We're open Closes at 5:00 pm

Tahun: 2026

IMG-20260219-WA0079

‎Buntut Di Backup Oknum, IMA Madina Stain Madina Adakan Aksi Tuntut Aliran Upeti Di Buka

Redaksi 6 bulan ago

MANDALING NATAL || Jejak-indonesia.id - Aktivitas illegal minning ataupun di Madina lebih sering disebut PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) menggunakan Alat Berat Escavator menguak indikasi baru, dimana adanya temuan yang mengarah kepada keterlibatan Oknum Aparat J dan B di jajaran Kodim 0212/Tapsel dibawah Komando Letkol Inf Dedi Harnoto
‎
‎Hal ini mengarah berdasarkan adanya beberapa ungkapan Bos Tambang, Foto dokumentasi lapangan dan keterangan masyarakat terkait aktifitas Upeti ataupun stabil keamanan bulanan yang dijalankan Oknum J dan B sebagai juru kutip
‎
‎Menanggapi hal ini Organisasi Mahasiswa yang tergabung pada IMA Madina Stain Mandailing Natal akan melaksanakan Aksi Demo untuk mengungkap mafia-mafia perusak lingkungan di Madina
‎
‎Hasnul habib rangkuti selaku ketua IMA Madina Stain Mandailing Natal menyebutkan bahwa kegiatan ilegal ini kenapa susah di tertibkan sebab adanya beberapa temuan yang mengindikasikan keterlibatan oknum-oknum aparat dalam kegiatan tersebut
‎
‎"Ya, temuan dilapangan terindikasi Oknum Koramil 16 Batang Natal J dan B menjadi play maker sekaligus juru kutip Upeti PETI Batang Natal"
‎
‎"dari data dan temuan lapangan kegiatan Back up PETI ini diduga kuat terstruktur dan massif, karna setiap petinggi-petinggi satuan mereka yang dicoba untuk dikonfirmasi bungkam dan tidak mau menjawab, termasuk Dandim 0212/Tapsel"
‎
‎"Maka dari itu kami mengadakan aksi bertujuan untuk melihat apakah fungsi DPRD Madina sudah mandul seperti yang di isu kan ditengah-tengah masyarakat, dan melihat tanggapan POM militer di Madina yang selama beberapa tahun ini juga diduga tahu kegiatan tersebut tapi tidak menjalankan Tupoksinya dan terkesan ikut menikmati" ungkap Hasbi
‎
‎Pada intinya kami meminta dengan tegas kepada Bupati Madina yang kepalanya di injak-injak pengusaha dan para mafia PETI di daerahnya sendiri dan meminta pengusutan aliran Uang Upeti Ataupun istilah mereka Uang Payung Siapa saja yang makan dan kemana saja, karna tidak mungkin anggota berani bergerak tanpa diketahui Atasannya" Tegas Hasbi

IMG-20260219-WA0078

Operasi Keselamatan Siginjai 2026 Berakhir, Polda Jambi Kedepankan Edukasi: Pelanggaran Turun Signifikan

Redaksi 6 bulan ago

JAMBI || Jejak-indonesia.id — Pelaksanaan Jambi Operasi Keselamatan Siginjai 2026 yang berlangsung selama 14 hari sejak 2 hingga 15 Februari 2026 resmi berakhir.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan signifikan pada penindakan pelanggaran lalu lintas, seiring optimalisasi langkah preemtif dan preventif yang dilakukan jajaran Polda Jambi.

Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jambi mencatat total tilang sebanyak 72 perkara, yang terdiri dari 41 perkara melalui sistem ETLE dan 31 perkara non-ETLE. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Sebaliknya, teguran meningkat menjadi 11.887 perkara atau naik 139,37 persen, yang menunjukkan pendekatan humanis lebih diutamakan dalam operasi kali ini.

Selama pelaksanaan operasi, jajaran kepolisian juga mengintensifkan kegiatan edukasi dan penyuluhan melalui 45.733 kegiatan dikmas lantas, 12.526 kegiatan preventif terhadap orang, 2.502 kegiatan terhadap kendaraan, serta 1.667 kegiatan terhadap kondisi jalan dan lingkungan.

Meski demikian, data kecelakaan lalu lintas masih menunjukkan peningkatan dengan total 32 kasus, terdiri dari korban meninggal dunia 4 orang, luka berat 6 orang, dan luka ringan 39 orang, dengan kerugian materiil mencapai Rp123,7 juta.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa hasil Operasi Keselamatan Siginjai 2026 menunjukkan keberhasilan pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas.

“Penurunan angka tilang menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Polda Jambi akan terus mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi serta sosialisasi secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebagai bahan perbaikan menjelang Operasi Ketupat 2026, termasuk memperkuat sinergi dengan instansi terkait guna menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga budaya tertib berlalu lintas tidak hanya saat operasi, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Dengan berakhirnya Operasi Keselamatan Siginjai 2026, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jambi.

IMG-20260219-WA0067

Gerakan Boikot Membayar Pajak Semakin Meluas, Mendesak Fasilitas Umum Diwujudkan

Redaksi 6 bulan ago

Jejak-indonesia.id || Wacana boikot pembayaran pajak yang sempat menjadi topik pembahasan serius oleh kalangan aktivis dan kaum pergerakan yang ada di Tangerang, Banten sejak masa silam, kini menjadi bahasan Atlantika Institut Nusantara yang giat melakukan kajian, penelitian dan pengembangan sumber daya masyarakat, Rabu, 18 Februari 2026 dengan titik sorot perihal pajak yang terasa semakin mencekik saat kondisi ekonomi menjadi beban yang bertambah berat. Akibatnya, sejumlah pekerja jasa pengantaran barang dan orang -- ojek sepeda motor pada umumnya di Tangerang dan sekitarnya mengeluh, saat hendak membayar pajak kendaraan bermotor berikut denda akibat adanya klaim pelanggaran memasuki jalur busway saat di musim penghujan, sehingga sejumlah jalur kendaraan mengalami banjir dan membuat banyak pengguna jalan yang menggunakan sepeda bermotor memasuki jalur busway. Begitu juga sebaliknya, jalur busway yang terendam air cukup tinggi juga dihindari oleh busway dengan memasuki jalur jalan umum.

Artinya, jika pengguna jalan jalur bysway pada saat banjir meluap menenggelamkan jalan raya, mengapa yang dikenakan sanksi denda hanya pemotor saja, termasuk tukang ojek online yang menggunakan jalur busway saat banjir meluap dimana-mana.

Pelanggaran terhadap pengguna sepeda motor umumnya -- termasuk ojek -- dialami oleh mereka yang melintas di sepanjang jalan Daan Mogot saat musim penghuhan pada bulan Januari hingga Februari 2026. Akibatnya, ketika mereka hendak menbayar pajak sepeda motor, nilai sanksi dendanya justru berlipat ganda dari nilai pajak kendaraan tersebut. "Bayangkan, kami yang mau bayar pajak hendaraan bermotir antara Rp 200.000 ribu, harus membayar denda akibat dianggap melakukan pelanggaran menggunakan jalan busway sebesar Rp. 3,5 juta. Lho, wong penghasilan dari ngojek seharian saja sudah sanhat sulit untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga", ujar Ibrahim yang mengaku menjadi tukang ojek online sejak di-PHK satu setengah tahun silam dari perusahaan tempatnya bekerja dahulu itu.

Ibrahim pun menginformasikan ketika mengalami PHK secara permanen dari perusahaannya dahulu itu, dia menggunajan uang pesangon yang tidak seberapa jumlahnya itu untuk membeli sepeda motor baru yang sudah dia pakai untuk mencari nafkah sebagai tukang ojek online sampai sekarang.

Akibat denda terhadap pelanggaran yang dianggap telah dilakukan Ibrahim, seperti yang dialami juga oleh Sumarno, mereka jadi mengurungkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor milik mereka lantaran dendanya sudah nyaris sama dengan harga seoeda motor yang mereka miliki itu dan nasih memerlukan banyak perawatan agat tetap sehat menjadi akat vital mekakukan pejerjaan.

Informasi yang diperoleh Atlantika Institut Nusantara untuk mengikuti perkembangan rencana aksi unjuk rasa atau melakukan boikot terhadap pembayaran pajak apapun yang diwajibkan itu, akan segera dilakukan bersama aktivis dan kaum pergerakan yang ada di Tangerang dan seekitarnya, hingga pebaikan sarana dan prasarana seperti fasilitas publik diperbaiki sesuai dengan hak dan kewajiban warga masyarakat yang adil dan manusiawi. Sebab dari sejumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang garus disediakan dan diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah hak bagi seluruh warga negara, karena sudah dikenakan untuk membayar pajak.

Sementara informasi yang diperoleh Atlantika Institut Nusantara dari salah seorang aktivis perempuan yang meminta untuk tidak disebitjan namanya, mengakui sebagai koordinator kamoanye dan sosialisasi boikot memvayar pajak, hingga pelayanan dan penyediaan fasilittas publik untuk rakyat terpenuhi dengan baik.

"Jadi selama fasilitas umum untuk rakyat, seperti perbaikan dan penerangan jalan umum belum memadai dan diperbaiki, kita tetap menganjurjan untuk tetap menunda pebayaran pajak dalam bentuk apapun kepada pemerintah", kata aktivis perempuan yang dibenarkan oleh wakilnya sambil menambahkan bila wilayah operasional mereka meliputi juga Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk wilayah Cilegon dan sekitarnya, menurut Suhaimi sudah lebih dahulu dilakukan, katanya karena warga sudah habis kesabaran untuk menyaksikan fasilitas untuk yang tidak memadai bagi masyarakat.

 

Jakarta, 19 Februari 2026

IMG-20260219-WA0061

Korlantas Polri Distribusikan 15 Unit ETLE Handheld ke Polda Babel Perkuat Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Lalin

Redaksi 6 bulan ago

BABEL || Jejak-indonesia.id - Kebijakan transformasi digital penegakan hukum lalu lintas yang digagas oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., terus diwujudkan melalui pemerataan perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di seluruh wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut menitikberatkan pada pembangunan sistem penindakan yang modern, presisi, transparan, dan berbasis teknologi informasi guna menjawab tantangan dinamika lalu lintas yang semakin kompleks.

Hal itu seperti disampaikan oleh Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) pada Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H selaku pengendali pelaksana teknis dan pendistribusian ETLE Handheld, Kamis (19/2/26).

"Pemerataan perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan kita laksanakan di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Seperti halnya kali ini, sebagai implementasi nyata dari kebijakan tersebut, Korps Lalu Lintas Polri mendistribusikan 15 unit ETLE Handheld kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Brigjen Pol. Faizal mengatakan distribusi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan mobilitas antar wilayah yang tinggi.

Sementara itu saat dikomfirmasi di Polda Babel, Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H selaku koordinator teknis mengatakan kolaborasi ini memastikan kesiapan personel, sistem, serta mekanisme operasional berjalan selaras dengan standar nasional ETLE.

Kombes Pol Dwi Sumrahadi menyebut, Provinsi Kepulauan Babel sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi berbasis pertambangan, perkebunan, perikanan dan pariwisata, memiliki arus lalu lintas yang dinamis baik pada jalur nasional maupun jalan penghubung antarkabupaten.

Oleh karena itu menurut Kombes Pol Dwi Sumrahadi, kehadiran ETLE Handheld memberikan fleksibilitas bagi petugas dalam melakukan penindakan di lokasi-lokasi strategis, termasuk kawasan pelabuhan, pusat distribusi logistik, kawasan wisata, hingga titik rawan kecelakaan dan pelanggaran.

"Secara teknis, ETLE Handheld mampu merekam pelanggaran dalam bentuk foto dan video dengan kualitas tinggi yang dilengkapi data waktu, lokasi berbasis koordinat, identitas kendaraan, serta klasifikasi jenis pelanggaran," kata Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Data tersebut lanjut Kombes Dwi Sumrahadi secara otomatis terintegrasi dengan sistem ETLE Nasional (ETLE-Nas), sehingga proses back office, verifikasi, hingga penerbitan surat konfirmasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

"Semua tindakan ini tanpa interaksi langsung, sehingga tidak lagi berpotensi menimbulkan penyimpangan," tegas Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Penguatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas melalui pendekatan elektronik yang objektif.

Dengan sistem yang terdokumentasi secara digital, setiap penindakan memiliki dasar bukti yang kuat, sehingga meningkatkan kepastian hukum sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran prosedur.

Lebih lanjut, optimalisasi 15 unit ETLE Handheld di jajaran Ditlantas Polda Kep. Bangka Belitung diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, menekan angka pelanggaran, serta berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

"Pendekatan berbasis teknologi ini sejalan dengan konsep Polri Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,"pungkasnya. (*)

IMG-20260219-WA0060

Kapolres Madiun Launching Patroli SIKAT untuk Harkamtibmas di Bulan Suci Ramadhan

Redaksi 6 bulan ago

MADIUN || Jejak-indonesia.id – Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara melaksanakan launching Patroli SIKAT (Presisi Keamanan Masyarakat) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Madiun Polda Jatim khususnya pada bulan suci Ramadhan.

Kegiatan launching dilaksanakan di lapangan Tribrata Mapolres Madiun dan dihadiri oleh Pejabat Utama Polres, para Kapolsek jajaran, serta personel yang terlibat dalam pelaksanaan patroli SIKAT, Rabu (18/2/26).

Program Patroli SIKAT ini merupakan implementasi pendekatan Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam arahannya, Kapolres Madiun menegaskan bahwa Patroli SIKAT Presisi difokuskan pada pengamanan pada saat Ramadhan.

“Patroli SIKAT ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama bulan Ramadhan terutama pada saat menjelang buka puasa, saat sholat tarawih dan saat sahur,” kata AKBP Kemas.

Ia menambahkan bahwa Patroli SIKAT PRESISI akan dilaksanakan secara rutin dengan mengedepankan tindakan humanis namun tegas terhadap pelanggaran hukum.

“Patroli ini kita laksanakan untuk mengantisipasi tindak pidana atau kriminalitas seperti pencurian rumah kosong, peredaran minuman keras, balap liar, tawuran, perang sarung maupun gangguan keamanan lainnya,”terang AKBP Kemas.

Dengan hadirnya Patroli SIKAT, Polres Madiun Polda Jatim berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai wujud nyata Polri yang Presisi, melalui kehadiran Polisi di tengah masyarakat. (*)

Terbaru

IMG-20260814-WA0069

LBH Watoniah Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada Letjen TNI Mohammad Fadjar, Panglima Kostrad

Redaksi 2 jam ago
IMG-20260814-WA0068

Petugas Lapas Banyuwangi Gagalkan Penyelundupan Sabu yang Diselipkan di Karet Celana Pengunjung Wanita

Redaksi 2 jam ago
IMG-20260814-WA0067

Pasi Ops Kodim 0825/Banyuwangi Hadiri Festival Pawai Lampion Kebangsaan, Semarak HUT ke-81 RI di Banyuwangi

Redaksi 2 jam ago
IMG-20260814-WA0066

Gesah Bareng Ambi Bupati, Cara Bupati Ipuk agar Warganya Bisa Sampaikan Langsung Persoalannya

Redaksi 2 jam ago
IMG-20260814-WA0065

Angkat Kekayaan Budaya Blambangan, Pawai Lampion Hiasi Malam Banyuwangi

Redaksi 2 jam ago