi, tetapi merupakan platform bersama untuk mewujudkan satu data perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran yang berlangsung secara hybrid dari El Hotel, Jakarta Utara, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, ada empat dampak penting keberadaan SIPD-RI terhadap percepatan pencapaian SPM. Pertama, memperkuat perencanaan berbasis data sehingga kebutuhan layanan dasar seperti jumlah sekolah, ruang kelas, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, dan persebaran layanan di tiap wilayah dapat dipetakan secara lebih akurat. Kedua, penerapannya mendorong efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan untuk mendukung indikator SPM. Ketiga, SIPD-RI menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga capaian kinerja SPM dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel.

“Keempat, mendorong prinsip spending better, yaitu belanja daerah yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” imbuh Maurits.

Ia menekankan kembali bahwa SIPD-RI dikembangkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Melalui penerapan sistem ini, pemerintah daerah (Pemda) akan memperoleh sejumlah manfaat strategis. Pertama, sistem ini menjaga konsistensi data dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga penyusunan APBD menjadi lebih terukur dan terarah.

Kedua, SIPD-RI meningkatkan transparansi karena seluruh tahapan dapat dipantau secara jelas oleh Pemda, pemangku kepentingan, maupun publik. Ketiga, sistem ini mendorong efisiensi waktu dan biaya dengan meminimalkan proses manual tanpa menambah beban anggaran daerah.

“Keempat, integrasi antartahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan,” tegas Maurits.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Rikie menyampaikan bahwa Kemendagri terus mengembangkan fitur SIPD-RI untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran daerah. “Saat ini telah dilakukan berbagai pembaruan, antara lain, pertama, peningkatan user interface agar lebih ramah pengguna,” ujar Rikie.

Rikie menambahkan, pengembangan sistem juga mencakup integrasi dengan berbagai platform Kementerian/Lembaga (K/L), seperti SIKD Kemenkeu, SiRUP LKPP, serta ARKAS/MARKAS. Sementara itu, SIPASTI Kementerian Pekerjaan Umum masih dalam proses integrasi. Langkah ini bertujuan memastikan konsistensi dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Selain itu, dilakukan pula penyempurnaan menu analisis untuk memperkuat perencanaan berbasis data, serta peningkatan kapasitas server guna mendukung kelancaran akses secara nasional.

Melalui penguatan SIPD-RI, Ditjen Bina Keuda berharap pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam mendukung pencapaian SPM di seluruh Indonesia.

Puspen Kemendagri

IMG-20251025-WA0050

Kemendagri Bakal Gelar Rakornas, Ajak Sekda dan Kepala Bappeda Selaraskan Program Pusat-Daerah

JAKARTA || jejakindonesia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Rakor ini akan mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26–29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar). Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Rakor dirancang sebagai ruang interaktif antara kementerian/lembaga dengan Pemda. Tujuannya, agar program daerah dan pusat dapat berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.

“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Kepala Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya mencakup perencanaan dan anggaran, tetapi juga waktu, target, dan kualitas program. Melalui Rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).

“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan kebutuhan daerah. Kemendagri ingin tahu program apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” jelas Benni.

Ia menegaskan, Rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta menilai, Rakor ini merupakan langkah strategis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi Pemda.

Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Kepala Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.

“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Hadi menegaskan, Rakor Sekda dan Bappeda ini merupakan momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegasnya.

Hadi menambahkan, keberhasilan Rakor akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Puspen Kemendagri

IMG-20251025-WA0049

PW FRN Banyuwangi Kecam Sikap Tak Kooperatif Pengelola SPPG, Nilai Telah Cemarkan Program Presiden Prabowo

BANYUWANGI – Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Banyuwangi menyayangkan dan mengecam keras sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi.

Sikap tersebut mencuat ke publik setelah Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur produksi program MBG pada Jumat (24/10/2025), menyusul terjadinya insiden dugaan keracunan massal yang menimpa 112 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banyuwangi. Para siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan yang berasal dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dalam sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, serta didampingi Sekretaris Komisi, Ratih Nur Hayati, ST, dan anggota lainnya seperti Pramudita Maharani Saputri, Umi Kulsum, SH, Zamroni, SH, serta Suwito, para wakil rakyat itu justru mendapat perlakuan kurang pantas dari pihak pengelola dapur MBG.

Menurut laporan, ketika anggota Komisi IV mencoba berkomunikasi dengan Kepala SPPG melalui sambungan telepon, pihak yang bersangkutan menolak hadir dengan alasan kelelahan usai bertugas. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, terlebih dalam konteks program nasional yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC PW FRN Banyuwangi, Agus Samiaji, menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai bahwa perilaku pihak pengelola SPPG telah mencoreng citra program prioritas Presiden Prabowo dan menunjukkan sikap yang tidak menghargai lembaga DPRD sebagai wakil rakyat.

“Kami sangat menyayangkan sikap tidak baik terhadap para anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi. Mereka itu wakil rakyat yang terhormat. Dengan DPRD saja seperti itu, apalagi dengan para wartawan. Padahal wartawan memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawal dan mengawasi jalannya program Presiden Prabowo,” tegas Agus Samiaji.

Lebih lanjut, Agus menilai bahwa sikap pengelola SPPG tersebut bukan hanya mencederai marwah lembaga legislatif, tetapi juga menodai semangat pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis secara transparan dan akuntabel.

“Ini bentuk nyata mencederai program Presiden. Jika pengelolaan seperti ini dibiarkan, maka program akan kehilangan kepercayaan publik. Kami menilai SPPG seperti ini sudah tidak layak untuk diteruskan,” ujarnya dengan tegas.

PW FRN Banyuwangi menyatakan akan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi, bahkan menutup operasional SPPG yang tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Agus, langkah ini penting untuk menjaga integritas dan tujuan mulia program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan gizi dan kesehatan pelajar di seluruh Indonesia.

“Kami akan mendesak pemerintah agar segera menutup SPPG yang tidak bertanggung jawab. Ini demi menjaga nama baik Presiden dan keberlangsungan program nasional yang seharusnya menyejahterakan rakyat, bukan menimbulkan korban,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG terkait pernyataan keras dari PW FRN Banyuwangi maupun hasil investigasi lanjutan mengenai penyebab pasti dugaan keracunan massal di MAN 1 Banyuwangi. Namun publik berharap, kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sumber : FRN Banyuwangi

Terbaru

IMG-20260809-WA0028

Wakapolda Bali Hadiri Kunker Menteri PKP RI, Perkuat Sinergi Wujudkan Hunian Layak bagi Masyarakat

IMG-20260809-WA0027

Operasi Gabungan di Laut Bintan Bongkar 1,3 Ton Ketamin, 65 Karung Disamarkan dalam Kemasan Teh Cina

IMG-20260809-WA0022

Kapolres Jember Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Istri Tercinta, Doa Penuh Cinta dan Harapan

IMG-20260809-WA0021

Sambut HUT RI ke-81, Satpolairud Polresta Banyuwangi Amankan Lomba Perahu Layar di Pantai Tanjung

IMG-20260809-WA0016

Ledy Sulap Lahan Kosong Jadi Kebun Mini Pembibitan Agrobisnis di Villa Situbondo