Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Bulan: November 2025

Pindahkan 15 Warga Binaan ke Nusakambangan, Ditjenpas Perkuat Stabilitas dan Sinergi Pengamanan Pemasyarakatan

Nusakambangan || jejakindonesia.id – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) kembali memperkuat stabilitas keamanan dan sinergi pengawasan melalui pemindahan 15 (lima belas) orang Warga Binaan berisiko tinggi dari Lapas Kelas IIA Salemba ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, Rabu (26/11). Proses pemindahan dilaksanakan dengan standar pengamanan ketat dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan penempatan WBP sesuai tingkat risiko.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Mardi Santoso, mengapresiasi langkah pemindahan ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola Pemasyarakatan. "Pemindahan ini merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan regional, khususnya di wilayah Nusakambangan yang menjadi pusat penempatan narapidana berisiko tinggi. Koordinasi yang solid antar-UPT semakin menunjukkan komitmen Pemasyarakatan terhadap pengelolaan keamanan yang profesional dan terkendali," ungkap Mardi.

Rombongan diberangkatkan dari Lapas Salemba menuju Pelabuhan Wijayapura dengan pengawalan Tim Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, petugas Lapas Salemba, serta Kepolisian. Setibanya di Nusakambangan, proses pemeriksaan administrasi dan identitas dilakukan oleh Satgas Kamtib sebelum WBP diteruskan menuju Lapas Karanganyar.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Nusakambangan, Irfan, memastikan seluruh rangkaian proses berjalan aman dan sesuai SOP. "Kami menerapkan prinsip deteksi dini, pengamanan maksimal, dan sinergitas penuh dengan seluruh aparat di lapangan. Pemindahan ini berjalan tertib dan kondusif sebagai wujud kesiapsiagaan Pemasyarakatan dalam mengelola keamanan Nusakambangan," jelasnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi dukungan Pemasyarakatan terhadap Asta Cita Presiden dalam memperkuat keamanan nasional serta implementasi 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Mengatasi Permasalahan Overcapacity dan Overcrowding dengan Solusi yang Komprehensif. Pemasyarakatan akan terus meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan agar seluruh kegiatan pemindahan, pembinaan, dan pengamanan dapat berjalan profesional, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. (df)

Polresta Banyuwangi Terima Penghargaan Orisinalitas & Ide Cerita Terbaik di Ajang Video PAMAPTA Polri 2025

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Prestasi membanggakan berhasil diraih dalam ajang Video PAMAPTA Polri 2025, ketika karya kreatif peserta asal Polresta Banyuwangi berhasil menyabet penghargaan Kategori Orisinalitas dan Ide Cerita Menarik. Rabu (26/11/2025)

Penghargaan ini diberikan atas kemampuan sang kreator menyajikan narasi visual yang kuat, segar, serta memiliki kedalaman pesan humanis mengenai pengabdian anggota Polri di tengah masyarakat. Video tersebut menampilkan sisi lain kiprah kepolisian: bagaimana anggota Polri bekerja dengan empati, kedekatan emosional, dan inovasi dalam menjaga keamanan serta membantu menyelesaikan persoalan warga.

Melalui karya visual seperti Video PAMAPTA, Polri dapat menyampaikan pesan edukatif dan inspiratif dengan cara yang lebih dekat, modern, dan relevan bagi publik, terutama generasi muda.

Dalam ajang tersebut, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, M.Phil., Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kreatif pembuatan video PAMAPTA.

Kapolresta Banyuwangi kombes Pol. Rama Samtama Putra,S.I.K., M.Si., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Layanan Polisi 110 dan Quick Respon PAMAPTA Polresta Banyuwangi, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

“Semoga prestasi ini mendorong peningkatan pelayanan publik Polresta Banyuwangi serta menginspirasi anggota untuk terus berinovasi dalam mendekatkan Polri dengan masyarakat,” ujar Kapolresta.

Polresta Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk terus membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, modern, dan humanis.(***)

Raih TPID Terbaik, Bupati Ipuk Paparkan Program Pengendalian Inflasi di High Level Meeting Jatim

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Kabupaten Banyuwangi meraih Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berkinerja terbaik kategori Pelaksana Program Peningkatan Produktivitas Off Farm Terinovatif 2025, Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dalam forum High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED se-Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (25/11/2025).

“Terima kasih kepada Ibu Gubernur yang terus memberikan support terhadap berbagai program yang dijalankan Banyuwangi,” ujar Ipuk.

Dalam forum tersebut, Ipuk juga diberi kesempatan memaparkan upaya Banyuwangi menjaga iklim inflasi.

Ipuk mengatakan terjaganya inflasi di Banyuwangi berkat kekompakan seluruh stakeholder.

“Kami terus berkoordinasi dengan mitra kami yang tergabung dalam tim teknis TPID seperti Bank Indonesia, Bulog, TNI-Polri, BPS, hingga Badan Pangan Nasional (BPN), untuk menjaga inflasi tetap stabil,” kata Ipuk.

Ipuk juga menjelaskan sejumlah program untuk pengendalian inflasi daerah. Salah satunya Eko-Sunwangi (Ekosistem Sun Rice of Java Banyuwangi). Program ini menghubungkan pengendalian inflasi dan penyediaan pangan kaya nutrisi bagi masyarakat.

Eko-Sunwangi mengaktualisasikan inovasi Balance Solution (reduktan pupuk dan pembenahan tanah) lewat teknologi PPAI (Plant and Soil Health, Productivity, Assistance, and Innovation) melalui kolaborasi Pemkab Banyuwangi, PT PAI (Pandawa Agri Indonesia), Danone Banyuwangi, Perum Bulog, IPB University, dan kelompok tani.

Teknologi tersebut menekan penggunaan pupuk kimia, memperbaiki ekosistem tanah, dan menghasilkan varietas padi biofortifikasi seperti Inpari IR Nutri Zinc, IPB 9G, serta IPB 15S, dengan produk beras “Sun Rice of Java” yang kaya nutrisi.

“Pemanfaatannya terbukti meningkatkan produktivitas panen dari 10 persen hingga 15 persen. Meningkat dari 788.704 ton pada 2023 menjadi 749.783 ton pada 2024. Inovasi ini juga menekan biaya produksi petani,” terang Ipuk.

Selain itu Banyuwangi juga menjalankan pengendalian inflasi melalui monev pasokan pangan, stabilisasi harga pasar, pasar murah, dan Gerakan Pangan Murah bersama Bulog, Bank Indonesia, gapoktan, asosiasi petani, serta mitra lainnya.

“Alhamdulillah berkat kerja sama seluruh pihak, pada Oktober, Banyuwangi mencatatkan inflasi bulanan (month to month) sebesar 0,22 persen. Lebih rendah dari nasional dan provinsi,” kata Ipuk.

Sementara Gubernur Khofifah mengapresiasi program-program pengendalian inflasi daerah. Menurut Khofifah, forum High Level Meeting ini menjadi tekad bersama-sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jatim.

"Terima kasih atas atensi para bupati/walikota. Dari forum ini, penting untuk kita petakan bersama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga makin tumbuh dan mengurangi angka pengangguran terbuka di daerah kita masing-masing," kata Khofifah. (*)

Program Insentif Guru Ngaji & Lintas Agama Raih Apresiasi Tertinggi, Pengakuan Nasional untuk Kabupaten Jember

JAKARTA || jejakindonesia.id - Pemerintah Kabupaten Jember kembali mencatat capaian gemilang di tingkat nasional melalui penghargaan yang diberikan kepada Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam ajang Detikcom Awards 2025 di Westin Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan (25/11/2025). Penghargaan tersebut menempatkan Jember sebagai daerah yang dinilai mampu menghadirkan kebijakan inklusif yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan sosial masyarakat.

Pada tahun ini, Detikcom Awards mengangkat tema “Apresiasi Karya Insan Nusantara, Merajut Indonesia Gemilang”, yang dimaksudkan untuk memberi ruang apresiasi bagi tokoh dan institusi yang menunjukkan dedikasi serta kontribusi luar biasa di berbagai bidang. Dalam momentum itu, Gus Fawait dianugerahi predikat Tokoh Pendorong Pluralisme & Kesejahteraan Pendidik Agama atas keberhasilannya menjalankan program Insentif Guru Ngaji & Pengajar Agama Lintas Agama.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Jember. Ia menyampaikan bahwa apresiasi dari Detikcom ini menjadi penguatan moral bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai pluralisme dan mewujudkan tata kelola yang berkeadilan.

Program Insentif Guru Ngaji & Pengajar Agama Lintas Agama menjadi sorotan utama dalam penganugerahan tersebut karena dinilai sebagai kebijakan afirmatif yang tidak hanya menjawab kebutuhan kesejahteraan pendidik agama, tetapi juga memperkokoh keharmonisan umat beragama. Program ini lahir dari perhatian pemerintah daerah terhadap ribuan pendidik keagamaan yang selama bertahun-tahun menjalankan tugas pembinaan moral masyarakat tanpa dukungan memadai.

Pada tahun 2025, program ini menjangkau sekitar 22.000 pendidik keagamaan di 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan dengan nilai insentif Rp1.500.000 per tahun. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening penerima agar lebih akuntabel, disertai proses verifikasi data berlapis untuk memastikan ketepatan sasaran dan menghindari potensi penyimpangan.

Sepanjang September hingga Oktober 2025, penyaluran insentif dilaksanakan secara bertahap di setiap kecamatan dengan fasilitasi pencairan di balai desa. Mekanisme ini dianggap lebih terhormat bagi para pendidik agama karena tidak menciptakan antrean panjang serta mengurangi potensi potongan dana. Berdasarkan survei internal Bagian Kesra, tingkat kepuasan penerima tercatat melampaui 90 persen.

Dampak dari program ini terlihat jelas dalam penguatan kualitas pendidikan moral masyarakat. Para pendidik agama yang menerima bantuan mengaku semakin terbantu dalam menjalankan aktivitas pengajaran, baik untuk kebutuhan keluarga maupun mobilitas saat membina umat. Selain itu, skema lintas agama yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Jember berhasil mempererat interaksi harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

Melalui program ini, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember turut menunjukkan kemajuan signifikan. Pendataan yang terstruktur membuka ruang integrasi dengan berbagai program sosial lain seperti UHC, layanan administrasi kependudukan, hingga pengembangan program kepemudaan bernuansa keagamaan. Transparansi melalui penyaluran cashless pun menjadi contoh praktik baik yang diapresiasi di tingkat nasional.

Dalam pernyataannya, Regar Jeane Dealen menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh pendidik agama yang selama ini mengabdikan diri membina moral masyarakat. “Penghargaan ini menjadi pengakuan nasional bahwa Jember memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan pendidik keagamaan. Pak Bupati menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesetaraan bagi semua pendidik agama tanpa membedakan latar belakang. Pemerintah akan terus memperkuat tata kelola program agar manfaatnya semakin luas,” ujarnya.

Dengan diterimanya penghargaan Tokoh Pendorong Pluralisme & Kesejahteraan Pendidik Agama, Jember kembali menegaskan diri sebagai daerah yang progresif dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan komitmen untuk terus menghadirkan kebijakan humanis dan inklusif, sebagai fondasi bagi pembangunan masyarakat yang rukun, berkarakter, dan berkeadilan

Pewarta Dodik

Pemkab Jember Memperkuat Sektor Pertanian Melalui Program OPLAH 2025

JEMBER || jejakindonesia.id - Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Gus Fawait kembali menunjukkan langkah besar dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama perekonomian daerah. Melalui Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) 2025, pemerintah daerah berupaya menghidupkan kembali lahan-lahan yang sebelumnya kurang produktif sekaligus memperluas cakupan lahan yang mampu ditanami lebih dari satu musim dalam setahun.

OPLAH 2025 dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember dengan total alokasi lahan mencapai 4.410 hektare dan melibatkan 107 kelompok tani. Hingga akhir November, progres pembangunan fisik telah berada di kisaran 80 persen, sementara serapan keuangan mencapai sekitar 72 persen. Capaian ini menjadi salah satu realisasi tertinggi untuk program pertanian berbasis pemberdayaan di Jember.

Menurut Gus Fawait, keberhasilan tersebut bukan hanya soal angka, tetapi bukti bahwa petani Jember mampu menjadi motor pembangunan ketika diberi ruang untuk mengelola program secara mandiri. Dalam program ini, seluruh kegiatan dijalankan menggunakan sistem swakelola tipe IV, di mana dana ditransfer langsung ke rekening kelompok tani dan dikelola sepenuhnya oleh mereka.

Mekanisme ini memungkinkan petani untuk mengerjakan pembangunan sesuai kebutuhan di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang selama puluhan tahun tidak pernah tersentuh bantuan infrastruktur pertanian. Banyak lokasi yang berada di daerah terpencil kini dapat menikmati akses air untuk pertama kalinya, dan hal itu langsung meningkatkan peluang mereka untuk menanam padi lebih dari satu kali dalam setahun.

Semantara itu, Kepala Dinas DTPHP, Ir. Mochamad Sigit Boedi Ismoehartono, M.P, menegaskan bahwa tidak ada bentuk pungutan dalam pelaksanaan program. Seluruh anggaran diterima utuh oleh kelompok tani dan diawasi melalui tim teknis serta tim pengawas agar tetap sesuai pedoman.

Salah satu komponen penting OPLAH adalah pembangunan infrastruktur air, mulai dari perbaikan saluran irigasi, normalisasi alur air, hingga pencarian dan pemanfaatan sumber air baru. Beberapa kelompok bahkan berhasil membangun sistem pipanisasi sepanjang hampir enam kilometer secara mandiri. Langkah ini sangat krusial bagi wilayah yang sebelumnya hanya mampu menanam padi sekali dalam setahun, sehingga kehadiran program ini membuka peluang peningkatan indeks pertanaman dari IP 1 menjadi IP 2, bahkan menuju IP 3.

Di beberapa lokasi yang semula terancam penurunan produktivitas akibat kerusakan irigasi, OPLAH membantu mempertahankan potensi lahan agar tetap dapat ditanami padi tiga kali dalam satu tahun. Selain infrastruktur air, petani juga memperoleh dukungan biaya olah lahan serta bantuan pupuk urea non-subsidi sebanyak 30 kilogram per hektare. Seluruh pupuk telah tersalurkan dan dimanfaatkan oleh kelompok tani, memperkuat kesiapan lahan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Manfaat OPLAH kini telah dirasakan langsung oleh petani di berbagai kecamatan. Banyak dari mereka yang selama bertahun-tahun tidak pernah menerima bantuan kini dapat menanam padi setidaknya sekali dalam setahun, bahkan memiliki peluang untuk memperluas pola tanam. Rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun semakin kuat karena mereka sendiri yang mengerjakan proyek tersebut.

Sigit menegaskan bahwa target besar Jember adalah mencapai produksi padi hingga 1 juta ton pada tahun 2026. Saat ini Jember berada pada angka 602 ribu ton, menempati posisi keempat di Jawa Timur dan bersaing ketat dengan Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro. Melalui OPLAH, Jember ingin menembus posisi puncak sebagai daerah dengan produksi padi tertinggi di Jawa Timur.

Capaian tersebut bukan sesuatu yang mustahil mengingat peningkatan signifikan yang mulai terlihat di lapangan selama program berlangsung.
Besarnya manfaat program membuat banyak desa dan kelompok tani mengajukan usulan OPLAH 2026 hingga mencapai 11.000 hektare, meskipun kuota awal hanya sekitar 5.000 hektare.

Tingginya antusiasme ini menunjukkan bahwa program tersebut dianggap relevan, efektif, dan mampu memberi solusi nyata atas masalah pertanian yang selama ini tidak terselesaikan. Sigit kembali menegaskan bahwa OPLAH bukan hanya program teknis, tetapi gerakan besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan Jember.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus menjaga transparansi, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Ia menambahkan bahwa pertanian Jember harus bergerak menuju sistem yang adaptif, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Program OPLAH 2025 telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan pertanian Jember. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat, Jember semakin optimistis mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur. Lebih dari itu, Jember menatap masa depan sebagai daerah yang mampu berdiri tegak dalam kemandirian pangan dan kesejahteraan petaninya.

Pewarta Dodik

error: Content is protected !!