Peristiwa

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id - Pengerjaan jembatan darurat Sungailembu yang menghubungkan tiga desa di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi telah rampung dan bisa dilalui kendaraan roda empat. Dua bulan sebelumnya, telah diselesaikan juga jembatan darurat untuk kendaraan roda dua.

Dengan rampungnya pembangunan jembatan, aktivitas warga di tiga Desa Sumberagung dengan Kandangan dan Sarongan kembali normal.

“Alhamdulillah, dari Sungai Lembu ke Sarongan sekarang bisa berjalan lancar dan bisa beraktivitas seperti biasa. Mobil sekarang sudah bisa lewat. Terima kasih kepada Ibu Bupati dan Pemkab Banyuwangi yang sudah menyiapkan jembatan ini,” ujar Sri Windarti (36), Warga Dusun Sungai Lembu, Desa Sumberagung, pada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang meninjau jembatan tersebut, Kamis (25/9/2025).

Jembatan Sungailembu sebelumnya retak dan ambles akibat luapan aliran sungai, 15 Juli 2025. Setelah jembatan ambles, dalam waktu empat hari jembatan sementara untuk roda dua selesai dibangun dan langsung bisa dilewati warga, tepatnya pada 18 Juli 2025.

Sementara kendaraan roda empat bisa menyeberangi sungai secara langsung, karena arus sungai kecil. Namun saat debit air meningkat, sungai ini ini tidak bisa dilalui.

Setelah jembatan untuk roda dua selesai, Pemkab segera membuat jembatan untuk roda empat, berbahan baja dengan sistem knock down atau bongkar pasang. Kini jembatan tersebut telah selesai, dan bisa dilintasi kendaraan roda empat.

“Alhamdulilah sudah selesai dan bisa dilewati mobil. Jembatan ini menjadi prioritas karena menghubungkan tiga desa di Kecamatan Pesanggaran. Selanjutnya jembatan permanen akan kami bangun di lokasi jembatan yang lama pada 2026,” ujar Ipuk.

Jembatan darurat ini dibangun sekitar 300 meter dari lokasi jembatan lama. Ipuk mengatakan, pembangunan dua jembatan darurat ini menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar 2,6 miliar, yang memang dikhususkan untuk kondisi kebencanaan.

Ipuk juga berterima kasih kepada warga yang telah bergotong-royong dan mendukung selama pembangunan jembatan darurat ini. "Terima kasih pada masyarakat Pesanggaran yang turut membantu dan mendukung berdirinya jembatan ini," tambah Ipuk.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menjelaskan, pembangunan jembatan darurat ini memakan waktu dua bulan karena rangkanya dirakit langsung di pabrik.

“Lokasi ini dipilih karena bentangnya paling sempit, hanya 30 meter, sehingga lebih efisien untuk pemasangan jembatan sementara,” ungkap Yayan, sapaan akrabnya.

Dia menjelaskan, jembatan tersebut memiliki panjang 30 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 2,1 meter.

Meski berstatus darurat, konstruksi dipastikan kokoh. Pondasi diperkuat batu bronjong berlapis di kedua bibir sungai, ditambah strous atau penguat hingga kedalaman empat meter.

“Rangka jembatan menggunakan besi kanal dengan sistem knock down,” imbuhnya.

Karena sifatnya darurat, jembatan ini hanya boleh dilalui kendaraan roda empat dengan beban maksimal 10 ton. Diprioritaskan untuk kendaraan keluarga dan niaga ringan. Sedangkan truk besar tetap diarahkan melewati sungai.

Sementara untuk jembatan permanen, Pemkab Banyuwangi menargetkan pembangunannya dimulai 2026 di lokasi jembatan lama yang ambles.

“Jembatan eksisting rencananya akan dibangun kembali tahun depan, dengan estimasi pengerjaan enam bulan,” jelas Yayan.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Berbagai program penanganan kemiskinan yang dikawal Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Banyuwangi tahun 2025 kembali mengalami penurunan, yakni menjadi 6,13 persen.

Tercatat, empat tahun terakhir kemiskinan di Banyuwangi terus turun. Pada 2021 sebesar 8,07 persen, menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024) dan 6,13 persen pada 2025 atau turun sebesar 0,41 persen.

“Alhamdulillah, capaian kinerja ini adalah buah dari kolaborasi, dukungan dan doa seluruh masyarakat dan stakeholder di daerah,. Sinergis seluruh program yang dijalankan oleh banyak pihak,” kata Bupati Ipuk, Kamis (25/9/2025).

Program yang digeber pemkab untuk mengurangi kemisikinan di Banyuwangi mulai dari program pemberian bantuan usaha lewat program UMKM Naik Kelas, akses pendidikan yang baik hingga pendidikan tinggi, hingga mendorong penguatan program kepariwisataan karena dampaknya yang multiplier.

Ada tiga strategi Banyuwangi dalam mengurangi kemiskinan di daerah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran warga miskin. “Salah satunya kami memastikan program bansos baik dari pusat maupun daerah terdistribusi dengan baik untuk membantu meringankan beban masyarakat. Di Banywuangi ada program Rantang Kasih dan Banyuwangi Berbagi,” terang Ipuk.

Kedua, meningkatkan pendapatan warga miskin lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi. Seperti program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (WeNak) hingga fasilitasi ongkir gratis bagi UMKM.

Ketiga strategi penanganan kemiskinan dilakukan dengan memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas pendidikan bagi warga. “Berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill warga agar bisa mandiri menjalankan maupun meningkatkan usahanya,” katanya.

Penurunan angka kemiskinan tersebut juga diiringi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang meningkat. Di triwulan 1, tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen dan triwulan dua meningkat jadi 5,85 persen. Capaian ini berada di atas angka provinsi maupun nasional.

“Pemkab akan terus melanjutkan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penanganan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak,” ujar Ipuk.

Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Hermanto ada sejumlah faktor yang menyumbang penurunan angka kemiskinan Banyuwangi. Di antaranya kemampuan daerah dalam menjaga inflasi atau daya beli masyarakat. Terjaganya tingkat inflasi Banyuwangi menurutnya berkat kebijakan daerah untuk menjaga inflasi serta kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ekonomi.

“Kolaborasi berbagai pihak yang didukung oleh kebijakan pemerintah berhasil menjaga inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga. Inilah yang mencegah warga masuk dalam garis kemiskinan dan menjadikan warga miskin bisa memperbaiki taraf kehidupannya,” terangnya.

Selain inflasi yang terjaga, kata Hermanto berbagai program daerah yang dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi juga menjadi faktor kunci yang mendukung. “Pemkab Banyuwangi cukup konsisten dalam menjalankan program penanganan kemiskinan sehingga hasilnya bisa terukur,” ujarnya.

MADINA || jejak-indonesia.id - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan peninjauan ke berbagai lokasi penting di daerah itu dalam rangka memaksimalkan pembahasan APBD Perubahan. Peninjauan ini dilakukan menindaklanjuti laporan dan masukan masyarakat yang masuk ke Badan Anggaran DPRD Madina.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Madina H. Zainuddin Nasution, S.Sos. menjelaskan, ada beberapa titik yang menjadi perhatian, antara lain Rumah Sakit Umum, gerai Indomaret, SPBU, hingga jembatan di Kecamatan Naga Juang.

Dalam kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah, rombongan menemukan sejumlah fasilitas yang belum memadai. Salah satunya adalah kebutuhan sarana air bersih yang belum layak untuk menunjang pelayanan rumah sakit.

“Kita sudah meminta pemerintah daerah melalui Direktur RSUD untuk segera membuat pengolahan air bersih agar pelayanan kepada pasien lebih baik,” ujar Zainuddin. Kamis (25/9/2025) Kepada Wartawan

Selain itu, DPRD juga meninjau sejumlah gerai Indomaret. Dari hasil sidak, ditemukan bahwa beberapa gerai tidak memasang papan nama resmi, namun struk belanja menunjukkan bahwa gerai tersebut memang milik Indomaret.
“Di salah satu gerai, pekerjanya bahkan masih dari luar daerah. Kami juga belum menemukan adanya produk UMKM lokal yang dijual di dalam gerai,” jelas Zainuddin.

Ia menekankan agar pemerintah mencari regulasi yang tepat. Selain untuk memastikan pajak daerah bisa dipungut, kehadiran Indomaret juga harus membuka lapangan kerja bagi warga Madina dan memberi ruang bagi produk lokal. Meski begitu, DPRD meminta agar pemerintah tetap membatasi jumlah gerai demi melindungi pengusaha lokal.

Persoalan kelangkaan BBM juga menjadi perhatian. Dari hasil peninjauan ke sejumlah SPBU, DPRD menemukan adanya pengurangan pasokan.

“Biasanya SPBU menerima 16 ribu liter per pemesanan, tapi belakangan hanya 8 ribu liter. Bahkan untuk BBM Pertamax, meski sudah dibayar oleh pihak SPBU, pengirimannya sering tertunda hingga 3-4 hari,” ungkap Zainuddin.

Menurutnya, hal ini harus segera ditelusuri. DPRD sudah meminta agar pemerintah menyurati Pertamina Cabang Sibolga guna menjelaskan penyebab kelangkaan BBM di Madina.

Jembatan Naga Juang Terancam
Di Kecamatan Naga Juang, rombongan juga meninjau kondisi jembatan yang rawan putus akibat terjangan arus sungai Batang Haris. Beberapa tahun lalu, jalur di sekitar abutmen jembatan itu pernah terputus akibat banjir.

“Sekarang kondisinya sudah menyentuh abutmen. Kami minta pemerintah segera melakukan pelurusan jalan agar jembatan tetap aman, apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan,” tegas Zainuddin.
Legislator yang Hadir

Peninjauan lapangan ini diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Madina, di antaranya:

H. Zainuddin Nasution, S.Sos., Ketua Fraksi Gerindra DPRD Madina
H. Binsar Nasution, A.Md., S.H., anggota DPRD Madina dari Partai Demokrat
Bahran Saleh Daulay, SE., anggota DPRD Madina dari Partai Gerindra sekaligus Ketua Kadin Madina Edi Anwar, Ketua Fraksi PKB DPRD Madina Ardiansyah Nasution, anggota DPRD Madina dari Partai Gerindra
Suhelmi Saputra Matondang, anggota DPRD Madina dari Partai NasDem(S.N)

BEKASI || jejak-indonesia.id – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (ABBM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (25/9/2025). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah daerah.

Saat di konfirmasi awak media. Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) FSP SPSI RTMM Diamond Cold Storage-Sukanda Djaya, Muhammad Husen, mengatakan tuntutan paling mendesak adalah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 sebesar 10,5 hingga 15 persen.

“Alhamdulillah, aksi kami diterima oleh Pemkab Bekasi. Namun aspirasi ini masih perlu ditinjau lebih lanjut oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain kenaikan upah, buruh juga mendesak Pemkab Bekasi segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemagangan dan outsourcing sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2016.

Tuntutan lain yang disuarakan yakni pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi, serta pengembalian program Universal Health Coverage (UHC) Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) yang sempat dipangkas.

Massa juga meminta penyesuaian tunjangan DPRD dan ASN dialihkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagi pekerja nonformal. Menurut mereka, alokasi tersebut lebih tepat digunakan untuk iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bagi ojek online, operator parkir, petani, nelayan, marbot masjid, guru ngaji, hingga pelaku UMKM.

Adapun tuntutan terakhir adalah pelaksanaan Universal Coverage Jaminan (UCJ) bagi pekerja rentan di sektor nonformal, yang dinilai masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Aksi berjalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Para buruh menegaskan akan terus melakukan tekanan hingga pemerintah daerah memberikan respons konkret atas tuntutan mereka.

Haris Pranatha

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Program-program ketahanan pangan yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, telah dirasakan oleh petani di Kabupaten Banyuwangi. Tidak hanya itu, program-program tersebut juga turut mendongkrak produksi pertanian di kabupaten yang dikenal menjadi salah satu lumbung pangan nasional tersebut.

Ini terungkap saat Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berdialog bersama para petani dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), di area persawahan Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Rabu (24/9/2025).

Dalam dialog itu para petani mengaku lega karena saat ini tidak kesulitan pupuk. Selain itu harga gabah kering panen di pasaran terjaga, bahkan naik melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram.

“Alhamdulilah Ibu Bupati, di masanya bapak Presiden Prabowo yang sekarang pupuk lancar. Harga gabah juga tinggi. Hari ini harganya berkisar di Rp 7.300,” kata Buniman, perwakilan Gapoktan Desa Mangir.

Buniman menyebut, luas lahan pertanian di Desa Mangir mencapai 400 hektare. Potensi panennya sangat besar, dengan produktivitas sekitar 6 ton gabah per hektare atau sekitar 2.400 ton gabah dari keseluruhan panen.

Petani lainnya, Effendi dari Gapoktan dari Desa Gladag juga berterima kasih pada Ipuk karena desanya mendapat bantuan drone pertanian untuk penyemprotan lahan. Bantuan ini bermanfaat bagi petani karena menekan biaya operasional.

“Alhamdulillah berkat bantuan ibu, yang dulu petani kalau penyemprotan hama butuh waktu setengah hari, sekarang hanya 20 menit,” kata Effendi.

Effendi berterima kasih pada Ipuk, karena telah dibantu mendapat combine harvester mesin panen padi, sehingga proses panen menjadi lebih cepat dan mampu meningkatkan nilai ekonomis panen padi.

Ipuk bersyukur berbagai program ketahanan paik baik dari pemerintah pusat dan daerah telah dirasakan manfaatnya oleh para petani. Produksi pertanian di Banyuwangi juga terus terjaga bahkan meningkat.

"Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta seluruh pihak yang terlibat. Ini semua juga berkat kerja keras dari para petani," kata Ipuk.

Saat ini Banyuwangi suprlus padi dan masuk lima besar penyumbang padi terbesar di Jawa Timur. Produksi tanaman holtikultura seperti buah naga, jambu, dan lainnya juga meningkat. "Alhamdulillah produksi pertanian kita terus terjaga dan meningkat,” kata Ipuk.

Ipuk berkomitmen akan terus mendukung pertanian di Banyuwangi. Ipuk juga akan terus mengupayakan untuk memperluas bantuan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani, seperti rotary, combine harvester, dan lainnya.

Selain itu menurut Ipuk, Pemkab Banyuwangi juga berkomitmen untuk menguatkan sistem irigasi dan infrastruktur pertanian, mengoptimalkan distribusi pupuk dan benih unggul, mengolah hasil panen agar bernilai tambah melalui hilirisasi dan diversifikasi pangan, serta mendorong mekanisasi dan digitalisasi pertanian.

Ditambahkan Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Ilham Juanda, hasil panen petani cukup melimpah meski sempat terkendala hama. Faktor cuaca kemarau yang masih diselingi hujan membuat ketersediaan air tetap terjaga.

“Secara keseluruhan produksi beras Banyuwangi hingga saat ini masih surplus,” ujar Ilham.

Dalam periode Januari–Mei 2025, produksi beras Banyuwangi mencapai 228 ribu ton. Kebutuhan masyarakat Banyuwangi pada periode itu sekitar 68 ribu ton, sehingga mencatat surplus lebih dari 159 ribu ton beras.