Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: Oktober 2025

IMG-20251011-WA0050

Misi Kemanusiaan SPN Polda Jatim Kumpulkan 170 Kantong Darah Wujudkan Program Kampus Sehat

Redaksi 10 bulan ago

MOJOKERTO || jejak-indonesia.id – Sebanyak 170 kantong darah berhasil terkumpul dalam aksi donor darah yang dihelat oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur di Gedung Dharma, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, pada Jumat (10/10/2025) pagi.

Kegiatan yang terselenggara atas sinergi antara Poliklinik SPN Polda Jatim dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mojokerto ini diikuti dengan antusiasme tinggi.

Para partisipan tidak hanya berasal dari personel Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekolah Polisi Negara Polda Jatim, tetapi juga didominasi oleh 247 siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Tahun Anggaran 2025.

Kepala SPN Polda Jawa Timur, Kombes Pol Agus Wibowo, S.I.K., memberikan teladan dengan menjadi salah satu pendonor pertama.

Kombes Pol Agus Wibowo menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian integral dari pembentukan karakter seorang insan bhayangkara dan wujud implementasi dari program unggulan "Kampus Sehat".

"Aksi kemanusiaan ini merupakan implementasi nyata dari program unggulan Lemdiklat Polri, Kampus Sehat, " ujar Kombes Agus.

Ia menegaskan, program 'Kampus Sehat' bukan sekadar slogan, melainkan sebuah doktrin untuk membentuk insan Bhayangkara yang sehat secara fisik, mental, dan terutama, sehat secara sosial.

Kombes Pol Agus menyebut partisipasi aktif 247 siswa Diktukba Polri SPN Polda Jatim ini adalah pelajaran tentang empati dan kepedulian sosial.

"Mereka belajar bahwa menjadi Polisi bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang memberikan bagian dari diri mereka, dalam hal ini setetes darah, untuk menyelamatkan nyawa sesama. Inilah esensi sejati dari pelayanan," tegasnya.

Sementara itu Ketua PMI Kabupaten Mojokerto, Drs. Teguh Gunarko, M.Si. melalui Kepala Sub Administrasi Umum dan Logistik UDD PMI Kabupaten Mojokerto, Mia Pamungkas, mengucapkan terima kasih yang mendalam.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada SPN Polda Jatim khususnya para siswa Diktukba Polri. Kegiatan ini luar biasa, " ungkapnya.

Ia mengatakan 170 kantong darah hasil donor dari SPN Polda Jatim itu sangat vital untuk menjaga stabilitas stok darah di PMI Kabupaten Mojokerto dan akan sangat membantu pasien yang membutuhkan.

"Solidaritas yang ditunjukkan oleh institusi Polri sungguh patut menjadi contoh" ujar Mia Pamungkas.

Total 170 kantong darah, dengan volume masing-masing kantong sebesar 350 cc darah yang terkumpul kemudian diserahkan kepada tim UDD PMI Kabupaten Mojokerto untuk diproses lebih lanjut demi misi kemanusiaan.

IMG-20251011-WA0049

Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

Redaksi 10 bulan ago

Deli Serdang || jejak-indonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya, Mendagri dan Menteri PKP mengecek langsung kondisi di dalam rumah. Mendagri menyampaikan rasa bahagianya melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima manfaat program perumahan tersebut. “Karena tadi saya lihat waktu masuk [rumah], ibunya happy, rumahnya juga bagus. Dan, ya memang kami pemerintah, baik pusat maupun daerah bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujarnya saat meninjau Perumahan Kompos Patria Tama di Kabupaten Deli Serdang.

Mendagri menjelaskan, ia bersama Menteri PKP turun langsung untuk melihat apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perumahan. Karena itu, pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat.

Ia menerangkan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meringankan MBR memiliki rumah. Langkah ini salah satunya dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah (Pemda) tidak khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, kebijakan tersebut justru membawa manfaat ekonomi jangka panjang. “Masa kita mau nyari uang, nyari duit pajak dari orang yang kurang mampu. Justru kita pemerintah ini bekerja terutama untuk mengangkat derajat yang kurang mampu,” tegasnya.

Ia menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong sektor properti menjadi lebih masif dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah. “Real estate bangkit semua. Masyarakat yang mau bangun juga menjadi lebih murah. Real estate bangkit karena dijual lebih murah, masyarakat beli, makin banyak demand perumahan yang tinggi, maka lapangan kerja hidup, toko-toko material hidup, semua hidup,” papar Mendagri.

Mendagri menegaskan, pembangunan rumah tidak hanya memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi tanah yang sebelumnya tidak produktif. “Tanah kosong tuh, PBB-nya dikit itu. Bapak bangun ini Pak, dengan nol BPHTB-PBG, tapi [nanti] sudah ada rumahnya, tahun depan. Pak, mohon maaf, yang punya rumah nanti [ke depan akan] bayar [pajak] selain tanahnya, bangunannya juga, tapi dikit,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

IMG-20251011-WA0048

Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Dukung Program Tiga Juta Rumah

Redaksi 10 bulan ago

MEDAN || jejak-indonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perguruan tinggi berperan aktif dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga pusat intelektual yang memiliki daya kritis, kemampuan riset, serta pengaruh sosial yang kuat di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Universitas HKBP Nommensen (UHN), Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Rektor UHN Richard Napitupulu beserta civitas academica, serta sejumlah pihak perbankan dan pengembang.

Dalam sambutannya, Mendagri menilai perguruan tinggi berperan penting dalam mendukung program pemerintah, termasuk Program Tiga Juta Rumah. Karena itu, dirinya bersama Menteri PKP Maruarar menyambangi UHN untuk menyampaikan sosialisasi. “Alasannya, menurut saya selain kecintaan beliau (Menteri PKP) kepada Nommensen, juga karena perguruan tinggi itulah pusat intelektual. Pusat intelektual, karena pusat intelektual tertinggi dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, peran perguruan tinggi tidak sebatas lembaga pendidikan, tapi juga berfungsi sebagai pressure group yang dapat memberikan kritik membangun, serta menjadi motor sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. “Kenapa? Karena universitas, baik dosen maupun mahasiswanya, dianggap intelektual, yang berpengaruh kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai, dosen maupun mahasiswa merupakan bagian dari ekosistem masyarakat yang turut membutuhkan akses terhadap perumahan layak. “Dosennya yang mungkin ada yang enggak punya rumah, mahasiswa juga mungkin ada yang enggak punya rumah, ada juga mungkin dosen dan mahasiswa yang kurang mampu, yang dia memerlukan rumah,” jelas Mendagri.

Lebih jauh, Mendagri menguraikan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto yang berpijak pada prinsip ekonomi Pancasila. Dalam sistem ini, peran negara diperkuat untuk melindungi kepentingan rakyat kecil tanpa mematikan sektor besar.

“Dalam pemerintahan Pak Prabowo, saya melihat beliau kembali kepada sistem ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi campuran dengan memperkuat peran daripada pemerintah. Karena beliau kembali kepada Pasal 33 [ayat 3] UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” terang Mendagri.

Program perumahan rakyat, kata Mendagri, menjadi bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. “Program Perumahan Tiga Juta Rumah, juga berbasis untuk prioritas 9,9 juta rakyat yang belum memiliki rumah. Jadi adalah program-program yang sangat pro kepada rakyat dengan intervensi pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan, anggaran, dan lain-lain,” katanya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti masih rendahnya jumlah daerah di Provinsi Sumut yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR dan memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Dari 33 kabupaten/kota, baru enam yang telah membangun MPP. Kondisi tersebut, menurut Mendagri, dapat menghambat percepatan pembangunan perumahan di daerah.

“Kita semua pengin agar memobilisasi, menggalakkan pembangunan tiga juta rumah di Sumatera Utara ini, [tapi tentu] akan terhambat, karena birokrasinya berbelit-belit. Karena tidak punya One Roof System yang sudah kita ciptakan,” tegasnya.

Ia menegaskan, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam perizinan pembangunan, termasuk kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi PBG untuk MBR. Namun, tanpa dukungan pemerintah daerah (Pemda) dan percepatan perizinan melalui MPP, kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal.

Mendagri kemudian mengajak civitas academica UHN untuk berperan aktif mengawasi kinerja Pemda dan menjadi bagian dari solusi percepatan pelayanan publik. “Tugas mahasiswa, awasi mereka. Awasi kepala daerahnya, kenapa tidak punya Mal Pelayanan Publik. Supaya PBG-nya gampang, developer gampang, bank gampang, outletnya di dalam satu ruangan,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

IMG-20251011-WA0047

Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

Redaksi 10 bulan ago

JAKARTA || jejak-indonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas inklusi keuangan sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.

“Melalui penguatan kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program Asta Cita melalui TPAKD,” ujar Wiyagus dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2025 bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Wiyagus menuturkan, TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan yang sejalan dengan program Asta Cita. Program ini mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari swasembada pangan dan ekonomi biru; pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif; pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; hingga hilirisasi dan industrialisasi ekonomi baru; serta pembangunan dari desa untuk pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan, sejak dibentuk pada 2016, TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses keuangan di daerah. Tim ini juga menjadi wadah penting untuk membangun kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini, menurutnya, tidak hanya mendorong tumbuhnya usaha lokal, tetapi juga memperkuat pembangunan infrastruktur daerah yang berdampak pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Di sinilah pentingnya untuk kita memastikan akses keuangan yang merata. Pemerataan akses keuangan bukan hanya sekadar program teknis, namun juga merupakan bagian untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wiyagus juga memaparkan sejumlah praktik baik implementasi TPAKD di berbagai daerah. Di Sumatera Selatan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil mencatat rekor MURI sebagai rekening disabilitas terbanyak. Di Kalimantan Barat, program Ayo Cerdas Berinvestasi berhasil melibatkan investor dengan jumlah besar. Sementara di Kabupaten Langkat, program Sejagat (Skema Pengembangan Perkebunan Jagung Rakyat) telah mampu memberikan pembiayaan kepada para petani setempat.

Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan barang kebutuhan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia berharap TPAKD bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat membentuk suatu program yang nyata. “Sehingga pencapaiannya akan lebih maksimal dan terarah, serta terukur untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi; serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.

Puspen Kemendagri

IMG-20251011-WA0046

Ketua Umum Agus Flores Pimpin Sumpah Setia dan Pelantikan Ketua DPW FRN se-Indonesia

Redaksi 10 bulan ago

BEKASI || jejak-indonesia.id – Peresmian Kantor Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri sekaligus Pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FRN se-Indonesia berlangsung khidmat di Bekasi, Jawa Barat. Sabtu (11/10/2025).

Dalam acara yang dihadiri oleh jajaran kepolisian, antara lain Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuriyanti, Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono, Kanit Intel Polsek Tambun Selatan AKP Suroso, serta jajaran Polsek Tambun Selatan serta pengurus FRN dari seluruh Indonesia ini, prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FRN Counter Polri, Agus Flores.

Momen sakral tersebut ditandai dengan pembacaan Berita Acara Sumpah Setia Wartawan Fast Respon, yang diikuti oleh seluruh Ketua dan Sekjen DPW yang baru dilantik.

Dengan penuh khidmat, para pengurus mengucapkan sumpah sebagai berikut:

1. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji untuk setia kepada Bangsa dan Negara, serta kepada Pancasila dan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji mencintai Bhayangkara Polri dan segenap Tumpah Darah Indonesia.

3. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji akan selalu loyal dan membesarkan FRN dengan segenap tumpah darah Indonesia.

4. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji akan membuat berita Polri baik di pusat dan daerah tanpa pamrih.

5. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji mencintai masyarakat dan membantu masyarakat untuk menjembatani hubungan masyarakat dan Polri lebih baik.

6. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji untuk satu komando dengan negara dan Polri.

7. Kami Wartawan Fast Respon bersumpah dan berjanji tidak mengkhianati Merah Putih sampai akhir hayat kami.

Sumpah tersebut diakhiri dengan pernyataan,

“Dan sumpah ini kami sampaikan dengan akal sehat jasmani dan rohani, serta disaksikan Tuhan Yang Maha Kuasa.”

Prosesi sumpah setia ini menjadi simbol tanggung jawab moral seluruh pengurus FRN dalam menjalankan tugas jurnalistik yang berlandaskan loyalitas, profesionalitas, dan semangat kebangsaan.

Ketua Umum FRN, Agus Flores, dalam amanatnya menegaskan pentingnya menjaga nama baik organisasi serta memperkuat sinergi antara media dan kepolisian.

“FRN hadir bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tapi juga menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan Polri. Mari kita jaga sumpah ini sebagai komitmen bersama,” ujarnya.

Dengan dilantiknya para Ketua DPW FRN se-Indonesia, diharapkan semangat solidaritas dan pengabdian terhadap bangsa, negara, dan institusi Polri semakin kuat dan nyata di seluruh wilayah Indonesia.

Terbaru

IMG-20260811-WA0092

Agus Flores Instruksikan Seluruh Wartawan Fast Respon Se-Indonesia Dukung Program Lantas

Redaksi 10 jam ago
IMG-20260811-WA0090

Kasasi Ditolak MA, Herry Wirawan Tetap Dihukum Mati atas Pemerkosaan 13 Santri di Bandung

Redaksi 10 jam ago
IMG-20260811-WA0089

Maknai Kemerdekaan Lewat Pengabdian, Lapas Tabanan Bersihkan Pura Beji

Redaksi 10 jam ago
IMG-20260811-WA0088

Maknai Kemerdekaan Dengan Kepedulian, Lapas Tabanan Berbagi Untuk Keluarga Warga Binaan

Redaksi 10 jam ago
IMG-20260811-WA0087

Wakapolda Bali Hadiri Upacara Pemberangkatan Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 900/SBW ke Papua

Redaksi 10 jam ago
error: Content is protected !!