BALI || Jejak-indonesia.id – Sorotan tajam terhadap etika pejabat publik kembali mencuat di Bali. Sekretaris ARUN Bali yang akrab disapa Gungde mengaku geram atas beredarnya unggahan media sosial yang menampilkan oknum anggota DPD RI asal Bali dengan pakaian bikini serta adegan mesra berciuman di ruang digital yang dapat diakses publik luas.
Kritik tersebut mendapat dukungan dari Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik sekaligus kader Partai Demokrat, Dr. Togar Situmorang. Menurutnya, tindakan mengunggah konten berpakaian renang dan adegan kemesraan secara terbuka di media sosial dinilai tidak mencerminkan etika, marwah, dan kehormatan seorang pejabat publik yang duduk di lembaga negara.
Dr. Togar Situmorang menegaskan bahwa seorang anggota DPD RI seharusnya mampu menjaga citra dan perilaku di ruang publik, termasuk dalam penggunaan media sosial. Sebab, apa yang diunggah oleh pejabat publik bukan lagi menjadi ranah pribadi sepenuhnya ketika telah dikonsumsi masyarakat luas.
“Pejabat publik memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Ketika konten pribadi dipublikasikan secara terbuka dan menampilkan hal-hal yang dianggap melanggar norma kepatutan, maka masyarakat tentu berhak memberikan penilaian,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa perilaku tersebut berpotensi menurunkan kewibawaan lembaga DPD RI di mata masyarakat, khususnya masyarakat Bali yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai adat, etika, dan kesopanan dalam kehidupan sosial.
Menurut Dr. Togar, masyarakat bisa kehilangan rasa hormat dan kepercayaan apabila pejabat publik justru mempertontonkan gaya hidup maupun konten yang dianggap tidak pantas di ruang digital. Terlebih media sosial saat ini sangat mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dan generasi muda.
“Pejabat publik semestinya memberikan contoh yang bijak, menjaga norma kesopanan, serta memahami batasan privasi saat membagikan konten ke publik. Ketika sesuatu sudah diunggah ke media sosial, maka siapapun bisa mengaksesnya, termasuk generasi muda Bali yang sedang mencari teladan,” ujarnya.
Pernyataan keras dari Sekretaris ARUN Bali dan dukungan dari Dr. Togar Situmorang ini pun memantik perhatian publik. Banyak pihak menilai bahwa di era digital saat ini, integritas pejabat publik tidak hanya diukur dari kinerja, tetapi juga dari sikap, etika, serta jejak digital yang mereka tampilkan kepada masyarakat.
Meski demikian, berbagai pihak juga mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap mengedepankan etika, asas praduga tak bersalah, dan tidak mengarah pada perundungan pribadi di ruang publik.
