We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Februari 2026

Sambut HPN 2026, Polda Jambi Berikan Apresiasi Kepada Media

JAMBI || Jejak-indonesia.id - Dalam rangka menyongsong Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Polda Jambi menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini berperan aktif menghadirkan informasi yang terpercaya, mendidik, dan menyejukkan bagi masyarakat.

Peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari tahun ini akan dipusatkan di Provinsi Banten. Momentum tersebut menjadi refleksi atas peran besar pers dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menuturkan bahwa keberadaan media memiliki posisi yang sangat penting sebagai rekan strategis Polri, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyampaian informasi yang benar dan berimbang.

“Menjelang Hari Pers Nasional 2026, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bersinergi dengan Polda Jambi dalam memberikan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar Kabid Humas Polda Jambi, Minggu (8/2/2026).

Ia menjelaskan, di era digital yang serba cepat seperti saat ini, tantangan di bidang informasi juga semakin kompleks. Penyebaran hoaks, disinformasi, serta ujaran kebencian menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Karena itu, menurutnya, pers yang profesional dan berpegang teguh pada etika jurnalistik menjadi benteng utama dalam menjaga ruang informasi publik tetap sehat dan kondusif. Polda Jambi pun menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan yang terbuka dan harmonis dengan media.

“Kami berkomitmen menjaga komunikasi yang transparan dan kolaboratif dengan rekan-rekan pers. Kami percaya, pers yang kuat dan independen akan mendorong lahirnya masyarakat yang cerdas serta kehidupan demokrasi yang semakin matang,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, insan pers juga diajak untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, mempertahankan independensi, serta menghadirkan produk jurnalistik yang berkualitas dan memberi nilai positif bagi publik.

" Sesuai dengan Tema Hari Pers Nasional 2026, Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat menegaskan bahwa kualitas pers sangat berpengaruh terhadap arah pembangunan bangsa. Informasi yang jernih akan mendorong ekonomi tumbuh dengan baik, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional,” jelas Kabid Humas.

Melalui peringatan Hari Pers Nasional 2026 ini, Polda Jambi berharap sinergi antara Polri dan media semakin solid, sehingga bersama-sama mampu menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung kesejahteraan masyarakat, baik di Jambi maupun secara nasional.

Koalisi Oposisi, Maunya Ketua Komisi III Di Ganti Gegara Bela Kapolri Agus Flores : Itu Koalisi Sampah

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Ketika Ketua Umum Fast Respon Counter Polri, Agus Flores, Dikonfirmasi Media, Minggu (8/2) terkait Viralnya Adanya Keinginan Koalisi Oposi agar Ketua Komisi III DPR RI, diganti.

Mendapat Tanggapan Serius dari Agus Flores.

" Pendapat Habiburahman saya Supor, itu pendapat Berkualitas, tidak ada hubungan Reformasi Polri dengan Pergantian Kapolri, itu 2 Pengertian berbeda, kalau urus Reformasi Polri Jangan dikaitkan dengan Pergantian Kapolri," tegas Raden Mas MH Agus Rugiarto SH disapa Agus Flores.

Selain Itu, dia berharap Masyarakat jangan mendengar ide ide Koalisi Sampah, dan itu punya kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat

" Rakyat biasa biasa saja, masih suka Pak Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, sekarang ini jangan berpikir lama atau tidaknya menjabat, tapi apa dia berbuat ke Negara dan Rakyat," tegas Agus Flores.

Aguspun menambahkan, Yang memiliki Legal Standing Mempersoalkan Kapolri, hanya DPR RI, bukan Koalisi Sampah.

" Masyarakat sekarang harus bijak melihat Mana yang ada Kepentingan dan Berdasarkan Suara Masyarakat" ujar Pemimpin YLKI 2 Daerah ini.

Putus Mata Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi KUR dan Serapan Bulog untuk Petani Jagung

JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Polri mendorong penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak.

Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.

Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Ia menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ketahanan pangan tahun 2026.

“Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Capaian ini menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar kinerja tahun 2026 dapat lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng.

Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator permodalan bagi kelompok tani (Poktan) jagung melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema pembiayaan ini melibatkan perbankan Himbara guna membantu petani memperoleh modal tanam dan memperluas lahan produksi.

Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani binaan Polri memperoleh pembiayaan perbankan untuk meningkatkan produktivitas pertanian jagung.

Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.

Tidak hanya soal permodalan, Polri juga mengawal stabilitas harga panen di tingkat petani. Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, Polri memastikan hasil panen petani diserap dengan harga yang sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga petani tidak lagi terjebak praktik tengkulak.

Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target serapan satu juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung sesuai standar Bulog,” kata Brigjen Langgeng.

Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membangun kemandirian petani melalui pendampingan manajerial agar mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah Indonesia.

Judi Sabung Ayam Sedati Diduga Direstui Oknum Polsek Sedati Warga Pertanyakan Sikap Polsek dan Lurah

SIDOARJO || Jejak-indonesia.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berulang kali menegaskan komitmen Polri untuk memberantas segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun daring. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak ragu menindak tegas praktik ilegal yang meresahkan masyarakat.

Namun pernyataan tegas tersebut kini dipertanyakan oleh warga Dusun Wager, Desa Pepe Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Mereka mengaku resah lantaran dugaan praktik perjudian terbuka justru berlangsung lama tanpa penindakan.

Sejumlah warga menilai aparat penegak hukum (APH) setempat terkesan mengabaikan laporan, meski informasi dan keluhan telah disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk pemberitaan media. Kinerja Polsek Sedati pun ikut dipertanyakan.

Menurut Tahul (nama samaran), praktik sabung ayam dan dadu itu sudah berjalan cukup lama dan dilakukan secara terang-terangan. “Lokasi perjudian ini buka secara terbuka, tapi Polsek Sedati seolah tidak mau tahu. Padahal ini di wilayah hukumnya,” ungkapnya, Minggu (08/02/2026).

Ia menjelaskan, akses menuju arena perjudian sangat mudah melalui jalan kecil dari arah Jembatan Wager. Bahkan, terdapat penanda berupa kurungan ayam yang digantung di tiang listrik dekat sebuah minimarket, seakan menjadi petunjuk arah bagi para pemain.

Arena tersebut juga nampak seperti lapangan, namun beratap sederhana dan kerap dipadati kendaraan roda dua maupun roda empat. Sejumlah mobil bahkan terlihat terparkir rapi di sekitar lokasi, menambah kesan aktivitas itu berlangsung terbuka tanpa hambatan.

“Seperti hari ini Minggu, ramai sekali," imbuhnya.

Ia menambahkan, warga sekitar mengaku terganggu dan resah. Sorak-sorai penonton terdengar hingga ke rumah-rumah. “Kalau sudah mulai, benar-benar bising,” katanya.

Lebih lanjut, Tahul menyebut praktik itu terkesan berjalan sistematis, mulai dari pendaftaran ayam, pengaturan jadwal pertandingan, hingga perhitungan taruhan. Sejumlah pihak diduga berperan sebagai pemodal dan koordinator lapangan.

“Bahkan, ada sosok yang bertugas mengamankan jalannya kegiatan supaya tidak tersentuh penindakan,” tegasnya.

Hingga informasi ini mencuat, warga mengaku belum melihat adanya langkah tegas dari aparat di wilayah hukum Sedati. Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan mendorong masyarakat mendesak pimpinan kepolisian di tingkat lebih tinggi turun tangan.

Tokoh masyarakat setempat menilai, jika praktik perjudian terus dibiarkan, dampaknya akan merusak tatanan sosial serta memicu konflik dan tindak kriminal lain. “Pastinya menjadi pemicu kejahatan-kejahatan lain,” ujarnya.

Warga pun secara terbuka meminta Kapolda Jawa Timur dan Kapolresta Sidoarjo untuk turun langsung melakukan penindakan tegas, sekaligus mengevaluasi kinerja aparat di tingkat bawah.

Sementara itu, Kanitreskrim Polsek Sedati saat dikonfirmasi PagiterKini.Com terkait dugaan perjudian tersebut memilih tidak memberikan keterangan hingga berita ini ditayangkan. Bersambung(tim)

Putus Rantai Tengkulak, Polres Pasuruan Dukung KUR dan Serapan Jagung Petani

PASURUAN || Jejak-indonesia.id  – Polri terus memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memutus rantai tengkulak dan memperluas akses pembiayaan bagi petani jagung. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyerapan hasil panen petani oleh Perum Bulog dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2).

Rapat diikuti seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan.

Brigjen Langgeng mengatakan, rakor digelar sebagai langkah konsolidasi dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sekaligus menyiapkan strategi penguatan ekosistem pertanian jagung pada 2026.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025, sehingga rapat ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada 2026,” ujarnya.

Di sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani dan perbankan untuk mengatasi kendala permodalan. Melalui skema KUR yang melibatkan Himbara, petani jagung didorong kembali menanam dan memperluas lahan. Di Jawa Barat, seperti di wilayah Nagreg dan Ciamis, petani telah memanfaatkan fasilitas kredit tersebut.

Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan, pada 2026 BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung pakan ternak.

Sementara di hilir, Polri bersama Perum Bulog memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak. Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 menargetkan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah berjalan dengan harga Rp6.400 per kilogram,” kata Brigjen Langgeng.

Di Kabupaten Pasuruan, Polres Pasuruan turut mendukung penuh program ketahanan pangan tersebut melalui pendampingan dan pengawalan terhadap petani jagung.
Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan, pihaknya siap menjadi penghubung antara petani, perbankan, dan Bulog agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.

“Kami di Polres Pasuruan mendukung penuh program ketahanan pangan Polri. Petani jagung harus mendapatkan akses modal yang mudah serta kepastian harga saat panen. Dengan pendampingan yang tepat, kami berharap kesejahteraan petani meningkat dan produksi jagung di Pasuruan terus bertambah,” ujar AKBP Harto.

Menurutnya, pengawalan dari hulu ke hilir menjadi kunci agar program KUR dan penyerapan hasil panen benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta mendorong kemandirian petani. Dengan manajemen usaha yang baik, petani diharapkan mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Polri menargetkan ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional, termasuk di wilayah Kabupaten Pasuruan.

error: Content is protected !!