We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Februari 2026

Hadiri Haul KH. Musayyidi, Bupati Banyuwangi Tegaskan Menjunjung Tinggi Aspirasi Para Ulama

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Peringatan Haul ke-14 KH. Achmad Musayyidi di PP. Mabadiul Ihsan, Karangdoro pada Sabtu (7/2/2026) dihadiri berbagai kalangan. Para kiai, tokoh masyarakat hingga pejabat tampak berbaur dengan ribuan jamaah yang hadir.

Tampak hadir di antaranya KH. Fachruddin Manan, KH. Hasan Thoha, KH. Muhaimin Asymuni, KH. Masykur Ali, KH. Muwafiq Amir, KH. Achmad Wahyudi, KH. Sunandi Zubaidi, KH. Aly Asyiqin dan sejumlah kiai lainnya. Berderet bersama keluarga besar Mabadiul Ihsan. Di antara H. Abdullah Azwar Anas, KH. Masykur, H. Syukron Makmun, Mufti Anam dan lain-lain.

Adapula KH. Firjaun Barlaman dari Jember, Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Muhdlar dari Situbondo dan sejumlah tokoh lain dari luar kota. Turut satu majelis bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi. Di antaranya Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Banyuwangi H. Mujiono dan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk menegaskan jika aspirasi para ulama dan kiai menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan di daerahnya. “Nasihat-nasihat dari para kiai, kami junjung tinggi dalam pengambilan-pengambilan keputusan di pemerintahan kami. Kami meyakini aspirasi para kiai membawa aspirasi dari masyarakat secara luas,” ungkapnya.

Aspirasi tokoh agama tersebut, lanjut Ipuk, diolah sedemikian rupa dalam bentuk program wajib dan program prioritas. Program tersebut disesuaikan dengan tantangan dan kondisi fiskal saat ini. “Dari aspirasi dan kondisi yang ada, lantas kami menjalankan program seefektif mungkin, namun memiliki dampak yang luas,” jelasnya.

Ipuk mencontohkan salah satunya adalah program infrastruktur. Di awal 2026 ini, telah dilakukan sejumlah perbaikan jalan berlubang. Tak kurang dari 170 titik jalan berlubang di ruas utama. “Secara bertahap pada tahun ini, anggaran infrastruktur akan terus dioptimalkan guna kemaslahatan bersama,” terang Ipuk.

KH. Achmad Musayyidi merupakan pendiri PP. Mabadiul Ihsan, Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi. Pesantren tersebut kini berkembang dengan pesat. Memadukan pola pendidikan salaf, modern dan berbasis internasional. Memiliki sejumlah pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Islam Cordova.

Saat ini juga dikembangkan Pesantren Daar Al Ihsan (DAI) yang menggunakan kurikulum internasional. Pesantren ini mengedepankan pendidikan anti-bulliying dan lingkungan yang asri. “Akhlakul karimah, keilmuan agama dan skill serta leadership menjadi output utama yang kita tekankan kepada para santri,” ungkap Pembina Yayasan PP. Mabadiul Ihsan Gus H. Abdullah Azwar Anas. (*)

Kapolresta Banyuwangi Hadiri Haul Masyayikh Ponpes Mabadiul Ihsan ke-14

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Kapolresta Banyuwangi KBP Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H. menghadiri kegiatan Haul Masyayikh Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan ke-14, memperingati almarhum KH Achmad Musayyidi, yang digelar di Dusun Karangdoro, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu (7/2/2026).

Kegiatan haul yang diikuti sekitar ribuan jamaah tersebut dihadiri oleh para ulama, habaib, tokoh masyarakat, santri, serta jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Banyuwangi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Banyuwangi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan haul yang berlangsung khidmat dan tertib.

Kapolresta Banyuwangi menekankan pentingnya menjaga persatuan, nilai-nilai keagamaan, serta peran ulama dalam membangun karakter dan ketahanan sosial masyarakat.

Selain itu, Kapolresta Banyuwangi juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari kepedulian bersama.

Tajen Bebas di BB Agung Jembrana: Bantuan Kolam Disulap Arena Judi, Warga Terganggu, Kapolda Bali Harus tindak tegas

JEMBRANA, Jejak-Indonesia.id ||  Situasi dugaan judi tajen bebas di wilayah BB Agung, Kabupaten Jembrana, dinilai sangat parah dan kian meresahkan. Informasi yang diperoleh dari sumber di lapangan menyebutkan, sebuah bangunan bantuan yang awalnya diperuntukkan sebagai kolam justru dialihfungsikan menjadi arena tajen. Bangunan dengan rangka baja-baja yang sejatinya untuk rumah kolam itu kini digunakan sebagai tempat perjudian, sebuah penyimpangan fungsi yang terang-terangan.

[video width="478" height="850" mp4="https://jejak-indonesia.id/wp-content/uploads/2026/02/VID-20260207-WA0072.mp4"][/video]

Persoalan utama terletak pada alih fungsi bangunan bantuan. Fasilitas yang semestinya digunakan sesuai peruntukan, malah dipakai untuk aktivitas ilegal. Dugaan ini menguat karena arena tajen disebut beroperasi rutin setiap malam, mulai pukul 20.00 hingga 01.00 dini hari. Aktivitas tersebut berlangsung di kawasan padat penduduk, memicu kebisingan, kerumunan, dan keluhan masyarakat yang merasa terganggu ketenangan serta rasa amannya.

 

Sumber juga menyebut dugaan pengurus tajen atas nama Andika yang dikabarkan melakukan atensi kepada aparat penegak hukum (APH) di Jembrana agar arena tajen tetap “aman”. Jika benar, dugaan ini bukan perkara sepele. Publik mempertanyakan pembiaran yang terjadi, sebab aktivitas disebut berlangsung lama tanpa penindakan tegas. Kesan APH tutup mata dan telinga pun mengemuka di tengah masyarakat.

 

Pernyataan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali relevan disuarakan:

 

> “Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong.”

Pesan ini menjadi peringatan keras agar jajaran di daerah tidak mentolerir praktik melanggar hukum yang merusak ketertiban dan kepercayaan publik.

 

Pelanggaran dan Ancaman Pidana:

1. Perjudian (Tajen)

Pasal 303 KUHP: Setiap orang yang memberi kesempatan, turut serta, atau menyelenggarakan perjudian dapat diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda sesuai ketentuan.

2. Alih Fungsi Bangunan Bantuan

Penyalahgunaan bangunan bantuan berpotensi melanggar ketentuan perizinan dan peruntukan, serta dapat berujung pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian negara atau terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan.

3. Gangguan Ketertiban Umum

Operasional hingga dini hari di kawasan permukiman dapat dikenai sanksi ketertiban umum berdasarkan peraturan daerah.

4. Dugaan Pembiaran/Perlindungan Oknum

Jika terbukti ada pembiaran atau perlindungan oleh oknum aparat, dapat berimplikasi pada pelanggaran kode etik hingga pidana sesuai hukum yang berlaku.

Kasus ini menuntut penyelidikan menyeluruh, transparan, dan berkeadilan. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Warga berhak atas lingkungan yang aman dan tenang, sementara bangunan bantuan wajib digunakan sesuai peruntukannya. Aparat diharapkan bertindak cepat dan tegas demi memulihkan kepercayaan publik.

Catatan Redaksi:

Media ini menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah serta membuka ruang Hak Jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (red)

Pastikan Mudik dan Wisata 2026 Lancar, Kapolda Jabar Tinjau Kesiapan Jalur Pangandaran

Pangandaran || Jejak-indonesia.id – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polres Pangandaran pada Jumat (6/2/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan jalur serta sarana prasarana pendukung menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Langkah proaktif ini diambil guna menjamin keamanan, kenyamanan, serta kelancaran arus lalu lintas, baik bagi masyarakat yang akan mudik Idul Fitri maupun wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran.

Didampingi Pejabat Utama Polda Jabar dan Kapolres Pangandaran, Kapolda meninjau sejumlah titik krusial. Pemantauan dimulai dari perbatasan Tasikmalaya–Pangandaran, perbatasan Jawa Tengah–Jawa Barat, hingga jalur utama menuju kawasan objek wisata Pantai Pangandaran.

Irjen Pol. Rudi Setiawan menegaskan bahwa Pangandaran memerlukan perhatian khusus karena karakteristiknya sebagai jalur selatan mudik sekaligus destinasi wisata nasional. "Perlu pemetaan matang terhadap titik rawan kemacetan dan kecelakaan agar kami dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ujar Kapolda.

Selain mengecek kondisi fisik jalan dan kelengkapan rambu lalu lintas, Kapolda juga meninjau lokasi pendirian Pos Pengamanan dan Pos Terpadu. Dalam arahannya, ia menginstruksikan jajaran Polres Pangandaran untuk memperkuat sinergi lintas sektoral bersama TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan tenaga kesehatan.

Kapolda menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pengaturan lalu lintas serta kesiapan skema rekayasa jalan guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Melalui pengecekan dini ini, diharapkan seluruh potensi kendala dapat teratasi sehingga Operasi Ketupat Lodaya 2026 berjalan optimal demi mewujudkan mudik yang aman, nyaman, dan berkesan di wilayah Jawa Barat.

Pasok BBM Bersih Nasional, Pabrik Bioetanol Berkapasitas 30.000 Kilo Liter Segera Dibangun di Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Kabupaten Banyuwangi akan menjadi salah satu daerah pemasok BBM ramah lingkungan, dengan dibangunnya pabrik bioetanol berkapasitas produksi 30 ribu kilo liter (KL) per tahun, di kawasan Pabrik Gula Glenmore Banyuwangi.

Pabrik yang merupakan bagian dari agenda transisi energi nasional, memproduksi bahan bakar bersih berbasis tebu guna mendukung bauran energi dan substitusi impor BBM, berkapasitas produksi 30 ribu Kilo Liter (KL). Pabrik tersebut akan mentransformasi molase (tetes tebu) menjadi bioetanol sebagai energi bersih.

Pabrik ini dibangun oleh PT Pertamina sinergis dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di lahan seluas 10 Ha. Proyek ini merupakan bagian dari fase pertama program hilirisasi yang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

“Bioetanol merupakan energi bersih yang lebih ramah lingkungan. Pabrik ini akan berkontribusi pada pasokan energi bersih nasional,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (7/2/2026).

Selain itu, menurut Ipuk keberadaan pabrik ini akan memaksimalkan serapan tebu petani khususnya di Banyuwangi. "Tebu petani Banyuwangi dan daerah sekitar juga akan kian terserap maksimal, karena selain untuk kebutuhan produksi gula, juga untuk bahan baku bioetanol," kata Ipuk.

Pembangunan pabrik akan mulai dilakukan pada Juni mendatang, dengan perkiraan masa pengerjaan selama 24 bulan, dan telah dilakukan groundbreaking, Jumat (6/2/2026)

Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan pabrik bioetanol tersebut diproyeksikan menghasilkan 30.000 kiloliter bioetanol per tahun dengan bahan baku berbasis tebu.

“Ini merupakan transformasi produk sampingan gula menjadi energi bersih. Dengan pabrik bioetanol terintegrasi di Banyuwangi, kita akan menghasilkan 30.000 kiloliter bioetanol per tahun yang akan mendorong swasembada energi melalui perekonomian rakyat,” ujarnya.

Dengan kapasitas produksi tersebut, menurut Agung pabrik ini diproyeksi mampu mengurangi impor BBM hingga USD 13,9 juta atau setara Rp 233,52 miliar. Sekaligus dapat mengurangi emisi tahunan mencapai 66.000 ton CO2 ekuivalen.

"Ini akan menekan impor BBM dan menekan emisi karbon. Melalui substitusi impor BBM sinilai USD 13,9 juta akan dicapai ketahanan energi, dan melalui pengurangan emisi karbon senilai 66 juta ton CO2 ekuivalen akan dicapai keberlanjutan lingkungan," jelasnya.

Agung menyebut, hasil produksi pabrik bioetanol ini nantinya akan dikirimkan ke Terminal BBM Pertamina, kemudian disalurkan ke pasar sebagai BBM melalui SPBU Pertamina.

Sebelum memasuki tahap tersebut, Pertamina melalui 177 SPBU miliknya di Pulau Jawa telah menyalurkan produk BBM Pertamax Green 95, yang memiliki kandungan etanol 5 persen.

"Melalui pabrik bioetanol di Banyuwangi ini nantinya akan diperluas wilayah implementasinya dan ditingkatkan kandungan etanolnya. Sehingga akan seiring dengan negara-negara besar di dunia yang menggunakan etanol sebagai bahan bakar bersih," terang Agung.

Dari sisi hulu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, memastikan ketersediaan bahan baku sangat mencukupi.

“Dari sisi feed-stock aman. Kurang lebih untuk 100 KLP kan butuh sekitar 120 ribu ton dalam setahunnya. Kebetulan produksi molase dari PT SGN secara total hampir 700 ribu ton. Saya kira cukup, nanti juga disupport dari 5 pabrik gula yang ada di sekitar,” ungkapnya. (*)

error: Content is protected !!