Peristiwa

JAKARTA || jejakindonesia.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menekankan pentingnya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Langkah ini dipandang strategis untuk memperkuat perencanaan berbasis data, mendorong efektivitas penggunaan anggaran, serta mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan di seluruh Indonesia.

“SIPD-RI bukan hanya sekadar aplikasi, tetapi merupakan platform bersama untuk mewujudkan satu data perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Asistensi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran yang berlangsung secara hybrid dari El Hotel, Jakarta Utara, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, ada empat dampak penting keberadaan SIPD-RI terhadap percepatan pencapaian SPM. Pertama, memperkuat perencanaan berbasis data sehingga kebutuhan layanan dasar seperti jumlah sekolah, ruang kelas, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, dan persebaran layanan di tiap wilayah dapat dipetakan secara lebih akurat. Kedua, penerapannya mendorong efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan untuk mendukung indikator SPM. Ketiga, SIPD-RI menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga capaian kinerja SPM dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel.

“Keempat, mendorong prinsip spending better, yaitu belanja daerah yang lebih efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil,” imbuh Maurits.

Ia menekankan kembali bahwa SIPD-RI dikembangkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Melalui penerapan sistem ini, pemerintah daerah (Pemda) akan memperoleh sejumlah manfaat strategis. Pertama, sistem ini menjaga konsistensi data dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga penyusunan APBD menjadi lebih terukur dan terarah.

Kedua, SIPD-RI meningkatkan transparansi karena seluruh tahapan dapat dipantau secara jelas oleh Pemda, pemangku kepentingan, maupun publik. Ketiga, sistem ini mendorong efisiensi waktu dan biaya dengan meminimalkan proses manual tanpa menambah beban anggaran daerah.

“Keempat, integrasi antartahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan,” tegas Maurits.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Rikie menyampaikan bahwa Kemendagri terus mengembangkan fitur SIPD-RI untuk memperkuat proses perencanaan dan penganggaran daerah. “Saat ini telah dilakukan berbagai pembaruan, antara lain, pertama, peningkatan user interface agar lebih ramah pengguna,” ujar Rikie.

Rikie menambahkan, pengembangan sistem juga mencakup integrasi dengan berbagai platform Kementerian/Lembaga (K/L), seperti SIKD Kemenkeu, SiRUP LKPP, serta ARKAS/MARKAS. Sementara itu, SIPASTI Kementerian Pekerjaan Umum masih dalam proses integrasi. Langkah ini bertujuan memastikan konsistensi dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Selain itu, dilakukan pula penyempurnaan menu analisis untuk memperkuat perencanaan berbasis data, serta peningkatan kapasitas server guna mendukung kelancaran akses secara nasional.

Melalui penguatan SIPD-RI, Ditjen Bina Keuda berharap pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil, khususnya dalam mendukung pencapaian SPM di seluruh Indonesia.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || jejakindonesia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Rakor ini akan mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26–29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar). Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Rakor dirancang sebagai ruang interaktif antara kementerian/lembaga dengan Pemda. Tujuannya, agar program daerah dan pusat dapat berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.

“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Kepala Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya mencakup perencanaan dan anggaran, tetapi juga waktu, target, dan kualitas program. Melalui Rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).

“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan kebutuhan daerah. Kemendagri ingin tahu program apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” jelas Benni.

Ia menegaskan, Rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta menilai, Rakor ini merupakan langkah strategis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi Pemda.

Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Kepala Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.

“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi, Kamis (23/10/2025).

Lebih lanjut, Hadi menegaskan, Rakor Sekda dan Bappeda ini merupakan momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegasnya.

Hadi menambahkan, keberhasilan Rakor akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Puspen Kemendagri

BANYUWANGI – Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Banyuwangi menyayangkan dan mengecam keras sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi.

Sikap tersebut mencuat ke publik setelah Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur produksi program MBG pada Jumat (24/10/2025), menyusul terjadinya insiden dugaan keracunan massal yang menimpa 112 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banyuwangi. Para siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan yang berasal dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dalam sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, serta didampingi Sekretaris Komisi, Ratih Nur Hayati, ST, dan anggota lainnya seperti Pramudita Maharani Saputri, Umi Kulsum, SH, Zamroni, SH, serta Suwito, para wakil rakyat itu justru mendapat perlakuan kurang pantas dari pihak pengelola dapur MBG.

Menurut laporan, ketika anggota Komisi IV mencoba berkomunikasi dengan Kepala SPPG melalui sambungan telepon, pihak yang bersangkutan menolak hadir dengan alasan kelelahan usai bertugas. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, terlebih dalam konteks program nasional yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC PW FRN Banyuwangi, Agus Samiaji, menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai bahwa perilaku pihak pengelola SPPG telah mencoreng citra program prioritas Presiden Prabowo dan menunjukkan sikap yang tidak menghargai lembaga DPRD sebagai wakil rakyat.

“Kami sangat menyayangkan sikap tidak baik terhadap para anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi. Mereka itu wakil rakyat yang terhormat. Dengan DPRD saja seperti itu, apalagi dengan para wartawan. Padahal wartawan memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawal dan mengawasi jalannya program Presiden Prabowo,” tegas Agus Samiaji.

Lebih lanjut, Agus menilai bahwa sikap pengelola SPPG tersebut bukan hanya mencederai marwah lembaga legislatif, tetapi juga menodai semangat pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis secara transparan dan akuntabel.

“Ini bentuk nyata mencederai program Presiden. Jika pengelolaan seperti ini dibiarkan, maka program akan kehilangan kepercayaan publik. Kami menilai SPPG seperti ini sudah tidak layak untuk diteruskan,” ujarnya dengan tegas.

PW FRN Banyuwangi menyatakan akan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi, bahkan menutup operasional SPPG yang tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut Agus, langkah ini penting untuk menjaga integritas dan tujuan mulia program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan gizi dan kesehatan pelajar di seluruh Indonesia.

“Kami akan mendesak pemerintah agar segera menutup SPPG yang tidak bertanggung jawab. Ini demi menjaga nama baik Presiden dan keberlangsungan program nasional yang seharusnya menyejahterakan rakyat, bukan menimbulkan korban,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG terkait pernyataan keras dari PW FRN Banyuwangi maupun hasil investigasi lanjutan mengenai penyebab pasti dugaan keracunan massal di MAN 1 Banyuwangi. Namun publik berharap, kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sumber : FRN Banyuwangi

BANYUWANGI || jejakindonesia.id — Upaya memperkuat sektor perikanan rakyat terus dilakukan oleh Anggota DPR RI Komisi IV, Sonny T Danaparamita, S.H., M.H. Melalui program aspirasinya, Sonny kembali menyalurkan bantuan budidaya ikan lele dengan sistem bioflok kepada kelompok pembudidaya ikan Sumber Mulyo di Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Jumat (24/10/2025).

Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui penerapan teknologi modern di bidang perikanan.

“Teknologi bioflok ini bisa menjadi solusi bagi pembudidaya ikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan efisiensi tinggi. Kami ingin masyarakat perikanan di Banyuwangi semakin maju dan mandiri,” tutur Sonny T Danaparamita dalam sambutannya.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat melalui program aspirasi ini tak hanya berfokus pada pemberian bantuan fisik, tetapi juga pada pendampingan dan pelatihan agar penerima mampu mengelola bantuan secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, S.P., M.Si., yang turut hadir dalam kegiatan itu menilai, kehadiran sistem bioflok dapat menjawab tantangan efisiensi lahan serta peningkatan hasil panen di sektor budidaya air tawar.

“Kami akan terus bersinergi dengan para wakil rakyat agar program seperti ini berkesinambungan. Bioflok ini bisa meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat, dan akan kami dampingi agar hasilnya maksimal,” kata Suryono.

Sementara itu, Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Sumber Mulyo, Suhariyono, mengaku bersyukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat bawah.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Selain membantu modal usaha, kami juga bisa langsung menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan di lapangan. Terima kasih atas dukungan dan kepedulian Pak Sonny,” ungkapnya.

Dengan bantuan tersebut, kelompok pembudidaya di Glenmore kini memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha perikanan modern yang ramah lingkungan dan berorientasi pasar. (*)

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Ribuan warga tumpah ruah di sepanjang Jalan Ahmad Yani, depan Kantor Bupati Banyuwangi, Rabu malam (22/10/2025). Mereka berbondong-bondong hadir mengikuti acara sholawatan bersama bertajuk “Banyuwangi Bersholawat”.

Kegiatan ini merupakan puncak rangkaian peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025, yang diinisiasi Pemkab Banyuwangi bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani-Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Banyuwangi KH. Muhaimin Asmuni, pengurus PCNU Banyuwangi, para kiai, perwakilan Dandim, hingga Danlanal. Mereka bersama-sama melantunkan sholawat dan doa untuk kemajuan serta keberkahan Banyuwangi.

“Melalui momentum Hari Santri ini, melalui sholawat bersama, semoga Banyuwangi selalu dilimpahkan berkah oleh Allah SWT, dijaga dari segala musibah dan terus diberi kemajuan,” ujar Bupati Ipuk.

Ipuk juga berpesan kepada para santriwan dan santriwati, bahwa peran dan tanggungjawab santri ke depan semakin luas dan penuh tantangan.

Sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah Islam di Kabupaten Banyuwangi dan Indonesia, serta calon pemimpin bangsa, santri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama menghadapi era digitalisasi dan perubahan ekonomi yang begitu cepat.

Santri diajak menjadi generasi adaptif, inovatif, dan memiliki kompetensi di berbagai bidang, serta terus mengembangkan kompetensinya.

“Karena santri saat ini bukan hanya bergerak di pondok-pondok pesantren saja. Tetapi santri harus mampu bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan juga di bidang leadership,” sambung Ipuk.

Ia turut mengajak agar para santri terus menuntut ilmu, menjaga adab, dan memiliki cita-cita besar untuk kemaslahatan umat.

“Selamat Hari Santri kepada anak-anakku semuanya. Teruslah belajar. Jangan takut bermimpi besar. Gapailah mimpi kalian setinggi-tingginya. Jagalah adab dan keikhlasan. Karena ilmu tanpa adab, akan terbuang sia-sia,” ujar Ipuk.

Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Sunandi Zubaidi, menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga yang memadati acara Banyuwangi Bersholawat. Ia menyebut kegiatan ini menjadi momentum refleksi untuk meneladani semangat santri

“Acara malam ini merupakan refleksi bahwa kita semua adalah santri yang akan mempertahankan kemerdekaan RI, dan akan membawa perdamaian selamanya,” ujarnya.

Selain bersholawat, acara juga diisi dengan pembacaan Ikrar Santri Indonesia oleh KH. Muhammad Riza Azizi, Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung 2 Setail, Genteng.

Selanjutnya dilakukan pembacaan Resolusi Jihad oleh KH. Muhdor Atim, Imam Masjid Agung Genteng.

Sepanjang acara, lantunan sholawat dari para kiai, Majelis Sholawat Mahabbatun Nabi, dan Majelis Kanjeng Sunan terus menggema. Masyarakat larut mengikuti dengan khidmat.

Acara ditutup dengan Mahalul Qiyam serta doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Muhaimin Asmuni, pengasuh Pesantren Manbaul Hikam, Desa Labanasem, memohon agar Banyuwangi senantiasa makmur, tenteram, dan rukun.