Daerah

Tuban, Jejak - Indonesia.id | Di tengah gegap gempita janji kesejahteraan dari para pemimpin, masih ada warga yang terpinggirkan dari perhatian negara. Kasmi (58), warga Dusun Ngindahan, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, menjadi salah satu potret nyata dari wajah buram keadilan sosial di akar rumput.
Sejak pemilihan presiden terakhir yang dimenangkan oleh Prabowo Subianto, Kasmi mengaku belum sekalipun menerima bantuan dari pemerintah. Baik bantuan sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun program perlindungan sosial lainnya tak pernah ia rasakan.

"Saya tidak pernah dapat bantuan apa-apa sejak Pilpres kemarin. Sembako tidak, uang tunai juga tidak. Padahal saya orang kecil," ungkap Kasmi dengan wajah muram, berdiri di depan rumah kayu tuanya yang nyaris lapuk dimakan waktu.

Ironisnya, di saat pemerintah pusat terus mengklaim keberhasilan program pengentasan kemiskinan, realitas di lapangan justru memperlihatkan ketimpangan. Kasmi hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang kemiskinan, namun tak masuk dalam daftar penerima manfaat program bantuan sosial.

"Sudah pernah tanya ke perangkat desa, tapi katanya belum ada data. Padahal tetangga saya ada yang dapat, meski rumahnya lebih bagus," tuturnya lirih.

Rumah Kasmi berdinding kayu, beratapkan genteng tua yang sebagian sudah lapuk. Tidak ada fasilitas memadai. Listrik seadanya, dan ia hidup dari hasil kerja serabutan yang makin sulit didapat karena faktor usia.

Situasi ini mengundang tanya besar: Ke mana arah dan sasaran program bantuan pemerintah selama ini? Siapa yang sebenarnya dijadikan prioritas? Apakah karena alasan politik, miskin seperti Kasmi harus dibiarkan menanggung sendiri beban hidup di usia senja?

Kisah Kasmi bukan satu-satunya. Di berbagai pelosok desa, masih banyak warga tak bersuara yang luput dari sistem. Padahal mereka adalah warga negara yang sama, yang juga berhak atas perlindungan dan kesejahteraan sebagaimana dijanjikan dalam konstitusi.

Sudah saatnya pemerintah daerah, khususnya Pemdes Guwoterus dan Dinsos Tuban, turun tangan dan melakukan validasi ulang terhadap data penerima bantuan. Jika sistem tidak bisa menjangkau orang seperti Kasmi, maka sistem itu patut dipertanyakan.
(Redho)

Purwakarta, Jejak - Indonesia.id | Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, tokoh nasionalis yang juga Pembina ASGAS RI sekaligus perwakilan Lembaga Kaluhuran Galuh Dinasty Pakuan Padjadjaran (KGPP) The Big of Family Nusantara, Ramlan Samsuri, atau yang akrab disapa Kakang Prabu, mengimbau masyarakat untuk menjaga kehormatan dan kesakralan Bendera Merah Putih sebagai simbol utama kemerdekaan bangsa.

Kakang Prabu menyoroti maraknya fenomena pengibaran bendera selain Merah Putih menjelang peringatan HUT RI. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencederai nilai-nilai perjuangan para pahlawan.

> "Pengibaran bendera selain Merah Putih di momen sakral kemerdekaan adalah bentuk pelecehan terhadap perjuangan bangsa. Merah Putih bukan sekadar selembar kain, melainkan lambang kedaulatan, martabat, dan pengorbanan para pahlawan yang rela gugur demi kemerdekaan," tegas Kakang Prabu di kediamannya, Jalan KNPI, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Rabu (6/8/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar kritik tersebut disampaikan melalui cara-cara yang sah dan tidak merusak simbol negara.

"Kalaupun ada kekecewaan terhadap pemerintah, sampaikanlah melalui jalur konstitusional. Bisa lewat unjuk rasa damai, media, maupun forum resmi yang dijamin oleh undang-undang. Jangan sampai bentuk ketidakpuasan justru melukai kehormatan negara," ujarnya.

Kakang Prabu juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadikan momentum HUT RI ke-80 sebagai ajang refleksi kebangsaan dan memperkuat kembali semangat cinta tanah air.

> "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sudah sepatutnya kita menjaga kehormatan Merah Putih sebagai wujud penghargaan atas perjuangan mereka. Mari rayakan kemerdekaan ini dengan semangat persatuan dan nasionalisme yang utuh," ujarnya. (red)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id |  Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali melaksanakan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Kali ini, Ipuk berkantor di tiga desa di Kecamatan Glenmore. Di antaranya Desa Tulungrejo, Desa Sepanjang, dan Desa Tegalharjo, Kamis (7/8/2025). Dalam kesempatan itu, Ipuk menggelorakan semangat kemerdekaan di sekolah-sekolah.

Seperti di SDN 2 Tulungrejo, Ipuk lomba Agustusan bersama anak-anak. Terlihat anak-anak antusias mengikuti beragam lomba tradisional, seperti balap terompah, egrang bambu, dan memasukkan bendera ke dalam botol.

“Ini bagian menyemarakkan Hari Kemerdekaan, dan menggelorakan semangat nasionalisme. Lomba-lomba tradisional ala Agustusan penting untuk membangun karakter anak-anak,” kata Ipuk.

Ipuk berpesan agar peringatan kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan suka cita, tapi juga dijadikan momentum untuk menanamkan semangat belajar dan cinta tanah air.

“Kita ingin anak-anak punya semangat belajar, semangat berprestasi, dan semangat menggapai cita-cita. Saya minta kepada bapak ibu guru, anak-anak terus didampingi, dijaga, dan diberi pendidikan yang layak,” kata Ipuk.

Di sekolah itu, anak-anak juga mendapatkan layanan kesehatan gratis. Mereka diperiksa tinggi badan, berat badan, tekanan darah, status gizinya, pemeriksaan gigi dan skrining merokok.

“Kita lakukan skrining lengkap. Hasilnya sebagian besar sehat, meski ada beberapa yang gizinya masih kurang. Gizi kurang belum tentu stunting. Tindak lanjutnya kita dampingi dengan penyuluhan,” kata Christiana, Bidan Puskesmas Tulungrejo saat bertugas memeriksa siswa.

Selain layanan kesehatan, siswa juga diberikan wawasan kebangsaan dan edukasi kesiapsiagaan bencana. Petugas dari Pemadam Kebakaran (Damkar) mengajarkan cara memadamkan api menggunakan alat sederhana, sekaligus mengenalkan fungsi peralatan pemadam.

Perpustakaan Keliling milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyuwangi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Anak-anak diajak membaca buku dan difasilitasi untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan daerah. (red)

Bandung, Jejak - Indonesia.id | 6 Agustus 2025 — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana pembangunan lima proyek jalan tol besar yang akan menjadi penghubung strategis antardaerah di wilayahnya. Proyek infrastruktur ini ditargetkan mulai konstruksi pada tahun 2026, dan menjadi bagian dari ambisi besar Dedi untuk mewujudkan Jawa Barat terkoneksi sepenuhnya pada 2027.

Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa pembangunan jalan tol ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi sebagai mesin penggerak ekonomi daerah. “Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat—jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa—terkoneksi dengan baik, dalam keadaan mulus. Nanti itu akan melahirkan sirkulasi ekonomi,” tegas Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Bandung.

Kelima proyek tol raksasa ini kini sedang dalam tahap persiapan, termasuk kajian teknis dan proses pembebasan lahan yang ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Berikut daftar lengkap proyek tol yang akan dibangun:

1. Tol Dalam Kota Bandung
Tol layang dalam kota ini akan membentang dari Pasteur – PHH Mustofa – Ujungberung – Gede Bage – Cileunyi. Proyek ini diyakini akan menjadi solusi utama kemacetan di Kota Bandung dengan akses cepat ke berbagai pusat aktivitas kota.

2. Tol Pasteur–Lembang
Tol sepanjang 14–20 kilometer ini dirancang sebagai akses wisata dari pusat kota Bandung menuju kawasan Lembang. Dengan tol ini, waktu tempuh Bandung–Lembang diprediksi bisa dipangkas hingga 50 persen, mendukung sektor pariwisata di utara Bandung.

3. Tol Puncak (Caringin–Cianjur)
Jalur sepanjang 51,8 km ini akan menjadi penghubung strategis antara Caringin (Bogor) hingga Cianjur. Tol ini diharapkan mampu mengurai kemacetan akut di Jalur Puncak serta memperlancar mobilitas Bogor–Cipanas–Cugenang–Cianjur.

4. Tol Sukabumi–Cianjur–Padalarang
Tol sepanjang 45 km ini menjadi penghubung penting antara kawasan selatan Jawa Barat ke Bandung dan Jakarta, mengintegrasikan Tol Bocimi dan Tol Cipularang. Jalur ini akan mempermudah distribusi barang dan mendukung pertumbuhan logistik di wilayah selatan Jabar.

5. Tol Getaci (Gedebage–Tasikmalaya–Ciamis)
Proyek tol terpanjang di Jawa Barat ini diperkirakan membentang lebih dari 206 km. Tahap awal pembangunan akan dimulai dari Gedebage–Garut–Tasikmalaya sepanjang 95 km. Nilai investasinya mencapai Rp56,2 triliun. Tol ini menjadi jalur vital yang membuka konektivitas antara wilayah timur Jabar dengan pusat kota Bandung.

Dengan proyek infrastruktur masif ini, Dedi Mulyadi berharap seluruh lapisan masyarakat, dari kota hingga desa, bisa merasakan manfaat pembangunan, terutama dalam hal kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Infrastruktur itu bukan sekadar beton, tapi jalur kehidupan yang mempercepat kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (red)