MATARAM || jejakindonesia.id – Program ketahanan pangan bukan lagi sekadar jargon pemerintah. Dalam dialog interaktif Merajut Pangan Bumi Gora yang tayang di RRI Mataram, Jumat (7/11/2025), Sekretarid Deputi (Sesdep) Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., memaparkan bagaimana dapur makan bergizi gratis (MBG), dapat menjadi “mesin perubahan” untuk kualitas SDM Indonesia.
Tema dialog kali ini, “Inspirasi Ketahanan Pangan dari Dapur Makan Bergizi Gratis”, mengupas bagaimana pangan lokal dan pemberdayaan petani, dapat terhubung langsung dengan upaya menekan angka stunting, meningkatkan akses pangan bergizi, dan mendongkrak ekonomi NTB.
Dalam penjelasannya, Kombes Lalu Iwan menegaskan jika ketahanan pangan sebagai kunci masa depan Indonesia. Bukan hanya tentang “pangan tersedia”, tetapi bagaimana masyarakat mudah mendapatkan, mampu membeli, serta bisa memanfaatkannya menjadi asupan sehat setiap hari.
“Ketahanan pangan itu bukan semata ketersediaan. Ada akses, ada pemanfaatan, ada stabilitas harga. Itu semua saling berkaitan,” jelasnya.
Kombes Lalu Iwan menyebut empat indikator utama, di antaranya supply cukup dan beragam, akses fisik dan harga yang terjangkau, konsumsi aman dan bergizi, dan stabilitas pasokan dari waktu ke waktu.
“Konsep tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dan Perpres 66 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan Nasional,” tandasnya.
Menurut Perwira Menengah (Pamen) Polri melati tiga itu, pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai program nasional karena beberapa alasan strategis, di antaranya menjamin kesejahteraan rakyat, mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, mengantisipasi krisis global dan iklim, menjaga stabilitas sosial-politik, serta menguatkan kemandirian pangan berbasis komoditas lokal.
“Program seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG, diversifikasi pangan, penguatan cadangan nasional, hingga sinergi lintas kementerian menjadi langkah konkret yang kini berjalan,” bebernya.
Ketahanan pangan, kata Kombes Lalu Iwan, harus dipandang dari kebutuhan gizi kelompok rentan seperti bayi, balita, remaja, dan anak sekolah.
Ia menyinggung masalah gizi Indonesia yang masih berlapis seperti kasus stunting, wasting, anemia remaja putri, obesitas, dan akses pangan tidak merata di wilayah 3T.
“Kalau satu pilar ketahanan pangan lemah, maka risiko gizi buruk meningkat. Dampaknya langsung ke produktivitas dan daya saing bangsa,” tegasnya.
Dalam dialog interaktif itu, Kombes Iwan juga menyoroti NTB sebagai daerah dengan potensi pangan lokal yang sangat kuat. Menurutnya, NTB telah menjadi contoh bagaimana petani lokal, UMKM, BUMDes, hingga koperasi dapat terhubung langsung dengan dapur Program MBG.
Pun, komoditas seperti jagung, sayuran hijau, ikan, telur, hingga sorgum dan buah lokal kini menjadi bahan baku menu harian MBG.
“Dengan memanfaatkan hasil bumi lokal, rantai pasok menjadi pendek dan manfaat ekonominya langsung dirasakan petani,” jelasnya.
Disebutkan, di berbagai kabupaten peningkatan produksi pangan lokal juga berdampak pada perbaikan gizi masyarakat. Kombes Lalu Iwan menggambarkan jika program MBG, menjadi penghubung antara produksi petani dan kebutuhan gizi masyarakat.
“Petani tidak perlu cemas soal pemasaran. Semua bisa terserap dapur MBG. Rantai pasok yang sebelumnya panjang jadi pendek. Efisien dan stabil,” ungkapnya.
Kombes Lalu Iwan juga menyebut jika dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kini menjadi pusat distribusi bahan pangan lokal, yang langsung diolah sebagai menu bergizi harian.
“Kami optimistis, selama transformasi pangan dan integrasi program gizi berjalan masif, insya Allah, NTB bisa keluar dari persoalan ini,” ucapnya.
Dalam dialog tersebut, Kombes Iwan juga memaparkan langkah-langkah strategis BGN, di antaranya kebijakan, sinkronisasi regulasi nasional, standar gizi nasional, dan mendorong MBG sebagai intervensi gizi lintas sektor.
"Jadi, BGN tidak lagi hanya membuat kebijakan, tapi turun langsung memastikan implementasi berjalan,” tegasnya.
Kombes Lalu Iwan menyebut sejumlah capaian di NTB dari adanya program MBG, di antaranya terdapat 226.735 penerima manfaat MBG hingga Juli 2025, terbangunnya SPPG dan dapur sehat, pelatihan “penjamah makanan” untuk 750 pengelola dapur, sosialisasi MBG di berbagai kabupaten/kota, dan keterlibatan 21 UMKM, 7 CV, 38 yayasan, dan 328 supplier lokal.
“BGN ingin memastikan pangan bergizi tersedia, higienis, dan aman. Bukan hanya sekadar ‘makan’ tetapi benar-benar ‘bergizi’,” katanya.
Kombes Iwan menutup dialog dengan menegaskan prioritas BGN, seperti penurunan stunting dan malnutrisi, penguatan ketahanan pangan bergizi,medukasi gizi di keluarga, sekolah, dan komunitas, sistem data dan monitoring terpadu, dan kolaborasi semua sektor terkait.
“Ketahanan pangan dan ketahanan gizi itu fondasi Indonesia emas. Jika gizinya kuat, SDM-nya kuat,” tutupnya.
