Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Tahun: 2026

Polsek Pulau Raja Laksanakan Patroli Asmara Subuh, Jaga Kondusifitas Ramadhan

ASAHAN || Jejak-indonesia.id - Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas tetap terjaga aman dan kondusif selama bulan suci Ramadhan1447 H, Personel Polsek Pulau Raja Polres Asahan Polda Sumatra Utara melaksanakan kegiatan Patroli Asmara Subuh di wilayah hukumnya, Polres Asahan (1/3/2026).

Kegiatan dimulai sekitar pukul 05.30 WIB hingga selesai dengan menyasar seputaran wilayah hukum Polsek Pulau Raja. Patroli dilaksanakan oleh AIPDA Sunarso dan AIPDA A. Ridwan Siregar.

Patroli Asmara Subuh ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa, khususnya saat menjalankan sahur dan Sholat Subuh. Kehadiran personel Polri di lapangan juga sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas di waktu rawan menjelang pagi hari.

Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban serta bersama-sama menciptakan suasana Ramadhan yang aman dan damai ditengah tengah masyarakat kabupaten Asahan
Wilayah hukum polres Asahan

Tiem

Jelang Ramadhan 1447 H, Sat Samapta Polres Asahan Intensifkan Patroli Perintis Presisi, Pastikan Masyarakat Ibadah dengan Aman dan Nyaman

ASAHAN || Jejak-indonesia.id - Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah, Polres Asahan melalui Satuan Samapta semakin mengintensifkan kegiatan Patroli Perintis Presisi guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

01 - 03 - 2026

Kegiatan patroli dengan melibatkan personel AIPTU Khairul Adhani, AIPTU Bambang A, AIPDA Amir Rusli, dan BRIPKA Yoga Darma, menggunakan tiga unit sepeda motor patroli Sat Samapta Polres Asahan.

Patroli menyasar sejumlah titik strategis dan lokasi rawan gangguan Kamtibmas di wilayah Kota Kisaran, seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan M. Yamin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Cokro Aminoto, serta Jalinsum Kisaran. Selain itu, personel juga melakukan patroli di kawasan pemukiman penduduk, pusat perbelanjaan, terminal, objek vital, serta masjid-masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah masyarakat.

Kegiatan ini difokuskan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, seperti aksi premanisme, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, balap liar, serta gangguan lainnya yang berpotensi meningkat menjelang Ramadhan.

Selain melakukan pemantauan, personel juga berdialog secara humanis dengan masyarakat, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Personel juga mensosialisasikan layanan Call Center 110 sebagai sarana pengaduan cepat apabila masyarakat membutuhkan kehadiran Polisi.

Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat pada malam hari mendapat respon positif. Warga merasa lebih aman dan nyaman, khususnya menjelang Ramadhan yang identik dengan meningkatnya aktivitas masyarakat pada malam hingga dini hari.

Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani, S.H., S.I.K., M.H menegaskan bahwa kegiatan Patroli Perintis Presisi merupakan langkah preventif Polres Asahan dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang dan selama Bulan Suci Ramadhan.

“Polres Asahan berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat guna memberikan rasa aman, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan khusyuk dan tenang,” ujarnya.

Hasil patroli menunjukkan situasi wilayah hukum Polres Asahan dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif, serta tidak ditemukan adanya gangguan Kamtibmas yang menonjol meresahkan masyarakat.

Tiem

Kasatgas PRR: Sumur Bor dan Sanitasi Penyintas Bencana Masih Perlu Diperbanyak

SUMATRA || Jejak-indonesia.id - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus menambah fasilitas sumur bor dan fasilitas sanitasi mandi, cuci kakus (MCK) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, dari 72 MCK yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 54 diantaranya telah selesai dibangun. Kemudian dari 139 MCK yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 128 di antaranya telah selesai dibangun. Selanjutnya, dari 46 MCK yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun.

Sementara, untuk pembangunan sumur bor. Dari 578 sumur bor yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 369 di antaranya telah dibangun. Kemudian dari 152 sumur bor yang akan dibangun di Sumut, sebanyak 84 di antaranya telah dibangun. Sementara, dari 107 sumur bor yang akan dibangun di Sumbar, sebanyak 21 di antaranya telah selesai dibangun.

Secara total, ada sebanyak 208 MCK yang telah dibangun atau 80 persen dari 257 MCK yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera. Untuk sumur bor total ada 474 sumur bor yang telah dibangun atau 56 persen dari 836 sumur bor yang ditargetkan dibangun di daerah bencana Sumatera.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pembangunan sumur bor dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) darurat terus dipercepat guna memenuhi kebutuhan dasar penyintas bencana Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk mencegah krisis kesehatan serta mempercepat pemulihan kehidupan penyintas bencana Sumatera.

Tito mengapreziasi kolaborasi lintas sektor yang telah gotong royong membuat sumur bor dan sanitasi MCK di lokasi titik bencana Sumatera. Sebab, kebutuhan air bersih dan sanitasi MCK mutlak dibutuhkan, karena jaringan air bersih dan senitasi MCK mengalami kerusakan akibat bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera akhir tahun lalu.

"Terima kasih banyak kepada PLN, Danantara, Kementerian ESDM ada pembuatan sumber bor dan MCK ada untuk MCK 80%, sumur bornya masih perlu banyak 56% masih baru 474, karena ini ada masalah air minum, jaringan-jaringan yang putus," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno itu, turut dihadiri juga
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar; Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy; dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.

Selain itu turut hadir secara virtual Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Veronica Tan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto; serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria.

Satgas PRR Percepat Pemanfaatan Kayu Hanyutan untuk Rehabilitasi Pascabencana

SUMATRA || Jejak-indonesia.id - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu hanyutan sebagai bagian dari strategi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemanfaatan kayu hanyutan merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kembali wilayah terdampak sekaligus memastikan material yang tersedia di lapangan dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Di Aceh sangat-sangat banyak sekali. Itu lautan. Lautan apa namanya itu? Kayu. Jadi kalau mau dibuat kayu bakar gampang, bisa," ujar Tito saat rapat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Rabu (25/2/2026).

Data Satgas PRR pada 28 Februari mencatat realisasi pemanfaatan kayu hanyutan telah berjalan di sejumlah wilayah terdampak. Di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara mencatat volume kayu mencapai 2.112,11 meter kubik yang dimanfaatkan untuk pembangunan hunian sementara. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang tercatat 572,4 meter kubik kayu yang saat ini menunggu kebijakan pemerintah daerah terkait penetapan peruntukannya.

Di Provinsi Sumut, Kabupaten Tapanuli Selatan memanfaatkan 329,24 meter kubik kayu untuk pembangunan hunian sementara, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Adapun di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 93,39 meter kubik kayu digunakan untuk mendukung pemulihan rumah warga terdampak.

Sementara itu, di Sumbar, Kota Padang mencatat volume kayu hanyutan sebesar 1.996,58 meter kubik yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Langkah tersebut juga selaras dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191 tahun 2026 yang mengatur pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana sebagai sumber daya material untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kayu yang terbawa arus banjir agar dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan terkoordinasi.

Menurut Tito, optimalisasi kayu hanyutan bukan hanya mempercepat penyediaan hunian dan sarana pendukung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penataan kawasan terdampak agar lebih bersih, aman, dan tertata.

Dengan dukungan regulasi yang jelas serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kapolri “Ganas” Berantas Tambang Ilegal di Sulut, Bareskrim Siapkan Jerat TPPU: Aliran Duit Dibongkar, Aset Disita

MANADO || Jejak-indonesia.id – Sinyal keras datang dari pucuk pimpinan Polri. Komitmen bersih-bersih tambang ilegal di Sulawesi Utara bukan lagi sekadar wacana. Informasi yang dihimpun dari internal penegak hukum menyebutkan, jajaran Badan Reserse Kriminal Polri tengah mematangkan langkah besar: membongkar tambang ilegal hingga ke hulu dan hilir, termasuk menjerat para pemainnya dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Target berikutnya disebut-sebut mengarah ke wilayah Manado dan sekitarnya. Nilai kerugian negara dari aktivitas tambang tanpa izin di kawasan ini diduga mencapai angka fantastis. Bukan hanya soal penggalian emas ilegal, tetapi juga dugaan sistem distribusi dan pencucian hasil kejahatan yang sudah berjalan lama.

Pendekatan TPPU menjadi senjata pamungkas. Dengan skema ini, penyidik tak hanya memburu penambang di lapangan, tetapi juga membidik aktor intelektual, pemodal, hingga pihak yang diduga menampung dan memperjualbelikan emas hasil tambang ilegal. Aliran dana akan ditelusuri, rekening dibekukan, aset disita.

Sumber menyebutkan, penindakan kali ini tidak main-main. Siapa pun yang terlibat dalam mata rantai bisnis tambang ilegal, baik sebagai pelaku utama maupun penikmat hasil, berpotensi terseret. Bahkan pedagang emas diingatkan untuk tidak bermain api.

Menerima emas tanpa memastikan asal-usulnya dari lokasi berizin (IUP resmi) bisa berujung pidana. Dalam rezim TPPU, keuntungan yang dinikmati dari hasil kejahatan dapat dirampas negara. Artinya, bukan hanya pelaku tambang yang terancam, tetapi juga pihak yang memperdagangkan atau membantu menyamarkan hasilnya.

Langkah tegas ini dinilai sebagai upaya memutus praktik mafia tambang yang selama ini sulit disentuh karena kuatnya jaringan dan permainan di balik layar. Jika benar dijalankan konsisten, operasi ini berpotensi menjadi gelombang besar pemberantasan tambang ilegal di Sulawesi Utara.

Kini pesan aparat jelas: berhenti sebelum terlambat.

Agus Flores