Daerah

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Pemkab Banyuwangi memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perhitungan PBB P2 tetap akan memperhatikan klasterisasi nilai obyek.

“Tidak ada pembahasan kenaikan tarif PBB-P2 antara Pemkab dan DPRD. Tarif PBB-P2 perhitungannya tetap sama dengan sebelumnya,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin, Sabtu (9/8/2025).

Samsudin menjelaskan, sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang memberikan rekomendasi perubahan penghitungan tarif PBB-P2 dari multi tarif menjadi single tarif atas Peratuan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam Perda tersebut Pasal 9 dijelaskan besarnya tarif PBB-P2 Banyuwangi masih dengan penghitungan multi tarif. Nilai NJOP sampai dengan 1 miliar sebesar 0,1 persen pertahun. NJOP 1 – 5 miliar sebesar 0,2 persen, dan untuk 5 miliar ke atas sebesar 0,3 persen.

Atas perda tersebut, lanjut Samsudin, Kemendagri merekomendasikan agar Pemkab menggunakan single tarif, semuanya menjadi 0,3 persen diambil ambang tertinggi.

“Apa yang direkomendasikan Kemendagri ini berlaku nasional, ke seluruh pemerintah daerah yang masih menggunakan multi tarif. Kemendagri memang memiliki kewenangan mengevaluasi semua Perda yang dikeluarkan pemda sebagai proses penyelarasan perundangan di daerah dengan pusat,” kata Samsudin.

Namun, lanjut Samsudin, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani telah memerintahkan untuk tetap menggunakan perhitungan multi tarif seperti sebelumnya yang akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup). Otomatis, dengan ini tidak ada kenaikan PBB,

“Ini tidak menyalahi aturan. Kemendagri juga memberikan kewenangan pada kepala daerah untuk menentukan tarif PBB-P2 lebih rinci dalam peraturan bupati. Klasterisasi akan tetap kita gunakan seperti sebelumnya,” jelasnya.

Samsudin menambahkan selain tidak menaikkan tarif PBB, selama ini Pemkab justru memberikan stimulus atau pengurangan secara akumulatif tarif PBB-P2. Jika sesuai perhitungan asli, potensi PBB-P2 Banyuwangi sebesar Rp. 177 milyar. Namun diberikan stimulus sebesar Rp. 104 M atau ada pengurangan sampai 60 persen sehingga potensi yang dihitung hanya Rp. 73 milyar.

“Itupun masih diasumsikan kepatuhan membayar pajak masyarakat hanya sebesar 75-80 persen sehingga PAD yang benar-benar ditargetkan untuk PBB-P2 hanya Rp. 60 milyar di tahun 2024 ini,” terangnya.

Ditambahkan Samsudin, pemkab akan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB dengan pendataan ulang. Karena lebih dari 11 tahun terakhir belum dilakukan.

“Misalnya di NJOP masih sawah, padahal kita cek sudah menjadi bangunan atau lainnya. Ini yang akan kita benahi,” pungkasnya. (red)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Sebanyak 75 taruna dan taruni Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi dikukuhkan dalam acara wisuda Perwira Transportasi Udara Tahun Akademik 2024/2025 yang digelar di API Banyuwangi, Jumat (8/8/2025).

Raut bangga dan haru tampak dari wajah para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan intensif di lembaga vokasi penerbangan kebanggaan Banyuwangi tersebut. Mereka berasal dari berbagai program pendidikan dan pelatihan.

Para lulusan terdiri dari Program Studi Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan IV, Program Studi Diploma III Operasi Pesawat Udara Angkatan III, serta Program Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Angkatan XXIV dan Executive Non Diploma.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan para wisudawan telah melewati proses pembentukan karakter dan kompetensi yang tidak mudah, dan kini mereka akan menghadapi tantangan baru di dunia profesional yang sesungguhnya.

“Di akademi, kalian sudah banyak belajar teori dan praktik. Tapi setelah ini kalian akan menghadapi dinamika sesungguhnya. Ini adalah titik awal pengabdian kalian sebagai kader profesional dirgantara Indonesia,” ujar Mujiono saat hadir dalam acara wisuda API Banyuwangi.

Mujiono mengajak para lulusan untuk berperan aktif dalam pengembangan transportasi udara Indonesia, khususnya penerbangan perintis berbasis seaplane.

“Pilot-pilot muda Banyuwangi ini adalah harapan bangsa. Mereka akan menjembatani jarak antarwilayah dan merajut Nusantara dari udara,” ujarnya.

Mujiono menambahkan, API Banyuwangi selama ini telah berperan dalam mendukung pengembangan sektor pendidikan vokasi, transportasi, hingga pariwisata daerah. Menurutnya, keberadaan akademi ini telah memberi nilai tambah tersendiri bagi Banyuwangi.

Direktur API Banyuwangi, Dr. Capt. Daniel Dewantoro Rumani menjelaskan, para lulusan telah dibekali lisensi dan kompetensi lengkap. Untuk program penerbang, mereka memiliki lisensi Private Pilot License (PPL), Commercial Pilot License (CPL), Instrument Rating (IR), dan Multi-Engine Rating (MER) dengan total 225 jam terbang.

“Sementara lulusan program Operasi Pesawat Udara telah memiliki lisensi Flight Operation Officer (FOO), serta kompetensi tambahan seperti AVSEC, Ground Handling, dan Ramp Support,” terang Capt. Daniel.

Daniel menyebut banyak alumni API yang telah bekerja di maskapai ternama seperti Citilink, Super Air Jet, Lion Air, Batik Air, hingga Garuda Indonesia, bahkan ada yang kini berkiprah di luar negeri.

“Kami ingin lulusan tidak hanya jadi pilot, tapi pemimpin masa depan di industri penerbangan. Beberapa alumni bahkan kini telah menjabat posisi manajerial di perusahaan besar,” tutupnya. (red)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id |  Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali melaksanakan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Kamis (7/8/2025). Ipuk ngantor di Desa Tulungrejo, Desa Sepanjang, dan Desa Tegalharjo.

Di Dusun Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, meninjau pembangunan plengsengan memastikan progres pembangunan berjalan sesuai harapan warga.

Pembangunan plengsengan itu, merupakan respon atas permintaan warga. Saat musim hujan, pemukiman di wilayah tersebut kerap tergenang banjir akibat luberan air dari kawasan perkebunan.

“Karena wilayah ini letaknya lebih rendah, air hujan dari atas selalu mengalir dan berkumpul di sini. Akibatnya, rumah-rumah warga kerap kebanjiran,” ujar Ipuk.

Dengan adanya pembangunan plengsengan ini, Ipuk berharap banjir bisa diminimalisir. “Selain itu, air hujan juga bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah warga,” tambahnya.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby menjelaskan, pembangunan plengsengan ini memiliki panjang 206 meter.

“Dibangun di area afur. Tujuannya menampung air dari atas kebun agar tak meluber ke permukiman,” kata Riza.

Riza menambahkan sepanjang 2025, Dinas PU Pengairan Banyuwangi menargetkan pembangunan plengsengan di 75 titik, termasuk plengsengan sungai, saluran drainase dan plengsengan permukiman.

Di Desa Sepanjang, Ipuk menggali berbagai potensi desa untuk didukung dan dikembangkan lebih lanjut. Khususnya potensi pertanian yang menjadi salah satu potensi unggulan di desa tersebut.

Ipuk mengunjungi budidaya selada hidroponik Ziyad Farm, yang dikelola oleh kelompok pemuda desa yang digawangi oleh Syaiful Bahri.

Berawal dari coba-coba, usaha mereka kini berkembang cukup sukses. Tanaman selada hydroponik yang mereka budidaya kini menjadi langganan sejumlah outlet kebab dan cafe di Banyuwangi. Ziyad Hydroponik rutin panen hingga 10 kilogram per hari.

Di Desa Sepanjang, Ipuk juga bertemu beberapa kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mengubah sungai menjadi kolam ikan tombro, nila dan koi.

Mereka adalah pokdakan mina Harta Mulia, Mina Setia Hati, dan Mina Al Qomar yang memanfaatkan aliran sungai pasar Desa Sepanjang sebagai sentra budidaya ikan menggunakan keramba. Saat ini total ada 120 keramba yang mereka pasang di sungai.

Dalam satu karamba, dapat diisi hingga 300 ekor ikan untuk pembibitan, dan kemudian dipindahkan ke karamba lain dengan kepadatan maksimal 50–100 ekor per unit setelah bobot mencapai 200 gram.

Ikan hasil budidayanya tak hanya diminati pasar lokal, namun juga beberapa wilayah di Jatim. Seperti Surabaya, Bondowoso, Situbondo.

"Ini bagus. Selain menjaga kebersihan dan merawat ekosistem sungai, warga jadi punya sumber ekonomi baru. Tentu pemkab akan terus mendukung agar budidaya ini terus berkembang dan berkelanjutan," ungkap Ipuk yang juga memberi bantuan bibit ikan kepada kelompok tersebut.

Selama berkantor di desa, juga diselenggarakan layanan publik, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha mikro berbasis OSS, perpajakan hingga tes kesehatan, konseling, pelatihan UMKM, dan lainnya. (red)