Daerah

Medan, Jejak - Indonesia.id |  Ketua Umum (Ketum) TKN Kompas Nusantara, Adi Warman Lubis, kembali menyoroti maraknya bangunan ilegal di Kota Medan. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap Walikota Medan, DPRD Komisi IV, Dinas Perkim, hingga Satpol PP yang dinilai tutup mata dan lamban menindak pelanggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Adi Lubis pada Selasa siang (19/8/2025) di ruang kerjanya, Jalan Prof. H.M. Yamin No. 202 Medan. Menurutnya, TKN Kompas Nusantara hadir sebagai kontrol sosial tanpa menerima gaji dari pemerintah, sekaligus membantu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami kecewa atas lambannya Walikota memerintahkan pembongkaran rumah tanpa PBG, yang jelas merugikan PAD dan lingkungan,” tegas Adi.

Ia mencontohkan kasus pembangunan Marelan Asri Residence yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dinilai merusak rumah warga sekitar. Berdasarkan hasil sidak lapangan, terbukti adanya pelanggaran, namun hingga kini Pemko Medan belum mengambil tindakan. Bahkan, menurut Adi, Walikota sendiri sempat mengonfirmasi melalui WhatsApp bahwa bangunan tersebut tidak memiliki PBG dan AMDAL, tetapi pembongkaran tak kunjung dilakukan.

Selain itu, pembangunan Klinik Tamrin di Jalan Tamrin juga disebut melanggar aturan PBG dan AMDAL, namun tetap dibiarkan berdiri. Kondisi ini, lanjutnya, menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari instansi terkait.

“Banyak bangunan ilegal di Medan dibiarkan berdiri. Ini jelas meresahkan masyarakat, merugikan PAD, dan berdampak buruk bagi lingkungan,” ujarnya.

Adi Lubis menegaskan, apabila Dinas Perkim dan Satpol PP tidak segera bertindak tegas, pihaknya siap memimpin aksi damai di depan kantor Walikota, DPRD Medan, Dinas Perkim, serta Satpol PP.

“Dukungan kami terhadap Walikota tetap ada, tapi jika Marelan Asri Residence tidak ditindak, kami akan mengajak masyarakat turun aksi damai,” tandasnya.

(Adel)

Banyuwangi, Jejak – Indonesia.id | Pelajar Banyuwangi yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah. Saat ini, lebih dari 16 ribu pelajar menerima manfaat program ini seiring dengan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum penyedia MBG.

Salah satu SPPG yang baru saja beroperasi adalah SPPG yang dikelola oleh Polresta Banyuwangi berlokasi di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari. SPPG Blimbingsari ini akan menjangkau 3500 siswa dari 26 sekolah. Rinciannya, terdiri dari 9 TK, 12 SD, 1 SMP, 3 SMK, dan 1 SLB.

Pendistribusian perdana MBG dari SPPG tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono bersama Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama Putra di dua sekolah yakni di SDN 1 Watukebo dan TK Kemala Bhayangkari Rogojampi, pada Selasa (19/8/2025).

“Alhamdulillah semakin banyak pelajar yang menerimanya. Ini adalah bentuk kolaborasi banyak pihak sebagai upaya bersama untuk memperluas jangkauan program,” kata Mujiono.

Saat ini ada 7 SPPG yang telah beroperasi dan tersebar di sejumlah kecamatan di Banyuwangi. Yakni kecamatan Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Sempu, Cluring, Genteng dan Kecamatan Blimbingsari. Program ini telah menjangkau lebih dari 16 ribu penerima mulai dari tingkat TK – SMA.

“Ke depan kami terus dorong banyak pihak untuk menambah dapur umum lagi," kata Mujiono.

Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama menerangkan, pendistribusian perdana dari SPPG Blimbingsari ini menyasar 13 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1218 orang. Targetnya dalam satu bulan kedepan akan menjangkau 3500 siswa dari 26 sekolah.

“Kami bersama pemkab berkomitmen untuk mendukung program prioritas Presiden ini. Kami akan bekerjasama dengan mitra untuk mencari titik selanjutnya untuk membangun SPPG kedua,” kata Kapolresta.

Dapur umum tersebut digerakkan oleh 47 tenaga kerja, yang telah melalui proses rekrutmen dan pelatihan oleh Polresta Banyuwangi. Fasilitas SPPG juga dilengkapi sarana angkut berupa dua truk dan satu minivan.

“Selain memberikan makanan bergizi, SPPG ini juga membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi masyarakat lokal, karena bahan baku diambil dari petani dan pasar sekitar,” tambahnya. (red)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi sepakat tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga tahun 2027. Kesepakatan itu ditegaskan dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi II dan III DPRD Banyuwangi dengan Pemkab Banyuwangi serta Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Banyuwangi, Kamis (14/8/2025).

Dalam Berita Acara yang ditandatangani empat pihak, tercatat bahwa sistem klasterisasi pajak akan tetap diberlakukan seperti sekarang untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Pemkab juga diminta segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai kepastian hukum dalam waktu 30 hari kerja.

Ketua Gabungan Komisi II dan III DPRD Banyuwangi, H.M. Ali Mahrus, S.H.I., M.H., menegaskan DPRD berpihak pada rakyat kecil.

“Kenaikan pajak di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil hanya akan menambah beban masyarakat. Kami tegaskan, sampai 2027 tidak ada kenaikan PBB-P2 dan NJOP. Ini adalah komitmen politik dan moral kami,” ujarnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Syamsudin, S.E., memastikan kebijakan ini bukan sekadar janji.

“Kami akan mempertahankan sistem yang ada agar beban pajak masyarakat tetap terjangkau. Perbup sebagai payung hukum akan kami dorong rampung tepat waktu,” kata Syamsudin.

Kepala Bagian Hukum Setda Banyuwangi, Aang Muslimin S., S.H., M.H., menambahkan pihaknya akan mengawal proses penyusunan regulasi.

“Instruksi sudah jelas. Segala proses legal formal akan kami tuntaskan agar tidak ada celah hukum yang merugikan warga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Banyuwangi, M. Haddadalwi Nasyafiallah, menyebut keberhasilan ini buah konsistensi perjuangan mahasiswa.

“Kami hadir untuk memastikan suara rakyat terdengar. Kemenangan hari ini adalah kemenangan bersama, tapi kami akan tetap mengawal agar janji ini tidak diingkari,” tandasnya.

Poin-poin penting kesepakatan itu diantaranya:
1. Tidak ada kenaikan PBB-P2 hingga 2027 dengan sistem klasterisasi yang berlaku saat ini.
2. Tidak ada kenaikan NJOP hingga 2027.
3. Pemkab segera menerbitkan Perbup sebagai kepastian hukum dan administratif.
4. PMII memberi tenggat 30 hari kerja bagi Pemkab untuk menyelesaikan Perbup tersebut. (red)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Karnaval Kebangsaan yang digelar Pemkab Banyuwangi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80 berlangsung meriah, Kamis (14/8/2025).

Sebanyak 1000 pelajar tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Negeri dan swasta se-Banyuwangi tampil memukau menyajikan keragaman budaya Indonesia melalui kostum, seni tari, dan teatrikal dalam parade karnaval.

Ada yang mempresentasikan adat Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Bali, Madura, Banten, Lombok, Sunda, dan beragam budaya lain di Tanah Air.

“Karnaval ini menjadi cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Lewat karnaval ini, kita ajak anak-anak Banyuwangi untuk mengenal Indonesia lebih jauh dengan menunjukkan keragaman seni budaya nusantara,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat melepas peserta karnaval.

Bagi Ipuk, karnaval kebangsaan juga menjadi cara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan seluruh elemen di Banyuwangi. Terlebih, Banyuwangi adalah daerah majemuk yang menjadi rumah bagi masyarakat dari beragam suku dan agama.

“Jadikan momen ini untuk merawat ke-bhinnekaan. Keragaman dalam masyarakat jangan menjadi halangan, namun jadikan ini kekuatan untuk membangun Banyuwangi,” tegas Ipuk.

Karnaval Kebangsaan tersebut diawali dengan penampilan apik grup drumband, diikuti barisan pembawa bendera merah putih, dilanjutkan barisan kontingen dengan aneka kostum yang memvisualisasikan keragaman Indonesia.

Tak kalah menarik, sajian fragmen yang mengisahkan beragam tradisi dari berbagai daerah juga tampil di acara itu.

Seperti Kontingen SMP 3 Banyuwangi yang mengusung tema adat Sulawesi Selatan. Selain kostum khas, kontingen ini juga menyuguhkan tradisi Mappadendang, sebuah ritual masyarakat Bugis sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah.

Disusul devile SMPN I Banyuwangi yang menampilkan budaya Bali. Mulai kostum, prosesi melasti (upacara adat penyucian diri umat Hindu), hingga sajian tari Kecak yang menceritakan kisah Calon Arang disajikan secara apik oleh peserta.

Suguhan apik para kontingen tersebut, menjadi tontonan menarik bagi ribuan warga yang sengaja memadati sepanjang rute karnaval, dari Kantor Pemkab Banyuwangi menuju Taman Blambangan.

Salah satunya Laila, yang mengaku selalu antusias menunggu acara karnaval setiap tahunnya. “Ini acara agustusan yang paling saya tunggu. Selain senang lihat paradenya, saya juga bisa menambah wawasan tentang keragaman seni budaya Indonesia,’’ kata Laila. (red)

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id |  Puluhan warga RT 03 RW 04 Lingkungan Krajan, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, menunjukkan semangat gotong royong luar biasa dengan menggelar kerja bakti pelebaran jalan penghubung tiga wilayah, yakni Kelurahan Bulusan, Desa Ketapang, dan Desa Kalipuro, Rabu malam (13/8/2025).

Kegiatan yang dimulai usai sholat Isya ini diikuti sekitar 50 warga, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka datang dengan membawa berbagai perlengkapan kerja seperti cangkul, sekop, dan karung. Fokus utama kerja bakti adalah membersihkan timbunan tanah dan batu yang menghalangi akses, sehingga jalur tersebut dapat dilalui kendaraan dengan lebih leluasa.

Ketua RT setempat, Aslawi, menjelaskan bahwa pelebaran jalan ini merupakan langkah penting mengingat sebelumnya jalur tersebut hanya mampu dilalui kendaraan kecil.

“Jalan ini sangat vital sebagai penghubung antar wilayah. Dengan pelebaran ini, kendaraan roda empat, transportasi barang, hingga layanan umum akan lebih mudah melintas,” ujarnya.

Selain mengerahkan tenaga, warga juga memberikan kontribusi nyata dengan merelakan sebagian lahan pribadi mereka untuk kepentingan pelebaran jalan umum. Sikap ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Rukun Warta (RW) 04, Nanang.

“Saya sangat berterima kasih kepada warga yang dengan ikhlas menyerahkan lahannya tanpa meminta imbalan. Ini adalah bukti nyata semangat kebersamaan dan kepedulian demi kemajuan desa,” ungkap Nanang.

Salah satu warga, Syahrawi, mengungkapkan harapan besar terhadap manfaat pelebaran jalan tersebut.

“Kalau jalannya lebar, akses ke pasar dan fasilitas umum jadi lebih mudah. Kami berharap pemerintah segera melakukan paving agar konektivitas ke Kalipuro semakin lancar,” katanya.

Pelebaran jalan penghubung ini diharapkan membawa dampak signifikan bagi peningkatan mobilitas, kemudahan distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Proses pembangunan ini juga menjadi teladan, bahwa semangat gotong royong dan pengorbanan warga adalah kunci utama kemajuan infrastruktur desa.

Dengan kerja keras yang terus dilakukan, masyarakat optimistis jalan penghubung ini segera selesai dan dapat digunakan dengan aman serta nyaman oleh seluruh warga. (red)