Tahun: 2026

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendorong optimalisasi pemanfaatan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi yang masih tinggal di tenda. Tito menjelaskan, pengelolaan pengungsi dapat dilakukan dengan memaksimalkan huntara yang sudah tersedia, termasuk memindahkan pengungsi dari tenda ke titik lain yang masih memiliki kapasitas huntara.

“Yang di tenda ini bisa dimasukkan ke tempat titik lain yang huntaranya kelebihan. Saya lihat triknya seperti itu,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait pembahasan percepatan penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah pengungsi yang masih tinggal di tenda. Sementara pengungsi yang menempati fasilitas lain seperti gedung pemerintah atau meunasah (bangunan khas di gampong Aceh) dapat ditangani pada tahap berikutnya.

“Kalau yang di tenda memang harapan dari masyarakat, dari kepala daerah, yang di tenda ini yang jadi prioritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa wilayah masih membutuhkan tambahan pembangunan huntara karena jumlah pengungsi yang cukup besar. Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Aceh Tamiang yang dinilai masih membutuhkan tambahan huntara untuk menampung pengungsi. “Tamiang ini cukup banyak jumlahnya. Dan kemudian huntaranya kurang memang,” tambahnya.

Selain itu, Tito juga meminta pemetaan yang lebih jelas terkait pembangunan huntara dari berbagai sumber pendanaan. Hal tersebut penting agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai jumlah huntara yang telah dibangun maupun yang masih menjadi target pembangunan.

Menurutnya, data tersebut diperlukan sebagai bahan laporan pemerintah kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

“Jadi kita biar tahu juga berapa yang dibuat oleh BNPB, berapa yang dibuat oleh Danantara, dan berapa yang dibuat oleh Kementerian PU. Nanti pada saat kita melaporkan kepada Pak Presiden, karena setiap dua bulan sesuai Keppres melaporkan ke Pak Presiden,” tandasnya.

Satgas PRR

SUMATRA || Jejak-indonesia.id – Jumlah pengungsi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan tren penurunan signifikan sejak awal Ramadan.

Berdasarkan laporan harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, pada awal Ramadan atau 20 Februari 2026, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 12.994 jiwa, terdiri atas 12.144 jiwa di Aceh dan 850 jiwa di Sumut. Sementara itu, Provinsi Sumbar telah nihil pengungsi di tenda.

Seiring percepatan penanganan di lapangan, jumlah tersebut terus menurun. Data terbaru pada Kamis (5/3/2026) pagi, menunjukkan jumlah pengungsi tersisa 6.873 jiwa, dengan rincian 6.187 jiwa di Aceh dan 686 jiwa di Sumut.

Dengan demikian, dalam kurun waktu kurang dari dua pekan, jumlah pengungsi telah berkurang sebanyak 6.121 jiwa atau 47,1% dari kondisi awal Ramadan.

Penurunan jumlah pengungsi di tenda sejalan dengan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak. Berdasarkan data BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum, dari total rencana pembangunan 18.309 unit huntara di Aceh, Sumut, dan Sumbar, hingga 4 Maret 2026 telah selesai dibangun sebanyak 12.279 unit atau mencapai 67%.

Selain pembangunan huntara, progres hunian tetap (huntap) juga terus berjalan. Dari total rencana 36.669 unit huntap di tiga provinsi, saat ini sebanyak 1.363 unit dalam tahap progres pembangunan dan 6 unit telah selesai.

Di sisi lain, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah terealisasi 100%. Dari total 10.783 penerima di tiga provinsi, seluruhnya telah menerima transfer dana ke rekening masing-masing.

Kementerian Sosial juga tengah memproses penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 175.211 jiwa atau 47.686 kepala keluarga di 37 kabupaten/kota pada tiga provinsi terdampak, dengan total anggaran Rp236,53 miliar.

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, percepatan relokasi pengungsi menjadi prioritas dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Target tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idul Fitri. Kalau bisa sebelum Idul Fitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan,” ujar Tito.

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menargetkan pengungsi yang masih tinggal di tenda dapat segera dipindahkan ke hunian sementara (huntara) atau melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Upaya tersebut dilakukan agar para pengungsi memperoleh solusi hunian yang lebih layak sebelum Hari Raya Idulfitri.

Hal tersebut ditegaskan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Pembahasan Percepatan Penanganan Pengungsi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

“Saya sengaja mengundang kaitan dengan masalah pengungsian. Terutama yang masih ada di tenda, karena kita berharap sebelum lebaran tidak ada lagi yang ada di tenda,” katanya.

Tito menegaskan, keberadaan pengungsi yang masih tinggal di tenda hingga memasuki bulan ketiga pascabencana menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, mulai menurunnya jumlah pengungsi di tenda menjadi salah satu indikator pemulihan.

“Jadi kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk di bulan ketiga, bulan ketiga setelah akhir November, tidak elok kalau mereka masih di tenda,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi di tiga provinsi terdampak bencana terus mengalami penurunan. Di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diketahui sudah tidak ada pengungsi di tenda. Sementara itu, pengungsi di tenda di Provinsi Aceh masih tersebar di sejumlah wilayah seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Adapun di Provinsi Sumatera Utara, pengungsi masih berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

“Intinya adalah kita melihat masih ada yang ada di tenda, dan ini kita perlu selesaikan. Kita perlu apa solusinya supaya mereka tidak ada di tenda,” tambahnya.

Tito menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntara maupun penyaluran DTH agar masyarakat dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak. Menurutnya, koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian persoalan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Untuk diketahui, rakor tersebut dihadiri secara daring oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Managing Director Stakeholder Management and Communications di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rohan Hafas, serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin.

Satgas PRR