We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: November 2025

Banjir Besar Lumpuhkan Pidie Jaya, Warga Terjebak Tanpa Logistik Dua Hari

BANDA ACEH || jejakindonesia.id - Banjir besar yang melanda Kabupaten Pidie Jaya sejak Rabu, 26 hingga 27 November 2025, membuat daerah berjuluk Negeri Japakeh itu lumpuh total. Aktivitas warga terhenti, jalanan berubah menjadi arus deras, dan hampir seluruh kecamatan terdampak parah. Banjir kali ini disebut sebagai salah satu yang paling melumpuhkan dalam beberapa tahun terakhir.

Jembatan jalan lintas Banda Aceh–Medan di Meunasah Krueng Baroh, Meureudu, ambruk diterjang derasnya banjir. Arus transportasi nasional terputus total selama berjam-jam, memaksa ratusan bus antarkota, truk logistik, dan kendaraan pribadi tertahan di Meureudu. Baru pada Kamis sore sebagian angkutan dapat lewat dengan menempuh jalur alternatif yang kondisinya juga rawan.

Di tengah kepungan banjir, warga Pidie Jaya mulai kehabisan logistik. Aktivitas ekonomi terhenti karena pasar tidak beroperasi, barang-barang kebutuhan pokok habis, dan bantuan pemerintah tak kunjung tiba. “Kami sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Sudah dua hari warga menderita, belum tersentuh bantuan apa pun,” ujar Fauzi Yusuf, warga Pidie Jaya.

Situasi kian memprihatinkan ketika pendopo Wakil Bupati Pidie Jaya di Kota Meureudu ikut terendam, memperlihatkan betapa aktivitas pemerintahan daerah lumpuh total. Warga Blang Awe bahkan mengaku terpaksa bertahan di atas atap seng untuk menghindari genangan yang terus naik. “Bantuan tidak ada, mau belanja ke pasar barang habis semua. Pemerintah daerah lumpuh, kami benar-benar butuh pertolongan,” keluh salah seorang warga.

Tragedi juga terjadi di Gampong Blang Awe, Meureudu, di mana seorang lansia wanita dilaporkan meninggal dunia saat banjir melanda. Warga menyebut kondisi evakuasi minim, sementara akses menuju gampong masih sulit dijangkau. Hingga kini belum terlihat tanda-tanda bantuan logistik dari pemerintah.

Di Gampong Deah Pangwa, kondisi tak kalah genting. Rumah hingga jalan-jalan dipenuhi lumpur, aktivitas warga berhenti sama sekali, dan logistik belum menyentuh wilayah tersebut. Warga bertahan seadanya di rumah-rumah yang rusak, menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Ketiadaan dapur umum semakin memperburuk keadaan.

Kondisi serupa melanda Kecamatan Meurah Dua, terutama di Gampong Pante Beureune, Dayah Usen, dan Meunasah Mancang yang dilaporkan rusak parah. Gampong Kota Meureudu dan Mesjid Tuha juga terendam berat tanpa satupun bantuan logistik. Hampir seluruh gampong terdampak banjir di Pidie Jaya mengaku belum mendapat perhatian pemerintah Aceh, memperlihatkan betapa buruknya koordinasi penanganan darurat di tengah bencana besar ini. (**)

Jelang Syukuran Kantor, Fitri Datau dan Agus Flores Doakan Keberkahan untuk FRN Counter Polri

BEKASI || jejakindonesia.id – Fitri Datau, istri Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, melakukan kunjungan ke Kantor FRN Counter Polri, Kamis (27/11/2025).

Dalam kunjungannya, ia menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran FRN terkait pelaksanaan syukuran kantor FRN Counter Polri yang akan digelar pada Jumat besok, dengan kegiatan pengajian, zikir, dan tahlil.

Fitri mengungkapkan bahwa acara syukuran tersebut akan dihadiri ustad dan anak-anak yatim piatu yang diundang khusus untuk bersama-sama memanjatkan doa. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas kelancaran aktivitas FRN sekaligus memohon perlindungan serta keberkahan ke depan.

“Dengan mengadakan selamatan dan berdoa, kami berharap FRN dan seluruh jajaran selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran dalam segala urusannya,” ujar Fitri.

Ia juga menyampaikan doa dan harapannya agar ke depan jajaran FRN diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh sebagai bentuk peningkatan spiritual dan rasa syukur.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, mengapresiasi diadakannya kegiatan religius ini. Ia berharap pengajian dan syukuran tersebut membawa manfaat besar bagi keluarga besar FRN.

“Semoga pengajian besok berjalan lancar, penuh keberkahan, dan menjadi momentum penguat kebersamaan kita. Kami juga berdoa agar seluruh jajaran FRN dapat diberi kesempatan melaksanakan umroh bersama,” ujar Agus Flores.

Acara syukuran dan pengajian ini akan digelar di Kantor FRN Counter Polri dan akan dihadiri jajaran pengurus, tamu undangan, serta anak-anak yatim piatu.

STIK Lemdiklat Polri Resmikan Tiga Pusat Studi Baru untuk Perkuat Transformasi Ilmu Kepolisian

JAKARTA || jejakindonesia.id — Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri resmi meluncurkan tiga pusat studi baru, yakni Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Kehumasan Polri, dan Pusat Studi Pacific–Oceania, Kamis (27/11/2025). Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi STIK sebagai center of excellence dan laboratorium ilmu kepolisian berbasis riset.

Kegiatan peresmian dipimpin langsung oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, disaksikan oleh Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, para pejabat utama Mabes Polri, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, mitra internasional, akademisi, serta mahasiswa S1, S2, dan S3 STIK Lemdiklat Polri, baik yang hadir langsung maupun secara daring.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto menegaskan bahwa peresmian tiga pusat studi tersebut merupakan tonggak penting dalam akselerasi transformasi pendidikan Polri.

“STIK Lemdiklat Polri adalah laboratorium ilmu kepolisian. Di sinilah gagasan diuji, strategi dikembangkan, dan inovasi kebijakan dilahirkan. Tiga pusat studi yang kita resmikan hari ini memperkuat ekosistem keilmuan untuk menghadapi tantangan modern,” ujar Ketua STIK.

Beliau menambahkan bahwa dinamika keamanan global, kejahatan digital, perkembangan kawasan Indo–Pasifik, serta tantangan komunikasi publik menuntut kajian dan riset yang lebih spesifik dan komprehensif.

Dalam acara tersebut, Ketua STIK menjelaskan peran masing-masing pusat studi:

1. Pusat Studi SDM Kepolisian
Memperkuat merit system, pengembangan talenta, dan kepemimpinan berbasis karakter serta kompetensi.

2. Pusat Studi Kehumasan dan Komunikasi Kepolisian
Mengembangkan kemampuan komunikasi publik, transparansi, dan responsivitas Polri di era digital.

3. Pusat Studi Pacific–Oceania
Mengkaji dinamika kawasan strategis Pacific–Oceania dan memperluas diplomasi kepolisian Indonesia di tingkat global.

“Pusat-pusat studi ini bukan hanya ruang akademik, tetapi instrumen strategis yang memastikan setiap kebijakan dan pengembangan kompetensi anggota Polri didukung riset yang valid dan metodologi ilmiah yang kuat,” tegas Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto.

Saat ini STIK telah mengoperasikan enam pusat studi sebelumnya, mulai dari Ilmu Kepolisian, Siber, Pemolisian Masyarakat, Anti Korupsi, Terorisme, hingga Keselamatan Lalu Lintas. Dengan penambahan tiga pusat studi baru, maka total terdapat sembilan pusat studi aktif.

Ketua STIK menyampaikan bahwa dalam waktu dekat STIK juga akan membentuk Pusat Studi Kedokteran Forensik/DVI serta Pusat Studi Industri Keamanan.

“Dengan keberadaan sembilan pusat studi ini, STIK semakin siap meningkatkan kapasitas riset, publikasi ilmiah, dan kolaborasi global. Keberhasilan Polri hari ini bergantung pada kekuatan intelektual, moral, dan integritas,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Polri, kementerian/lembaga, mitra internasional, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pengembangan STIK Lemdiklat Polri.

Tingkatkan Smart Policing, Lemdiklat Polri Tambah Tiga Pusat Studi Strategis

JAKARTA || jejakindonesia.id  — Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) kembali memperkuat ekosistem keilmuan kepolisian dengan meresmikan tiga pusat studi baru, yaitu Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Pacific–Oceania, dan Pusat Studi Kehumasan Polri. Pusat studi ini melengkapi keberadaan Pusat Studi Ilmu Kepolisian yang telah lebih dulu beroperasi sebagai ruang dialog akademik untuk mentransformasi dan mengembangkan ilmu kepolisian, Kamis (27/11).

Peresmian tersebut menegaskan komitmen Lemdiklat Polri dalam memperkuat ilmu kepolisian sebagai disiplin multidisipliner yang terus berkembang mengikuti dinamika keamanan, sosial, teknologi, dan geopolitik modern.

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana menjelaskan bahwa pusat studi merupakan fondasi penting untuk membangun smart policing yang berorientasi pada pengetahuan, riset, dan inovasi.

“Pusat studi ini adalah ruang dialog ilmiah untuk mentransformasi ilmu kepolisian. Di sini gagasan diuji, konsep dikembangkan, dan strategi pemolisian dimodernisasi agar Polri selalu relevan dengan perubahan zaman,” ujar Komjen Chryshnanda.

Menurutnya, ilmu kepolisian harus dipahami sebagai ilmu lintas bidang yang berkaitan dengan keteraturan sosial, penegakan hukum, isu-isu masyarakat, teknologi, hingga kejahatan modern yang semakin kompleks.

Selain Pusat Studi Ilmu Kepolisian, tiga pusat studi baru yang diresmikan memiliki fungsi strategis masing-masing:

- Pusat Studi SDM Polri memperkuat pengembangan talenta dan meritokrasi dalam manajemen kepemimpinan Polri.

- Pusat Studi Kehumasan Polri memfokuskan kajian pada manajemen komunikasi publik, transparansi, dan media policing.

- Pusat Studi Pacific–Oceania menyoroti pentingnya riset geopolitik kawasan Indo–Pasifik serta penguatan diplomasi kepolisian Indonesia dalam arsitektur keamanan global.

Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menekankan:

“Ilmu kepolisian harus dikembangkan dalam kerangka filosofis, yuridis, geopolitik, akademis, hingga globalisasi. Karena itu pusat studi menjadi pilar untuk membangun Polri yang humanis, modern, dan berdaya saing internasional.”

Dalam dokumen pusat studi, Lemdiklat Polri juga memaparkan arah pengembangan kurikulum yang mencakup pengajaran dasar (filsafat ilmu, etika publik, metodologi penelitian), pengajaran inti (hukum, kriminologi, teknologi informasi, administrasi kepolisian), hingga kapita selekta terkait isu strategis seperti ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Selain itu, pusat studi juga mendorong pendidikan kompetensi khusus seperti safety driving centre, security training centre, sekolah penyidik, serta pelatihan bagi master trainer sebagai bagian dari pengembangan soft power dan smart power SDM Polri.

“Polri harus menjadi institusi pembelajar. Melalui pusat studi, kita memperkuat riset, laboratorium sosial, publikasi ilmiah, hingga pengembangan smart policing yang mencakup pemolisian konvensional, elektronik, dan forensik,” tutur Komjen Pol. Prof. Chryshnanda.

Dengan pengembangan pusat studi ini, Lemdiklat Polri berharap tercipta lingkungan akademik yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Pusat studi juga akan memperkuat jejaring kerja sama nasional dan internasional, baik dengan universitas, lembaga penelitian, maupun institusi keamanan global.

Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menegaskan bahwa ilmu kepolisian bukan hanya milik institusi Polri, tetapi ruang terbuka yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Pusat studi bukan hanya milik STIK atau Lemdiklat, tetapi milik seluruh ekosistem pengetahuan kepolisian. Dengan riset yang kuat dan kolaborasi luas, kita menyiapkan Polri masa depan yang cerdas, inklusif, dan dipercaya masyarakat,” tutupnya.

e-PPID Polri Hadir dengan Wajah Baru: Akses Informasi Resmi Kini Satu Pintu, Cepat, dan Transparan

JAKARTA || jejakindonesia.id - Polri memperkenalkan pengembangan terbaru pada website e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Polri sebagai langkah konkret menuju layanan informasi publik yang lebih modern, transparan, dan mudah dijangkau. Pembaruan ini menjadi bagian penting dari akselerasi standarisasi pelayanan informasi publik yang saat ini dipimpin oleh Kombes Umi Fadilah Astutik sebagai Project Leader Proyek Perubahan (Proper).

Selama ini, keterbukaan informasi publik Polri dinilai belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemui antara lain masih minimnya informasi publik yang tersedia sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kecepatan respon permohonan informasi yang kerap melampaui batas 10 hari kerja, hingga literasi PPID yang belum merata di jajaran kepolisian. Selain itu, layanan informasi masih terpusat di Divhumas Polri sehingga warga di daerah belum mendapatkan akses yang merata.

Pengembangan website e-PPID Polri kini menjadi prioritas, dengan tampilan baru yang lebih modern, mudah digunakan, dan terintegrasi dari tingkat Mabes Polri hingga seluruh Polda serta Polres. Dengan konsep “satu pintu digital”, masyarakat tidak lagi perlu datang langsung ke kantor polisi untuk mendapatkan informasi publik.

Kombes Umi Fadilah menegaskan bahwa pembaruan e-PPID Polri menjadi simbol perubahan cara kerja Polri dalam memberikan layanan informasi.
Dalam penyampaiannya, ia menyoroti pentingnya akses digital yang setara bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi resmi yang dapat diakses kapan saja tanpa hambatan. e-PPID Polri menjadi jembatan keterbukaan antara Polri dan publik,” ujar Umi.

Ia menjelaskan bahwa sistem ini bukan hanya sekadar platform teknologi, tetapi bagian dari perubahan budaya kerja di tubuh Polri.
Dalam pernyataannya, Umi menekankan pentingnya standarisasi di semua lini.

“Dengan e-PPID Polri terstandarisasi, setiap satuan kerja kini memiliki panduan layanan yang sama. Ini membuat pelayanan informasi lebih efisien, profesional, dan tidak berbeda antarwilayah,” jelasnya.

Umi juga menyampaikan bahwa keberadaan e-PPID Polri diharapkan berdampak langsung pada meningkatnya partisipasi publik dalam mengakses informasi kepolisian.
Ia menambahkan komitmen Polri untuk terus memperkuat transparansi.

“Harapan kami, e-PPID dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi langkah nyata Polri menuju layanan informasi publik yang modern dan berintegritas,” kata Umi.

Dukungan terhadap pengembangan e-PPID Polri juga disampaikan Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago.
Dalam komentarnya, Erdi menilai pembaruan e-PPID Polri sebagai langkah penting menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

“Terobosan ini sangat relevan dengan tuntutan keterbukaan informasi. Sistem yang lebih modern akan membuat masyarakat jauh lebih mudah memperoleh informasi resmi Polri,” ujar Erdi.

Ia menegaskan bahwa Divhumas Polri siap memastikan implementasi sistem ini berjalan merata di seluruh satuan kewilayahan.
Dalam pernyataannya, Erdi menegaskan komitmen institusi.

“Kami mendukung penuh pengembangan e-PPID Polri karena ini adalah fondasi penting untuk membangun standar layanan informasi publik yang transparan dan dapat dipercaya,” ucapnya.

Melalui tampilan baru, fitur yang lebih lengkap, dan integrasi nasional, e-PPID Polri diharapkan menjadi pusat informasi resmi yang cepat, jelas, dan mudah diakses. Inovasi ini menjadi bagian dari transformasi Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui layanan digital yang pasti dan terpercaya.

error: Content is protected !!