Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Bulan: Januari 2026

Waspada! Kapolda Papua Tengah Sebut Pergerakan KKB Kini Merambah ke Wilayah Perkotaan

NABIRE || jejakindonesia.id - Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, mengungkapkan bahwa aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kini telah merambah ke wilayah perkotaan, termasuk Kota Nabire yang merupakan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan resmi pada Senin, 5 Januari 2026.

"KKB tidak lagi hanya beroperasi di wilayah pegunungan Papua Tengah, tetapi saat ini sudah masuk hingga ke tengah Kota Nabire," ujar Brigjen Pol. Alfred.

Menanggapi pergeseran pola gerakan tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah bersama jajaran Polres dan satuan keamanan lainnya memperketat langkah antisipasi. Fokus utama petugas adalah melakukan penegakan hukum tegas terhadap para pelaku yang mengganggu stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di seluruh wilayah Papua Tengah.

Menurut Kapolda, berdasarkan evaluasi sepanjang tahun 2025, Polda Papua Tengah menghadapi tantangan serius akibat aksi KKB yang kian brutal dan menyasar berbagai objek vital. Beberapa insiden menonjol di antaranya adalah pembakaran bangunan di Kabupaten Puncak yang diduga dilakukan oleh kelompok pimpinan Tentua Kogoya dan Kalenak Murib.

“Pembakaran bangunan di wilayah Puncak diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Tentua Kogoya dan Kalenak Murib,” ungkapnya.

Selain pengrusakan fasilitas, KKB juga terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan mematikan, termasuk penembakan terhadap purnawirawan Polri serta penyerangan personel Brimob Yon C Pelopor yang mengakibatkan korban jiwa. Kelompok ini juga bertanggung jawab atas gugurnya personel Polres Puncak Jaya dalam serangan yang dipimpin oleh Bumiwalo Enumbi.

"Pada tahun 2026 ini, kami tetap siaga mengantisipasi ancaman Kamtibmas di sejumlah titik rawan, meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Mimika, hingga Kota Nabire," tegas Kapolda.

Kapolri kedua Percayakan Ke Andrias Ade Regu Tembak, Muncul Cucunya Dekat Para Kapolri

JAKARTA || jejakindonesia.id - Sejarah tidak mati. Ia hanya berganti wajah dan medan tempur. Dari laras senjata hingga meja hukum, dari operasi militer hingga pertarungan opini publik.

Nama Andrias Ade, polisi asal Timur, tercatat kuat dalam sejarah keamanan nasional. Pada tahun 1968, ia dipercaya langsung memimpin grup tembak dari Timur untuk membasmi pemberontakan di Kalimantan dan Sulawesi. Kepercayaan itu datang dari orang nomor satu di Korps Bhayangkara saat itu, Kapolri kedua RI, Jenderal Polisi Soekarno Djojohadinegoro.

Andrias Ade bukan polisi biasa. Ia adalah figur lapangan, keras, dan loyal pada negara. Namanya disegani, bahkan ditakuti, hingga ke pelosok Nusantara.

Puluhan tahun kemudian, publik kembali menyaksikan “kebangkitan” karakter serupa—kali ini bukan sebagai polisi, melainkan pengacara nasional yang dikenal tanpa kompromi: Agus Flores, cucu kandung Andrias Ade.

Jika sang kakek menghadapi musuh negara dengan senjata, Agus Flores memilih jalur yang tak kalah brutal: hukum, media, dan tekanan publik. Gaya keras dan frontal membuatnya dijuluki sebagai “pengacara koboy”, sosok yang kerap berhadap-hadapan langsung dengan kekuasaan tanpa takut risiko.

Agus Flores dikenal sebagai Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW-FRN) dan figur counter Polri dalam banyak isu nasional. Ia bersuara lantang, bahkan saat berhadapan dengan institusi besar. Namun, menariknya, ia juga memiliki relasi dekat dengan jajaran Kapolri dan para jenderal Polri.

Kedekatan itu dinilai bukan kebetulan. Jejak sejarah, loyalitas merah putih, dan darah Timur yang mengalir kuat menjadi latar yang sulit diabaikan.

Nama Agus Flores bahkan disebut-sebut memiliki akses dan kedekatan dengan Presiden ke-7 RI, Ir. Joko Widodo. Dalam berbagai momentum nasional, ia tampil sebagai figur yang berada di lingkar isu strategis—hukum, kebebasan pers, dan relasi negara dengan rakyat.

Pengamat menyebut fenomena ini sebagai bukti bahwa darah perjuangan tidak hilang dimakan zaman. Ia hanya berpindah wujud. Dari komandan tembak di era rawan pemberontakan, menjadi pengacara keras kepala di era demokrasi yang penuh kepentingan.

Dari Timur, lahir karakter yang sama: tidak tunduk, tidak takut, dan tidak bisa dibungkam.

Wamendagri Bima Sambut Kedatangan Kloter Pertama Praja IPDN di Aceh Tamiang

TAMIANG || jejakindonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambut kedatangan kloter pertama Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (3/1/2026). Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, para praja tersebut akan bertugas membantu pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana selama satu bulan ke depan.

Kehadiran kloter pertama Praja IPDN ini menandai dimulainya keterlibatan aktif IPDN dalam mendukung percepatan normalisasi roda pemerintahan daerah yang terdampak bencana.

“Tugas kita semua di sini adalah mempercepat kembalinya fungsi-fungsi pemerintahan,” ujar Bima kembali menekankan pesan Mendagri Tito kepada para praja.

Ia menjelaskan, fokus utama penugasan Praja IPDN meliputi pembersihan dan penataan kembali kantor-kantor dinas, serta pendampingan terhadap seluruh perangkat daerah agar pelayanan publik dapat segera berjalan kembali.

Bima mengingatkan bahwa kondisi lapangan pascabencana tidak mudah dan menuntut kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan tinggi dari seluruh Praja IPDN. “Kondisinya tidak mudah, medannya berat. Tapi yakinilah bahwa Anda semua sebagai calon pemimpin-pemimpin masa depan,” ujarnya.

Menurut Bima, penugasan di Aceh Tamiang merupakan bagian penting dari proses pembentukan karakter Praja IPDN. Pengalaman tersebut menjadi ajang penggemblengan kepemimpinan, empati sosial, dan ketangguhan sebagai aparatur negara. “Di sini adalah kawah candradimuka, di sini adalah tempat penggemblengan [dan] tempat ujian bagi kalian semua,” tegasnya.

Selain mendukung pemulihan pemerintahan, Praja IPDN juga berpotensi dilibatkan dalam pendampingan pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat kembali bangkit.

“Pastikan semuanya memberikan yang terbaik. Anda semua adalah pelaku sejarah. Anda semua adalah aktor-aktor yang sangat menentukan. Keringat Anda, waktu Anda, [dan] pikiran Anda selama di sini akan dinanti dan dibutuhkan oleh warga Aceh Tamiang,” tandasnya.

Hadir dalam penyambutan Praja IPDN tersebut antara lain Rektor IPDN Halilul Khairi; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IPDN Azharisman Rozie; Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN Arief M. Edie; Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail; serta para pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Sambut KUHP Baru 2026, Menteri Agus Andrianto Siapkan Skema Pidana Kerja Sosial di 968 Titik Fasilitas Umum

JAKARTA || jejakindonesia.id –  Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI secara resmi menyiapkan 968 lokasi kerja sosial sebagai sarana pelaksanaan pidana kerja sosial. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk persiapan institusi dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku pada tahun 2026.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Inipasti) Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., menyatakan bahwa seluruh Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) di Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai mitra terkait. Koordinasi ini bertujuan mendukung pelaksanaan putusan non-pemenjaraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Sebanyak 968 lokasi telah disiapkan, mencakup fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, hingga pesantren. Fokus utama tugas bagi mereka yang menjalani pidana ini adalah pemeliharaan kebersihan di lokasi-lokasi tersebut," ujar Menteri Agus Andrianto dalam keterangan pers, Sabtu (3/1/2026).

Selain lokasi tersebut, Kemenimipas juga menyiagakan 94 Griya Abhipraya (GA) yang dikelola oleh Balai Pemasyarakatan untuk memberikan pembimbingan selama masa pidana. Program ini didukung oleh 1.880 mitra yang siap terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan putusan hakim.

Mantan Wakapolri tersebut menjelaskan bahwa proses pembimbingan akan didasarkan pada hasil asesmen dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, sesuai dengan eksekusi jaksa.

Menteri Agus Andrianto optimis bahwa pidana kerja sosial ini akan menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) di Lapas dan Rutan. Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya serta memiliki kemandirian ekonomi dan keterampilan.

“Harapan kita, warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, mandiri, dan tidak mengulangi tindak pidana (residivis), sehingga mereka dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan negara,” imbuhnya.

Sebagai langkah administratif, Menteri Agus Andrianto telah mengirimkan surat resmi kepada Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, pada 26 November 2025 lalu terkait kesiapan daftar lokasi pidana kerja sosial ini.

Sebelumnya, Kemenimipas melalui 94 Bapas di seluruh Indonesia telah sukses melakukan uji coba pelaksanaan kerja sosial sepanjang Juli hingga November 2025. Uji coba tersebut melibatkan 9.531 klien pemasyarakatan dengan menggandeng berbagai mitra dari unsur pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen Pol. Drs. Mashudi S.H., M.Hum., menyebutkan bahwa PK Bapas yang saat ini siap bekerja adalah 2.686 orang dan sudah diusulkan penambahan 11 ribu lagi PK, juga telah mengusulkan pembangunan 100 unit lagi Bapas dan Pos Bapas.

Pimpin Apel Perdana 2026, Kapolda Sulut Apresiasi Keberhasilan Pengamanan Natal dan Tahun Baru

MANADO || jejakindonesia.id - Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, pelaksanaan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sulawesi Utara berjalan aman dan kondusif.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel perdana di tahun 2026, di Mapolda Sulut, Senin (5/1/2026) pagi, yang dihadiri para PJU Polda dan seluruh personel Polda Sulut.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara atas partisipasinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Berkat kerjasama seluruh lapisan masyarakat katanya, masyarakat Sulawesi Utara dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan damai.

Irjen Pol. Roycke Harry Langie juga mengucapkan terima kasih kepada TNI, Pemerintah Daerah, instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja sama dengan Polda Sulut dan jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

"Harapan kita semua semoga tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik dan lebih sejahtera bagi kita semua. Mari kita terus menjaga keamanan dan ketertiban, serta membangun Sulawesi Utara yang lebih maju dan sejahtera," ungkapnya.

Memasuki musim hujan, Kapolda juga mengingatkan antisipasi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

'Tetap waspada dan jaga keselamatan diri, bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar berhati-hati," pesannya.

Usai memberikan arahan, Kapolda dan para PJU melanjutkan kegiatan silaturahmi dan berjabat tangan dengan seluruh personel.

(Humas Polda Sulut)

error: Content is protected !!