Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Tahun: 2025

DVI Polda Jatim Dirikan Posko Penanganan Korban Robohnya Bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny

SIDOARJO || jejakindonesia.id – Kepolisian Daerah Jawa Timur menegaskan bahwa upaya evakuasi dan penyelamatan korban menjadi prioritas utama pascarobohnya bangunan di lingkungan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Senin (29/9/2025) sore.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa hingga malam pascakejadian, petugas kepolisian bersama tim gabungan masih berada di lokasi.

“Kita tetap fokus pada evakuasi. Evakuasi dan penyelamatan korban itu menjadi hal yang utama, karena kita harus mengutamakan sisi kemanusiaan,” ujar Kombes Jules di Mapolda Jatim, Senin malam (29/9).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Tim Disaster Victim Investigation (DVI) Polda Jatim sudah menyiapkan posko di lokasi kejadian.

"Kami juga sudah mendirikan posko bersama tim gabungan untuk mendukung jalannya evakuasi," ujar Kombes Abast.

Posko tersebut mulai beroperasi sejak tadi malam guna melakukan identifikasi korban apabila diperlukan.

“Tim DVI kita sudah membentuk posko di lokasi, dan nanti akan melakukan proses identifikasi, baik melalui pengumpulan data antemortem maupun postmortem,” jelasnya.

Terkait jumlah korban yang masih terjebak, Kabid Humas Polda Jatim mengakui pihaknya belum bisa memastikan secara detail.

Saat ini komunikasi intensif terus dilakukan dengan pihak pengelola pesantren untuk mengetahui jumlah pasti santri maupun pihak lain yang berada di dalam bangunan saat peristiwa terjadi.

“Kita belum bisa merinci secara jelas jumlah korban, tapi proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan,”pungkasnya. (*)

Cepat Dekat dan Bersahabat Ditpolairud Polda Jatim Gelar Perpustakaan dan Klinik Terapung

SURABAYA || jejakindonesia.id - Satu lagi upaya pelayanan kepada masyarakat yang cepat dekat dan bersahabat dari Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur.

Upaya itu adalah dengan melaksanakan program rutin Perpustakaan dan Klinik Terapung di wilayah alur pelayaran Timur dan Barat Surabaya yang meliputi Gresik dan Madura.

Dir Polairud Polda Jatim melalui Kasubdit Patroli Ditpolairud AKBP Rochmad Slamet SH mengatakan, program tersebut dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir.

Adapun Perpustakaan dan Klinik Terapung itu dilaksanakan di sela-sela kegiatan patroli rutin Direktorat Polairud Polda Jatim.

Kasubdit Patroli pada Ditpolairud Polda Jatim itu juga mengatakan, untuk program Klinik Terapung diagendakan 2 kali seminggu dan Perpustakaan Terapung 4 sampai 5 kali seminggu.

"Kegiatan ini adalah bagian wujud komitmen Ditpolairud Polda Jatim dalam melayani masyarakat nelayan dengan lebih cepat,dekat dan bersahabat," kata AKBP Rochmad

Menurut AKBP Rochmad pendekatan humanis melalui pelayanan kesehatan dan literasi menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.

Sementara itu Kasi Patwal Subdit Patroli Ditpolairud Polda Jatim Kompol Fatmar mengatakan untuk mendukung kegiatan tersebut pihaknya menggunakan kapal Brantas Tipe C1.

"Kami gunakan kapal Brantas Tipe C1 dengan dukungan 7 ABK yang terdiri dari komandan kapal, juru mudi, perwira mesin, dan ABK lainnya," terang Kompol Fatmar.

Masih kata Kompol Fatmar sasaran kegiatan perpustakaan terapung adalah anak-anak yang masih pelajar.

"Mereka kita bawakan buku pengetahuan untuk literasi baik tentang pengetahuan umum maupun akademik," ujarnya.

Program Klinik dan Perpustakaan Terapung ini menjadi wujud nyata kepedulian Polairud Polda Jatim terhadap masyarakat pesisir yang kerap mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan dan literasi.

Dengan hadir langsung ke tengah-tengah kehidupan nelayan, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun wawasan pengetahuan.

"Ke depan, Ditpolairud Polda Jatim berkomitmen untuk terus melanjutkan program ini secara berkesinambungan," pungkasnya.

Dengan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, Klinik dan Perpustakaan Terapung diharapkan mampu menjadi salah satu inovasi yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Jawa Timur.

Banyuwangi Sosialisasikan Kemudahan Perizinan Berusaha

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Pemkab Banyuwangi menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Senin (29/9/2025). PP ini secara spesifik mengatur tentang

Sosialisasi diikuti berbagai pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Real Estate Indonesia (REI), Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Apersi.

Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan aturan awal yang memperkenalkan sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA), sedangkan PP Nomor 28 Tahun 2025 adalah versi penyempurnaan yang dinilai membuat sistem tersebut berjalan lebih mudah, cepat, dan pasti.

Ada tiga poin utama dalam PP 28/2025. Pertama, penerapan Service Level Agreement (SLA). Artinya setiap tahapan dalam proses perizinan, mulai dari pendaftaran, penilaian dokumen, verifikasi hingga penerbitan izin, diberikan batas waktu pelayanan yang jelas.

Kedua, penerapan kebijakan fiktif-positif. Artinya, jika otoritas terkait tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan oleh SLA, maka sistem akan secara otomatis melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Mekanisme ini diyakini akan memangkas birokrasi dan mempercepat layanan. Ketiga, penyederhanaan proses perizinan bagi pelaku UMKM.

“Saya kira, peraturan baru ini sebagi bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perizinan berusaha yang mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” kata Ipuk.

Ipuk berharap, dengan sosialisasi ini seluruh pemangku kepentingan di Banyuwangi bisa memahami mekanisme perizinan baru tersebut. Seperti bagaimana integrasi sistem online single submission (OSS), tahapan penilaian risiko, kewajiban pengawasan, serta dukungan regulasi lainnya.

“Pemkab berkomitmen untuk terus menyosialisasikan program ini dan siap untuk memfasilitasi penerapannya kepada pelaku usaha,” kata Ipuk.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Banyuwangi, Partana, menambahkan realisasi investasi Banyuwangi saat ini berada di urutan pertama di wilayah eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekarkijang). Yaitu dari target investasi sebesar Rp 4,9 Triliun saat ini telah terealisasi sebesar 63 persen.

Dijelaskan dia, investasi tersebut didominasi oleh sektor pariwisata, industri dan pertanian. Di sektor pariwisata, imbuhnya, terlihat dari kunjungan wisatawan yang terus naik ke Banyuwangi. Sedangkan sektor industri dari olahan pangan dan transportasi.

“Ada juga 4 negara yang hadir untuk berinvestasi di Banyuwangi. Saat ini juga ada yang sedang penjajakan dengan nilai investasi sebesar Rp. 3,7 Triliun di sektor energi. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan layanan, sehingga investor semakin banyak yang tertarik untuk berinvestasi di Banyuwangi,” kata dia. (*)

Danramil 0825/04 Genteng Hadiri Louncing Program 3 Juta Rumah: Kegiatan Produktif untuk Mewujudkan Hunian Layak

BANYUWANGI || jejakindonesia.id — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Bank BTN menggelar Program 3 Juta Rumah dengan acara Akad Masal Penyaluran KPR BTN di Perum Aruna Genteng, Dusun Krajan 2, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 undangan dan pejabat setempat, termasuk Camat Genteng, Satrio, S.Sos, M.M, Danramil 0825/04 Genteng, Kapten Arm Sutoyo, SH, dan Kades Kembiritan, Bpk Sukamto.

Kegiatan produktif ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memiliki rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Dalam sambutannya, Danramil 0825/04 Genteng menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program ini. "Program 3 Juta Rumah ini merupakan contoh kegiatan produktif yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tim BTN Banyuwangi. Dengan adanya Program 3 Juta Rumah ini, masyarakat dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kegiatan-kegiatan produktif lainnya di Kabupaten Banyuwangi.

Jaring Aspirasi, Banyuwangi Gelar “Rembuk Perempuan” untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Dalam menjalankan pembangunan, Pemkab Banyuwangi senantiasa menjaring aspirasi dalam sejumlah kelompok masyarakat. Salah satunya dari kaum perempuan lewat forum “Rembuk Perempuan”. Forum ini digelar guna menyerap aspirasi kaum perempaun sebagai acuan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan.

Rembuk Perempuan berlangsung di aula Minak Jingggo Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (29/9/2025). Sebanyak 55 orang peserta perempuan berasal perwakilan berbagai organisasi seperti Fatayat dan Muslimat NU, Nasyiatul Aisyiyah (Muhammadiyah), Wanita Bamag, Perkumpulan Perempuan Katholik Banyuwangi, Perkumpulan Wanita Budha, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Banyuwangi, Kader Posyandu, akademisi dan aktivis perempuan.

Dalam rembug ini berbagai permasalahan terkait perempuan dibahas untuk dicarikan solusinya dan diimplementasikan dalam program pembangunan. Bupati Ipuk mengatakan Rembuk Perempuan ini menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah karena menggali berbagai permasalahan, potensi hingga prioritas kebutuhan para perempuan.

“Kaum perempuan merupakan bagian penting dalam berjalannya proses pembangunan di BAnyuwangi, bahkan perempuan memiliki peran besar di banyak sektor mulai UMKM, bidang pendidikan dan kesehatan. Karenanya kami berkomitmen untuk mengakomodir sesuai dengan skala prioritas,” kata Bupati Ipuk.

“Kami berharap pertemuan ini serta hasil rekomendasi yang telah disampaikan akan membuat perempuan Banyuwangi semakin maju dan berdaya,” imbuhnya.

Ada empat isu yang dikelompokkan dalam empat kluster, yakni literasi keuangan, kekerasan perempuan dan pernikahan dini, pengasuhan keluarga serta partisipasi perempuan dalam politik.

Dari sisi literasi keuangan dan kewirausahaan sejumlah masalah diangkat seperti pelatihan literasi keuangan yang masih belum menjangkau perempuan secara luas dan masih terbatasnya pelatihan marketing untuk perempuan.

“Kami memberikan rekomendasi agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) bisa menyiapkan pelatihan dan fasilitator di desa-desa untuk pengembangan literasi keuangan, juga pelatihan marketing dan akses modal, serta pelatihan manajemen usaha untuk para perempuan,” ujar Eko Setyowati, perwakilan Perempuan Budha yang menjadi juru bicara di forum tersebut.

Rekomendasi juga disampaikan untuk penguatan pengasuhan keluarga dengan mengoptimalkan fungsi Rumah Desa Sehat (RDS), advokasi kebijakan dan anggaran di desa untuk program pengasuhan dan parenting serta penguatan desa ramah perempuan dan anak (DRPA).
Forum juga mendorong terbitnya Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, sosialisasi kesetaraan gender hingga dukungan kebijakan desa terkait perlindungan perempuan dan anak.

Sedangkan kluster Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, forum memberikan rekomendasi program pendidikan politik serta kebijakan pengarusutamaan gender di tingkat desa untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi politik perempuan yang masih rendah.

Ditambahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Suyanto Waspotondo, semua rekomendasi tersebut akan menjadi acuan pertimbangan dalam merancang rencana pembangunan.

“Setiap poin rekomendasi akan kami analisa dan secara bertahap dimasukkan dalam perencanaan pembangunan,” pungkasnya.