Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Bulan: November 2025

IMG-20251127-WA0020

Gubernur Gorontalo Kaget Kalau Mas Agus Pegang Kembali YLKI Gorontalo, Tokoh Mumpuni itu

Redaksi November 27, 2025

JAKARTA || jejakindonesia.id - Siapa Yang Tak Kenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga ini tahun 1973 Didirikan Para Mantan Menteri Perdagangan , dijaman Presiden Soeharto, untuk membela hak hak Konsumen atau Pengguna Jasa.

Pertama masuk Di Gorontalo tahun 2000, Dibawah Mas Agus (Agus Flores) atau Raden Mas MH Agus Rugiarto SH Trah Majapahit.

Demi Untuk menjalankan misi kemanusiaan Melakukan Pembelaan Masyarakat Konsumen.

Kenapa Mas Agus Memilih Gorontalo ditahun 2000, karena Gorontalo akan Jadi Provinsi Terbaru, yang belum memiliki YLKI dan mengakui Daerah Syariah Serambi Madina, tempat Kelahiran Alm. Wakil Presiden Prof.BJ Habibie dan Rahmad Gobel.

16 Tahun Memimpin Di Gorontalo, Mas Agus Kembali lagi Kejakarta untuk dilantik Sebagai Pengacara di Pengadilan DKI Jakarta.

Sejak diamanahkan selama 8 Tahun YLKI Gorontalo kepada Orang Lain, tak Pernah mencapai Prestasi, Mas Agus Ambil Alih Lagi, untuk menduduki Kembali YLKI Gorontalo.

"Walaupun Saya Sibuk Keliling Nusantara, sebagai Ketum FRN Counter Polri, Pelaksanaan Harian , saya amanahkan kepada Sekjen Ronaldo Ali Alias Onal, "tegasnya kepada media Gorontalo Rabu (25/11).

Sementara Kantor YLKI Gorontalo tetap Berpusat di Pusat Keramaian Marioboro Gorontalo yang berdekatan dengan Kampus UNG.

Ketika Dihubungi Gubernur Gorontalo Malam Rabu (25/11) Mengakui Mas Agus itu Lagendaris YLKI, yang mumpuni dan andalan Konsumen Gorontalo.

" Benarkah Mas Agus Pimpin lagi, wah keren YLKI Gorontalo, Orang Hebat itu di Istana Negara, masih mau turun gunung," tegas Gubernur.

Gubernur Gusnar Ismail akui, Teman lamanya waktu Ia masih Wakil Gubernur.

" Tokoh itu mas agus, " ujarnya .

Mas Agus Memimpin Kembali YLKI Gorontalo , dapat dukungan Mantan Gubernur Gorontalo Ir. Fadel Muhamad, Pengusaha Nasional Rahmad Gobel, Walikota Gorontalo H. Adhan Dambea dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provisi Gorontalo Fikram AZ Salilama yang Juga Ketua KONI Provinsi Gorontalo.

Bukan cuma itu Saja, Keluarga Besar Pengusaha Haji Zainudin dan Ketua Swalayan Se Gorontalo Haji Zainudin Mape, sangat Bersyukur Jika Mas Agus Pimpin lagi YLKI Gorontalo.

Bukan Cuma itu saja, Mantan Gubernur Gorontalo Ir. Fadel Muhamad Sangat Mendukung.

IMG-20251127-WA0019

Polda Sumut Kerahkan 345 Personel Brimob Tangani Bencana di Delapan Wilayah Terdampak

Redaksi November 27, 2025

MEDAN || jejakindonesia.id – Polda Sumatera Utara mengerahkan kekuatan penuh untuk menangani bencana alam yang melanda delapan kabupaten/kota di wilayah Sumut sejak beberapa hari terakhir. Total 345 personel Satbrimob Polda Sumut serta ratusan personel dari satuan lain diterjunkan untuk membantu evakuasi, membuka akses jalan, hingga menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, mengatakan bahwa personel Brimob disebar ke seluruh titik kritis untuk mempercepat penanganan dan memastikan tidak ada wilayah terdampak yang terisolasi.

“Atensi Bapak Kapolda Sumut sangat jelas: seluruh personel harus hadir di lapangan dan membantu masyarakat dengan cepat. Brimob, Samapta, Dokkes, dan Bid TIK diterjunkan untuk memperkuat operasi penanggulangan bencana,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Satbrimob Polda Sumut menurunkan kekuatan besar yang disebar pada seluruh jalur dan lokasi yang mengalami kerusakan, banjir, dan longsor.

Di Tapanuli Utara, satu SST (25 personel) dipimpin AKP Achmad Fahri membantu pembersihan material longsor dan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga sekitar Polres Taput.

Di Sipirok, satu SST lainnya (28 personel) dipimpin IPTU Januar Fazhari, didampingi Danyon C Kompol Zaenal Muhlisin dan AKP Martoga Siagian, melaksanakan operasi SAR akibat banjir bandang yang sempat mengganggu arus lalu lintas.

Sementara di Batangtoru, 25 personel Brimob di bawah pimpinan AKP Syafril Sinaga fokus pada pembersihan jalur Desa Parsalakan sambil menunggu alat berat untuk membuka akses jalan.

Di jalur Madina, Palas, Natal, Paluta, dan Batangtoru bagian hilir, masing-masing satu regu (10 personel) Brimob disiagakan untuk mendukung evakuasi warga dan normalisasi jalur.

Di wilayah Nias, dua SST (42 personel) dipimpin AKP Sanro Situngkir disiagakan untuk mendukung potensi pergerakan menuju Nias Selatan jika situasi memburuk.

Kekuatan besar juga bergerak dari Medan. Satu SSK (85 personel) Yon A Por dan dua SST (50 personel) tambahan sedang dalam perjalanan menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah. Satu SST Kompi 2 Yon B Por turut dikerahkan meski komunikasi sempat terkendala akibat jaringan rusak.

Selain Brimob, Polda Sumut juga mengerahkan:
- 42 personel Samapta gelombang I ke Tapteng dan Sibolga
- 69 personel Samapta gelombang II sebagai bantuan lanjutan
- 8 personel Bid TIK lengkap dengan HT Harris, repeater, KOMOB, drone, dan Starlink untuk memastikan komunikasi tetap terhubung
- 12 personel Bid Dokkes memberikan layanan medis darurat kepada warga

Kombes Ferry memastikan seluruh jajaran bekerja sejak dini hari dengan tugas meliputi:
- Evakuasi korban
- Pembersihan material longsor
- Pencarian korban jika ada laporan hilang
- Pengamanan akses jalan dan pengaturan lalu lintas
- Pendirian posko darurat dan dapur umum
- Distribusi logistik serta pelayanan kesehatan

“Kami bekerja nonstop untuk memastikan keselamatan masyarakat. Polda Sumut juga berkoordinasi dengan Basarnas, BPBD, TNI, dan pemerintah daerah agar penanganan semakin cepat,” tegas Kombes Ferry.

Polda Sumut mengimbau masyarakat tetap waspada karena cuaca di sejumlah wilayah masih berpotensi hujan lebat. Debit air sungai dilaporkan tinggi, sementara beberapa jalur masih rawan longsor.

Dengan pengerahan kekuatan besar ini, Polda Sumut memastikan bahwa seluruh wilayah terdampak tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian.

“Kami hadir untuk masyarakat. Semua satuan bergerak, dan penanganan akan terus berjalan sampai situasi dinyatakan aman,” tutup Kombes Ferry.

IMG-20251127-WA0018

Kemendagri Turun Langsung ke Papua Pegunungan Pantau Percepatan Realisasi APBD 2025

Redaksi November 27, 2025

Jayawijaya || jejakindonesia.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini merupakan wujud konsistensi Kemendagri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Rapat monev APBD ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi di bidang tata kelola keuangan daerah, serta evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie dalam Rapat Monev dan Asistensi Percepatan Realisasi APBD secara hybrid dari Baliem Pilamo Hotel, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (24/11/2025).

Rikie menegaskan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Karena itu, pengawasan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat regulasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, monev dilakukan baik pada daerah yang realisasinya rendah maupun tinggi. Daerah dengan realisasi rendah perlu diidentifikasi hambatannya, sementara daerah dengan realisasi tinggi dapat menjadi rujukan praktik baik.

Rikie kemudian memaparkan capaian realisasi APBD Provinsi Papua Pegunungan per 24 November 2025. Pada tingkat provinsi, realisasi pendapatan mencapai 78,20 persen dan realisasi belanja 72,00 persen. Pemerintah provinsi menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 93,00 persen hingga akhir tahun.

Di tingkat kabupaten, capaian realisasi menunjukkan variasi signifikan. Kabupaten Jayawijaya melaporkan realisasi pendapatan 74,77 persen dan belanja 57,56 persen, dengan target 93,00 persen untuk keduanya pada 31 Desember 2025. Kabupaten Lanny Jaya mencatat realisasi pendapatan 75,00 persen dan belanja 74,00 persen, serta menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 90,00 persen hingga akhir tahun.

Kabupaten Mamberamo Tengah menunjukkan capaian yang lebih tinggi dengan realisasi pendapatan 80,73 persen dan belanja 70,92 persen, serta menargetkan 95,00 persen untuk keduanya. Adapun Kabupaten Nduga mencatat realisasi pendapatan 72,05 persen dan belanja 76,48 persen, dengan target akhir tahun masing-masing 95,00 persen dan 91,00 persen.

Selanjutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang merealisasikan pendapatan 77,71 persen dan belanja 67,99 persen, dengan target pendapatan 98,00 persen dan belanja 95,00 persen. Kabupaten Tolikara melaporkan realisasi pendapatan 74,91 persen dan belanja 59,26 persen, dengan komitmen mencapai pendapatan 99,65 persen dan belanja 96,22 persen pada akhir tahun.

Pada bagian akhir paparannya, Rikie menjelaskan bahwa Kabupaten Yalimo mencatat realisasi pendapatan 74,00 persen dan belanja 75,00 persen, dengan target masing-masing 95,00 persen dan 90,00 persen. Sementara itu, Kabupaten Yahukimo menunjukkan capaian pendapatan 81,04 persen dan belanja 76,06 persen, serta menargetkan realisasi 95,00 persen untuk pendapatan dan belanja hingga 31 Desember 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV, PPUPD Ahli Madya Inspektorat Jenderal, pejabat dari Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Keuda, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur Daerah, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

IMG-20251127-WA0017

Dinilai Berhasil Dorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah, Mendagri Terima Penghargaan dari Detikcom

Redaksi November 27, 2025

JAKARTA || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom. Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi Mendagri dalam membina dan mendorong pemerintah daerah (Pemda) menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Kemendagri dinilai mampu menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah.

Penilaian tersebut tercermin dari sejumlah capaian, di antaranya inflasi yang stabil di kisaran 2 persen, serta penerapan monitoring inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga level kabupaten/kota. Selain itu, Mendagri dinilai berperan aktif memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan optimal, pendapatan daerah meningkat tanpa membebani masyarakat, serta ekosistem kemudahan berusaha semakin baik melalui perizinan yang lebih cepat dan efisien. Upaya tersebut membuat perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga.

Pada sambutannya, Mendagri memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Kemendagri dalam menangani pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan. Ia menjelaskan bahwa Kemendagri telah menjalankan sejumlah inisiatif, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak September 2022. Pada awal pelaksanaan rakor, tingkat inflasi masih berada di angka 5,9 persen. Namun, berkat konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Bahkan, inflasi Oktober 2025 secara year-on-year (YoY) tercatat sebesar 2,86 persen. Kondisi tersebut menjadi kabar baik karena mampu menjaga keseimbangan bagi produsen dan konsumen sekaligus memastikan keterjangkauan harga.

Selain pengendalian inflasi, Kemendagri juga memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala. Melalui pertemuan rutin, Mendagri dan jajaran menelaah data yang disampaikan BPS guna melihat tren ekonomi di setiap daerah.

“Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kita minta untuk dijaga, yang rendah kita dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah,” jelasnya.

Untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah, Kemendagri juga melakukan evaluasi pendapatan dan belanja APBD setiap bulan. Menurut Mendagri, pendapatan daerah yang tinggi idealnya diiringi dengan realisasi belanja yang juga tinggi, sehingga peredaran uang dapat berlangsung optimal di masyarakat. Dengan demikian, daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi swasta turut meningkat.

Langkah strategis lainnya adalah dorongan agar seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP dinilai menjadi instrumen penting dalam memudahkan proses berusaha karena mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, mulai dari Dukcapil, perizinan, paspor, hingga sertifikat tanah.

“Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja,” ujar Mendagri.

Mendagri menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan yang diberikan. Ia menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, peran media menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

IMG-20251127-WA0016

Puluhan Kayu Jati Ilegal Ditemukan di Belakang Rumah Warga Pesanggaran

Redaksi November 27, 2025

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Petugas Polisi Hutan Mobile (Polhutmob) Perhutani KPH Banyuwangi Selatan menemukan puluhan batang kayu jati ilegal yang ditumpuk di belakang rumah seorang warga di Dusun Ringinagung, Desa/Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Wahyu Dwi Admojo, menjelaskan bahwa temuan tersebut berada di belakang rumah warga berinisial SP (53).

“Kami menemukan puluhan kayu jati ilegal menumpuk di belakang rumah warga berinisial SP,” ujarnya, Rabu 26 November 2025.

Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 44 batang kayu jati olahan serta 8 batang kayu jati gelondongan.
“Total ada 52 batang kayu jati ilegal yang kami temukan di lokasi,” tambah Wahyu.

Seluruh barang bukti kemudian diamankan di Rumah Dinas Asper Sukamade untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
“Untuk penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti sudah kami amankan,” katanya.

Saat ini petugas masih menelusuri asal-usul kayu jati ilegal tersebut.
“Masih kami lakukan lidik bersama Polsek Pesanggaran,” jelasnya.

Perhutani juga terus meningkatkan patroli rutin di wilayah hutan produksi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Terbaru

1786362486125

Sambut HUT ke-81 RI, Polda Kalteng Bagikan Bendera Merah Putih ke Pengendara

Redaksi Agustus 10, 2026
IMG-20260810-WA0088

Sat Reskrim Polres Samosir Ungkap 7 Kasus Jadi Perhatian Publik

Redaksi Agustus 10, 2026
IMG-20260810-WA0087

Polres Tapteng Ungkap Kasus Curanmor di Sarudik, Terduga Pelaku Berhasil Diamankan

Redaksi Agustus 10, 2026
IMG-20260810-WA0086

Gasak Emas 53 Gram dan Ponsel, Sopir Angkot di Tapanuli Tengah Diringkus Polisi

Redaksi Agustus 10, 2026
IMG-20260810-WA0085

Kapolda Kepri Ikuti Konferensi Pers Pengungkapan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamine di Peraiy Batam

Redaksi Agustus 10, 2026
error: Content is protected !!