Tahun: 2026

SERANG || Jejak-indonesia.id – Polda Banten menggelar kegiatan buka puasa bersama dalam rangka Bulan Suci Ramadan 1447 H/2026 M bersama pengemudi ojek online dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berlangsung di Masjid Baiturrahman Polda Banten pada Kamis (05/03).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, para Pejabat Utama (PJU) Polda Banten, organisasi ojek online (Ojol), dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di wilayah hukum Polda Banten.

Kegiatan buka puasa bersama ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini turut berperan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolda Banten menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam suasana penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan. “Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana kebersamaan pada kegiatan buka puasa bersama antara Polda Banten dengan driver online serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Provinsi Banten,” ujar Hengki.

Hengki menjelaskan bahwa bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. “Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan kepedulian dan kebersamaan. Momentum ini sangat tepat untuk memperkuat sinergi antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hengki menegaskan bahwa para pengemudi ojek online maupun organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat serta turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan di tengah masyarakat. “Driver ojek online merupakan bagian penting dari denyut kehidupan masyarakat karena berada di garis depan dalam melayani publik. Demikian pula rekan-rekan dari organisasi kemasyarakatan yang selama ini berperan aktif menjaga harmoni sosial serta menyuarakan aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud hanya oleh aparat kepolisian, tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. “Keamanan dan ketertiban tidak mungkin terwujud hanya oleh aparat kepolisian semata, tetapi memerlukan dukungan, partisipasi, dan sinergi dari seluruh komponen masyarakat,” tambahnya.

Diakhir sambutannya, Kapolda Banten berharap kegiatan tersebut dapat mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Banten. “Kami berharap saudara-saudara sekalian dapat terus menjadi mitra Polri dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Banten. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, mempererat persatuan, serta bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Provinsi Banten,” pungkas Kapolda Banten.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah keagamaan serta buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Momentum tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Provinsi Banten.

(Bidhumas).

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaksanakan eksekusi terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam perkara TPPU.

Ia menjelaskan bahwa Direktorat Siber Bareskrim Polri juga melaksanakan penyerahan hasil objek eksekusi terhadap harta yang dirampas untuk negara sebagai bentuk implementasi nyata dari regulasi tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian penting dalam penanganan aset hasil kejahatan yang berasal dari aktivitas perjudian online.

Lebih lanjut, Himawan menegaskan bahwa eksekusi aset tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada Direktorat Siber Bareskrim Polri. Pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan ini juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) dari tindak pidana.

“Kami menyadari bahwa tindak pidana perjudian online telah menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap tatanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dalam penanganan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang bersumber dari perjudian online, merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga dilanjutkan dengan perampasan aset hasil kejahatan untuk negara,” ujar DirSiber Bareskrim Polri

Dalam kesempatan tersebut, hasil objek eksekusi diserahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai representasi pemerintah untuk selanjutnya disetorkan sebagai penerimaan negara. Penyerahan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas tindak lanjut LHA dari PPATK sekaligus wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 16 laporan polisi yang berasal dari 20 LHA telah selesai hingga tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dari perkara tersebut, total nilai aset yang diserahkan kepada negara melalui Kejaksaan Agung mencapai Rp58.183.165.803 yang berasal dari 133 rekening.

Himawan menambahkan, upaya penindakan yang dilakukan tidak hanya menyasar penyelenggara maupun operator perjudian online, tetapi juga menargetkan transaksi keuangan operasional melalui penerapan tindak pidana pencucian uang guna memutus aliran dana dan menghentikan operasional kegiatan perjudian online.

Di akhir keterangannya, ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung pengungkapan kasus tersebut. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pihak perbankan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan informasi dalam penanganan kasus perjudian online ini,” pungkasnya.