We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: Agustus 2025

IMG-20250828-WA0030

Kapolda Metro Jaya Tegaskan Tak Ada Senjata Api Dalam Pengamanan Aksi Buruh

Redaksi Agustus 28, 2025

JAKARTA || jejakindonesia.id - Polda Metro Jaya menurunkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Apel kesiapan pengamanan dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di halaman DPR/MPR RI.

Dalam arahannya, Irjen Asep menegaskan seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas. Ia mengingatkan agar anggota tidak bergerak sendiri, tetap kompak, dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

“Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando,” kata Irjen Asep dalam arahannya.

Kapolda juga menekankan agar tidak ada personel yang membawa senjata api maupun melakukan tindakan agresif. Menurutnya, jika ditemukan barang terlarang seperti bom molotov atau senjata tajam, agar segera diamankan sesuai prosedur tanpa bertindak sendiri.

“Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” tegasnya.

Selain itu, personel TNI juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR dan sejumlah titik perbatasan seperti stasiun untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

“Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” tambah Irjen Asep.

Ribuan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, dan Pemda DKI Jakarta disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

IMG-20250828-WA0029

Landasi Nilai Rohani Anggota Polresta Sidoarjo, Guna Pelaksanaan Tugas Wujudkan Kamtibmas

Redaksi Agustus 28, 2025

SIDOARJO || jejakindonesia.id - Polresta Sidoarjo melaksanakan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) di Masjid Al Ikhlas, Kamis (28/8/2025). Kegiatan ini diikuti Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik, pejabat Utama dan anggota Polri maupun ASN Polresta Sidoarjo yang beragama Islam.

Binrohtal yang juga menghadirkan Ustadz H.M. Salim, sebagai pemberi materi nilai-nilai rohani kepada angota Polresta Sidoarjo diawali dengan pembacaan Asmaul Husna dan doa bersama.

Wakapolresta Sidoarjo AKBP M.Z. Rofik menjelaskan, kegiatan pembinaan kerohanian bagi seluruh anggota Polri maupun ASN di lingkup Polresta Sidoarjo, merupakan program dari Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing dalam rangka melandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan bagi anggotanya.

“Dengan pondasi ajaran agama yang kuat, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran bagi anggota. Serta dapat memacu kinerja pelayanan masyarakat secara ikhlas,” ujarnya.

Selain itu, menurut Ustadz H.M. Salim melalui kegiatan Binrohtal ini diharapkan dapat menjadi momentum pihak Kepolisian, guna memohon doa kepada Allah agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terutama dalam mewujudkan situasi kamtibmas di Indonesia senantiasa dilindungi-Nya, sehingga situasi dapat tercipta aman serta kondusif.
(Redho)

IMG-20250828-WA0027

Jadi Pilot Projet Digitalisasi Bansos, Luhut Minta Bupati Ipuk Share Pengalaman Bangun Digitalisasi ke Berbagai Daerah

Redaksi Agustus 28, 2025

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Berbagai program digitalisasi Banyuwangi dipaparkan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga, terkait penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (Bansos), di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir dalam rakor tersebut karena Banyuwangi menjadi pilot project digitalisasi Bansos, yang rencananya akan diluncurkan perdana pada September 2025, oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rakor tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri, serta pimpinan kementerian dan lembaga.

Dalam Rakor tersebut, Ipuk memaparkan berbagai program digitalisasi yang dilaksanakan di Banyuwangi.

"Transformasi digitalisasi Banyuwangi telah berproses panjang dalam digitalisasi sejak 2013. Hingga awal 2025 kami memiliki program B-One Id (Banyuwangi Satu Id), di mana semua layanan bisa diakses menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Mulai layanan kemiskinan, kesehatan, perizinan, dan lainnya," kata Ipuk.

Ipuk mengatakan dengan penyempurnaan digitalisasi bansos dari pemerintah ini, akan memiliki dampak yang besar pada layanan masyarakat, karena bisa menjangkau ke sektor manapun tidak hanya terkait bansos.

"Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan disuport oleh pemerintah pusat, dan ini bisa menguatkan apa yang sudah kami lakukan di daerah," kata Ipuk.

Mendengar paparan Ipuk, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi. Bahkan Luhut meminta agar Bupati Ipuk bisa share pengalaman membangun digitalisasi di Banyuwangi ke daerah-daerah di Indonesia.

"Itu Keren. Saran saya ke Kemendagri. Saya akan minta Mendagri (Tito Karnavian) untuk bikin rapat umum bisa zoom, dan Ibu Bupati Banyuwangi bisa share pengalaman ke daerah-daerah," kata Luhut.

Luhut juga meminta kepada Kemendgari, ketika Banyuwangi sudah mulai menerapkan digitalisasi bansos, daerah lain sudah harus disiapkan.

"Daerah sudah harus disiapkan. Berikan saja model Banyuwangi. Jadi ketika Banyuwangi sudah memulai, mereka sudah dalam titik tertentu," pinta Luhut.

Luhut menjelaskan digitalisasi akan memberi dampak signifikan terhadap efektivitas bansos. Dengan penerapan sistem digital yang terintegrasi, penyaluran bantuan seperti bansos tunai, subsidi, dan stimulus bisa lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.

Tak hanya efisiensi, menurut Luhut, bansos yang tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran juga akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3%-0,4%. (*)

IMG-20250828-WA0026

GRIB JAYA Konsultasikan Polemik RSJ Pujon ke DPRD Kabupaten Malang

Redaksi Agustus 28, 2025

MALANG || jejakindonesia.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Malang melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Malang terkait polemik Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Pujon yang diketahui beroperasi tanpa legalitas resmi.

Konsultasi ini berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, hadir bersama pengurus inti, dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S. Sos.

Dalam pertemuan tersebut, Damanhury menyampaikan bahwa GRIB JAYA Kabupaten Malang memandang serius keberadaan RSJ ilegal di Pujon karena menyangkut pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta kepastian hukum. Ia menegaskan, organisasi yang dipimpinnya siap melakukan advokasi bersama masyarakat agar permasalahan tersebut segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“RSJ yang beroperasi tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat. GRIB JAYA hadir untuk memastikan ada langkah tegas dan solusi yang berpihak kepada rakyat,” tegas Damanhury Jab.

Selain fokus pada persoalan RSJ Pujon, GRIB JAYA Kabupaten Malang juga memaparkan beberapa hasil advokasi dan aksi sosial yang telah dijalankan dalam kurun waktu terakhir.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S. Sos., menyatakan bahwa DPRD siap menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme kelembagaan, sekaligus membuka ruang koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

“Partisipasi Ormas seperti yang dilkukan GRIB JAYA sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong kebijakan publik yang transparan serta akuntabel,” ujar ketua DPRD Kabupaten Malang yang juga merupakan penasehat DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang ini.

Konsultasi ini menjadi langkah awal kolaborasi antara GRIB JAYA dan DPRD Kabupaten Malang dalam memastikan penegakan aturan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.
(Redho)

IMG-20250828-WA0025

Bimtek Deli Serdang Dinilai Memberikan Sisi Positip Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Redaksi Agustus 28, 2025

Deli Serdang || jejakindonesia.id - Kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) yang di adakan di Deli Serdang Yang Bertemakan Pembentukan peraturan desa (Perdes) Yang Efektif Dan Partisipatif berdasarkan pemahaman regulasi dan implementasinya yang di adakan Lembaga Management pelatihan putra dan Putri (PMPPP) sangat dinilai sebagai pembelajaran Mensejahterakan masyarakat Desa. Kamis (28/8/2025)

Diketahui Bimtek Yang dilaksanakan di 4 Hotel Di Medan diantaranya, Hotel Kanaya, Hotel Miyana, Hotel Griya dan Fave Hotel yang dilaksanakan 4 Hari 3 malam Yang dimulai pada tanggal 27 Agustus Hingga 30 Agustus 2025 ini di ikuti peserta guna sebagai pembelajaran Aparatur Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Hal tersebut diungkap kan Ketua Pusat Management Pelatihan Putra dan Putri (PMPPP) Khairul Bahri ST menurutnya
Peraturan Desa (Perdes) sangat penting untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di tingkat desa, Termasuk pemerintahan, Pembangunan,dan pemberdayaan masyarakat, Perdes berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan, menjaga ketertiban dan keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dalam rangka memfasilitasi dan meng edukasi ,aparatur dan perangkat desa dalam membuat peraturan desa yang baik dan benar

Lanjutnya Keuntungan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa meliputi peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pelayanan publik, yang berujung pada pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan, peningkatan efektivitas pembangunan desa, serta penguatan jejaring dan pemberdayaan masyarakat. ungkap Khairul Bahri ST

Khairul Bahri ST juga menambahkan poin penting dan Keuntungan terhadap Bimtek yang Diadakan Di Deli Serdang ini dimana point tersebut adalah sebagai berikut.

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi:

Aparatur desa menjadi lebih memahami tugas dan fungsinya sesuai undang-undang, terutama dalam pengelolaan keuangan desa (APBDes), penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban.

Profesionalisme dan Akuntabilitas:

Pelatihan meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan desa, mengurangi risiko hukum dan administratif.

Meningkatkan Keterampilan Kepemimpinan:

Peserta dapat belajar cara memotivasi tim dan mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan desa.  *(Tim)*

Terbaru

1786362486125

Sambut HUT ke-81 RI, Polda Kalteng Bagikan Bendera Merah Putih ke Pengendara

Redaksi Agustus 10, 2026
IMG-20260810-WA0088

Sat Reskrim Polres Samosir Ungkap 7 Kasus Jadi Perhatian Publik

Redaksi Agustus 10, 2026
IMG-20260810-WA0087

Polres Tapteng Ungkap Kasus Curanmor di Sarudik, Terduga Pelaku Berhasil Diamankan

Redaksi Agustus 10, 2026
IMG-20260810-WA0086

Gasak Emas 53 Gram dan Ponsel, Sopir Angkot di Tapanuli Tengah Diringkus Polisi

Redaksi Agustus 10, 2026
IMG-20260810-WA0085

Kapolda Kepri Ikuti Konferensi Pers Pengungkapan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamine di Peraiy Batam

Redaksi Agustus 10, 2026
error: Content is protected !!