Daerah

Pati, Jawa Tengah — Jejakindonesia.news |  Ketegangan antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pati memuncak usai pernyataan keras Bupati Sudewo yang menantang warga melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam video yang viral di media sosial sejak Senin (5/8), Sudewo menyatakan tidak akan mundur meskipun puluhan ribu warga turun ke jalan.

“Silakan lakukan penolakan ... Jangan 5 ribu, suruh 50 ribu pendemo pun saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dalam cuplikan video yang dikutip dari Liputan6com.

Pernyataan tersebut menuai gelombang kritik dan semakin menyulut kemarahan warga yang sejak awal menolak kenaikan PBB hingga 250 persen.

Pemerintah Kabupaten Pati resmi menaikkan tarif PBB-P2 sebesar rata-rata 250 persen mulai 2025. Langkah ini disebut sebagai upaya mengejar ketertinggalan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini stagnan. Menurut Pemkab, sejak 14 tahun terakhir, tarif PBB di Pati tidak mengalami penyesuaian signifikan.

“PAD kita dari PBB hanya sekitar Rp29 miliar, jauh dibandingkan daerah tetangga seperti Jepara yang mencapai Rp75 miliar,” ungkap Sudewo dalam keterangan tertulis yang dilansir Suaracom.

Dana dari PBB akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi RSUD RAA Soewondo, serta program pertanian dan perikanan.

Keputusan sepihak itu memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Ikatan Alumni PMII (IKA PMII) Pati membuka posko pengaduan daring dan menerima ratusan keluhan sejak Mei 2025.

“Banyak masyarakat kaget karena tagihan PBB mereka melonjak drastis, bahkan sampai lima kali lipat,” kata Ketua IKA PMII Pati, Ahmad Zaeni, dikutip dari Bisniscom.

Organisasi warga “Gerakan Pati Bersatu” telah mengajukan izin demonstrasi besar-besaran pada 13–14 Agustus 2025, dengan target jumlah peserta mencapai 50 ribu orang.

Meski Pemkab Pati berdalih bahwa penyesuaian tarif PBB telah melalui mekanisme musyawarah dengan camat dan perangkat desa, masyarakat menilai kebijakan dilakukan secara tergesa dan minim sosialisasi.

Ketua DPRD Pati belum memberikan pernyataan resmi, namun sejumlah anggota legislatif mulai mendorong agar dilakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap besaran tarif dan mekanisme penetapan.

Kenaikan tarif pajak sebesar 250 persen yang dilakukan tanpa sosialisasi memadai telah menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Pernyataan Bupati Sudewo yang menantang pendemo hanya memperkeruh suasana dan memicu gelombang penolakan yang makin meluas. Arah kebijakan fiskal daerah kini berada di ujung tanduk antara kebutuhan pembangunan dan sensitivitas sosial masyarakatnya.

( Redaksi Jejakindonesia.news )

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Puluhan sopir truk dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar unjuk rasa di depan gerbang PT ASDP Ketapang, Banyuwangi, Rabu (6/8/2025). Mereka membentangkan bendera merah putih sepanjang 500 meter sebagai bentuk protes terhadap lambatnya pelayanan dan dugaan manipulasi antrian penyeberangan di Selat Bali.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polresta Banyuwangi. Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra turun langsung bersama Wakapolres, Kasat Lantas, personel Perintis Presisi, Polsek KP3 Tanjungwangi, serta seluruh Polsek jajaran Banyuwangi untuk mengamankan jalannya demonstrasi agar tetap kondusif.

Koordinator aksi, Angga Firdiansyah, menegaskan bahwa para sopir menuntut keadilan terkait sistem antrian truk yang dinilai kacau. “Kami sudah terlalu sering dirugikan. Yang antri berjam-jam justru sering disalip kendaraan lain yang masuk tanpa prosedur,” tegasnya di tengah orasi.

Kapolsek KP3 Tanjungwangi, AKP Bambang, menyatakan bahwa kepolisian siap mengawal aksi dengan humanis namun tetap tegas jika ada potensi gangguan. “Kami pastikan keamanan tetap terjaga, aspirasi juga tersampaikan,” katanya.

Sementara pihak PT ASDP Ketapang belum memberikan pernyataan resmi. Namun situasi di pelabuhan sempat terganggu karena aksi para sopir menyebabkan antrean kendaraan mengular di sekitar kawasan penyeberangan.

Para sopir mengancam akan kembali turun aksi dalam skala lebih besar apabila tuntutan mereka diabaikan. Mereka mendesak pemerintah pusat mengevaluasi total sistem penyeberangan agar lebih adil dan transparan.

(Redaksi)

Bolmut, Jejak - Indonesia.id |  Salah satu warga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Lisda Naue yang akrab di panggil (Eli Ocit), mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan ambulans milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Boltara. Ungkapan kekecewaan itu ia sampaikan lewat akun Facebook pribadinya setelah ambulans yang mengantarkan anaknya rujukan ke rumah sakit di Gorontalo mengalami kerusakan hingga 13 kali sepanjang perjalanan.

Eli Ocit menyebut bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu malam, 03 Agustus 2025, saat anaknya harus dirujuk ke RS di Gorontalo karena alasan medis.

Dalam keterangannya kepada media ini, Eli menjelaskan bahwa ambulans yang digunakan dalam kondisi tidak layak dan mengalami kerusakan yang begitu serius.

"Saya sangat menyesalkan pelayanan RSUD Boltara. Ambulans yang mengantar anak saya mogok sampai 13 kali. Untung anak saya tidak begitu parah," ujarnya kepada media ini melalui telpon WhatsApp, Senin (04/08/2025).

Lebih lanjut, Eli menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan fasilitas kesehatan, khususnya kendaraan operasional untuk rujukan pasien.

"Saya harap pemerintah daerah bisa segera memperbaiki fasilitas-fasilitas seperti ambulans ini. Ini soal nyawa orang," tambahnya.

Kerusakan yang terjadi berulang kali selama perjalanan ke Gorontalo tidak hanya menimbulkan kekhawatiran, tetapi juga mempertanyakan kelayakan armada medis yang digunakan oleh RSUD Boltara, terutama untuk penanganan pasien rujukan dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSUD Boltara belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut, meskipun awak media telah mencoba menghubungi untuk konfirmasi.

Kejadian ini kembali menyoroti pentingnya perawatan dan standarisasi armada ambulans demi keselamatan pasien yang membutuhkan layanan rujukan darurat. (tim)

Banyuwangi, Jejak-Indonesia.id | Akses menuju Pelabuhan Ketapang beberapa kali mengalami kemacetan. Membantu mengurai kemacetan, Pemkab dan Polresta Banyuwangi bersama-sama mendirikan empat posko gabungan, dan menyiagakan petugas yang disebar di beberapa titik. Pemkab juga membagikan makan untuk para sopir yang harus mengantre lama di Pelabuhan Ketapang.

Sebelumnya kemacetan di Ketapang disebabkan karena jumlah kapal jenis eks LCT (Landing Craft Tank) terbatas karena harus dilakukan perbaikan, sehingga terjadi penumpukan kendaraan.

Kemacetan sempat terurai setelah jumlah kapal mulai ditambah menjadi sembilan unit, bahkan ada dua bantuan kapal dengan kapasitas besar. Namun dalam beberapa hari terakhir, kemacetan juga dikarenakan faktor cuaca yang membuat Pelabuhan Ketapang diterapkan sistem buka tutup, sehingga kembali menghambat operasional

Meskipun tidak memiliki kewenangan langsung, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan, Pemkab telah berupaya memberikan bantuan dengan menurunkan tim dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial, hingga BPBD untuk bersiaga di akses menuju Ketapang membantu mengurai kemacetan.

"Memang kami tidak punya kewenangan, tetapi kami berusaha membantu mengurai kemacetan, dan agar sopir tetap nyaman, serta situasi terkendali," kata Ipuk.

Pemkab Banyuwangi juga membagikan makan utamanya bagi sopir truk tronton yang harus menunggu lama di Pelabuhan Ketapang, saat menunggu antrian masuk kapal.

Seperti Senin (4/8/2025) Pemkab kembali membagikan 500 nasi bungkus yang dibagikan oleh petugas dari BPBD, Dishub, Satpol PP, dan Tagana. Sebelumnya Pemkab juga telah beberapa kali membagikan makan kepada para sopir.

Pembagian makan ini karena para sopir mengeluhkan susah mencari warung makan di kawasan kantong parkir dermaga Bulusan. Ini akan terus dilanjutkan dalam 4 hingga 5 hari ke depan, sambil melihat kondisi di lapangan.

Putu sopir truk yang hendak mengirim semen ke Bali, antrean ini berdampak terhadap biaya operasional yang dia keluarkan. “Harusnya bisa diberikan ke istri, habis untuk biaya makan di sini. Tapi barusan dapat nasi bungkus, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya,” ungkap Putu.

Ipuk mengungkapkan kemacetan yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, telah memberikan dampak sosial ekonomi bagi Banyuwangi. Demikian juga di sektor pariwisata dan agenda resmi daerah. Tidak hanya masyarakat, namun tamu maupun wisatawan mengeluh perjalanan yang terlambat.

Menurut Ipuk, Pemkab juga terus berkomunikasi intensif dari hulu ke hilir pada pihak terkait agar dampaknya bisa segera diatasi.

“Kami juga terus melakukan komunikasi kepada pihak terkait untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini. Kami juga berterima kepada Forkopimda Banyuwangi, TNI, Polri, dan semua pihak yang telah bekerja keras berusaha mengatasi masalah ini. Semoga bisa segera terselesaikan,” harap Ipuk. (red)