We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Januari 2026

Ketua Satgas Tito Karnavian Pastikan Huntara Pengungsi di Pidie Jaya Layak Huni

Pidie Jaya || jejak-indonesia.id - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau hunian sementara (huntara) yang dibangun Danantara bagi para pengungsi bencana di kawasan Kantor Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (21/1/2026).

Didampingi Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Tito menyusuri area huntara untuk memastikan kelayakan serta kelengkapan sarana dan prasarana bagi para pengungsi. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, terdapat 162 unit huntara dari Danantara yang telah dilengkapi dengan fasilitas bermain anak serta sarana kamar mandi dan sanitasi yang memadai.

"Saya sudah melihat, sangat layak sekali. Ada tempat bermain untuk anak-anak, ada toilet wanita, toilet pria dipisahkan. Di kamar-kamarnya juga layak, ada tempat tidur dua ranjang, ada lemari plastik, ada kipas angin. Dan suasananya sangat nyaman," kata Tito.

Tito juga menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah pengungsi. Sebagian dari mereka mengaku betah tinggal di huntara karena dinilai lebih nyaman dan telah dilengkapi fasilitas yang mencukupi. Selain huntara dari Danantara, Tito mengungkapkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga membangun sekitar 100 unit huntara di depan Gedung MTQ Pidie Jaya yang diperuntukkan bagi warga yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat.

"Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat. Terutama yang [rumahnya] rusak berat dan hilang," kata Tito.

Tito mengaku terkesan sekaligus mengapresiasi kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) yang bergotong royong membangun huntara bagi para pengungsi. Ia pun optimistis, dengan kolaborasi tersebut, kehidupan masyarakat Pidie Jaya akan berangsur pulih dan kembali normal.

"Jadi kita melihat progres yang sangat bagus. Terima kasih banyak kepada Pak Bupati, kepada Pak Wagub, kepada Kepala BNPB, dan utamanya kepada Danantara yang menyiapkan ini, dan Pak Kepala BNPB yang sudah menyiapkan [huntara] di depan," kata Tito.

Sebagai informasi, kunjungan Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera ke Pidie Jaya ini merupakan bagian dari rangkaian agenda peninjauan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala BNPB Suharyanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, dan Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri.

Puspen Kemendagri

Soal Singgungan Lahan Desa–Kawasan Hutan, Wamendagri Wiyagus Dorong Sinkronisasi Data Spasial yang Akurat

JAKARTA || jejak-indonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong terwujudnya satu data desa yang terkonsolidasi melalui sinkronisasi data spasial yang akurat guna menyelesaikan sengketa status lahan dan konflik batas desa yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Dengan demikian, keberadaan data tersebut dapat menjadi acuan tunggal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, Wiyagus juga menilai perlunya percepatan penyelesaian status penguasaan tanah melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bagi permukiman warga desa.

“Serta memperkuat instrumen perhutanan sosial dan hutan adat sebagai legalitas akses kelola masyarakat yang berbasis pada tipologi desa serta fungsi kawasan,” ujarnya dalam Rapat Kerja tentang Permasalahan Desa Tertinggal yang Status Tanahnya Berada di Kawasan Hutan bersama Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), terdapat banyak desa yang berada di dalam kawasan hutan negara. Kondisi ini menempatkan pemerintah pada dilema besar antara mandat pelestarian fungsi ekologis demi masa depan lingkungan dan kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar serta mempercepat pembangunan bagi masyarakat desa.

“Keberadaan desa-desa di wilayah administrasinya bersinggungan langsung dengan kawasan hutan negara, baik itu hutan lindung, produksi, maupun konservasi merupakan sebuah realitas tata kelola ruang yang sangat kompleks,” ujar Wiyagus.

Apalagi, di tengah batasan regulasi yang ada, masyarakat desa juga kerap menghadapi kendala akses terhadap sumber daya dan pembangunan infrastruktur. Contohnya, optimalisasi dana desa untuk membangun fasilitas publik permanen seperti sekolah dan puskesmas tidak dapat dilakukan karena terbentur aturan kehutanan.

Selain itu, isu yang paling mendasar terkait persoalan ini ialah ketidakjelasan status dan hak atas lahan. Akibatnya, warga yang bermukim secara turun-temurun tetap berada di kawasan hutan negara tanpa kepastian sertifikasi.

“Hal ini menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat rentan terhadap kriminalisasi saat mengelola lahan untuk bertahan hidup,” imbuhnya.

Untuk itu, Wiyagus berharap melalui forum ini persoalan tersebut dapat dicarikan solusi yang komprehensif dalam mewujudkan keselarasan antara kelestarian alam dan kesejahteraan rakyat. Ia kembali menekankan bahwa negara harus hadir untuk menjamin layanan dasar dan mendorong transformasi ekonomi desa dengan tetap menjadikan perlindungan ekologis sebagai pilar utama melalui pendekatan hukum yang berkeadilan.

"Sehingga kepastian hukum bagi masyarakat [desa] dapat tercipta tanpa mengorbankan kelestarian fungsi hutan kita," pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Kasatgas Tito Karnavian Dorong Percepatan Renovasi Sekolah Terdampak Banjir di Pidie Jaya

Pidie Jaya || jejak-indonesia.id - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau kondisi SMA Negeri 2 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, yang masih dipenuhi lumpur mengeras akibat banjir yang terjadi pada akhir November 2025.

Dalam peninjauan tersebut, Tito menginstruksikan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, untuk segera membersihkan tumpukan lumpur yang mengeras di lingkungan sekolah agar aktivitas belajar mengajar bisa kembali normal.

Menurut Tito, proses belajar mengajar para siswa tidak boleh berlarut-larut terganggu. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan Pemkab Pidie Jaya segera menyampaikan data rinci sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat untuk segera direnovasi. Data tersebut akan diserahkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Tito menegaskan, renovasi SMA Negeri 2 Meureudu harus menjadi prioritas. Ia tidak ingin para siswa terus-menerus belajar di tenda darurat atau ruang kelas yang tidak layak. Meski meminta para siswa untuk bersabar, Tito memastikan perbaikan gedung sekolah segera dilakukan.

"Ini (SMA Negeri 2 Meureudu) jadi prioritas. Itulah saya minta data dari TK, SD, SMP SMA [berikut] letaknya di mana," kata Tito saat meninjau kondisi SMA Negeri 2 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (21/1/2026).

Sementara itu, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengaku, sudah mengumpulkan dan menyerahkan data sekolah yang rusak karena bencana banjir di Pidie Jaya kepada Pemprov Aceh.

Sebagai informasi, kunjungan Kasatgas Tito Karnavian ke Pidie Jaya merupakan rangkaian agenda meninjau progres rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana di Aceh.

Dalam kunjungan tersebut turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, Wagub Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, dan Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri.

Puspen Kemendagri

Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran Strategis BUMD Dorong Perekonomian Daerah

PONTIANAK || jejak-indonesia.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong perekonomian daerah guna mendukung target pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Bersama Anggota Komisi II DPR RI tentang Pengawasan terhadap BUMD dan Bank Daerah serta Implementasi Layanan Pertahanan Elektronik di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang berlangsung di Ruang Rapat Bank Kalbar, Kota Pontianak, Kamis (22/1/2026).

Wiyagus menjelaskan, Presiden telah mencanangkan Asta Cita sebagai panduan pembangunan nasional lima tahun ke depan, dengan sejumlah target utama seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan ketahanan pangan, energi, dan program makan bergizi gratis.

“[Untuk mencapai] target nasional yang telah dicanangkan Presiden ini diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah,” ujar Wiyagus.

Dalam konteks tersebut, Wiyagus menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis sebagai poros pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan BUMD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menjelaskan, pendirian BUMD bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pelayanan publik, serta memperoleh laba atau keuntungan yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memaksimalkan peran tersebut, Wiyagus menekankan perlunya strategi pengelolaan BUMD yang berkelanjutan, antara lain dengan memastikan BUMD memiliki posisi keuangan yang sehat, mampu berinovasi, menangkap peluang usaha, menjalankan visi strategis pemerintah daerah, serta memperkuat pelayanan publik.

Selain itu, BUMD juga didorong untuk fokus pada potensi unggulan daerah, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan digitalisasi, serta memperluas jejaring kerja sama dan investasi secara saling menguntungkan.

Ia juga menyoroti peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai salah satu jenis BUMD yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian, distribusi pembiayaan, serta kontrol moneter bagi masyarakat, dunia usaha, dan UMKM.

Menurutnya, peran BPD perlu terus diperkuat melalui peningkatan permodalan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengembangan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia.

Terakhir, ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dinilai telah melakukan langkah-langkah strategis dalam penguatan tata kelola BUMD, antara lain melalui kebijakan penambahan penyertaan modal secara bertahap serta diversifikasi usaha.

“Langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam mewujudkan BUMD yang profesional dan akuntabel,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Masih Bertahan Hingga Kini, Polda Sumut Bantu Warga Bersihkan Rumah dari Lumpur Secara Bertahap

Tapanuli Selatan || jejak-indonesia.id — Polda Sumatera Utara melalui personel Batalyon C Satuan Brimob terus melanjutkan aksi kemanusiaan dengan melakukan pembersihan rumah warga terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (23/1/2025).

Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Aek Ngadol dan Desa Huta Godang, dengan sasaran sedikitnya empat unit rumah warga yang terdampak material lumpur dan tanah longsor. Pembersihan lanjutan ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemulihan lingkungan serta mendukung kembalinya aktivitas masyarakat pascabencana.

Pembersihan dilakukan secara bertahap dan terorganisir, meliputi pengangkatan lumpur dan pasir, perataan tanah di sekitar rumah, hingga pembuatan parit untuk mencegah genangan air dan dampak lanjutan. Personel Brimob dibagi dalam beberapa regu dengan dukungan peralatan manual seperti cangkul dan sekop, mesin air, hingga alat berat sorong.

Komandan Kompi 1 Penugasan Batalyon C, AKP Januar Fazhari, S.H., yang memimpin langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa kehadiran Brimob di tengah masyarakat merupakan bentuk nyata tanggung jawab dan kepedulian Polri terhadap warga yang terdampak bencana.

“Kami hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat. Pembersihan rumah ini bukan sekadar pekerjaan fisik, tetapi juga wujud empati dan komitmen kami agar warga dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujar AKP Januar Fazhari.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan bahwa kegiatan kemanusiaan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Sumut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada saat terjadi bencana alam.

“Polda Sumut hadir tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan. Kami memastikan personel di lapangan terus bergerak membantu masyarakat terdampak hingga kondisi benar-benar pulih. Sinergi dan kepedulian seperti ini menjadi kekuatan utama dalam percepatan pemulihan pascabencana,” jelas Kombes Pol Ferry Walintukan.

Warga setempat menyambut positif dan mengapresiasi kehadiran personel Brimob yang secara konsisten membantu sejak pascabencana. Diharapkan, melalui kerja sama dan kepedulian semua pihak, proses pemulihan di wilayah Batang Toru dapat berjalan lebih cepat, aman, dan berkelanjutan.

error: Content is protected !!