Peristiwa

Membramo Tengah || jejakindonesia.id – Berbagi kasih dengan memberikan perhatian, kepedulian, dan cinta kepada orang lain, yang dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan untuk memberikan dukungan moral.

Dalam semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, Satgas Yonif 521/DY melalui Pos Eragayam menggelar aksi berbagi kasih dengan membagikan makanan siap saji kepada anak anak di distrik Eragayam, Kab. Mamberamo Tengah Papua Pegunungan (23/10/2025).

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat penugasan yang mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok, Kegiatan ini terpimpin oleh Bater Serda Muntahar dengan sambutan hangat dari anak-anak dan antusias kehadirannya di Pos TNI.

Kebahagiaan dengan masyarakat sekitar, Melihat senyum anak-anak saat menerima makanan, itu menjadi kepuasan tersendiri bagi kami, semoga kebersamaan ini terus terjalin erat,” ucapnya.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata,S.E,M.I.P, Berbagi kasih dapat mempererat ikatan antara sesama manusia dan membangun rasa persaudaraan serta toleransi di tengah masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, menumbuhkan rasa persaudaraan, dan memberikan semangat kepada mereka yang membutuhkan.

Kehadiran TNI di wilayah penugasan dapat bermanfaat dan memotifikasi yang membawa harapan dan kasih bagi sesama anak bangsa.

*Prajurit Macan Kumbang Berhasil (Yonif 521/DY)*

SURABAYA || jejakindonesia.id – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di Kota Surabaya, Rabu (22/10/2025).

Hasil pantauan menunjukkan harga beras medium dan premium di wilayah tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy H.M. Sihombing yang turut memimpin kegiatan tersebut mengatakan, Satgas Pengendalian Harga Beras telah dibentuk di bawah komando Kabareskrim Polri dan melibatkan berbagai instansi terkait.

Kombes Pol Roy menegaskan pihaknya di daerah akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap harga beras.

“Hari ini kami cek langsung ke lapangan untuk memastikan HET benar-benar dipatuhi oleh pelaku usaha, baik di pasar tradisional maupun ritel modern,” kata Kombes Pol Roy, Rabu (22/10).

Ia juga menegaskan pihaknya tak akan segan menindak distributor nakal yang mencoba bermain harga maupun mengelabui kualitas produk.

“Sasaran kami ada dua, yakni harga dan mutu. Jangan sampai beras medium dijual dengan kualitas yang tidak sesuai. Beberapa kasus sudah kami tindak, dan pengawasan ini akan terus kami lakukan,” tandas Kombes Pol Roy.

Menurutnya, pengendalian harga beras akan menjadi fokus utama Satgas hingga stabilitas harga benar-benar tercapai di seluruh wilayah Jawa Timur.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.

Ia mengatakan, langkah sidak ini merupakan upaya memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran menjelang akhir tahun terlebih menghadapi Natal dan tahun baru.

“Dari hasil pengecekan di beberapa titik, seluruh harga beras medium dan premium terpantau masih di bawah HET. Ini menandakan distribusi beras berjalan baik,” ujar Andriko di sela sidak di Surabaya.

Andriko menjelaskan, untuk wilayah zona 1, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara beras SPHP Bulog dijual Rp12.500 per kilogram dan beras premium Rp14.900 per kilogram.

“Jika dikalikan untuk kemasan 5 kilogram, harga premium semestinya Rp74.500, dan di lapangan kami temukan dijual di kisaran Rp74.400 hingga Rp74.500,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Andriko memastikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. Bulog masih memiliki cadangan beras SPHP yang siap disalurkan ke masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin stok beras aman. Selain itu, ada juga bantuan pangan 10 kilogram untuk bulan Oktober dan November yang akan diberikan kepada 18,2 juta penerima di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang menjual beras di atas HET.

“Beras adalah komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, semua pihak harus mematuhi aturan yang berlaku,” pungkasnya

JAKARTA || jejakindonesia.id – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat capaian gemilang dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2025. Dalam laporan yang dirilis Senin (20/10), hasil tersebut menjadi penanda setahun kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H. Tepatnya usai Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian ini, dan memisahkan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Di bawah Kementerian Imipas, Ditjen Imigrasi melakukan penguatan layanan, penegakan hukum, serta peningkatan kepatuhan internal. Upaya Menteri Imipas Agus Andrianto dan jajaran berdampak pada lonjakan PNBP sebesar Rp8.315.346.605.001 per 18 Oktober 2025. Angka tersebut meningkat sebesar 17,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp7.072.001.651.728, sekaligus melampaui target tahun 2025 sebesar Rp6.553.686.050.000.

“Peningkatan penerimaan negara ini adalah hasil dari sinergi antara pelayanan yang semakin efisien, penegakan hukum keimigrasian yang semakin tegas, serta penguatan disiplin dan integritas internal pegawai,” ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Peningkatan PNBP dari sektor Imigrasi tak hanya bersumber dari layanan langsung seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, tetapi juga dari faktor struktural yang memperkuat kinerja organisasi.

Kinerja Kementerian Imipas melalui Ditjen Imigrasi juga terlihat dari sejumlah penghargaan dan prestasi di antaranya:

– Silver Winner Anugerah Humas Indonesia 2025 kategori Program Kehumasan Pemerintah dari kegiatan Kampanye ‘Imigrasi Menjaga Negeri’

– Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik dari KemenPANRB untuk Implementasi Digitalisasi Layanan Izin Tinggal dan Golden Visa

– Realisasi penguatan kerja sama dengan BNPT, POLRI, dan Kemenlu dalam pengawasan orang asing dan pencegahan Foreign Terrorist Fighters (FTF)

– Implementasi Immigration Seamless Ecosystem di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

– Pendirian Immigration Lounge sebagai simbol pelayanan premium berstandar internasional.

Sementara itu, sektor pemasyarakatan juga menunjukkan hasil luar biasa dengan perolehan PNBP mencapai Rp41.483.456.692 atau 402% dari target Rp10.313.783.000. Capaian tersebut disampaikan Menteri Agus dalam video bertajuk “MENTERI IMIPAS RI SETAHUN, BERGERAK, BERDAMPAK” yang diunggah melalui akun resmi media sosialnya serta Kemenimipas.

“Dalam satu tahun perjalanannya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat pelaksanaan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sebagai tindak lanjut nyata atas Asta Cita Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Seluruh langkah diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, berintegritas, serta berdampak langsung bagi masyarakat,” tulis Menteri Agus dalam karirnya.

Palangka Raya || jejakindonesia.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala I Presisi Polda Kalimantan Tengah (Kalteng), mendapatkan apresiasi dari Gubernur H. Agustiar Sabran, soal penerapan standar operasional prosedur (SOP) kerja hingga keamanan makanan yang didistribusikan ke masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung Gubernur Kalteng, usai melepas pendistribusian 1000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di SMPN 2 Palangka Raya, bertempat di Dapur SPPG Kemala I Polda Kalteng, Rabu (22/10/2025).

Gubernur Kalteng menilai, SOP kerja yang diterapkan Polda Kalteng dalam mengelola Dapur SPPG sudah sangat baik dan disiplin.

“Saya sudah melihat, untuk pengelolaan makanan sudah sangat layak dan higienis. SOP kerja dan Food Security juga sangat baik dan disiplin dalam pelaksanaannya,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga berharap bahwa SPPG Polda Kalteng ini dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

“Saya harapkan SPPG milik Polda Kalteng ini bisa semakin berkembang dan menjadi contoh atau Role Model untuk SPPG di wilayah Kalimantan Tengah lainnya dengan penerapan sesuai SOP, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya peristiwa seperti keracunan,” kata Agustiar.

Diakhir kesempatan, Gubernur juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin baik antara Polda Kalteng dan pihak terkait dalam mendukung program pemerintah.

“Dengan adanya SPPG ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan gizi,” tutupnya.

Untuk diketahui, SPPG yang berada dalam naungan Yayasan Kemala Bhayangkari ini totalnya berjumlah 24 titik. Adapun yang sedang dalam proses pembangunan saat ini berjumlah 9 SPPG serta satu SPPG yang mulai beroperasi.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi mengambil peran strategis dengan menjadi tuan rumah kegiatan sosialisasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan tahun 2025-2029 di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.

Acara digelar secara hybrid yang dilaksanakan secara terpusat melalui Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi, Rabu (22/10). Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Korwil Jember, sedangkan UPT yang lain mengikuti melalui sambungan virtual.

Sosialisasi tersebut secara resmi dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Strategi Program dan Kerangka Pendanaan Ditjen Pemasyarakatan, Dedy Eduar Eka Saputra.

Dalam pemaparannya, Dedy menjelaskan bahwa Renstra Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Menurutnya, dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama dalam pengambilan kebijakan serta menjadi penopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dalam penyusunan matriks rencana strategis pada tingkat UPT dan Kantor Wilayah. Hasilnya nanti akan menjadi landasan yang kokoh dalam penyusunan dan penetapan rencana strategis satuan kerja masing-masing,” jelas Dedy.

Dedy lebih lanjut memaparkan bahwa secara umum, Renstra Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Selain itu, proses penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal dan internal yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia.

“Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada aspek perlakuan terhadap Warga Binaan,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut langsung dari sosialisasi ini, Kalapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa menyatakan kesiapannya untuk segera menyusun matriks dan data dukung yang diperlukan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat memastikan bahwa Lapas Banyuwangi mencapai kinerja yang terukur, efektif, dan selaras dengan tujuan besar Renstra Ditjen Pemasyarakatan periode 2025-2029.

“Kegiatan ini meneguhkan komitmen jajaran Pemasyarakatan Jawa Timur untuk terus berbenah dan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional,” pungkasnya.