We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Januari 2026

IMG-20260123-WA0024

Bersama Aparat Gabungan, Polda Sumut Terus Fokuskan Pemulihan Nyata di Batang Toru

Redaksi 7 bulan ago

Tapanuli Selatan || jejak-indonesia.id — Upaya pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan terus dilakukan secara berkelanjutan. Hingga Jumat (23/1/2026), Polda Sumatera Utara melalui Satuan Brimob dalam Operasi Aman Nusa II terus mengerahkan personel untuk membantu penanganan dampak bencana di Desa Napa dan Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru.

Sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 74 personel Brimob yang dipimpin langsung oleh Danki Satgas AKP Tahi Parulian Hutagalung diterjunkan bersama personel gabungan TNI dan Polri. Kegiatan difokuskan pada pembersihan lingkungan, pendampingan warga menuju hunian sementara, serta persiapan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Di Desa Batu Hula, Peleton 1 yang dipimpin oleh Ipda Hotlin Purba, S.H. melaksanakan perbantuan kepada warga yang akan menempati tenda hunian sementara (HUNTARA). Personel Brimob berkoordinasi langsung dengan relawan dan tokoh masyarakat setempat guna memastikan proses penempatan warga.

Sementara itu, di Desa Napa, Peleton 3 di bawah pimpinan AIPTU Pramudian melaksanakan kegiatan pembukaan lahan hunian tetap (HUNTAP). Kegiatan meliputi pemindahan dan penataan tanah, serta pembangunan gudang penyimpanan bahan dan alat bangunan sebagai bagian dari persiapan pembangunan permukiman permanen. Pekerjaan tersebut didukung dengan penggunaan alat berat berupa ekskavator, loader, dan dump truck.

AKP Tahi Parulian Hutagalung menyampaikan bahwa keterlibatan Brimob dalam kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan penanganan yang layak dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya fokus pada pembersihan pascabencana, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam proses transisi menuju hunian sementara dan menyiapkan hunian tetap. Harapannya, warga dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas secara normal,” ujar AKP Tahi Parulian.

IMG-20260123-WA0023

Kasatgas Tito Karnavian Apresiasi Pembangunan Huntara bagi Warga Terdampak di Aceh Utara

Redaksi 7 bulan ago

ACEH || jejak-indonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengapresiasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara.

Tito menyebut Aceh Utara sebagai salah satu wilayah dengan dampak bencana yang cukup berat. Banyak rumah warga rusak hingga rata dengan tanah, sementara sebagian masyarakat masih bertahan di tenda pengungsian.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Danantara yang bekerja sama membangun huntara. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah menyiapkan huntara, selain mendirikan tenda pengungsian, menyediakan makanan, dan menyalurkan bantuan tangki air.

“[Sebanyak] 4.000 [huntara] di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu terutama yang tinggal-tinggal di tenda ini, bisa masuk ke dalam hunian sementara,” katanya saat meninjau huntara di Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Kamis (22/1/2026).

Tito menambahkan, setelah masa huntara, pemerintah akan menyiapkan hunian tetap (huntap), khususnya bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Huntap akan disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta gotong royong berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang membantu pembangunan 2.603 unit rumah layak huni bersama Menteri PKP Maruarar Sirait.

“Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati, kewajiban daripada pemerintah daerah [adalah] data,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, rumah rusak ringan akan mendapat bantuan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Dana tersebut diupayakan dapat segera disalurkan setelah data dinyatakan valid dan diverifikasi oleh BNPB. Tito juga meminta para keuchik (kepala desa) mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan kepada Kementerian Sosial, seperti bantuan uang makan Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga (meubel) Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta.

“Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar, buatlah timlah dengan camat, dengan keuchik-keuchik, Dinas Sosial, BPBD-nya. Mendata warga yang memerlukan,” ujarnya.

Tito kembali menegaskan bahwa percepatan bantuan sangat bergantung pada keakuratan data. Bantuan harus diberikan kepada pihak yang berhak agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Semakin cepat data diserahkan, semakin cepat pula warga terdampak terbantu dan tidak perlu terus tinggal di tenda pengungsian. Pemerintah, kata dia, akan bekerja keras membantu masyarakat terdampak, termasuk di wilayah Langkahan.

“Karena [data] sangat berharga sekali, bayangkan kalau seandainya 15 juta yang [bantuan untuk rumah rusak] ringan, ditambah 3 juta [bantuan perabotan], ditambah 5 juta [bantuan ekonomi], ditambah lagi uang makan 15 ribu [per] orang per hari. Makin cepat diserahkan [data], mereka akan sangat terbantu,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

IMG-20260123-WA0022

Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Cepat. Kasatgas Tito Karnavian Tinjau Pengungsi di Aceh Utara

Redaksi 7 bulan ago

ACEH || jejak-indonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meninjau langsung lokasi pengungsian warga terdampak banjir bandang di Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Kamis (22/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi.

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat, masa tanggap darurat di Aceh Utara berpeluang diperpanjang selama satu minggu ke depan. Perpanjangan tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang percepatan proses pengadaan yang tengah dilakukan.

“Ya tadi kami sudah diskusi, kemungkinan besar untuk yang di Aceh Utara, kalau dia mau memperpanjang satu minggu lagi, enggak apa-apa,” katanya.

Tito menjelaskan, selama masa tanggap darurat, Pemda dapat menggunakan mekanisme pengadaan nonkonvensional, termasuk penunjukan langsung kepada penyedia jasa atau kontraktor, guna mempercepat penanganan kebutuhan mendesak. Mekanisme tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas umum seperti masjid, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya.

“Kalau ada yang misalnya mau dia memperbaiki jalan, dia bisa tunjuk langsung di [masa] tanggap darurat. Tunjuk langsung, gunakan APBD-nya dia, langsung beresin, cepat, clear. Kecepatan nomor satu di sini,” tegasnya.

Namun, Tito mengingatkan bahwa setelah masa tanggap darurat berakhir, proses pengadaan akan kembali menggunakan mekanisme reguler melalui lelang terbuka yang dapat memakan waktu hingga tiga bulan. Untuk itu, dia menyatakan akan mengusulkan diterbitkannya kebijakan khusus yang memungkinkan mekanisme pengadaan luar biasa (extraordinary) pada masa transisi pascabencana.

“Saya usulkan semacam ada Inpres-lah gitu ya, untuk dalam masa [bencana], di tempat bencana ini. Proses apa namanya itu, pengadaannya dilakukan dengan mekanisme yang juga extraordinary. Jangan yang reguler. Kalau reguler, saya takut nanti lambat,” terangnya.

Tito menegaskan bahwa kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan di lapangan dan mencegah tersendatnya bantuan bagi warga. Sebab, kecepatan merupakan kunci utama dalam penanganan bencana.

Secara umum, ia menilai kondisi Aceh Utara mulai menunjukkan pemulihan di sejumlah sektor, meski masih diperlukan perhatian khusus di wilayah tertentu.

“Saya melihat untuk Aceh Utara, saya sudah berapa kali datang, saya lihat lalu lintas sudah normal ya. Kemudian di kota juga, Lhoksukon juga baik, ekonomi berjalan lancar, pendidikan berjalan, meskipun ada tenda-tenda masih. Rumah sakitnya juga sudah bagus. Cuma di daerah pedalaman yang perlu kita atensi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa penanganan dampak banjir bandang di Aceh Utara melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Pekerjaan yang membutuhkan anggaran besar ditangani oleh pemerintah pusat, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Puspen Kemendagri

IMG-20260123-WA0020

Wamendagri Bima: Sistem Pompa Terintegrasi Surabaya Solusi Efektif Hadapi Cuaca Ekstrem

Redaksi 7 bulan ago

SURABAYA || jejak-indonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung operasional Pompa Air Darmokali di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/1/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk mempelajari sistem pengendalian banjir Surabaya yang dinilai sukses menghilangkan genangan secara signifikan, sehingga dapat menjadi inspirasi daerah lainnya di Indonesia.

Bima Arya menekankan perlunya inovasi untuk menghadapi cuaca ekstrem. Ia menyebut rekayasa cuaca bisa menjadi salah satu opsi, namun biayanya sangat mahal sehingga menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi pemerintah kabupaten dan kota.

"Saya tadi minta waktu Pak Wali untuk pelajari, ini untuk menginspirasi kota-kota yang lain juga bahwa banjir ini dari hulu ke hilir harus kita pikirkan. Ada memang inovasi rekayasa cuaca, tapi itu kan mahal, mungkin itu bisa di tingkat provinsi. Jawa Timur saya baru mendapatkan laporan dari Pak Sekda (Sekretaris Daerah) juga dengan sangat baik melakukan rekayasa cuaca tadi, melalui penaburan garam," kata Bima.

Bima Arya mendorong penerapan teknologi mekanis yang terintegrasi seperti yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. "Untuk kota-kota kabupaten banyak ikhtiarnya, salah satunya yang patut dijadikan contoh menurut saya upaya Wali Kota Surabaya ini dengan pompa air yang terintegrasikan dengan sistem, mechanical screen ini untuk mengelola sampah," ujarnya.

Ia mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengkaji lebih lanjut terkait mekanisme duplikasi teknologi tersebut. Hal ini termasuk aspek royalti dan peluang modifikasi teknologi agar dapat disesuaikan dengan karakteristik di setiap daerah.

"Saya kira itu makanya kita pelajari dulu, kemudian apakah ada royaltinya, seperti apa, kan bisa diduplikasi, mungkin bisa dimodifikasi dengan teknologi yang disesuaikan juga dengan kondisi daerah masing-masing," jelas Bima.

Sebagai informasi, pompa air di Darmokali memiliki peran penting dalam mengendalikan genangan dan banjir di kawasan padat penduduk. Pompa air Darmokali memiliki kapasitas dan sistem operasional yang dirancang bekerja cepat saat curah hujan tinggi.

Puspen Kemendagri

IMG-20260123-WA0019

Kasad Tinjau Inovasi Litbanghan TNI AD, Fokus Penguatan Latihan dan Operasi

Redaksi 7 bulan ago

JAKARTA || jejak-indonesia.id – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meninjau _display_ inovasi hasil Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Litbanghan) TNI Angkatan Darat yang ditampilkan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) di Resimen Latihan Tempur (Menlatpur) Kostrad, Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Peninjauan ini dititikberatkan pada pemanfaatan hasil Litbanghan untuk memperkuat sistem latihan dan mendukung kesiapan operasi prajurit TNI AD.

Beragam produk dan sistem pendukung operasi hasil riset dalam negeri ditampilkan sebagai bagian dari komitmen TNI AD dalam mendorong kemandirian alutsista serta penguatan kemampuan tempur berbasis teknologi. Inovasi Litbanghan tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas latihan dan pelaksanaan tugas pokok satuan di tengah dinamika lingkungan strategis, termasuk tantangan perang elektronika.

Kasad memberikan perhatian khusus terhadap potensi pengembangan dan penerapan hasil Litbanghan agar dapat diimplementasikan secara nyata di satuan. Menurutnya, penguatan fasilitas dan metode latihan harus sejalan dengan kebutuhan prajurit di lapangan.

“Banyak hal yang bisa kita kerjakan, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan. Fasilitas latihan, metode latihan di _upgrade_ bagaimana sistem latihannya, kemampuan dan kesejahteraan anggota,” ujar Kasad.

Hasil Litbanghan TNI AD tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan, sistem operasi, serta kemampuan prajurit dalam mengoperasionalkan berbagai sarana dan perlengkapan pendukung tugas. Penguatan fungsi Litbanghan dinilai sebagai elemen strategis dalam mewujudkan TNI AD yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi pertahanan.

Kasad menegaskan bahwa inovasi yang lahir dari Litbanghan harus menjawab kebutuhan riil di lapangan serta berkontribusi langsung terhadap kesiapan operasional satuan. Oleh karena itu, sinergi antara perencana, pelaksana riset, dan satuan pengguna menjadi kunci keberhasilan implementasi hasil Litbanghan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kasad dan para pejabat utama Mabesad juga meninjau secara singkat pembangunan dan renovasi fasilitas Menlatpur Kostrad yang diproyeksikan sebagai sarana pendukung latihan terpadu bagi satuan-satuan TNI AD.

Sumber: Dispenad

Terbaru

IMG-20260811-WA0080

Siapa Yang Melarang Raden Mas Agus Flores Berdoa Untuk Kapolri Di Alun-alun Besuki? Jejak Sejarah Mantri Kusman Mengemuka

Redaksi 3 jam ago
IMG-20260811-WA0079

Hadir di Desa Adat Bungaya, Kapolres Karangasem Hadiri Puncak Upacara Dewa Yadnya Usaba Sri

Redaksi 3 jam ago
IMG-20260811-WA0078

Polres Jembrana Raih Penghargaan Pelayanan Prima dari Kapolri

Redaksi 3 jam ago
IMG-20260811-WA0077

Simpan Shabu di Kantong Celana, 2 Warga Sergai Ditangkap Sat Narkoba Polresta Deli Serdang,

Redaksi 3 jam ago
IMG-20260811-WA0076

Penuh Kehangatan, Kapolres Simalungun Gelar Pisah Sambut Pejabat Diiringi Jamuan Makan Siang Bersama Keluarga Besar

Redaksi 3 jam ago
error: Content is protected !!