Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

Wamendagri Bima Ajak Kader HMI dan Kohati Perkuat Kepemimpinan Perempuan

JAKARTA || jejakindonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati (Kohati) untuk memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan publik. Seruan tersebut disampaikannya saat membuka Sekolah Pimpinan Korps HMI-Wati (Kohati) 2025 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (26/10/2025).

Dalam sambutannya, Bima menilai tren keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan menunjukkan perkembangan positif dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, meski jumlahnya masih terbatas, partisipasi perempuan terus mengalami peningkatan dan menjadi sinyal baik bagi kemajuan kepemimpinan nasional.

“Tren keterwakilan perempuan itu naik. Baik di DPR, yang maju Pilkada, dan menang di Pilkada. Ini data yang baik sekali secara kuantitatif, keterwakilan perempuan itu naik,” katanya.

Bima kemudian menekankan pentingnya kolaborasi lintas gender untuk memperkuat kepemimpinan perempuan. Ia mencontohkan berbagai langkah afirmatif yang pernah diterapkannya saat menjabat Wali Kota Bogor, mulai dari penempatan perempuan di jabatan struktural hingga pengangkatan sekretaris daerah (sekda) perempuan pertama di Kota Bogor.

“Waktu jadi wali kota, saya kasih kuota. Camat itu harus ada perempuan. Saya punya 6 camat, paling enggak 1 kalau 2 bagus, 1 harus perempuan. Lurah 68 zaman saya, lebih dari 10 lurah [perempuan], tadinya cuma 1-2 perempuan. Sekda pertama sepanjang sejarah Kota Bogor perempuan di zaman saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bima mengingatkan pentingnya membaca tanda-tanda zaman dan membangun pola pikir adaptif di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang begitu cepat. Menurutnya, generasi aktivis masa kini harus siap menghadapi kompetisi kepemimpinan yang semakin terbuka, di mana pihak-pihak outsider atau aktor di luar struktur tradisional, kian memainkan peran dalam politik dan ruang publik.

“Jadi, tiba-tiba keadaan bisa berbalik, tidak terprediksi, uncertainty, dan muncul orang-orang yang baru sama sekali. Ibarat kita pernah berlayar di laut yang tenang, dalam hitungan menit atau jam, tiba-tiba saja ombak itu bisa menghancurkan kita, membalikkan keadaan,” terangnya.

Untuk memperkuat pandangan tersebut, Bima mengutip buku “The Great Wave: The Era of Radical Disruption and the Rise of the Outsider” karya Michiko Kakutani, pemenang Pulitzer. Buku ini menggambarkan bagaimana dunia sedang dilanda gelombang disrupsi besar yang mengguncang tatanan lama dan memunculkan para outsider di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya. Bagi Bima, fenomena ini menjadi pelajaran penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa perubahan global membuka peluang munculnya pemimpin-pemimpin baru di luar arus utama.

“Intinya adalah, dunia hari ini dipenuhi dengan disrupsi radikal, dan kemunculan outsider. Jadi, enggak ada lagi pakem yang ajek, kita harus siap-siap,” ungkapnya.

Selain memahami dinamika perubahan, Bima juga menilai pemimpin masa depan perlu memiliki visi lintas generasi, kepemimpinan yang efektif, serta kemampuan untuk berinovasi dan berkolaborasi. Ia menekankan bahwa organisasi yang lentur terhadap perubahan akan lebih mudah beradaptasi dan memenangkan persaingan.

“Jadi PR teman-teman di sini adalah bagaimana mengasah diri membangun kepemimpinan yang efektif. Banyak orang punya cita-cita jadi pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin dengan efektif. Yang terakhir adalah ini eranya kolaborasi dan inovasi. Enggak bisa sendiri, semuanya harus berkolaborasi,” tegasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Periode 2024–2026 Bagas Kurniawan, Ketua Umum Kohati PB HMI Periode 2024–2026 Sri Meisista, serta puluhan kader HMI dari berbagai daerah di Indonesia.

Puspen Kemendagri

Soal PETI. Dirjen Minerba ESDM Prioritaskan Sulteng Dan Gorontalo

JAKARTA || jejakindonesia.id - Bukan Orang Sembarang yang Sering Sindir Agus Flores Berjuang Untuk Bersihkan Tambang Ilegal, tak tanggung tanggung oknum Bareskrim Polri yang katakan hal itu.

" Percuma Gus, Lawanmu Gajah semua, cari persoalan lain saja, jangan tambang lah," ujar Oknum Jendral Berpangkat 1 Bintang.

Ternyata, Ilmu Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW FRN)Agus Floees Harus di Contohin.

Salah satu cara dilakukab Pernah Viral Tambang Sulteng dan Gorontalo mencapai 1 Juta Penonton, yang like 400 ribu, yang komen hingga mencapai 7 ribu, Mungkin saja dari hal ini, yang kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) telah melakukan pemetaan terhadap lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Wilayah Sulteng dan Gorontalo .

Kepada Detik Satu, Minggu (26/10) Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebaran tambang ilegal mencakup berbagai daerah, diantaranya Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

Selain Sulteng dan Gorontalo yang Dilakukan Pemetaan Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Utara, dan Banyuwangi, Jawa Timur.

"Jadi di spot-spot di beberapa wilayah terkait dengan tambang ilegal itu. Mulai dari tambang ilegal yang tidak punya izin, PETI itu. Ya baik di Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Utara, di Banyuwangi. Semua kita sudah petakan," kata Jeffri saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Fedirman Laia Meminta Presiden Prabowo Subianto Untuk Mengevaluasi Menteri Pertanian Yang Mengabaikan Derita Rakyat Indonesia

JAKARTA || jejakindonesia.id – Laskar Pelita Nusantara (LPN) menyoroti keras kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, yang baru-baru ini mengirim 10.000 ton beras ke Palestina. Langkah itu dinilai ironis dan menyakitkan hati seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Papua yang hingga kini masih bergulat dengan kemiskinan, kelaparan, dan keterbatasan akses pangan.

Ketua LPN, Fedirman Laia, S.Pd. yang juga mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan STIP-AN, menyatakan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan ketimpangan moral dan sosial pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

“Kami bukan menolak bantuan kemanusiaan untuk Palestina, tetapi bagaimana mungkin pemerintah mengirim ribuan ton beras keluar negeri sementara rakyat sendiri, terutama di Papua, tidak mendapatkan keadilan yang sama dalam hal pangan?” tegas Fedirman di Jakarta, Sabtu 25/10/25.

Menurut Ketua LPN, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (NFA) seharusnya lebih memprioritaskan rakyat dalam negeri sebelum mengambil langkah-langkah bantuan internasional. Banyak daerah di seluruh Negeri ini, terutama di Papua yang masih menghadapi krisis pangan berkepanjangan, namun perhatian pemerintah dinilai sangat minim bahkan hampir dilupakan.

Fedirman menilai, tindakan itu memperlihatkan bahwa pemerintah gagal memahami esensi keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila.

“Keadilan sosial bukan hanya slogan. Papua bagian dari Indonesia, dan rakyat di sana memiliki hak yang sama atas pangan, pendidikan, dan kesejahteraan. Jangan sampai bangsa ini terlihat heroik di luar negeri tapi lalai terhadap rakyat sendiri,” ujarnya.

LPN menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ketimpangan kebijakan pangan nasional, termasuk mendesak audit terhadap prioritas distribusi beras oleh pemerintah pusat dan Bulog. Ketua LPN juga meminta agar Menteri Pertanian dievaluasi oleh bapak Presiden Prabowo Subianto serta bertanggung jawab moral atas kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat dalam negeri.

“Bantuan ke luar negeri seharusnya datang dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Ketika Papua masih lapar, ketika rakyat sendiri belum kenyang, maka kebijakan seperti ini bukanlah kebanggaan melainkan ironi nasional,” tutup Fedirman.

Tiga Remaja Diamankan Warga di Batang Kuis, Dinyatakan Bukan Begal Melainkan Hendak Tawuran

BATANG || jejakindonesia.id - Warga di Kecamatan Batang Kuis sempat dihebohkan dengan diamankannya tiga orang remaja dibawah umur yang kedapatan membawa senjata tajam di Kec. Batang Kuis pada Sabtu malam (25/10/2025).

Dalam postingan di salah satu media sosial, peristiwa tersebut sempat disebut sebagai penangkapan pelaku begal. Namun hasil pemeriksaan pihak kepolisian memastikan bahwa ketiga remaja dibawah umur tersebut bukan pelaku begal, melainkan hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain.

Kapolsek Batang Kuis AKP Salija, S.H., didampingi Kanit Reskrim Polsek Batang Kuis IPDA Tabi’ul Hidayat, S.H., M.H., menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat personel piket Polsek Batang Kuis menerima serahan tiga orang remaja beserta satu unit sepeda motor dan sebilah senjata tajam jenis arit dari warga.

“Benar, ada tiga orang remaja yang diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Batang Kuis. Setelah kami lakukan pemeriksaan, mereka bukan pelaku begal seperti yang beredar di media sosial, melainkan remaja yang hendak tawuran dengan kelompok lain,” jelas AKP Salija, Minggu (26/10/2025).

Dari hasil interogasi awal, diketahui bahwa salah satu remaja membawa senjata tajam jenis arit untuk digunakan dalam aksi tawuran, namun karena tidak bertemu dengan kelompok lawan, ketiganya memutuskan untuk kembali.

Dalam perjalanan, warga yang melihat mereka membawa senjata tajam langsung menghentikan dan mengamankan ketiganya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga remaja tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

“Ketiganya masih di bawah umur dan dua di antaranya masih berstatus pelajar. Kami sudah mengamankan barang bukti berupa sebilah senjata tajam dan satu unit sepeda motor. Saat ini ketiganya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Batang Kuis,” tambah AKP Salija.

Kapolsek juga menegaskan bahwa membawa senjata tajam tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, apalagi digunakan untuk kepentingan tawuran. Ia pun mengimbau para orang tua agar lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial. Kami juga mengapresiasi warga yang cepat tanggap menyerahkan para remaja tersebut kepada pihak kepolisian,” tutupnya.

Ketua DPD GNM Sumut, Dodi Rikardo Sembiring: Jadikan Semangat Sumpah Pemuda Sebagai Aksi Nyata Membangun Persatuan dan Kemajuan Bangsa

MEDAN || jejakindonesia.id – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang jatuh pada 28 Oktober 2025 menjadi momentum penting untuk menyalakan kembali api perjuangan generasi muda dalam menjaga persatuan dan memajukan bangsa.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Garda Mandiri Nusantara (GNM) Sumatera Utara (Sumut), Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos, mengajak seluruh pemuda Indonesia menjadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai gerakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu disampaikan Dodi, yang akrab disapa Kawar kepada awak media pada Sabtu, 25 Oktober 2025 di Sekretariat DPD GNM Sumut, Jalan Halat No. 108/77 Medan.
Ia menilai, tema peringatan tahun ini “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu” mengandung makna mendalam tentang pentingnya persatuan, kerja nyata, dan kontribusi aktif kaum muda untuk bangsa.

"Tema itu bukan hanya slogan seremonial, tapi seruan moral agar pemuda bangkit dan bergerak bersama. Kekuatan pemuda bukan pada jumlah, tapi pada semangat, idealisme, dan keberanian untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya,” ujar Dodi yang juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi GeberNews.com dan SuaraPrananta.com.

 

Lebih lanjut, Dodi menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 harus tetap tertanam dalam diri generasi muda masa kini.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi pengikut arus zaman. Mereka harus tampil sebagai penggerak perubahan, memperkuat karakter kebangsaan, dan melawan segala bentuk provokasi yang mengancam persatuan nasional,” tegasnya.

Dodi juga menyoroti tantangan generasi muda di era digital yang semakin kompleks. Menurutnya, pemuda masa kini harus adaptif, cerdas, dan berintegritas tinggi.

"Kecerdasan intelektual harus berjalan seiring dengan kecerdasan emosional dan moral. Pemuda harus bijak bermedia sosial, santun dalam berpendapat, dan kokoh memegang prinsip kebangsaan,” tambahnya.

 

Sebagai Ketua DPD GNM Sumut, Dodi menyerukan kepada seluruh elemen pemuda di Sumut untuk menjadikan Hari Sumpah Pemuda sebagai wadah memperkuat solidaritas lintas suku, agama, dan budaya.

"Semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah kekuatan utama bangsa ini. Pemuda harus menjaga persaudaraan dan kebersamaan agar cita-cita bangsa menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera bisa terwujud,” ujarnya.

 

Ia juga menegaskan pentingnya peran pemuda dalam mengawal kebijakan publik, menolak praktik korupsi, dan memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat kecil.

"Gerakan pemuda tidak boleh berhenti pada acara seremonial. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata, menjadi agen perubahan yang menghadirkan solusi dan harapan bagi masyarakat,” tutur Dodi.

 

Menutup pernyataannya, Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk meneladani semangat para pendahulu bangsa.

"Sumpah Pemuda bukan sekadar catatan sejarah, tapi sumber inspirasi untuk terus bergerak, berkarya, dan berkontribusi bagi negeri. Mari bersatu, berjuang, dan bersama wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat,” pungkasnya.

(Adel)

error: Content is protected !!