Peristiwa

BANYUWANGI || jejakindonesia.id — Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Mabes Polri menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (16/10/2025) siang.

Penggerebekan yang berlangsung di Jalan Duyut Dasri, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono itu menarik perhatian warga sekitar. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan dua kendaraan yang dipakai untuk menampung serta menyalurkan solar subsidi secara ilegal, yakni sebuah mobil boks dan satu unit Kia Pregio yang telah dimodifikasi dengan tambahan tangki di bagian belakang.

Di dalam mobil boks tersebut, aparat mendapati dua tandon besar berisi solar, masing-masing berkapasitas sekitar satu ton. Selain itu, ditemukan pula tiga tandon lain di sekitar lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan cadangan. Salah satu tandon bahkan terlihat hampir penuh karena proses pemindahan BBM masih berlangsung ketika petugas datang.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial P serta dua orang lain yang disebut sebagai sopir pengangkut. Ketiganya kemudian dibawa ke Mapolsek Srono untuk diperiksa sebelum diserahkan ke Polresta Banyuwangi guna penyelidikan lanjutan.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H. membenarkan adanya operasi tersebut saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Kamis malam, 23 September 2025, sekitar pukul 19.15 WIB.

“Penanganan kasus ini sepenuhnya ditangani oleh Mabes Polri. Kami hanya menerima titipan terduga pelaku dan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ujar Kombes Rama.

Ia menambahkan, Polresta Banyuwangi akan mendukung penuh langkah Mabes Polri dalam mengusut tuntas praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat.

Kapolri Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Migas

Sementara itu, di tingkat nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan bertindak tegas terhadap setiap bentuk penyelewengan energi, termasuk praktik penimbunan solar bersubsidi.

“Polri akan bertindak berdasarkan bukti di lapangan. Kita akan tarik dari fakta yang ada, menelusuri siapa pelaku, aktor di baliknya, maupun pihak yang membiayai. Semuanya akan kita ungkap,” tegas Kapolri saat mendampingi Presiden di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

Pernyataan itu memperkuat komitmen Polri untuk menindak tegas para pelaku yang merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan dan petani yang sangat bergantung pada pasokan solar bersubsidi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan menimbun atau memperjualbelikan BBM bersubsidi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum berat.

Beberapa pasal yang dapat dikenakan antara lain:

Pasal 53 UU Migas: larangan menimbun dan memperjualbelikan BBM bersubsidi tanpa izin.

Pasal 55 UU Migas: sanksi atas penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.

Pasal 480 KUHP: penadahan atau penyimpanan barang hasil tindak pidana.

Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai tingkat pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan.

Hingga kini, Tim Tipidter Mabes Polri bersama Polresta Banyuwangi masih menelusuri jalur distribusi dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penimbunan BBM bersubsidi di kawasan Srono.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat kecil yang kerap terdampak kelangkaan solar bersubsidi di lapangan.

(Tim/Redaksi)

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Sehari sebelum pementasan kolosal Gandrung Sewu 2025, sebanyak 1.400 penari mengikuti prosesi sakral Meras Gandrung di Pantai Marina Boom, Banyuwangi, Jumat (24/10/2025).

Tradisi tersebut menjadi tahapan penting yang harus dilalui sebelum ribuan penari tampil di ajang Gandrung Sewu yang akan diselenggarakan,Sabtu (25/10/2025). Prosesi ini dipimpin gandrung senior legendaris Banyuwangi.

Dari ribuan penari yang terlibat, sekitar 200 di antaranya datang dari luar Banyuwangi, seperti Malang, Kediri, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Bali, dan Situbondo. Bahkan beberapa diaspora Banyuwangi dari Sorong Papua, Sumatera Selatan, dan satu penari asal Amerika Serikat ikut ambil bagian.

Dian Novita, penari tradisional Indonesia di Amerika mengaku terharu dan merinding saat mengikuti ritual Meras Gandrung.

“Meras Gandrung hari ini sangat magis sekali. Saya sampai merinding karena ini pertama kalinya saya menyaksikannya langsung,” ujar penari kelahiran Tegaldlimo, Banyuwangi ini.

Dia mengatakan, bersama penari lainnya telah berlatih sangat keras dan siap memberikan penampilan terbaik pada acara besok. “Tinggal istirahat yang cukup, makan teratur. Semoga semuanya dilancarkan dan tidak ada halangan apapun,” tuturnya.

Senada dikatakan penari dari Sorong, Papua Barat Daya, Tri Wahyu Puspitasari (20) yang datang bersama dua rekan penarinya Debby Fidtriani Sukma (22) dan Tri Utami (21), mengaku pengalaman pertamanya ikut prosesi Gandrung Sewu di Banyuwangi sangat berkesan.

“Setelah mengikuti prosesi Meras Gandrung, jujur saya terharu dan merinding. Kami sengaja jauh-jauh datang ke Banyuwangi hanya untuk merasakan suasana ini. Rasanya luar biasa menari bersama ribuan penari dari Banyuwangi,” ungkapnya.

Bahkan mereka didukung Wakil Bupati Sorong, Sutejo, beserta jajaran yang juga datang langsung ke Banyuwangi untuk memberikan semangat.

“Kami didukung penuh oleh Pemkab Sorong. Disini kami sekaligus belajar dari semangat masyarakat Banyuwangi yang mampu menggelar event budaya sebesar ini hingga dikenal ke luar negeri,” ujar dia.

Begitu pula yang diutarakan Fitriyatul Sakila (19), penari asal Pasuruan. Ia datang bersama 24 rekannya untuk menari di ajang Gandrung Sewu.

“Rasanya merinding dan tidak menyangka bisa ikut prosesi ini. Harapannya besok acara berlangsung lancar dan meriah,” ujarnya.

Ia mengaku, bisa tampil di ajang Gandrung Sewu ini merupakan keinginannya sejak kecil. Bahkan Sakila belajar les privat tari dan berlatih dengan tekun demi bisa lolos tampil di Gandrung Sewu.

“Saya belajar tari Gandrung lewat les privat. Saya tertarik, karena saya lihat tari Gandrung beda dari yang lain. Jadi saya ingin merasakan rasanya jadi penari Gandrung,” tutur Sakila.

JAKARTA || jejakindonesia.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bidang rehabilitasi medis.

Berlangsung di Kantor Pusat IDI, Gedung Dr. R. Soeharto, Jakarta Pusat, Kamis (23/10), perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes., serta Ketua Umum PB IDI, DR. dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., dan disaksikan oleh Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI, Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H., Ph.D.

Dalam sambutannya, dr. Bina Ampera Bukit mengatakan bahwa saat ini BNN membina lebih dari 200 klinik rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada penanganan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menyediakan layanan berbasis bukti yang aman dan berkualitas.

“Ini merupakan tonggak penting mengingat nilai strategis dan anggaran besar yang terlibat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui webinar dan pelatihan yang dapat terakreditasi, sebagai bagian dari transformasi mutu layanan rehabilitasi.

Sementara itu, Ketua Umum PB IDI mengatakan bahwa kerja sama ini bersifat mutualisme dengan tujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

“Kami memiliki LP3S, lembaga pendidikan Ikatan Dokter Indonesia, yang akan membantu teman-teman BNN sehingga SDM kesehatan di BNN bisa meningkat dan semakin bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati di antaranya pelatihan online, offline, atau hybrid yang diselenggarakan oleh IDI melalui Lembaga Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP3S-IDI). Bentuk kegiatan meliputi webinar, pelatihan, simposium, workshop, konferensi, dan e-learning. Selain itu, pengembangan kurikulum/modul serta penjaminan mutu dan sertifikasi kegiatan ilmiah juga menjadi bagian penting dari kerja sama ini.

Melalui kolaborasi strategis, BNN dan IDI berkomitmen untuk mempercepat standardisasi kompetensi tenaga medis guna meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi yang terstruktur dan berdampak luas bagi masyarakat.

#warondrugsforhumanity

JAKARTA || jejakindonesia.id – Sinergi lintas sektor dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kembali dilakukan oleh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto. Setelah bersilaturahmi dengan para ulama nasional, Jenderal Bintang Tiga tersebut secara khusus bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. KH. Haedar Nashir.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Lembaga Dakwah Komunitas PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (22/10), ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNN RI yang didampingi oleh para Pejabat Utama (PJU) BNN RI menyampaikan apresiasi atas komitmen dan peran aktif Muhammadiyah dalam mendukung program P4GN, khususnya dalam bidang pencegahan, salah satunya melalui pembentukan Tim Dai Antinarkotika.

“Kami sangat mengapresiasi terbentuknya Tim Dai Antinarkotika oleh PP Muhammadiyah, yang Kami harapkan menjadi terobosan efektif dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat,” ujar Kepala BNN RI.

Lebih lanjut Kepala BNN RI berharap langkah Muhammadiyah ini dapat menjadi contoh atau role model bagi organisasi kemasyarakatan lainnya, khususnya ormas Islam, untuk turut berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.

Disampaikan Kepala BNN RI bahwa saat ini jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia masih berada di angka yang mengkhawatirkan, yakni sekitar 3,3 juta jiwa. Oleh karena itu, BNN terus mendorong langkah-langkah kolaboratif, termasuk pendekatan berbasis komunitas dalam upaya menurunkan angka prevalensi tersebut.

“Penanganan narkotika tidak bisa dilakukan sendiri oleh BNN. Untuk itu, Kami mengajak seluruh kementerian, lembaga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menghadapi persoalan yang mengancam generasi muda bangsa ini,” tegasnya.

Dengan kolaborasi yang solid dari seluruh komponen bangsa, Ia percaya Indonesia mampu menuntaskan persoalan narkotika dan melahirkan generasi Bersinar (Bersih Narkoba) yang menjadi pilar Indonesia Emas 2045.

#warondrugsforhumanity

Palangka Raya || jejakindonesia.id – Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian mengingatkan para kader Posyandu agar menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia mengimbau para kader agar terus bergerak memajukan kesejahteraan masyarakat.

Tri menjelaskan, Posyandu memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Posyandu kini tidak hanya fokus pada bidang kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Enam pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas); serta sosial. “Karena ini adalah amanah undang-undang agar pemerintah itu memenuhi hak masyarakat mendapatkan pelayanan minimal enam bidang. Jadi, untuk masyarakat jangan ragu-ragu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan tersebut,” ujarnya di Posyandu Sultan, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/10/2025).

Ia mengapresiasi kinerja Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran yang dinilai mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Ia juga memberikan ucapan selamat atas capaian Aisyah Thisia yang baru-baru ini meraih penghargaan sebagai salah satu Ketua Tim Pembina Posyandu terbaik tingkat nasional.

“Belum satu tahun beliau sudah menorehkan prestasi. Saya yakin dalam tahun-tahun selanjutnya ini bisa juara umum kalau ini terus dilanjutkan,” ujarnya.

Tri juga mengapresiasi berbagai program nyata yang telah dilaksanakan, seperti renovasi rumah bagi masyarakat kurang mampu di sejumlah kabupaten. Ia menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam menyalurkan berbagai bantuan dan program. Menurutnya, bantuan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

“Kader Posyandu juga harus amanah. Memberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, yang tepat sasaran. Jadi, jangan sampai nanti diberikan kepada yang tidak tepat,” pesannya.

Tri menegaskan, menjadi bagian dari Posyandu bukan hanya bentuk pengabdian sosial, tetapi juga bernilai ibadah. Dirinya mengingatkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apa pun, akan dicatat sebagai amal oleh Allah SWT. “Insyaallah semua kebaikan, semua amal ibadah itu tidak ada yang sia-sia,” tandasnya.

Puspen Kemendagri