Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Polri

Pembelajaran Kolaboratif: Siswa Diktukba SPN Polda Jatim Tawarkan Solusi Digital untuk UMKM Koi Blitar

​BLITAR || jejakindonesia.id – Program 'Live In' bagi Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri T.A. 2025 dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim tak hanya sekadar pelatihan kepolisian konvensional.

Mengusung konsep pembelajaran berbasis nyata, para siswa kini terjun langsung ke denyut nadi masyarakat, berkolaborasi memecahkan masalah riil yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​Pada Selasa (4/11/2025), salah satu kelompok siswa yang melaksanakan 'Live In' di wilayah hukum Polres Blitar Kota, memulai pengalaman mereka di Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Fokus mereka tertuju pada UMKM budidaya Ikan Koi, sebuah potensi lokal yang menghadapi tantangan pemasaran signifikan.

​Sebelum terjun ke lokasi, para siswa menerima pembekalan di Mapolres Blitar Kota.

Mewakili Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly, S.I.K., M.Si., Kabag SDM Kompol Imron, S.Sos., M.M., memberikan arahan yang sarat akan penekanan etika dan kehormatan.

​"Jaga sikap, rasa hormat, dan marwah institusi SPN Polda Jatim serta Polres Blitar Kota. Ini adalah kunci utama saat siswa sekalian berinteraksi langsung dengan masyarakat," tegas Kompol Imron.

​Berbekal arahan tersebut, para siswa menuju lokasi 'Live In'. Salah satu kelompok beruntung dapat tinggal dan berinteraksi secara intensif di kediaman Tunggul Jati Ardiansyah, seorang pelaku UMKM Budidaya Ikan Koi yang juga pemilik Joyokusumo Koi Farm.

​Keseharian mereka diwarnai dengan implementasi kohesi sosial.

Para siswa tidak sekadar menjadi tamu, namun para siswa menerima edukasi mendalam dari Tunggul Jati Ardiansyah.

Para siswa dikenalkan berbagai jenis ikan koi, metode penanganan penyakit, hingga seluk-beluk pemeliharaan.

Dalam diskusi yang berkembang, terungkap sebuah permasalahan krusial.

Tunggul menyampaikan bahwa penjualan ikan koi masih sangat tersegmentasi dan belum mampu menembus pasar yang lebih luas.

"Penjualan masih menyasar pada golongan masyarakat tertentu. Ini tantangan yang belum terpecahkan," ungkapnya.

​Fakta lapangan ini memantik gagasan cemerlang dari salah seorang siswa Diktukba Polri SPN Polda Jatim, Satrio Wibowo Anggoro Adhji Saputro, yang akrab disapa Ronggo.

Ia memaparkan ide solutif kepada Marcel, karyawan Joyokusumo Koi Farm, yang berfokus pada pentingnya digital branding.

Menurut Ronggo, UMKM Koi Farm tidak bisa lagi mengandalkan penjualan konvensional.

"Kuncinya adalah membangun Brand Digital yang kuat. UMKM harus memanfaatkan teknologi media digital tidak hanya untuk berjualan, tetapi yang lebih penting, untuk mengedukasi pasar tentang kualitas koi lokal." papar Ronggo.

​Gagasan ini dikembangkan lebih lanjut. Siswa Ronggo mendorong setiap UMKM untuk memiliki identitas digital yang jelas.

Tujuannya agar koi lokal, khususnya dari Blitar, mampu dikenal oleh konsumen secara nasional hingga menembus pasar mancanegara.

​"Kita juga harus mengajak influencer atau penggiat media sosial untuk berkolaborasi dengan pemilik Koi Farm," tambahnya, menekankan kekuatan jejaring digital.

​Program 'Live In' ini, pada akhirnya, menegaskan satu filosofi.

Seperti yang disimpulkan dalam interaksi tersebut, budidaya ikan koi bukan sekadar menjual ikan.

"Ini adalah tentang menjual keindahan, menikmati hobi, dan yang paling utama, membangun kepercayaan," pungkas Ronggo.

Sementara itu di lokasi terpisah Kepala SPN Polda Jatim, Kombes Pol Agus Wibowo mengatakan inti dari Live In ini adalah pembelajaran dua arah.

Dari program ini diharapkan nantinya setelah lulus dapat Bintara Polri Polda Jatim yang mampu mempraktikkan tugas fungsi teknis Polri dan dapat memahami realitas sosial serta menginternalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya secara kontekstual.

"Program Live In secara khusus dirancang untuk memperkuat nilai-nilai empati, toleransi, tanggung jawab sosial, serta kepemimpinan yang humanis," pungkas Kombes Agus. (*)

Satgas Pangan Polresta Banyuwangi Gencarkan Pengawasan HET Beras, Tekankan Kepatuhan Harga Demi Stabilitas Pangan

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polresta Banyuwangi Polda Jatim melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan terhadap kepatuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, Selasa (4/11/2025).

Dalam kegiatan itu Polresta Banyuwangi Polda Jatim menggandeng tim gabungan yang terdiri dari Bulog, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan ini berfokus di Pasar Banyuwangi, salah satu titik pantau utama dalam Sistem Pelaporan dan Pengawasan Keuangan Daerah (SP2KP).

Sidak ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga beras dan mencegah praktik penimbunan atau penjualan di atas batas HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam peninjauan di salah satu toko sampel di Pasar Banyuwangi, Tim Satgasda menemukan adanya indikasi pelanggaran HET.

Beras premium dengan merek "Coconut Merah" dan "Gandrung" kedapatan dijual dengan harga Rp. 75.000,- per 5 kg, melebihi ketetapan HET.

Sebagai tindak lanjut, Tim Satgasda Polresta Banyuwangi Polda Jatim langsung memberikan surat teguran tertulis kepada pemilik toko.

Sementara itu, stok beras premium tercatat sebanyak lima sak (ukuran 5 kg), dan stok beras medium dilaporkan nihil.

Kabar baiknya, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual dengan harga di bawah HET, yakni Rp. 60.000,- per 5 kg.

Selain tindakan represif berupa teguran, Tim Satgasda juga melakukan upaya preventif dengan memasang spanduk (banner) informasi HET di area Pasar Banyuwangi.

Langkah ini diambil sebagai bentuk edukasi masif kepada para pedagang dan konsumen agar mengetahui batasan harga yang berlaku.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menekankan komitmen Polresta Banyuwangi dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

"Kami tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan di tengah situasi pangan, terutama dengan menjual beras di atas HET yang ditetapkan," tegas Kombes Rama.

Ia mengatakan Satgas Pangan Polresta Banyuwangi Polda Jatim akan terus bergerak mengawasi seluruh rantai pasok.

"Kepatuhan terhadap HET adalah harga mati demi melindungi daya beli masyarakat," tegas Kapolresta Banyuwangi.

Sementara itu Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna, S.H., S.I.K., M.H., menambahkan bahwa pengawasan akan terus diintensifkan.

"Penemuan hari ini merupakan langkah awal penertiban. Kami telah memberikan teguran tertulis dan edukasi," ujarnya.

Rencana tindak lanjut Polresta Banyuwangi akan mengintensifkan pengawasan di seluruh ritel modern maupun tradisional, utamanya pada titik sampling SP2KP.

"Kami juga akan melaksanakan sosialisasi masif. Jika masih ditemukan pelanggaran berulang, kami akan mengambil tindakan sanksi yang lebih tegas, baik kepada pengecer, distributor, maupun produsen, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ungkap Kompol Yoga.

Polresta Banyuwangi mengimbau seluruh pelaku usaha beras di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk mematuhi ketentuan HET yang berlaku dan turut serta menjaga iklim perdagangan yang sehat dan stabil.

Polda Jatim dan Forkopimda Gelar Apel Siaga Bencana Serentak Hadapi Cuaca Ekstrem

SURABAYA || jejakindonesia.id – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur melaksanakan Apel Gelar Pasukan Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Apel Mapolda Jatim, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan berbagai instansi pemerintah daerah sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bagian dari kesiapan kolektif seluruh unsur dalam menghadapi dinamika perubahan cuaca dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Jatim.

“Apel kesiapan tanggap darurat bencana di Jawa Timur yang juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini untuk mengecek kembali kesiapan personel dan peralatan yang kita miliki agar benar-benar siap membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Kapolda Jatim.

Irjen Pol Nanang menjelaskan, Polda Jatim menurunkan sekitar 1.400 personel gabungan dari berbagai instansi dalam apel ini.

Sementara itu di seluruh jajaran Polres dan Polresta se-Jawa Timur terdapat sekitar 6.000 personel yang juga melaksanakan kegiatan serupa secara serentak.

“Kami berkolaborasi dengan Pemda, TNI, BNPB, dan semua stakeholder terkait, termasuk masyarakat," ujar Irjen Pol Nanang.

Kapolda Jatim berharap dengan kesiapan dan kesigapan personel ini, dapat merespons dengan cepat dan tepat dalam penanganan bencana alam.

"Diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu demi keselamatan dan ketahanan masyarakat Jawa Timur, karena ini menyangkut pertolongan terhadap jiwa,” tegas Irjen Pol Nanang.

Dalam apel tersebut, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto juga membacakan Amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menekankan pentingnya sinergi nasional, dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global.

Berdasarkan laporan BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia, meliputi 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi.

Akibatnya, 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, dan lebih dari 5,2 juta orang mengungsi.

Selain itu, dalam amanatnya juga disampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat Ketiga negara dengan potensi bencana tertinggi di dunia menurut World Risk Index 2025.

Karena itu, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan penanganan bencana.

Kapolda Jawa Timur menegaskan dalam amanat tersebut ada delapan penekanan penting bagi seluruh personel di lapangan, diantaranya :

1. Melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan bersama BMKG dan pihak terkait.

2. Menyampaikan imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.

3. Menyiapkan personel, sarana, prasarana, serta logistik yang siap digerakkan setiap saat.

4. Melakukan simulasi tanggap darurat secara rutin sebagai sarana edukasi.

5. Mengutamakan kecepatan dan ketepatan dalam evakuasi, penyaluran bantuan, dan rehabilitasi masyarakat terdampak.

6. Melaksanakan tugas kemanusiaan dengan empati, humanis, dan profesional.

7. Menjalankan penanggulangan bencana sesuai prosedur dengan evaluasi berkelanjutan.

8. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, dan relawan.

“Kita diberi amanah untuk melindungi rakyat dari segala bahaya, termasuk bencana. Negara harus selalu hadir memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat,” tegas Kapolda Jatim.

Apel gelar pasukan ini menjadi momentum penting bagi Jawa Timur dalam memperkuat kesiapan tanggap darurat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat menjelang puncak musim hujan pada November 2025 hingga Januari 2026.

SPPG Polres Tulungagung Penuhi Standar Higiene Terima SLHS Komitmen Sukseskan MBG

TULUNGAGUNG || jejakindonesia.id - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tulungagung Polda Jatim yang berlokasi di Dusun Krajan, Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, menjadi SPPG pertama di Kab. Tulungagung yang memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Sertifikat dengan Nomor 400.7.11/7101/35.04.24/2025 itu diterbitkan pada 31 Oktober 2025 sebagai bentuk pengakuan bahwa dapur pengolahan pangan SPPG telah memenuhi standar keamanan dan sanitasi pangan yang berlaku.

SLHS merupakan sertifikat kelayakan yang memastikan bahwa tempat pengolahan makanan memiliki sanitasi lingkungan yang baik, peralatan bersih, penyimpanan bahan yang aman, proses pengolahan yang higienis, serta jaminan kesehatan tenaga kerja.

Sertifikat ini menjadi persyaratan penting dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polres Tulungagung.

Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan tersebut.

“Alhamdulillah, dengan adanya sertifikat ini, SPPG Polres Tulungagung dinilai mampu menjamin kualitas pangan yang diproduksi, khususnya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis agar lebih terjamin higienitas dan keamanannya,” terang AKBP Taat, Senin (3/11).

Tidak hanya itu, Polres Tulungagung Polda Jatim juga memastikan pengawasan kualitas dilakukan secara ketat melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) serta ahli gizi.

Setiap hari, seluruh menu yang diproduksi SPPG diuji menggunakan metode laboratorium dan organoleptik.

“Pengujian dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan bebas dari kandungan zat berbahaya,” lanjut AKBP Taat.

Parameter pengujian meliputi pemeriksaan kandungan formalin, arsenik, sianida, nitrit, serta uji organoleptik terhadap rasa, aroma, dan tekstur makanan.

AKBP Taat menegaskan komitmen Polres Tulungagung dalam menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Dengan status laik higiene sanitasi ini, produksi makanan yang disalurkan melalui program-program kepolisian dapat makin dipercaya dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima,” pungkasnya.(*)

Polres Bondowoso Sidak SPBU Tindak Lanjuti Keluhan Masyarakat Terkait Pertalite

BONDOWOSO || jejakindonesia.id - Sejumlah pemilik kendaraan bermotor di Bondowoso mengeluh setelah motornya 'mbrebet' usai mengisi BBM Pertalite.

Merespon keluhan masyarakat, Polres Bondowoso Polda Jatim segera melakukan pengecekan di sejumlah SPBU.

Inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU itu dilakukan untuk mengetahui kandungan BBM, mulai jenis Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan lainnya.

Sidak dilakukan menindak lanjuti banyaknya pengaduan masyarakat terkait sepeda motornya yang harus masuk bengkel karena BBM-nya diduga bercampur air.

Bahkan, ada beberapa sepeda motor milik warga Bondowoso harus masuk bengkel untuk diservis dan menguras serta membuang BBM-nya.

"Sepeda motor saya dua kali masuk bengkel dan harus dikuras BBM-nya karena bercampur air," kata Eko (35), seorang warga Kelurahan Tamansari Bondowoso, Senin (3/11/2025).

Diungkapkannya, setelah mengisi di SPBU sepeda motornya seperti 'mbrebet'. Setelah dibawa ke bengkel ternyata BBM-nya seperti bercampur air.

"Setelah diservis di bengkel, saya isi lagi di SPBU yang berbeda. Ternyata sama, mogok lagi. Dibawa ke bengkel, tetap sama. Karena BBM bercampur air," jelasnya.

Padahal, imbuhnya, sepedanya motornya dalam kondisi baik. Tak mungkin kemasukan air dari tangkinya. Bocor pun juga tidak.

"Bukan cuma saya. Ternyata juga banyak yang mengalami kejadian serupa. Sepedanya motornya mbrebet karena diduga BBM-nya bercampur air," tandas Eko Priyanto.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Iptu Wawan Triono mengatakan, untuk menanggapi keluhan atau pengaduan masyarakat pihaknya memang sengaja mengadakan sidak ke sejumlah SPBU.

"Untuk mengecek secara langsung dan acak BBM yang ada di SPBU," ujarnya, di sela sidak ke SPBU Pejaten.

Hasilnya, terang Iptu Wawan, memang belum ditemukan BBM yang bercampur bahan lain. Setelah diuji secara langsung masih dalam kondisi normal sesuai standar.

"Pengecekan akan terus kami lakukan ke beberapa SPBU lainnya dengan sistem acak," pungkas Iptu Wawan Triono.(*)